PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN SIMEULUE

PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN SIMEULUE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, sumber segala kekuasaan dan kehendak di semesta alam, yang mengajari manusia dari apa yang tak pernah diketahuinya. Shalawat beserta Salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga , para sahabat dan pengikutnya, Amin Ya Rabbal ‘Alamin. Penelitian dan kajian money politic dalam konteks Pemilihan Umum baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karya tulis ini didasari Surat Ketua KPU RI Nomor 155/KPU/2015 tanggal 06 April 2015 perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu dan Surat Ketua KIP Aceh Nomor 273/1034 tanggal 12 Mei 2015 perihal Tindak Lanjut Pertemuan tentang Pedoman Riset Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu. Menyelesaikan karya tulis ini bagi kami, rasanya merupakan suatu anugerah yang sangat berharga dan hampir – hampir tak terbayangkan. Harus diakui setelah melalui proses panjang dan dengan usaha yang cukup melelahkan, karya tulis ini akhirnya dapat hadir di hadapan pembaca. Terkait

dengan

penyusunan

karya tulis ini,

upaya-upaya

yang

telah

dilakukan KPU Kabupaten Simeulue adalah melaksanakan riset ataupun penelitian agar mengetahui penyebab terjadinya fenomena politik uang (money politic) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014 di Kabupaten Simeulue. Kami menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Simeulue. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Sinabang, Juli 2015 Ketua,

CHAIRUDDIN . T, SE

i

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar................................................................................

i

Daftar Isi .........................................…......……………………………

ii

Bab I PENDAHULUAN.………………………………………………

1

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………

1

B. Rumusan Masalah.............................…………..………….

3

C. Tujuan Penelitian...............................................………….

3

D. Manfaat Penelitian………………….………………………

4

E. Telahaan Pustaka……………………….………………….

4

F. Kerangka Teoritik…………………………………………….

5

G. Metode Penelitian…………………………………………..

6

H. Sistematika Pembahasan………………………………….

9

Bab II DESKRIPSI PENELITIAN DAN OBYEK PENELITIAN ……..

10

A. Letak Geografis…………………………..…………………..

10

B. Keadaan Penduduk...……………….……………………….

10

C. Keadaan Tingkat Kesejahteraan……………….………….

11

D. Jumlah Pemilih……………………………………………….

12

E. Tata Pemerintahan Desa…………………………………….

13

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................

14

A. Hasil Penelitian………………………………....………………

14

B. Pembahasan …………………………………..……...............

40

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN................................................... Daftar Pustaka Lampiran - Lampiran

50

i

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Pengertian Money Politics ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagibagikan uang baik milik pribadi partai politik dan tim sukses untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberi uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud tertentu yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika tujuan tertentu tidak ada maka pemberian uang atau hadiah akan dilakukan. Pratek semacam ini jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan, konsekwensinya apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap yang terdapat pada pasal 73 ayat 3 Undang-undang No.3 Tahun 1999 dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara. Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamik, hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja bagi golongan Putih (golput) yang muncul akibat ketidak percayaan kelompok ini kepada parpol, kini di masayarakat juga muncul kecendrungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin, tentunya figur yang membawa perubahan. Hal ini membuktikan masyarakat masih bersifat apatis menantikan perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik, keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun

2 pemilihan kepala daerah makin mengukuhkan ketidakpastian kepada rakyat terhadap janji parpol. Secara global jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun lalu memprediksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol turun drastis, ini akibat masyarakat memandang komitmen pertanggungjawaban parpol terhadap konstituennya masih sangat minim sehingga membuat para pemilih menjadi tidak respek terhadap parpol. Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejab demi kekuasaan semata dan sebaliknya adalah sangat menggiurkan bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada calon yang memberikan uang tersebut. Dengan cara Money Politics hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh Indonesia, ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat yang saat ini Kabupaten Simeulue memerlukan pergantian elite politik Panwas secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan juga saling mengawasi . Panwas pusat dapat menegur dan menghentikan panwas provinsi demikian pula dari tingkat provinsi kepada kabupaten/kota atau panwas kabupaten/kota kepada panwas tingkat kecamatan dan desa. Penyelenggaran Pemilhan Umum harus siap karena Pemilihan Kepala Daerah Mendatang menampilkan kultur politik dari partai oriented ke kandidat oriented, sementara dengan kondisi yang ada kandidat kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

3 yang ada harus mampu mendanai partai sebagai timbal balik pencalonan. Akibatnya terjadi perlombaan

untuk mengumpulkan uang dari berbagai sumber sehingga

mendorong adanya korupsi pada tingkat masyarakat. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut : 1. Apakah Money Politics dalam Pemilihan Umum 2014? 2. Bagaimana Money Politics Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ? 3. Sejauh Mana Praktik Money Politics Pada Pemilihan Umum Tahun 2014? 4. Mengapa Money Politics dapat menjadi ancaman ? C. TUJUAN PENELITIAN Secara Umum, Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Untuk menjelaskan apakah Money Politics (Politik Uang) 2. Untuk mengetahui bagaimana money politik pada Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Simeulue. 3. Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh Money Politic terhadap partisipasi Politik pada Pemilu 2014 di Kabupaten Simeulue.

4 D. MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat Teoritis -

Sebagai bahan atau referensi bagi para peneliti –peneliti lain yang ingin mengembangkan dunia sosial dan politik.

-

Penelitian ini di harapakan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permaslahan sejenis atau bersangkutan.

2. Manfaat Praktis. -

Untuk pembelajaran bagi masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi mengikuti pemilu.

-

Agar pemerintah lebih aktif mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat baik kalangan atas, menengah, ataupun bawah mengenai pentingnya penjoblosan pemilu.

E. TELAAHAN PUSTAKA 1. Karya Miriam Budiarjo dengan Judul “Partisipasi Politik” Tahun 1998 2. Karya Mirian Budiarjo dengan judul “ Partisipasi & Partai Politik Sebuah Bunga Rampai” Tahun 1982. 3. Karya Samuel P. Huntington dan Joal Nelson “ Partisipasi Politik di Negara Berkembang”

5 4. Karya Saiful Huda “ Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegal Harjo Kecamatan Trangkil). F. KERANGKA TEORITIK 1. Teori Politik Uang (Money Politik) Politik uang (money politik) adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya dengan tidak memilih calon atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. 2. Teori Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam berdemokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. 3. Teori Keagamaan Mengenai money politic, sejauh ini semua agama yang ada di Indonesia tidak setuju dengan praktek tersebut, dikarenakan praktek money politic adalah praktek suap menyuap yang bertentangan dengan norma-norma agama sehingga praktek tersebut dapat dikatakan perbuatan haram yang tidak sesuai dengan ajaran agama, khususnya ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al Qur’an, surat Al Maidah ayat 42 dan surat Al Baqarah ayat 188.

6 G. METODE PENELITIAN. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode Kuantitatif dengan penyebaran quisioner (angket) kepada responden. 2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang digunakan oleh tim dalam

menyusun makalah ini adalah

Emoiris Analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha

untuk menggambarkan,

menjelaskan dan memaparkan fakta –fakta seadanya (faat finding) serta menemukan koreksi antara yang satu dengan yang lainnya yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku. 3. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, tim menggunakan pendekatan sosiologi politik yaitu pendekatan yang lebih mengukur atau menilai sosial politik masyarakat Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bantuan teori yang sesuai atau berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Simeulue.” 4. Subjek Penelitian Penelitian adalah untuk menentukan individu ataupun kelompok yang menjadi obyek dalam penelitian itu sendiri sangatlah penting.

7 Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat Kabupaten Simeulue yang dianggap sudah dapat memilih dalam pemilu 2014 yang kemudian diambil sample 200 responden yaitu 20 orang per kecamatan. 5. Sumber Data. a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk quisioner (angket). b. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data itu berupa Dokumen – Dokumen seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat. Selain itu data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 6. Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalan rangka mencapai tujuan penelitian untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

8 a. Observasi. Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu obyek yang di teliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Simeulue pada pemilu 2014. Dengan hasil observasi ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyanpertanyaan (quisioner) yang akan disebutkan kepada sejumlah responden. b. Daftar Pertanyaan/angket (quisioner) Daftar pertanyaan (quisioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini kemudian akan dibagikan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Teknis penyebaran angket (kuisioner) kepada sejumlah orang yang dijadikan sample menggunakan metode Purposive Random Sampling, yakni tekni pengambilan sample diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseoarang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitinya. c. Wawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil quisioner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang

9 berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. 7. Analisis Data. Data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok masalah dalam penelitian ini. Analis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam membaca Makalah ini, Penulis merancang serta membuat Sistematika Pembahasan sebagai berikut: BAB I adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telahaan pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II adalah Dekrepsi Daerah penelitian dan obyek penelitian yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk, keadaan tingkat kesejahteraan jumlah pemilih, tata pemerintahan desa. BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan BAB IV adalah Kesimpulan dan Saran.

52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Karakteristik Respoden Penelitian Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pengaruh money politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Simeulue, terlebih dahulu akan dibahas tentang karakteristik responden penelitian sebagai berikut: Tabel 3.1 Karakteristik Responden Penelitian No

Karakteristik Responden Umur

Kategori

17 – 30 Tahun 31 – 45 Tahun 46 – 60 Tahun 61 Tahun ke atas Jumlah 2. Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 3. Agama Islam Non Islam Jumlah 4. Pendidikan SD SLTP SMU Diploma Strata-1 Jumlah 5. Pekerjaan Swasta PNS Petani Nelayan IRT Lain-lain Jumlah Sumber: data primer diolah, 2015 1.

Frekuensi 43 100 45 7 195 149 46 195 195 195 32 49 86 14 14 195 74 17 49 7 29 19 195

Prosentase (%) 22,1 51,3 23,1 3,6 100 76,4 23,6 100 100 100 16,4 25,1 44,1 7,2 7,2 100 37,9 8,7 25,1 3,6 14,9 9,7 100

52

Berdasarkan karakteristik responden penelitian yang merupakan masyarakat Kabupaten Simeulue diketahui bahwa dari karakteristik umur responden sebagian besar responden penelitian berumur antara 31-45 Tahun (51,3%) dan hanya 7 responden (3,6%) yang mempunyai umur 61 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Simeulue yang mempunyai hak pilih dari Pemilihan Umum termasuk dalam kategori usai dewasa dan produktif, sehingga pola pemikiran dan pertimbangan dalam melakukan pemilihan terhadap partai politiknya sudah matang. Pada kategori jenis kelamin dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat peserta pemilihan umum di Kabupaten Simeulue mempunyai jenis kelamin laki-laki, hal ini terlihat dari responden penelitian bahwa 76,4% atau 149 orang mempunyai jenis kelamin laki-laki dan hanya 23,6% atau 46 orang mempunyai jenis kelamin perempuan. Banyaknya responden dengan jenis kelamin laki-laki ini menunjukkan partisipasi lakilaki dalam mengikuti pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Simeulue cukup besar, hal ini dikarenakan laki-laki merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban menentukan masa depan keluarga, sehingga dengan mengikuti pemilihan umum dapat merubah kesejahteraan keluarga. Karakteristik responden penelitian dilihat dari agama diketahui bahwa seluruh responden penelitian ini beragama Islam (100%), hal ini disebabkan mayoritas masyarakat di Kabupaten Simeulue menganut

52

agama Islam, dan agama Islam menjadi agama mayoritas di Negara Indonesia yang penyebarannya hampir merata di seluruh pelosok Nusantara. Distribusi tingkat pendidikan responden penelitian yang merupakan warga Kabupaten Simeulue diketahui bahwa sebagian besar responden penelitian mempunyai pendidikan terakhir pada tingkat SMU (44,1%) dan untuk pendidikan pada tingkat Diploma maupun Strata-1 hanya 7,2% atau 14 responden. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah Indonesia sudah cukup berhasil, karena hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simeulue sudah mendapatkan pendidikan maksimal sampai dengan tingkat SLTP, meskipun hanya sebagian kecil masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dilihat dari sektor pekerjaan, mayoritas masyarakat di Kabupaten Simeulue mempunyai pekerjaan pada sektor swasta. Hal ini terlihat dari distribusi data responden penelitian sebanyak 74 responden (37,9%) mempunyai pekerjaan pada sektor swasta dan hanya 3,6% atau 7 responden yang mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Swasta merupakan sektor pekerjaan yang menjadi favorit masyarakat di Kabupaten Simeulue, hal ini disebabkan dengan semakin baik pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Simeulue, maka semakin berkembang pula industri-industri yang

dapat

menyerap

sumber

daya

manusia,

sehingga

dengan

52

pertimbangan resiko yang rendah, banyak masyarakat di Kabupaten Simeulue yang bekerja pada sektor swasta. 2. Pengaruh Money Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Simeulue Analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh money politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Simeulue dilakukan secara deskriptif, dengan analisis ini diharapkan dapat diketahui kecenderungan masyarakat di Kabupaten Simeulue dalam pemilihan umum 2014. Adapun analisis terkait dengan status terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Simeulue dan Pemilihan Umum/Wakil Presiden tahun 2014 diketahui sebagai berikut:

1,03% 0,51% 0,51%

97,95%

Terdaftar

Tidak Terdaftar

Tidak Tahu

Ragu-Ragu

Gambar 3.1 Status Terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum

Terkait dengan status terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Simeulue dan

52

Pemilihan Umum/Wakil Presiden tahun 2014 diketahui bahwa 97,95% masayrakat di Kabupaten Simeulu menyatakan sudah terdaftar dalam status terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Simeulue dan Pemilihan Umum/Wakil Presiden tahun 2014 dan hanya 0,51% yang tidak terdaftar sebagai peserta dalam pemilihan umum tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Simeulu sudah cukup berhasil dalam melakukan pendataan, sehingga hampir seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya melalui pemilihan umum, selanjutnya tanggapan masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Simeulue dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 diketahui sebagai berikut:

0,51%

99,49%

Ikut Memilih

Tidak Ikut Memilih

Gambar 3.2 Partisipasi dalam Pemilihan Umum

52

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Simeulue dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 diketahui bahwa hampir seluruh responden (99,49%) menyatakan ikut berpartisipasi dalam masyarakat dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Simeulue dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Umum sangat tinggi, hal ini tentunya disebabkan tingginya minat masyarakat dalam menginginkan perubahan pemerintah menuju yang lebih baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini, maka pemerintahan yang ada merupakan cermin dari harapan masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain ada sebagian kecil masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, penyebabnya dapat dilihat pada diagram sebagai berikut: 5,64% 12,31% 48,21% 19,49%

14,36%

Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tidak Percaya dengan Partai Politik dan Kandidat Calon Tidak Mendapat Undangan Memilih dari PPS Ada Pekerjaan Lain Tidak Menjawab

Gambar 3.3 Alasan Tidak Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum

52

Pada kenyataannya meskipun sudah dilakukan pendataan secara mendalam dan terperinci, masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, adapun alasan tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi,

DPRD

Kabupaten

Simeulue

dan

Pemilihan

Umum

Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 sebagian besar disebabkan karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Adanya sebagian masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih ini sangat dimungkinkan terjadi karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang secara administrasi belum mempunyai Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk. Masyarakat merasa bahwa Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk belum merasa butuh dengan hal tersebut, sehingga adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilihan umum ini menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam menyampaikan hak suaranya, adapun alasan lain adalah ada pekerjaan lain (12,3%). Adapun pendapat masyarakat tentang pentingnya mengikut pemilihan umum dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut:

52

2,05%

1,54% 1,54%

21,54%

73,33%

Sangat Perlu

Perlu

Tidak Perlu

Tidak Mau Tahu

Tidak Menjawab

Gambar 3.4 Tingkat Kepentingan dalam Pemilihan Umum

Pendapat masyarakat di Kabupaten Simeulue tentang tingkat kepentingan dalam mengikut pemilihan umum diketahui bahwa mayoritas masyarakat memandang sangat perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Umum (73,3%) dan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memandang pemilihan umum tidak perlu (2,1%) dan bahkan ada masyarakat yang tidak mau tahu dengan kegiatan pemilihan umum (1,5%). Tingginya

jumlah

masyarakat

yang

menganggap

penting

untuk

berpartisipasi dalam Pemilihan Umum ini disebabkan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mulai sadar dalam berdemokrasi, sehingga untuk dapat menyampaikan aspirasinya dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan pemilihan umum. Adanya beberapa masyarakat yang mengaggap tidak perlu atau tidak mau tahu dengan kegiatan pemilihan umum ini lebih disebabkan karena faktor pengetahuan yang rendah tentang pemilihan umum, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih

52

mendalam kepadan masyarakat tentang urgency berpartisipasi dalam pemilihan umum. Terkait dengan hal itu, tanggapan masyarakat tentang adanya sosialisasi politik dari Partai Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif/Pilpres 2014 kepada masyarakat diketahui distribusinya sebagai berikut:

3,08%

14,36% 33,33%

49,23%

Ada

Ada Tetapi Sebagian Partai

Tidak Ada

Tidak Tahu

Gambar 3.5 Sosialisasi Politik pada Masyarakat Sosialisasi politik dari Partai Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif/Pilpres 2014 kepada masyarakat senantiasa dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, hal ini terbukti bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Simeulue menyatakan adanya sosialisasi politik yang dilakukan oleh sebagian partai (49,23%), namun hanya 3,08% yan menyatakan sosialisasi politik tidak ada. Besarnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai ini sangat logis dilakukan, karena dengan adanya sosialisasi politik ini masyarakat mulai mengenai tentang partai-partai yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, sehingga dengan adanya sosialisasi politik ini

52

masyarakat paham tentang visi dan misi yang menjadi tujuan utama partai politik tersebut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Adanya sebagian kecil masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi politik ini lebih dimungkinkan karena faktor kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat dan lebih mementingkan kehidupan sendiri, karena hampir di seluruh pelosok daerah senantiasa dilakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan pemilihan umum. Sosialisasi politik ini tentunya tidak terlepas dari adanya pihak keluarga dan teman yang memberikan pengaruh dalam menentukan hak pilih pada pemilu legislatif/Pilpres tahun 2014 di Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

1,03% 5,64% 31,28%

53,33%

8,72%

Sangat Berpengaruh

Berpengaruh

Tidak Tahu

Tidak Menjawab

Tidak Berpengaruh

Gambar 3.6 Sosialisasi Politik oleh Pihak Keluarga dan Teman Adanya sosialisasi dari pihak keluarga dan teman baik secara langsung

maupun

tidak

langsung

memberikan

pengaruh

dalam

menentukan hak pilih pada pemilu legislatif/Pilpres tahun 2014 di Kabupaten Simeulue, namun adanya kedewasaan dari masyarakat yang memahami secara benar arti pemilihan umum maka diketahui bahwa

52

sebagian masyarakat di Kabupaten Simeulue tidak berpengaruh dengan adanya sosialisasi politik yang dilakukan oleh keluarga dan teman (53,3%), namun meskipun seperti itu masih cukup besar pula masyarakat yang masih sangat terpengaruh dengan adanya keluarga dan teman (31,1%). Adanya masyarakat yang masih sangat terpengaruh dengan pihak keluarga dan teman yang memberikan pengaruh dalam menentukan hak pilih pada pemilu legislatif/Pilpres tahun 2014 di Kabupaten Simeulue ini disebabkan masih banyak masyarakat yang lebih mengutamakan tokoh dalam masyarakat dan apabila seruan itu disampaikan oleh tokoh masyarakat atau keluarga dan teman akan memberikan dampak yang besar dalam mempengaruhi suara dalam pemilihan umum. Keberhasilan pemilihan umum masih sangat sulit sekali dengan adanya politik uang (money politic), adapun pendapatan masyarakat di Kabupaten Simeulue dengan adanya calon legislatif Tahun 2014 atau tim suksesnya yang memberi uang atau hadia dalam melakukan kampanye agar dipilih diketahui sebagai berikut:

1,03% 5,13% 14,36% 26,67%

52,82%

Ada

Tidak Ada

Tidah Tahu

Ragu-Ragu

Tidak Menjawab

Gambar 3.7 Pemberian Uang atau Hadiah dari Calon Legislatif

52

Keberadaan calon anggota legislatif yang curang dalam pemilihan umum dengan memberikan uang atau hadiah dalam kegiatan kampanye memang masih sulit untuk dihindari, hal ini terlihat bahwa masih ada 14,4% masyarakat yang mendapatkan uang atau hadiah dari calon legislatif atau tim suksesnya dalam kegiatan kampanye, namun meskipun seperti itu mayoritas masyarakat di Kabupaten Simeulue menyatakan bahwa kegiatan pembagian uang atau hadiah dari calon legislatif atau tim suksesnya tidak ada (52,8%). Adanya sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Simeulue yang masih menerima uang atau hadiah dari calon legislatif atau tim suksesnya dalam kegiatan kampanye ini sangat mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi yang senantiasa menjerat masyarakat Indonesia, sehingga dengan kondisi semacam ini tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali menerima uang atau hadiah yang diberikan oleh calon legislatif atau tim suksesnya pada saat kampanye. Hal inipun juga terjadi pada pemlihan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebagai berikut:

1,03% 4,62% 11,79% 12,82%

69,74%

Ada

Tidak Ada

Tidah Tahu

Ragu-Ragu

Tidak Menjawab

Gambar 3.8 Pemberian Uang atau Hadiah dalam Pilpres

52

Adanya politik uang (money politik) sedikit berkurang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Hal ini diketahui bahwa dari responden penelitian masih terdapat 11,79% tim sukses dari calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang memberi uang atau hadiah dalam melakukan kampanye, namun 69,74% masyarakat menyatakan bahwa dalam kampanye tim sukses dari calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tidak memberi uang atau hadiah. Penurunan kegiatan politik uang yang dilakukan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ini disebabkan masing-masing calon wakil presiden dan wakil presiden memiliki kredibilitas yang kuat, sehingga tanpa adanya politik uang, masyarakat sudah dapat menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan memberikan kemajuan pada masyarakat Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat di Kabupaten Simeulue dalam menggunakan hak pilih saat pemilihan umum legislatif dan Pilpres 2014 tentunya

ini

bukan

hal

yang kebetulan,

berbagai

faktor

yang

mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1,54%

4,62% 1,03% 0,51%

92,31%

Sadar Akan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Karena Memperoleh Imbalan Uang, Hadiah Ajakan Keluarga, Teman dan Timses Partai Tertentu Ikut-Ikutan Tidak Menjawab

Gambar 3.9 Faktor Partisipasi dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres

52

Saat ini masyarakat sudah mulai memahami tentang kehidupan berdemokrasi, sehingga dalam kegiatan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 tidak mudah untuk diintervensi dari berbagai pihak terkait dengan hak pilihnya. Hal ini terlihat dari faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilih saat pemilihan umum legislatif dan Pilpres 2014 lebih dari 90% masyarakat karena sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (92,31%) dan hanya 1,54% yang melakukan pemilihan karena faktor imbalan hadiah dan uang. Tingginya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warga negara ini tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan kepada masyarakat untuk senantiasa berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga saat ini kegiatan kampanye dapat dilakukan dengan berbagai media, diantaranya adalah sebagai berikut:

0,51%

0,51%

6,15% 33,85%

58,97%

Televisi, Radio dan Surat Kabar Kampanye Lapangan Terbuka Pertemuan Langsung dengan Calon di Ruang Tertutup Tidak Ingat Tidak Menjawab

Gambar 3.10 Media dalam Kegiatan Kampanye Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, maka pola kegiatan kampanye yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi politik kepada

52

masyarakat sangat beranekaragam, hal ini terlihat bahwa 33,85% masyarakat menyatakan bahwa kampanye yang dilakukan dalam pemilu legislatif diketahui melalui televisi, radio dan surat kabar, namun sebagian besar masyarakat mengetahui kampanye dalam pemilihan umum legislatif dilakukan dengan kampanye lapangan terbuka (58,97%). Kegiatan kampanye yang dilakukan di lapangan terbuka ini menjadi pilihan bahwa para calon anggota legislatif karena dapat mengumpulkan masa dalam jumlah yang besar serta efektif dalam menyampaikan orasi atau visi dan misi dari calon anggota legislatif, sehingga mampu berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Meskipun seperti itu, dalam kegiatan kampanye masih ada sebagian calon tim sukses yang membagikan uang atau hadiah sebagaimana distribusi sebagai berikut: 1,03% 10,26%

37,44%

Ada

Tidak Ada

Tidak Tahu

15,38%

35,90%

Kurang Tahu

Tidak Menjawab

Gambar 3.11 Pembagian Uang atau Hadiah oleh Tim Sukses Pembagian uang atau hadiah yang dilakukan oleh tim sukses calon anggota legislatif di Kabupaten Simeulue memang tidak dapat dihindari, terbukti bahwa 15,38% masyarakat pernah mendengar atau melihat tim

52

sukses dari calon anggota legislatif yang membagikan uang atau hadiah. Namun meskipun seperti itu sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simeulue yaitu sebesar 35,90% dan 37,44% menyatakan tidak tahu dan tidak ada calon anggota legislatif yang membagikan uang atau hadiah. Masih adanya calon anggota legislatif yang membagikan uang atau hadiah kepada masyarakat ini tidak terlepas dari sanksi yang kurang tegas diberikan oleh pemerintah kepada bakal calon anggota legislatif yang benar-benar terbukti melakukan money politik, karena hampir di setiap daerah isu-isu terkait dengan pembagian uang atau hadiah dari tim sukses calon anggota legislatif senantiasa muncul, adapun sikap masyarakat terkait dengan hal itu sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut: 1,03% 11,28% 29,23%

21,03%

37,44%

Dibiarkan

Menegur

Melaporkan

Diam-Diam Saja

Tidak Menjawab

Gambar 3.12 Sikap Masyarakat dengan Politik Uang Sikap masyarakat terkati dengan adanya kegiatan calon atau tim sukses yang memberikan hadiah atau uang kepada masyarakat sangatlah beragam, namun diketahui di Kabupaten Simeulue terdapat 21,03% yang berusaha menegur dan 37,44% yang melaporkan kepada pihak berwenang.

52

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Simeulue tidak bertindak apatis terhadap perilaku-perilaku atau tindakan curang dengan memberikan uang atau hadiah kepada masyarakat. Masyarakat sadar bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu akan menjadikan pemilihan umum menjadi tidak berkualitas, sehingga akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkredibilitas tinggi. Tingkat kesadaran yang tinggi ini tidak terlepas dari alasan kuat masyarakat dalam menentukan pilihan calon anggota legislatif/presiden dan wakil presiden sebagai berikut: 1,03% 11,79%

44,62%

41,03% 1,54%

Melihat dari Media

Berdasarkan Kampanye Terbuka

Berdasarkan kampanye Tertutup

Memiliki Pilihan Sendiri

Tidak Menjawab

Gambar 3.13 Faktor Penentu dalam Pemilihan Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pemilihan calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Faktor-faktor tersebut timbul baik dari dalam diri maupun dari faktor dari luar masyarakat. Salah satu faktor kuat yang menentukan masyarakat di Kabupaten Simeulue dalam memilih calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden adalah memiliki pilihan sendiri (44,62%), namun tidak sedikit pula masyarakat yang menentukan pilihan

52

berdasarkan kampanye yang dilakukan secara terbuka (41,03%). Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya masyarakat di Kabupaten Simeulue sudah mulai sadar dan mampu mengklasifikasikan calon legislatif dan presiden/wakil presiden secara seksama, sehingga dengan kemampuan tersebut masyarakat sudah mampu melakukan pemilihan berdasarkan pilihan sendiri, meskipun masih banyak juga masyarakat yang menentukan pilihan berdasarkan kampanye terbuka. Adapun faktor yang paling mempengaruh masyarakat di Kabupaten Simeulue dalam memilih diketahui sebagai berikut:

5,64% 6,15%

4,62%

83,59%

Figur Calon

Partai Politik yang Mendukung

Karena Keluarga

Karena ada Hadiah atau Imbalan

Gambar 3.14 Faktor Utama Pemilih Dalam melakukan pemilihan terhadap calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat membentuk atau merubah pola pemilihan pada masyarakat. Berdasarkan distribusi tentang faktor utama yang mempengaruhi pola pemilihan masyarakat di Kabupaten Simeulue dikatahui bahwa sebagian masyarakat melakukan

52

pemilihan disebabkan karena faktor figur calon (83,59%) dan hanya sebesar 4,62% yang menjadikan imbalan uang atau hadiah sebagai faktor utama yang menentukan keputusan memilih. Ini memberikan gambaran bahwa masyarakat di Kabupaten Simeulue benar-benar melakukan pemilihan terhadap calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pada figur calon yang mempunyai kredibilitas untuk memimpin, adapun masih adanya masyarakat yang menjadikan imbalan uang atau hadiah sebagai faktor utama ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut tentang pentingnya dilakukan pemilihan umum, sehingga mereka merasa tidak terlalu penting melihat figur calon yang ada. Figur calon merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan, karena banyak pertimbangan dari figur calon yang menjadi dasar masyarakat dalam menentukan pilihan, diantaranya adalah:

6,15% 2,56% 28,21% 63,08%

Visi/Misi Calon Nama Baik dan Latar Belakang Calon Hubungan Kekerabatan dengan Calon Memperoleh Imbalan Uang atau Hadiah

Gambar 3.15 Pertimbangan Memilih Calon Salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih calon legislatif atau presiden dan wakil presiden disebabkan karena pada faktor figur

52

calon, dan inipun juga sangat beraneka ragam alasan yang disampaikan. Berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Simeulue dikatahui bahwa hampir sebagian masyarakat menentukan pilihan pada figur calon berdasarkan visi/misi calon (63,08%) dan hanya 2,56% yang memilih figur calon karena mendapatkan imbalan uang atau hadiah. Visi dan misi calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden merupakan sebuah paradigma yang menjadi acuan masyarakat dalam melakukan pilihan. Visi dan misi calon akan menjadi gambaran dari pola kepemimpinan yang akan dilakukan kedepan apabila terpilih, sehingga dengan mempertimbangan visi dan misi dari calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden, masyarakat akan memahami pola kepemimpinan yang akan dilakukan kedepan. Namun tetap saja adanya politik uang dalam masyarakat tidak dapat dinafikan, diantaranya dengan memberikan imbalan uang atau hadiah kepada anggota keluarga sebagai berikut:

4,10%

10,26%

29,74% 55,90%

Pernah

Tidak Pernah

Tidak Tahu

Ragu-Ragu

Gambar 3.16 Imbalan Hadiah atau Uang pada Keluarga

52

Keluarga juga menjadi salah satu faktor bagi masyarakat yang dapat merubah atau menentukan arah pemilihan kepada calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, meskipun secara individu masyarakat tidak terpengaruh dengan adanya politik uang, namun anggota keluarga yang memiliki pemahaman rendah tentang politik dapat saja terjerumus untuk menerima imbalan uang atau hadiah dari tim sukses. Hal ini terlihat bahwa 10,26% dari responden penelitian diketahui bahwa anggota keluarganya pernah menerima imbalan uang atau hadiah dari para peserta pemilihan umum, namun diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Simeulue tidak pernah anggota keluarganya pernah menerima imbalan uang atau hadiah dari para peserta pemilihan umum (55,90%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui berbagai media yang ada telah berhasil memberikan pendidikan demokrasi, sehingga hampir seluruh masyarakat dapat memahami kerugian dari politik uang, adapun umumnya kegiatan politik uang dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut:

9,23%

3,08% 37,44%

40,51% 9,74%

Pada Hari H Seminggu Sebelum Hari H Tidak Menjawab

Malam Hari H Jauh Sebelum Hari H

Gambar 3.17 Waktu Pelaksanaan Politik Uang

52

Kegiatan money politik (politik uang) dilakukan oleh calon maupun tim sukses calon dan tidak mengenal waktu, bahkan selama ada kesempatan hal itu akan dilakukan. Namun menurut pendapat masyarakat di Kabupaten Simeulue mayoritas masyarakat pernah melihat, mendengar seorang calon atau tim sukses yang memberikan uang atau hadiah kepada masyarakat jauh sebelum hari H (40,51%) dan hanya sebagian kecil dari calon atau tim sukses yang memberikan uang atau hadiah kepada masyarakat pada hari H. Tingginya jumlah calon atau tim sukses yang memberikan uang atau hadiah pada jauh hari sebelum hari H ini disebabkan tingkat kewaspadaan aparatur pemerintahan pada hari-hari yang jauh dari hari H masih bersifat longgar jika dibandingkan dengan pada hari H, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh para calon atau tim sukses untuk membagikan uang atau hadiah untuk keberhasilan mereka. Upaya yang dilakukan oleh calon atau tim sukses yaitu dengan mendatangi dan mengajak untuk memenangkan salah satu calon, hal ini terlihad dari distribusi sebagai berikut:

52

3,08%

2,56%

0,51% 35,90%

57,95%

Pernah

Tidak Pernah

Tidak Tahu

Kurang Tahu

Tidak Menjawab

Gambar 3.18 Kedatangan Calon atau Tim Sukses Berbagai upaya akan senantiasa dilakukan oleh calon atau tim sukses untuk menang dalam pemilihan umum, salah satunya adalah mendatangi calon memilih untuk memenangkan salah satu calon. Berdasarkan persepsi dari masyarakat di Kabupaten Simeulue diketahui bahwa 35,90% masyarakat pernah didatangi oleh calon atau tim sukses untuk mengajak memenangkan salah satu calon dan sebagian masyarakat berpendapat bahwa calon atau tim sukses tidak pernah mendatangi masyarakat untuk mengajak memenangkan salah satu calon (57,95%). Adanya calon atau tim sukses yang mendatangi masyarakat untuk mengajak memenangkan salah satu calon ini masih dianggap sebagai cara yang cukup efektif dalam meningkatkan

jumlah

suara,

karena

sesuai

dengan

karakteristik

masyarakat Indonesia yang akan merasa sungkan apabila didatangi dan dimohon bantuannya, dan bagi sebagian masyarakat bahkan justru mendatangi calon peserti pemilihan umum, sebagaimana gambar berikut:

52

0,00%

0,51% 10,26%

15,90%

73,33%

Pernah

Tidak Pernah

Tidak Tahu

Tidak Mau

Tidak Menjawab

Gambar 3.19 Mendatangi Calon atau Tim Sukses Adanya kebutuhan perekonomian yang cukup mendesak terkadang memaksa masyarakat untuk mendatangi calon atau tim sukses dalam pemilihan umum untuk mendapat imbalan uang atau hadiah sehingga dapat membantuk perekonomian. Hal ini terlihat dari hasil distribusi menunjukkan bahwa 15,90% masyarakat di Kabupaten Simeulue rela mendatangi calon atau tim sukses, namun sebagian masyarakat menyatakan tidak pernah untuk mendatangi calon atau tim sukses (73,33%). Tingginya jumlah masyarakat di Kabupaten Simeulue yang tidak mendatangi calon atau tim sukses pemilu ini disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat akan arti sebuah demokrasi, sehingga mereka tidak akan menjual suaranya dengan harga yang murah hanya dengan imbalan uang atau hadiah. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggaran pemilihan umum sebagai berikut:

52

1,03% 1,03%1,54% 23,59%

72,82%

Sangat Bermanfaat Tidak Bermanfaat Tidak Menjawab

Bermanfaat Sangat Tidak Bermanfaat

Gambar 3.20 Sosialisasi Penyelenggara Pemilu Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tentunya akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan ruang lingkup kegiatan pemilihan umum, diantaranya juga adalah berbagai tindakan black campain dan politik uang yang sering kali merebak di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu lebih dari 90% masyarakat yang merasakan akan manfaat sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,

dan hanya

sebagian kecil

yang merasakan keberadaan

penyelenggaran pemilu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Tingginya tingkat manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya sosialisasi penyelenggara pemilu ini disebabkan masyarakat menjadi lebih paham bagaimana tata cara dalam mengikuti kegiatan pemilu dan tindakan atau langkah-langkah yang tepat dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam kegiatan pemilu, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dengan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue cukup tinggi sebagaimana distribusi berikut:

52

0,51% 12,31%

1,03% 5,13%

81,03%

Sangat Puas

Puas

Tidak Puas

Sangat Tidak Puas

Tidak Menjawab

Gambar 3.21 Kepuasan Hasil Pemilu di Kabupaten Simeulue

Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue dirasa sudah sangat bagus dan mencapai keberhasilan, hal ini terlihat dari pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa 81,03% merasa puas dan 5,13% merasakan sangat puas terhadap hasil pemilihan umum di Kabupaten Simeulue, meskipun terdapat 12,31% masyarakat yang masih merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan umum di Kabupaten Simeulue. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat melakukan pemilihan secara jujur dan adil serta pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, adapun masih adanya beberapa masyarakat yang menyatakan tidak puas dengah hasil pemilihan umum ini dirasa masih wajar, karena masih adanya isu-isu terkait dengan politik uang yang merebak di kalangan masyarakat, sehingga hasil pemilihan umum sedikit dirasa ada kekurangan.

52

B. Pembahasan 1. Money Politik dalam Pemilihan Umum MoneyPolitics merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap. Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin.Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghamburhamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Dan sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun

52

sesaat, karena itu juga masyarakat merasa berhutang budi pada calon yang memberikan uang tersebut. Dengan cara Money Politics hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat. Panwas secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan juga saling mengawasi. Panwas pusat dapat menegur dan menghentikan Panwas provinsi. Demikian pula dari tingkat provinsi kepada kabupaten/kota atau Panwas kabupaten/kota kepada Panwas tingkat kecamatan. Penyelenggara pemilu harus siap karena pemilihan presiden mendatang menampilkan perubahan kultur politik dari partai oriented ke kandidat oriented. Sementara dengan kondisi yang ada, kandidat presiden harus mampu mendanai partai sebagai imbal balik pencalonan. Akibatnya yang muncul adalah perlombaan untuk mengumpulkan uang dari berbagai sumber dan tidak mendorong pemberantasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat. 2. Money

Politik

Mempengaruhi

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pemilihan Umum Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (Money Politics) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara

52

ini. Money Politics banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui Money Politics dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu. Dalam politik uang (Money Politics) pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum. Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada disekitarnya. Dalam permainan politik uang (Money Politics), seorang calon kepala daerah berserta tim suksesnya (TIMSES) harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakuakan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih.

52

Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipecaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktek uang (Money Politics) tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihakpihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilu perlu ditampakan bahwa asas jurdil ini merupakan sesuatu yang benar-benar diterapkan.Melihat pengertian asas Jurdil ini disatu pihak dan asas Luber pihak lain, keduanya memiliki pengertian

yang berbeda, namun sangat

erat kaitannya. Dalam

pembahasan ini maka sewajarnyalah sebuah Pemilu harus menggunakan asas JURDIL dan LUBER, guna terciptanya sebuah demokrasi serta pesta demokrasi yang sehat dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga sesuai dengan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Dalam pilkada yang ada maupun pemilu secara umum maka asas ini (JURDIL serta LUBER) hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya Money Politics merupakan sebuah sistem yang tidak akan pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan Jurkam serta Timses masing-

52

masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan PEMILU (Pemilihan Umum). Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek Money Politics ini tetap ada walau dikemas dalam agenda yang sangat rapi. Akan tetapi juga ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan politik uang (Money Politics). Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah pemilik uang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang demokratisasi yang gencar belakangan ini, maraknya Money Politics bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang. Maka dengan demikian, Pilkada dengan sistem Money Politics akan terus terjadi kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang (Money Politics) adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan,artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada para anggota DPRD. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang ketiga. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan memberikan uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian atas pemberian. Ada hal yang menarik bahwa umumnya para anggota DPRD lebih menginginkan uang kontan dari pada cheque. Akibatnya, jangan heran kalau uang kontan berdampak lebih ampuh dibandingkan dengan penggunaan selembar cheque. Karena itu harga suara itu sangat mahal apabila seorang bakal calon kepala daerah berasal dari anggota TNI/

52

POLRI artinya, anggota fraksi ini mempunyai posisi tawar yang tinggi. Mereka dapat mengajukan argument bahwaterikat rantai komando dan terikat pemerintah komandan dan seterunya. Padahal, tidak ada lagi perintah komando untuk memilih atau tidak memilih salah satu bakal calon. Akibatnya, calon pembeli suara dihadapkan pada situasi sulit. Dalam kondisi inilah dibutuhkan dana yang cukup besar. Biasanya strategi yang dilakukan dengan mendapatkan informasi berupa dana yang dikeluarkan oleh pihak lawan bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui harga suara maka kemudian diberikan dana jauh lebih besar lagi. Dalam sistem politik yang lain ada yang namanya serangan Fajar bagi para bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa inilah masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar dan yang beredar bagi satu suara anggota DPRD. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutkan suara tersebut. Namun, dalam praktek juga terjadi Serangan Fajar yang dimaksud sebenarnya adalah dengan Serangan Fajar ialah pada hari Fajar hari H (Hari Pemilihan), kandidat kepala daerah atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan anggota DPRD mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya

52

dalam pemungutan suara dan masa uji publik serta masa pelantikan kepala daerah. 3. Dampak Praktik Money Politik Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.Dengan demikian adanya praktik Money Politics berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Money Politics bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri. 4. Money Politik masih Menjadi Ancaman

52

Dalam perkembangan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia, ada semacam permasalahan dalam politik yang di indikasikan salah satunya pernah terlibat kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Untuk itu paling tidak dapat disikapi dari dua aspek. Aspek pertama, bahwa ada indikasi peningkatan kontrol publik atas mekanisme politik dan mengalami institusinalisasi secara baik. Aspek kedua merupakan keprihatinan, mengingat bahwa masih menggejalanya korupsi dalam mekanisme politik nasional, yang diduga keras berasal dari politik uang. Hal yang menurut hemat kami, merupakan gejala yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong berkembangnya demokrasi dalam proses politik yang lebih akuntabel dan yang lebih transparan dalam sistim politik Indonesia. Politik memang membutuhkan dana,belanja politik direncanakan dan digunakan

untuk

berbagai

kegiatan

program

kampanye.

Untuk

membangun komunikasi politik dengan konstituen, serta menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Politisi dalam kompetisi untuk meraih dukungan pemilih, tanpa dana hampir dapat dipastikan akan kalah. Tetapi dana politik dan politik uang jelas berbeda. Letak perbedaan adalah modus dalam pengunaan dana yang digunakan untuk menggalang dukungan pemilih. Hal tekait pula sumber pendanaannya. Realitas politik menunjukan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan

52

dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya. Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sisitem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, sematamata sumber dana politik dalam tataran infra strktur politik adalah dari sektor masyarakat.Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi: Partai politik dan Caleg dari partai politik yang bersangkutan serta Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. Partai politik memiliki sumber dana dari iuran anggota. Fakta menujukan hampir semua Partai, sistem iuran anggota belum dapat berjalan secara memadai. Yang digunakan adalah iuran atau kewajiban anggota fraksi. Yang dapat memberi donasi kepada Partainya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Karena tingkat sosial ekonomi anggota atau masyarakat yang menjadi konstituen, dengan pendapatan perkapita yang masih terdapat senjangan yang cukup besar pula.

Hal ideal yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah pemberian donasi, mengharapkan output politik adalah

52

kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menujukan pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter dan moralitas, sehingga akan menjadi ancaman bagi masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lebih memihak pada masyarakat pemberi donasi tersebut.

52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak money politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Simeulue dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. MoneyPolitics

dalam

pemilihan

umum

merupakan

suatu

upaya

mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih. 2. Perbuatan politik uang (Money Politics) ikut mewarnai peta demokrasi yang berlangsung suatu negara. Money Politics banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan

pada

persamaan

preferensi

politik

dalam

rangka

memperjuangkan kepentingan publik. Setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui Money Politics dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.

52

3. Money Politics berdampak terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. 4. Permasalahan dalam politik yang di indikasikan salah satunya pernah terlibat kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Untuk itu paling tidak dapat disikapi dari dua aspek. Aspek pertama, bahwa ada indikasi peningkatan kontrol publik atas mekanisme politik dan mengalami institusinalisasi secara baik. Aspek kedua merupakan keprihatinan, mengingat bahwa masih menggejalanya korupsi dalam mekanisme politik nasional, yang diduga keras berasal dari politik uang. Hal yang menurut hemat kami, merupakan gejala yang harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong berkembangnya demokrasi dalam proses politik yang lebih akuntabel dan yang lebih transparan dalam sistim politik Indonesia.

B. Saran Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

52

1. Bagi pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya money politik dalam kehidupan berdemokrasi, karena akan menghancurkan sendi-sendi kepercayaan masyarakat pada pengelola pemerintahan. 2. Bagi masyarakat diharapkan berpartisipasi langsung dalam upaya pemberantasan praktik money politik dengan sesegera mungkin menegur dan melaporkan para pelaku money politik dalam masyarakat, dan membentengi diri dengan agama agar tidak mudah terpengaruh dengan adanya money politik. 3. Bagi ulama dan tokoh-tokoh agama diharapkan berpartisipasi langsung dalam upaya pemberantasan money politik dengan cara dakwah serta membuat fatwa bahwa praktik money politik adalah haram hukumnya bagi yang melakukannya. 4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor kuat yang dapat mencegah keberadaan money politik di Indonesia.

Frequencies Statistics

N

Valid Missing

Umur 195 0

Jenis Kelamin 195 0

Agama 195 0

Pendidikan 195 0

Pekerjaan 195 0

Frequency Table Umur

Valid

17 - 30 Tahun 31 - 45 Tahun 46 - 60 Tahun 61 > Ke atas Total

Frequency 43 100 45 7 195

Percent 22,1 51,3 23,1 3,6 100,0

Valid Percent 22,1 51,3 23,1 3,6 100,0

Cumulative Percent 22,1 73,3 96,4 100,0

Jenis Kelamin

Valid

Laki-Laki Perempuan Total

Frequency 149 46 195

Percent 76,4 23,6 100,0

Valid Percent 76,4 23,6 100,0

Cumulative Percent 76,4 100,0

Agama

Valid

Islam

Frequency 195

Percent 100,0

Valid Percent 100,0

Cumulative Percent 100,0

Pendidikan

Valid

SD SLTP SMU Diploma Strata-1 Total

Frequency 32 49 86 14 14 195

Percent 16,4 25,1 44,1 7,2 7,2 100,0

Valid Percent 16,4 25,1 44,1 7,2 7,2 100,0

Cumulative Percent 16,4 41,5 85,6 92,8 100,0

Alamat 195 0

Pekerjaan

Valid

Swasta PNS Petani Nelayan IRT Lain-lain Total

Frequency 74 17 49 7 29 19 195

Percent 37,9 8,7 25,1 3,6 14,9 9,7 100,0

Valid Percent 37,9 8,7 25,1 3,6 14,9 9,7 100,0

Cumulative Percent 37,9 46,7 71,8 75,4 90,3 100,0

Alamat

Valid

Alafan Salang Simeulue Barat Simeulue Cut Simeulue Tengah Simeulue Timur Teluk Dalam Teupah Barat Teupah Tengah Teupah Selatan Total

Frequency 20 20 20 17 19 19 20 20 20 20 195

Percent 10,3 10,3 10,3 8,7 9,7 9,7 10,3 10,3 10,3 10,3 100,0

Valid Percent 10,3 10,3 10,3 8,7 9,7 9,7 10,3 10,3 10,3 10,3 100,0

Cumulative Percent 10,3 20,5 30,8 39,5 49,2 59,0 69,2 79,5 89,7 100,0

Frequencies Frequency Table ITEM 1

Valid

Ragu-Ragu Terdaftar Tidak Tahu Tidak Terdatar Total

Frequency 1 191 2 1 195

Percent ,5 97,9 1,0 ,5 100,0

Valid Percent ,5 97,9 1,0 ,5 100,0

Cumulative Percent ,5 98,5 99,5 100,0

ITEM 2

Valid

Ikut Memilih Tidak Ikut Memilih Total

Frequency 194 1 195

Percent 99,5 ,5 100,0

Valid Percent 99,5 ,5 100,0

Cumulative Percent 99,5 100,0

ITEM 3

Valid

Frequency 11 Ada Pekerjaan Lain 24 Tidak Mendapat Undangan Memilih 38 Tidak Percaya dengan Partai Politik dan Kandidat Calon 28 Tidak terdaftar dalam Daftar pemilih 94 Total 195

Percent 5,6 12,3 19,5 14,4 48,2 100,0

Valid Percent 5,6 12,3 19,5 14,4 48,2 100,0

ITEM 4

Valid

Perlu Sangat Perlu Tidak Mau Tahu Tidak Perlu Total

Frequency 3 42 143 3 4 195

Percent 1,5 21,5 73,3 1,5 2,1 100,0

Valid Percent 1,5 21,5 73,3 1,5 2,1 100,0

Cumulative Percent 1,5 23,1 96,4 97,9 100,0

Cumulative Percent 5,6 17,9 37,4 51,8 100,0

ITEM 5

Valid

Ada Ada Tetapi Sebahagian Partai Tidak Ada Tidak Tahu Total

Frequency 65 96 6 28 195

Percent 33,3 49,2 3,1 14,4 100,0

Valid Percent 33,3 49,2 3,1 14,4 100,0

Cumulative Percent 33,3 82,6 85,6 100,0

ITEM 6

Valid

Berpengaruh Sangat Berpengaruh Tidak Berpengaruh Tidak Tahu Total

Frequency 2 17 61 104 11 195

Percent 1,0 8,7 31,3 53,3 5,6 100,0

Valid Percent 1,0 8,7 31,3 53,3 5,6 100,0

Cumulative Percent 1,0 9,7 41,0 94,4 100,0

ITEM 7

Valid

Ada Ragu-Ragu Tidak Ada Tidak Tahu Total

Frequency 2 28 10 103 52 195

Percent 1,0 14,4 5,1 52,8 26,7 100,0

Valid Percent 1,0 14,4 5,1 52,8 26,7 100,0

Cumulative Percent 1,0 15,4 20,5 73,3 100,0

ITEM 8

Valid

Ada Ragu-Ragu Tidak Ada Tidak Tahu Total

Frequency 2 23 9 136 25 195

Percent 1,0 11,8 4,6 69,7 12,8 100,0

Valid Percent 1,0 11,8 4,6 69,7 12,8 100,0

Cumulative Percent 1,0 12,8 17,4 87,2 100,0

ITEM 9

Valid

Ajakan Keluarga, Teman dan Timses Partai Tertentu Ikut-Ikutan Karena Memperoleh Imbalan Uang, Hadiah Sadar akan Hak Kewajiban Sebagai WN Total

Frequency 1 9 2 3 180

Percent ,5 4,6 1,0 1,5 92,3

Valid Percent ,5 4,6 1,0 1,5 92,3

195

100,0

100,0

Cumulative Percent ,5 5,1 6,2 7,7 100,0

ITEM 10

Valid

Kampanye Lapangan Terbuka Pertemuan Langsung Dengan Calon Diruangan Tertutup Televisi, Radio dan Surat Kabar Tidak Ingat Total

Frequency 1 115

Percent ,5 59,0

Valid Percent ,5 59,0

Cumulative Percent ,5 59,5

1 66

,5 33,8

,5 33,8

60,0 93,8

12 195

6,2 100,0

6,2 100,0

100,0

ITEM 11

Valid

Ada Kurang Tahu Tidak Ada Tidak Tahu Total

Frequency 2 30 20 70 73 195

Percent 1,0 15,4 10,3 35,9 37,4 100,0

Valid Percent 1,0 15,4 10,3 35,9 37,4 100,0

Cumulative Percent 1,0 16,4 26,7 62,6 100,0

ITEM 12

Valid

Diam-Diam Saja Dibiarkan Melaporkan Menegur Total

Frequency 2 57 22 41 73 195

Percent 1,0 29,2 11,3 21,0 37,4 100,0

Valid Percent 1,0 29,2 11,3 21,0 37,4 100,0

Cumulative Percent 1,0 30,3 41,5 62,6 100,0

ITEM 13

Valid

Frequency 2 80 3 23 87 195

Berdasarkan Kampanye Terbuka Berdasarkan Kampenye Tertutup Melihat dari media Memiliki Pilihan Sendiri Total

Percent 1,0 41,0 1,5 11,8 44,6 100,0

Cumulative Percent 1,0 42,1 43,6 55,4 100,0

Valid Percent 1,0 41,0 1,5 11,8 44,6 100,0

ITEM 14

Valid

Figur Calon Karena Ada Hadiah atau Imbalan Karena Keluarga Partai Politik yang mendukung Total

Frequency 163 9 11 12 195

Percent 83,6 4,6 5,6 6,2 100,0

Valid Percent 83,6 4,6 5,6 6,2 100,0

Cumulative Percent 83,6 88,2 93,8 100,0

ITEM 15

Valid

Hubungan Kekerabatan Dengan Calon Memperoleh imbalan uang atau hadiah Nama Baik atau Latar Belakang Calon Visi/Misi Calon Total

Frequency 12 5 55 123 195

Percent 6,2 2,6 28,2 63,1 100,0

Valid Percent 6,2 2,6 28,2 63,1 100,0

ITEM 16

Valid

Pernah Ragu-Ragu Tidak Pernah Tidak Tahu Total

Frequency 20 8 109 58 195

Percent 10,3 4,1 55,9 29,7 100,0

Valid Percent 10,3 4,1 55,9 29,7 100,0

Cumulative Percent 10,3 14,4 70,3 100,0

Cumulative Percent 6,2 8,7 36,9 100,0

ITEM 17

Valid

Jauh Sblm Hari H Malam hari H Pada Hari H Seminggu Sblm Hari H Total

Frequency 18 79 73 6 19 195

Percent 9,2 40,5 37,4 3,1 9,7 100,0

Valid Percent 9,2 40,5 37,4 3,1 9,7 100,0

Cumulative Percent 9,2 49,7 87,2 90,3 100,0

ITEM 18

Valid

Kurang Tahu Pernah Tidak Pernah Tidak Tahu Total

Frequency 1 6 70 113 5 195

Percent ,5 3,1 35,9 57,9 2,6 100,0

Valid Percent ,5 3,1 35,9 57,9 2,6 100,0

Cumulative Percent ,5 3,6 39,5 97,4 100,0

ITEM 19

Valid

Pernah Tidak Mau Tidak Pernah Total

Frequency 1 31 20 143 195

Percent ,5 15,9 10,3 73,3 100,0

Valid Percent ,5 15,9 10,3 73,3 100,0

Cumulative Percent ,5 16,4 26,7 100,0

ITEM 20

Valid

Bermanfaat Sangat Bermanfaat Sangat Tidak Bermanfaat Tidak Bermanfaat Total

Frequency 3 142 46 2 2 195

Percent 1,5 72,8 23,6 1,0 1,0 100,0

Valid Percent 1,5 72,8 23,6 1,0 1,0 100,0

Cumulative Percent 1,5 74,4 97,9 99,0 100,0

ITEM 21

Valid

Puas Sangat Puas Sangat Tidak Puas Tidak Puas Total

Frequency 2 158 10 1 24 195

Percent 1,0 81,0 5,1 ,5 12,3 100,0

Valid Percent 1,0 81,0 5,1 ,5 12,3 100,0

Cumulative Percent 1,0 82,1 87,2 87,7 100,0

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

-

Ismawan , Indra, 1999. Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu : Media Pressindo, Yogyakarta

-

Ratnawati, Tri, dkk, 2005. Konflik Elit Politik Pedesaan : Pustaka Pelajar, Yogyakarta

-

Sanit, Arbi, Drs, 1986. Sitem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan Edisi I Cetakan Ke – 4 : Rajawali Jakarta

-

Budiarjo, Miriam, 1998. Patisipasi Politik

-

Budiarjo, Miriam, 1982. Partispasi Partai Politik Sebuah Bunga Rampai

-

Huntington, Samuel P dan Joal Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang

-

Huda, Saiful. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati