PENGARUH ULAMA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KRAKSAAN (STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008)

PENGARUH ULAMA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KRAKSAAN (STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008)

Disusun Oleh:

Muhammad Dafan Inanda NIM: 103033227821

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

PENGARUH ULAMA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KRAKSAAN (STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Muhammad Dafan Inanda NIM: 103033227821

Di Bawah Pembimbing,

M. Zaki Mubarok, SP. M.Si. NIP. 150371093 PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul PENGARUH ULAMA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KRAKSAAN (STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008) telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 27 Januari 2009. skripsi ini telah diterimah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Pemikiran Politik Islam. Jakarta, 27 Januari 2009

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekertaris Merangkap Anggota,

Dr. Masri Mansoer, MA NIP. 150244493

Dra. Wiwi Siti Sajaroh, MA NIP. 150270808 Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Masri Mansoer, MA NIP. 150244493

A. Bakir Ihsan, M.S.i NIP. 150326915

M. Zaki Mubarak, S.IP. M.Si. NIP. 150371093

ABSTRAKSI

Muhammad Dafan Inanda “Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan Studi Kasus Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008”. Skripsi Strata Satu (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2009 Ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang ayatayat Allah yang bersifat kauniyah dan berpandangan hidup luas dengan landasan rasa takut kepada Allah SWT. Keberadaan seorang ulama dalam tatanan masyarakat khususnya di Jawa adalah hal yang cukup signifikan untuk menciptakan masyarakat yang agamis. Oleh sebab itu, ulama mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap masyarakatnya. Indonesia saat ini memberlakukan praktek otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin pada daerah otonom, secara tidak langsung akan menyerap partisipasi masyarakat pada setiap tingkatan daerah otonom, baik kabupaten/kota maupun propinsi. Tingkat partisipasi tersebut bisa saja sangat tinggi atau bahkan sangat rendah. Partisipasi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau cara yang digunakan oleh para kontestan Pilkada. Kabupaten Probolinggo khususnya Kecamatan Kraksaan sebagai daerah yang memiliki corak ke-Islam-an yang sangat kental, mempunyai karakter partisipasi politik yang berbeda dengan daerah lain. Di daerah ini peran ulama menjadi salah satu variabel partisipasi politik yang cukup unik. Selain itu ulama dipercaya oleh masyarakat Kraksaan sebagai sosok yang suci dari perbuatan tercela dan menyesatkan, sehingga mampu mengkomposisi masyarakat dalam menjalankan partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung dengan data-data yang bersifat kuantitatif. Dari hasil analisis data yang terkumpul, disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 adalah cukup tinggi. Dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 adalah sangat tinggi.

KATA PENGANTAR

Subhanallah Walhamdulillah Wa La Illallah, Allahu Akbar. Segala puji hanya milik Allah yang melimpahkan berkat serta rahmat dan kuasa-Nya serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan melimpah kepada penghulu agung, Rasul junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan dan kelemahan penulis, skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan, sokongan serta dukungan dari berbgai pihak. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Ayahanda yang tercinta Drs. H. Moh. Idris dan Mama ku yang terkasih Dra. Hj. Hudawati yang tiada henti memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, dan dukungan baik materiil maupun inmateriil. Hanya Allah yang mampu menggantikan kebaikan itu. 2. Bapak M. Zaki Mubarok, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada penulis untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini. 3. Bapak Dr. M. Amin Nurdin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Drs. Agus Darmadji M. Fil dan Ibu Drs Wiwi Siti Sajaroh, M. Ag, Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam. Terima kasih atas kemudahan yang diberikan selama proses skripsi ini. 5. Segenap Dosen di Jurusan. Bapak Agus Nugraha, M.Si., selaku dosen Pebimbing akademik, Ibu Haniah Hanafie M.Si., Bapak Bakir Ihsan M.Si., Bapak Idris Thaha M.Si., dosen-dosen senior Bapak Prof. Dr. Din Syamsuddin, Bapak Dr. Bahtiar Effendy, Bapak Dr. Saiful Mujani (walaupun masuk kelas hanya dua kali per semester) serta dosen-dosen lainnya tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. 6. Segenap tata usaha FUF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga administrasinya semakin rapih. 7. Seluruh responden yang terlibat dalam penelitian ini dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penelitian ini. 8. Seluruh saudara-saudaraku tercinta; Om Yadi dan Lek wik sekeluarga, Om Riza dan keluarga, Om Yani dan sekeluarga, Mak Etek Tasnim dan keluarga, Mak Etek Adrian dan keluarga, dan Mak Etek yang lainnya semuanya yang selalu

men-suport terus. Adik-adikku tersayang; Fada, Ila, Danan, Syfa,

semua adikku Bani Munir Latief, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Juga sepupu dan keponakan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa sayang Mas dan Om kepada kalian 9. Teman-teman Forum Kajian Link; Uzank, Cimenk, Quro, Babeh, Sigit, Lius, Zite, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Semoga ukhuwah kita diridhoi Allah SWT.

10. Sahabat-sahabat di PPI 2003; Fajri (syukron atas saran-sarannya selama penelitian), Anang (thanks buat bantuan buku-bukuny), Irma, Imam, Rizal, Nabil, Ust Amarul, Suhadin, Hendry, Nasa’I, Ghofur, Edi, Rudin dan semuanya yang tidak bisa disebutkan,(ngabsen namanya kalo disebutin semuanya). 11. Teman-teman surveyor penelitian ini; Farid, Bagus, Latief, Abu (maaf kalo yang diberikan tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan). 12. Teman-teman warnet Cyber semanggi; Budi, Amenk, Bayan, Kabul, Yamin (thanks atas saran n bantuannya terutama gratisan ngenet). 13. Segenap masyarakat Kecamatan kraksaan dan tata usaha pemerintahan Kecamatan Kraksaan, dalam penelitian ini terima kasih atas bantuannya. 14. KPUD Kabupaten Probolinggo, terima kasih akan data-data yang membantu dalam penelitian ini. 15. Untuk yang telah merasuki relung hati ini dan bersemayam di dalamnya ….terima kasih telah tercipta, u are my secret motivator. Penulis menyadari bahwa ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan dan terima kasih atas segala saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan peulisan skripsi ini. Ciputat, Januari 2009 Muhammad Dafan Inanda

DAFTAR ISI ABSTRAKSI ------------------------------------------------------------------------ i KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------- ii DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------ iv DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------ vi BAB I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------- 1 A. Latar Belakang Masalah ---------------------------------------------------- 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ------------------------------------- 3 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian--------------------------------------------- 4 D. Metode Penelitian ----------------------------------------------------------- 5 E. Teknik Penulisan ------------------------------------------------------------ 7 BAB II KONSEP ULAMA DAN PARTISIPASI------------------------------ 10 A. Ulama--------------------------------------------------------------------- 10 1. Definisi Ulama ------------------------------------------------------ 10 2. Tipologi Ulama------------------------------------------------------ 11 3. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Ulama ---------------------- 13 4. Pengaruh Ulama----------------------------------------------------- 19 B. Partisipasi ---------------------------------------------------------------- 20 1. Partisipasi Politik---------------------------------------------------- 20 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik -------------------------------- 24 3. Konteks Partisipasi Politik di Indonesia -------------------------- 26 C. Teknik Kepemimpinan Informal Ulama Sebagai Sebuah Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat------------------------ 27

BAB III PILKADA KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2008 (STUDI KASUS KECAMATAN KRAKSAAN)----------------------------------------- 31 A. Profil Lokasi Penelitian ----------------------------------------------------- 31 B. Pelaksanaan dan Tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008

------------------------------------------------------------------------ 36

C. Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008--------- 49 D. Karakteristik Informan ------------------------------------------------------ 50 BAB IV ULAMA DAN PARTISIPASI POLITIK ---------------------------- 54 A. Kepemimpinan Informal Ulama ------------------------------------------- 54 B. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan ------------------------ 66 C. Pengaruh Ulama Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 ---------- 72 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ----------------------------------------- 78 A. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------ 78 B. Saran ------------------------------------------------------------------------ 79 DAFTAR PUSTAKA--------------------------------------------------------------- 81 LAMPIRAN LAMPIRAN -------------------------------------------------------- 85

DAFTAR TABEL TABEL 3.1 PEROLEHAN SUARA PILKADA KABUPATEN PROBOLINGGO 2008...........................52 TABEL 3.2 Responden Bedasarkan Jenis Kelamin ................................................................52 TABEL 3.3 Responden Berdasarkan Usia ..............................................................................53 TABEL 3.4 Responden Berdasarkan Pendidikan...................................................................53 TABEL 3.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....................................................................54 TABEL 3.6 Responden Berdasarkan AGAMA.......................................................................55 TABEL 3.7 Responden Berdasarkan Suku .............................................................................55 TABEL 3.8 Responden Berdasarkan Status Kependudukan .................................................56 TABEL 4.1 Intensitas Responden: Siapakah Tokoh Yang Paling Didengar Pendapatnya Dalam Masalah (Sosial, Agama, Politik) Yang Dihadapi Masyarakat Di Daerah Kraksaan 57 TABEL 4.2 Intensitas Responden: Tentang Pernyataan Bahwa Ulama Seorang Yang Patut Di Tauladani ............................................................................................................................58 TABEL 4.3 Intensitas Responden: Seberapa Pentingkah Peran Ulama Sebagai Panutan Agama ......................................................................................................................................59 TABEL 4.4 Intensitas Responden: Seberapa Pentingkah Peran Ulama Sebagai Panutan Politik.......................................................................................................................................60 TABEL 4.5 Intensitas Responden: Pernyataan Bahwa Ulama Perlu Diikuti Tidak Hanya Untuk Masalah Agama Tapi Juga Untuk Masalah Politik.....................................................61 TABEL 4.6 Intensitas Responden: Apakah Alasan Bapak/Ibu Memilih Calon Tersebut .....62 TABEL 4.7 Pemilih Terdaftar Di Kecamatan Kraksaan........................................................63 TABEL 4.8 Jumlah Pemilih Pasca Pilkada .............................................................................65 TABEL 4.9 Intensitas Responden: Siapakah Calon Bupati Yang Bapak/Ibu Pilih Pada Pilkada .....................................................................................................................................67

TABEL 4.10 Intensitas Responden: Apakah Alasan Bapak/Ibu Memilih Calon Tersebut....67 TABEL 4.11 PENGARUH ULAMA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KRAKSAAN PADA PILKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008......................................70 TABEL 4.12 PENGARUH ULAMA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .................................76 TABEL 4.13 PENGARUH ULAMA BERDASARKAN JENIS KELAMIN............................................77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberlakukan praktek otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Indonesia dibagi ke dalam daerah Propinsi dan daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota dibagi ke dalam beberapa Kecamatan. Kecamatan dibagi ke dalam beberapa Desa atau Kelurahan. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pada masyarakat yang tinggal di daerah, salah satunya ada pada kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pada dasarnya kepemimpinan yang ada di masyarakat desa terbagi ke dalam dua bagian yakni kepemimpinan formal dan non formal. Kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dan diakui sebagai sistem pengaturan hidup bagi mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Melvillie J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar karangan Soerjono Soekanto, bahwa Cultural

Determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dengan adanya kebudayaan telah memengaruhi cara pandang, keyakinan dan kepatuhan bagi masyarakat desa.1 Kebudayaan memengaruhi kepatuhan masyarakat desa terhadap tokohtokoh yang cenderung lebih dipatuhi dibandingkan pemimpin formal. Sebagai contoh masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, tokoh ulama akan sangat dipatuhi ketimbang kepala desa sebagai pemimpin formal yang memiliki legalitas jelas. Kecamatan Kraksaan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kawasan Pantai Utara Kabupaten Probolinggo, memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dengan mayoritas beragama Islam maka budaya Islam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, sebagai bukti ketika akan melakukan suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan penting lainya baik sebelum maupun sesudahnya, masyarakat Kraksaan selalu mengadakan ritual-ritual keagamaan berupa pengajian atau tahlilan. Dengan mengadakan ritual keagamaan ini diharapkan ketika memulai kegiatan akan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dengan harapan akhir dari kegiatan bisa bermanfaat bagi anak, cucu, dan keturunan khususnya, dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Dengan pengaruh budaya Islam yang besar ini, telah memengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat kepada salah satu kepemimpinan yaitu tokoh ulama. Tokoh ulama lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat daripada Kepala Desa. Bukan hanya dalam masalah pembangunan, tetapi juga dalam 1

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 35.

keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara pada Pemilihan Umum. Sebagai contoh ketika diadakan Pemilihan Kepala Desa, suara tokoh ulama dalam menentukan siapa yang pantas dipilih menjadi Kepala Desa akan menjadi panutan oleh sebagian besar masyarakat yang menjadikan ulama sebagai pemimpin spiritual mereka. Menurut beberapa tokoh di antaranya

Fatoni selaku anggota MUI di

kecamatan Kraksaan (Feb, 2008) mengapa terjadi hal demikian, ia memberikan informasi bahwa tokoh ulama lebih dipatuhi dan dipercaya oleh masyarakat disebabkan tokoh ulama selalu mengajarkan ilmu agama Islam dan mengajak masyarakat pada kebenaran dengan menjauhkan diri dari kemungkaran. Selain itu tokoh ulama dipercaya oleh masyarakat Kraksaan sebagai sosok manusia yang selalu mendekatkan diri pada sang pencipta, dengan ini masyarakat lebih percaya bahwa tokoh ulama akan jauh dari perbuatan tercela dan menyesatkan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Ulama Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan masalah Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada pengaruh Ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada PILKADA Kabupaten Probolinggo tahun 2008. 2. Perumusan masalah

Fokus penelitian ini dibatasi pada fenomena opini masyarakat pasca Pilkada 2008 di Kecamatan Kraksaan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008? 2. Bagaimana pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008. b. Untuk mengetahui pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008. 2. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagi penulis sendiri manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan seputar masalah partisipasi politik dan pengaruh kelompok sosial agama pada perkembangan politik di daerah. b. Untuk menambah gagasan serta bahan materi mengenai persoalan partisipasi politik yang melibatkan peran ulama di dalamnya. c. Dapat memberikan kontribusi akademis ilmiah mengenai partisipasi politik di lingkungan jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin

dan Filsafat khususnya dan Civitas Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya.

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung oleh datadata yang bersifat kuantitatif dengan format deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi.2 Jadi metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat dan pengaruh kepemimpinan ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008. 2. Objek Penelitian Objek dari penilitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kraksaan yang ikut berpartisipasi pada Pilkada yang diselenggarakan pemerintah tahun 2008. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kraksaan tepatnya di 9 Kelurahan yaitu Semampir, Kalibuntu, Bulu, Sidomukti, Patokan, Alassumur Kulon, Sidopekso, Asembagus, Kebonagung. Karena berdasarkan pengamatan penulis antuisme warga Kraksaan pada Pilkada 2008 kemarin sangat tinggi, terutama mereka yang memilih atau yang pro pada partai-partai Islam. 3. Teknik Pengumpulan Data 2

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) h. 36.

Dalam pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut : a. Observasi yaitu penulis mengamati secara langsung di lokasi penelitian serta mengamati hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan terhadap variabelvariabel (Partisipasi dan peran Ulama) penelitian dan selanjutnya melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan. Kegunaannya adalah untuk menjelaskan secara baik dalam analisis nanti.3 b. Wawancara ini penulis lakukan dengan cara tanya jawab yang ditujukan kepada bapak Fatoni selaku anggota MUI dan pada Masyarakat Kecamatan Kraksaan. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur, yakni dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti. Hal ini untuk menghindari kekakuan antara pihak peneliti dengan pihak responden. Namun data wawancara tersebut hanya dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian. c. Kuesioner yaitu peneliti membagikan kuesioner kepada responden untuk dijawab secara tertutup. Dalam penyebaran dan pengisian kuesioner selalu dipandu atau diarahkan karena dikhawatirkan ada di antara responden yang terpilih tidak mengerti baca tulis, sekaligus mungkin terdapat pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden.4 Responden penelitian berjumlah 100 dipilih secara acak (random) dari 9 kelurahan mewakili satu Kecamatan Kraksaan. d. Studi Kepustakaan yaitu penulis berusaha mengumpulkan bahan-bahan dan informasi mengenai teori dan konsep-konsep guna menjelaskan 3

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, h. 13. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 16. 4

fenomena yang berhubungan dengan penelitian mengenai pengaruh ulama dengan partisipasi politik masyarakat Kraksaan dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008. 4. Teknik Analisis Data. Untuk menganalisis data penelitian dipergunakan metode kajian secara kualitatif dari berbagai data yang telah terkumpul. Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan beberapa data yang dikumpulkan, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, serta dari pihak pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data yang telah terkumpul dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan Oleh karena penelitian ini merupakan karya ilmiah, maka penelitian disusun menjadi bab-perbab dengan tujuan untuk memudahkan dalam menarik sebuah kesimpulan dengan tetap mengacu pada inti permasalahan. Dan masing-masing bab tersebut masih mempunyai korelasi dengan tema yang dibahas menjadi satu kesatuan. Adapun uraian sistem penyusunan penelitian adalah sebagai berikut : Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua kerangka teori, berisi kajian tentang konsep ulama dan partisipasi. Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka seputar konsep ulama’, meliputi definisi ulama, tipologi ulama, peran, fungsi dan tanggungjawab ulama, dan pengaruh ulama. Partisipasi, meliputi partisipasi politik, bentukbentuk partisipasi politik, dan konteks partisipasi politik di Indonesia. Serta teknik kepemimpinan informal ulama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Bab ketiga berisi gambaran umum obyek penelitian yaitu Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008, yang memuat profil lokasi penelitian, pelaksanaan dan tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008, perolehan suara Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008, dan karakteristik responden yang menunjang hasil penelitian. Bab keempat membahas tentang ulama dan partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008. Dengan pembahasan meliputi, kepemimpinan informal ulama, tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan, dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008. Bab kelima yaitu penutup terdiri dari kesimpulan akhir dan saransaran berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB II KONSEP ULAMA DAN PARTISIPASI

A. Ulama 1. Definisi Ulama Ketika mendengar dan melihat pertama kali kata ulama akan terbayang pada sosok seseorang yang mengenakan jubah putih, dan peci putih atau bahkan berkalung surban. Namun ternyata tidak demikan, seseorang bisa disebut ulama bukan karena ia memakai jubah putih, bukan pula karena ia menggunakan peci putih. Berikut adalah definisi Kata ulama. Secara etimologi Kata ulama berasal dari akar kata ‘alima ya’ lamu ‘ilman, artinya mengetahui atau pengetahuan, lawan dari kebodohan (dhiddu aljahl). Isim fâ’il-nya ‘âlim dan bentuk jamaknya ‘âlimun ‘ullam atau ulamâ’ , maknanya adalah orang yang berilmu, lawan dari orang yang bodoh atau yang tidak berpengetahuan (dhiddu al-jâhil). Jika pengetahuannya luas sekali dikatakan ’allamah, artinya sangat ahli atau sangat berpengetahuan. Bentuk superlatifnya ’âlimun. Salah satu sifat Allah Swt. adalah ’Alim (Maha Mengetahui) yang ditegaskan pada lebih dari 100 ayat. Salah satu nama Allah di antara al-Asma alHusna adalah al-’Alim (Yang Maha Tahu).5 Adapun kata al-ulama’ dinyatakan dalam firman Allah :

ُ‫إَِ
َْ َ ا َ ﻡِْ َِ
دِِ اََُْ
ء‬ Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. (QS al-Fathir [35]: 28). 5

Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam 5 (jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 120.

Menurut Ayat di atas menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah berpandangan hidup luas, dan berpandangan hidup luas dengan landasan rasa takut kepada Allah SWT.6 Hal serupa dapat ditemukan juga dalam hadis yang salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah ulama yang mengenal-Nya, yang karena makrifatnya kepada Allah telah sempurna, ketakutan mereka kepada-Nya sangat besar.7 Ulama yang dimaksud di atas adalah seseorang yang benar-benar sudah mencapai tingkatan makrifat kepada Allah sehingga menimbulkan rasa takut kepada-Nya. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan semakin tinggi tingkat kemakrifatan seseorang maka semakin sempurna nilai ketaqwaannya. Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat sebagai padanan kata ulama diantaranya adalah Kiai, ulil albab, cendikiawan muslim. Istilah-istilah ini yang menurut masyarakat syarat akan mengandung makna penghormatan kepada seseorang yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang ilmu yang sangat berkaitan dengan agama Islam.8 2. Tipologi Ulama Sejak kelahiran Islam sampai dewasa ini, eksistensi ulama tetap diakui. Bahkan di tengah masyarakat Islam, menurut Imam Mawardi dan Abdullah Faqih yang dikutip dari al-Sayyid Mahmud Abul Faidh al-Manufi al-Husaini dalam

6

K.H. Drs. Badruddin Hsubky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1995), h. 44. 7 Abu Bakar Jabir Al-Jazair, Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia & Akhirat (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 27. 8 K.H. Drs. Badruddin Hsubky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, h.58.

kitab Jamharatul Auliya, bahwa ulama terbagi menjadi dua, yaitu ulama zhahir dan ulama batin.9 Sementara menurut Badruddin Hsubky dewasa ini ulama di tengah masyarakat dikenal lima macam ulama yaitu, ulama plus, ulama fulus, ulama dunia, ulama akhirat, dan ulama dunia akhirat. Menurutnya ulama terakhirlah yang dibutuhkan masyarakat untuk menuntun kepada kebahagian dunia dan akhirat.10 Menurut Imam Ghazali seperti yang dikutip Badruddin Hsubky mengemukakan dua macam ulama di dunia yaitu ulama akhirat dan ulama dunia (ulama su’). Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud ulama dunia adalah mereka yang mempergunakan ilmu pengetahuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan duniawi. Ulama seperti ini selalu khawatir tertimpa kefakiran dan tidak puas anugerah yang diberikan Allah kepadanya dan hanya berorientasi pada kebahagiaan duniawi sebagaimana yang telah dilarang Islam. Sedangkan ulama akhirat adalah ulama yang tidak mencari kemegahan duniawi, perilakunya baik, mengajarkan ilmu untuk kepentingan akhirat, menjauhi godaan penguasa dzalim, senantiasa tawadhu’, dan tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum menemukan dalilnya.11 Meskipun

peran

ulama

sangat

penting,

masyarakat

berupaya

mendeskreditkan dengan berbagai macam cara dan mereka berusaha memperkecil peranannya, bahkan ada yang memhilangkannya sama sekali. Ada pula yang ingin menggeser kedudukan ulama dengan berbagai tindakan yang sangat bertentangan

9 K.H. DR. Imam Mawardi dan K.H. Drs. Abdullah Faqih, SH., Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat, (Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002), h. 41. 10 Badruddin Hsubky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, h. 56. 11 Ibid., h. 57-58.

dengan ajaran Islam. Ironisnya, mereka yang ingin menggeser ulama itu adalah ulama juga, mereka berlaku zhalim terhadap dirinya sendiri. 3. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Ulama Berdasarkan ajaran Islam, ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan peran yang penting dalam kehidupan umat, karena mereka merupakan pewaris para Nabi. Secara garis besar, peran ini merupakan tugas pencerahan bagi umat. Dalam bahasa lain juga disebut sebagai amar ma’ruf nahi munkar. Arti fungsi ulama adalah rangkaian sistem atau peranan dalam melakukan suatu tugas yang sesuai dengan kedudukannya. Adapun tanggung jawab ulama adalah sejauh mana ulama dapat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan risalah Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai fungsi, peranan atau tugas serta tanggung jawab ulama dalam hubungannya sebagai pewaris Nabi, penulis mengutip pendapat Umar Hasyim dalam bukunya Mencari Ulama Pewaris Nabi antara lain adalah :12 1) Sebagai Da’i atau Penyiar Agama Islam Kata Da’i mempunyai arti pengundang atau pengajak. Secara istilah, Da’i berarti penyiar atau penyebar agama Islam atau ajakan terhadap manusia kepada agama Islam. Untuk melakukan hal ini membutuhkan ilmu, harta benda, tenaga, dan pikiran. Sebagai orang yang berilmu, ulama berfungsi sebagai penyeru kepada agama Allah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam arti lebih luas, ulama juga mempunyai peran untuk mengamalkan 12

Umar Hasyim, Mencari Ulama Pewaris Para Nabi; Selayang Pandang Sejarah Para Ulama, (T.tt: Dakta dan BI press, 1998), h. 134-152.

ilmu yang dimiliki demi kebaikan seluruh umat, dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di hari akhir. 2) Sebagai Pemimpin Rohani Ulama

sebagai

pemimpin

rohani

adalah

memimpin

dan

membimbing umat agar mereka benar di dalam menghayati agamanya. Di situlah tugas ulama yang memimpin umat agar tingkah laku umat sesuai dengan

tuntunan

ajaran

Islam.

Di

sini

juga

sebagai

bentuk

pertangungjawaban ulama sebagai orang yang berilmu agar umat dapat menjiwai segala aktifitasnya karena Allah semata. 3) Sebagai Pengemban Amanat Allah Amanat adalah semua hak yang dipertanggungjawabkan terhadap seseorang, baik secara tindakan, perbuatan dan perkataan maupun kebijaksananaan serta kepercayaan dalam hati. Baik hak-hak yang berupa milik Allah maupun jadi hal-hal, perkara, ataupun urusan yang dipercayakan kepada manusia tersebut diwajibkan memeliharanya atau melayaninya, berupa harta, hak, kehormatan, dan lain sebagainya. Adapun sangkut pautnya dengan ulama pengemban amanat Allah adalah sebagaimana manusia telah menyanggupi untuk menjalankan tugastugas keagamaan sejak zaman ‘azali, termasuk tugas yang dibebankan kepada ulama. Ulama berkewajiban memelihara amanat dari Allah berupa memelihara agama Allah dari kerusakan dan agar tidak dikotori oleh manusia, Serta menjalankan segala perintah-Nya. Kewajiban disini yang dimaksud adalah apabila dari Allah itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat umum terhadap masyarakat.

4) Sebagai Pembina Umat Ulama yang dimaksud dengan pembina umat adalah ulama yang membina umatnya untuk ambil bagian dalam menetukan pola pikir manusia yang telah mengakui sang ulama tersebut sebagai pemimpin dan penuntun mereka. Jadi apa kata ulama akan mereka anut dan apa yang dilakukan perbuatan ulama akan mereka tiru. Dan disinilah peran ulama di dalam membina umatnya , sangat penting. 5) Sebagai Penuntun Umat Ulama penuntun umat adalah ulama yang menunjukkan jalan dan membimbing umatnya ke jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Saw. Dan disinilah ulama bertugas menuntun umatnya yang mengalami kegelapan dalam berpikir dan kebingungan, sebaliknya jika ulama memberikan petunjuk bukan dari petunjuk Allah maka dosalah sang ulama tersebut apabila umatnya dalam mengalami kegelapan berpikir dan kebingungan. 6) Sebagai Penegak Kebenaran Sebagai umat Islam kewajiban untuk menegakkan agama Islam dengan segala cara daya upaya dan kemampuan yang dimiliki. namun yang istimewa bagi ulama lebih mengetahui ajaran-ajaran Allah yang menjadi pelopor untuk menegakkan kebenaran. Apabila ulama tidak menjunjung

tinggi

ajaran

Islam,

dan

tidak

menegakkan

dan

mempertahankan ajaran Allah. Maka terjadi kerusakan umat yang menjadi pendukung ajaran Allah. Apabila ulama tidak bertanggung jawab lagi

dalam menegakkan agama Allah, ulama itu sendiri yang akan terlebih dahulu binasa, baru kemudian umatnya akan hancur. Dari ciri-ciri ulama diatas yang berdasarkan fungsi, peranan atau tugas serta tanggung jawab ulama dalam hubungannya sebagai pewaris Nabi. Semua itu adalah karena ulama menjadi contoh bagi umatnya ke jalan Allah. Ada banyak ayat-ayat menjelaskan salah satu ciri-ciri diatas sebagai berikut. Abu Darda menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda :

‫َ
ءِ إِن‬.َِْ/ْ‫ُ ا‬+َ,َ‫ِ اْ)َ(َاآِ'ِ إِن اََُْ
ءَ وَر‬#ِ%
َ& ََ ِ#ََ$ْ‫«وََُْ اَْ
ِِ ََ اَْ
ﺏِِ آَ!َِْ ا‬ »ٍ#ِ‫ وَا‬9:َ;ِ‫َ ﺏ‬5َ‫ِ أَﺥ‬8ِ‫َ ﺏ‬5َ‫ُ(ا اَِْْ ََْ أَﺥ‬,‫َ دِرْهًَ
إَِ
وَر‬3َ‫َ
رًا و‬2 ِ‫ُ(ا د‬,0‫َ
ءَ َْ ُ(َر‬.َِْ/ْ‫ا‬ Keutamaan ulama atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan terhadap seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Karena itu, siapa saja yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian (tanggung jawab) yang besar. (HR at-Turmidzi dan Abu Dawud).

Arti tanggung jawab yang dimaksud dalam hadis di atas adalah tanggung jawab mengemban misi risalah para nabi untuk menuntun umat manusia pada hidayah. Warisan para nabi berupa ilmu itu tidak serta-merta bisa dimiliki sebagaimana warisan dalam bentuk harta. Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umatnya. Sehingga akan tumbuh semangat pembelaan terhadap islam disamping kesadaran pengamalan ajarannya.13 Hadis tersebut menjelaskan beberapa keilmuan yang harus dimiliki ulama sebagai pewaris nabi sehingga keilmuannya dapat dijadikan sebagai pegangan dan ulama layak dijadikan sebagai panutan bagi umatnya. ilmu yang diambil dari nabi 13

K.H. DR. Imam Mawardi dan K.H. Drs. Abdullah Faqih, SH., Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat, (Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002), h. 54.

dan para ulama mewarisinya dengan jalan mempelajari. Di dalamnya adalah ilmu fikih, yaitu pemahaman tetang hukum-hukum syariah, ulama yang menguasainya layak disebut fakih (fukaha).14 Dari sinilah dapat disimpulkan, seorang ulama hanya ditentukan dari kadar keilmuanya dan pemahamannya tentang agama dan hukum-hukum syariah, ia tidak dikenali karena ia keturunannya atau karena mengenakan jubah dan sorban. Kebinasaan bagi umat jika ulama malah menjadi yang sebaliknya, yaitu terkooptasi oleh kekuasaan dan penguasa, mereka malah menjadi ulama’ assalathin yang menjadi stempel penguasa untuk menjustifikasi keburukan, penyimpangan dan kezaliman penguasa.15 Untuk menghindari hal itu para ulama salafus salih cenderung menjaga jarak dengan penguasa, tidak mau mendatangi dan mengetuk-ngetuk pintu penguasa. Bukan mereka yang datang kepada penguasa. Sebaliknya, penguasalah yang datang kepada mereka untuk mendapatkan nasihat, dan kritikan dalam pencerahan.16 Kewaraan mereka begitu tinggi. Imam ats-Tsauri pernah berkata, ‘Aku tidak khawatir dengan penghinaan mereka kepadaku. Aku justru khawatir dengan penghormatan dan pemuliaan mereka sehingga hatiku cenderung kepada mereka. Kalaupun mereka mendatangi penguasa bukanlah untuk mendekati penguasa, tetapi untuk melakukan amar makruf dan nahi munkar.17 Apalagi ketika penguasa banyak melakukan keburukan, penyimpangan dan kezaliman.

14 15

Ibid., h. 30. Abdul Aziz Al-Badari, Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa (Jakarta: Darul Falah,

2003), h. 7 16 17

Badruddin Hsubky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, h. 51 Ibid., h. 48.

Sebagai pewaris nabi, ulama memiliki tugas yang berat namun amat mulia, yaitu tugas mengemban tugas Rasullah SAW. mengumpamakan ulama bagaikan bintang yang menerangi kegelapan di laut dan di daratan (HR Ahmad). Dengan keilmuan mereka, pemikiran sesat bisa tersingkirkan, keragu-raguan di dalam jiwa bisa tertepiskan, kebengkokan bisa diluruskan, kerusakan bisa diperbaiki dan kezaliman bisa terhalangi. Ulama harus mengajarkan al-Quran dan as-Sunah, mengajarkan kebenaran, menjelaskan kezaliman orang yang zalim, menunjukkan kerusakan orang yang berbuat kerusakan, dan menerangkan kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Seorang ulama sekaligus juga seorang politisi, senantiasa memperhatikan dan mengurusi urusan-urusan akan umatnya. Ulama mengurusi urusan umat bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keilmuannya. Ulama haruslah menjadi orang yang mengamalkan ilmunya, senantiasa menyuarakan kebenaran, cinta akan kebaikan, memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran.18 Ulama harus mengajarkan dan menjelaskan kebenaran dan keadilan kepada penguasa, sekaligus menyeru penguasa untuk menerapkan Islam secara benar, konsisten dan adil serta menghiasi diri dengan akhlak Rasul Saw. Ulama harus tabah menerima segala cobaan dan kesulitan dalam menjalankan semua itu. Mereka ingat akan peringatan Rasul saw.:

ً‫ اَزْدَادَ ﻡَِِ ا ِ ﺏُْا‬3ِ‫ْﺏ
ً إ‬#ُF ِ‫@ْ?َ
ن‬A‫ وَﻡَ
اَزْدَادَ ٌَْ ﻡَِ ا‬،ََCَCِْ‫@ْ?َ
نِ ا‬A‫ﻡَْ أَ=َ أَﺏْ(َابَ ا‬ Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa ia akan terjerumus ke dalam fitnah. Tidaklah seorang hamba bertambah dekat dengan penguasa, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. (HR Ahmad).

18

K.H. DR. Imam Mawardi dan K.H. Drs. Abdullah Faqih, SH., Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat, (Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002), h. 62.

4. Pengaruh Ulama Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasa diartikan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari akar kata sasa, yasusu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Uraian al-Quran tentang politik dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukm. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berari kendali, dan kata hukumah berarti pemerintah. Maka pengertian ini sejalan dengan asal makna sasa, yasusu, sais, siyasah, yang berarti mengemudi, megendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.19 Kata hukm dalam bahasa Arab tidak sama pengertiannya dengan Kata hukum dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian yang bisa mengandung berbagai makna. Kata tersebut jika dipahami sebagai membuat atau menjalankan keputusan, maka tentu dalam menjalankan upaya tersebut terdapat subyek dan obyek. Dan proses ini akan menghasilkan upaya politik.20 Di Indonesia, ulama dalam konteks pemahaman seperti ini seringkali menjadi kelompok elit agama yang terdorong untuk mentransformasikan diri menjadi kelompok-kelompok kepentingan agama yang bercorak modern. Dalam proses modernitas kepemimpinan politik seperti ini, ulama tidak hanya memantapkan kerja sama di internalnya, namun mereka akan berusaha mempengaruhi sebagian besar umatnya. Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, yang memiliki etos keagamaan yang cukup tinggi, sehingga mereka menempatkan 19

Ali Maschan Moesa, Kiai dan Politik; Dalam Wacana Civil Society, (Surabaya: LEPKISS bekerjasama dengan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), h. 94. 20 Ibid., h. 94-95.

ulama sebagai figur yang patut diteladani. Tanpa kehadiran ulama, kehidupan masyarakat tidak akan berkembang menjadi lebih baik.21 Ulama banyak terlibat dalam membangun masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, dengan demikian secara otomatis peran dan fungsi ulama mengalami perubahan. Secara sosio-antropologis, perubahan peran ulama ini biasanya dilihat dari multifungsional ke monofungsional. Ini disebabkan perubahan struktur sosial yang didorong oleh tuntutan spesialisasi dan diferensiasi dalam masyarakat. Pada masa dulu, ulama diberi mandat oleh masyarakat bukan saja pada masalah keagamaan saja, tapi juga pada bidang pertanian, perdagangan, kesehatan dan ketertiban masyarakat. Pengaruh ulama juga dapat menurun apabila politik ulama berkaitan dengan perubahan-perubahan umum dalam situasi politik dikalangan masyarakat. Dalam variasi politik ulama, seperti ditunjukkannya oleh dukungan mereka terhadap berbagai organisasi politik dan pemisahan Islam dari politik adalah salah satu faktor yang ikut menentukan dalam menurunnya pengaruh politik ulama.22

B. Partisipasi 1. Partisipasi Politik Suatu keniscayaan bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan, masyarakat seringkali berbenturan dengan kepentingan dan kebijakan negara. Benturan tersebut sabgata erat kaitannya dengan tingkat sosialisasi politik yang dikembangkan oleh Negara bersangkutan karena proses sosialisasi politik 21 22

h. 258.

Badruddin Hsubky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, h. 79. Dr Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan kekuasaan, (Yogyakarta : LKIS, 2004),

dapat memunculkan sebuah rangsangan politik yang pada gilirannya akan terlihat dalam sebuah partisipasi politik masyarakat. Banyak sejumlah ilmuwan politik telah mendefinisikan partisipasi politik melalui berbagai kalimat yang berbeda-beda, seperti misalnya Samuel P Huntington mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh suatu pemerintahan. 23 Senada dengan Huntington, Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara biasa dalam mempemgaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan.24 Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat

merupakan

faktor

terpenting

dalam

menentukan

pemimpin

pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi yang menurut Inu Kencana Syafiie, dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorang individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.25

23

Samuel P Huntington dan John M Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 6. 24 Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 114. 25 Inu Kencana Syafii, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132.

Sejak konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam meskipun dalam beberapa hal konvergen. Sedangkan Gaventa dan Valderama mengkategorisasikan tiga tradisi partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu : partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.26 Pada umumnya peran serta masyarakat merupakan kata lain dari istilah standar dalam ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Dalam ilmu politik partisipasi diartikan sebagai upaya warga masyarakat baik secara individual maupun kelompok, untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara hal ini boleh terjadi atas dasar rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik. Namun tidak jarang juga partisipasi yang dilakukan bukan karena kehendak individu yang bersangkutan.27 Kecenderungan ke arah partisipasi politik lebih luas sesungguhnya bermula pada zaman pencerahan dan memperoleh dukungan yang sangat kuat pada zaman revolusi industri. Cara-cara yang ditempuh dalam berbagai lapisan masyarakat dalam menuntut hak mereka untuk mendapatkan partisipasi politik yang lebih luas sangatlah berbeda dengan Negara satu dan yang lainnya. Menurut Myron Weiner

berpandangan terhadap

lima

hal

yang

menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik. Kelima hal tersebut adalah :28

26

Pembahasan John Gaventa dan Camilo Valderama : Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, sebagai pengantar buku Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21, yang diterbitkan oleh The British Council dan New Economics Foundation, 2001. 27 Affan Gaffar, “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, dalam Syarofin Arba (editor), Demitologi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h. 240. 28 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia (suarbaya: Penerbit SIC, 2002), h.130-131.

a) Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat,

menyebarnya

kepandaian

baca

tulis

pengembangan

komunikasi massa. b) Perubahan-perubahan struktur kelas social; terbentuknya suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi. c) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum intelektual seperti sarjana, filosof, cendikiawan, sering mengemukakan ide-ide seperti egalitarianisme dan nasionalisme kepada masyarakat umumn pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. d) Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik; jika ada timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat atau masyarakat luas. Dalam hal ini untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat. e) Keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan masalah sosial, ekonomi dan budaya; apabila pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyaraka, lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutantuntutanyang terorganisir untuk berpartisipasi. Melalui definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli politik tersebut, dapatlah diketahui bahwa pada dasarnya partisipasi politik bertujuan untuk

mempengaruhi pembentukan kebijakan publik, dalam menentukan dan memilih pemimpin serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kelompok masyarakat. 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Partisipasi politik sebagai peran serta masyarakat dan demokrasi secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuat kebijakan publik, dan pengawasan proses pemerintahan di Indonesia sejak merdeka yang mengalami penurunan secara terus menerus. Namun sebagai konsep dan praktek operasional baru dibicarakan sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan untuk merealisasikan hak partisipasi politik. Ada tiga hal fungsi partisipasi politik yaitu menentukan kedudukan pada posisi kekuasaan, mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan mengawasi proses politik. Mungkin harus disadari bersama, bahwa pada moment itulah partisipasi politik mulai dimanfaatkan sebagai mekanisme beroperasinya nilai moral di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, partisipasi politik dilakukan melalui kontakkontak langsung dengan para pejabat Negara yang ikut dalam dalam menentukan pembatan kebijakan publik. Sedangkan secara tidak langsung kegiatan partisipasi dapat dilakukan melalui media massa yang ada, misalnya dengan menuliskan pikiran dan pandangan pada sebuah Koran dan majalah terhadap hal-hal yang menjadi sorotan publik.

Menurut Samuel P Huntington, peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :29 a) Electoral activity, adalah segala kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu termasuk dalam kegiatan ini adalah ikut serta memberikan dana untuk kampanye sebuah partai politik, memberikan suara, mengawasi perhitungan dan pemilihan suara, dan mengajak serta mempengaruhi seseorang untuk mendukung salah satu partai. b) Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut, masalah tertentu. c) Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, baik sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. d) Contracting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga Negara dengan langsung mendatangi maupun menghubungi lewat telepon pejabat pemerintahan maupun tokoh politik. e) Violence, adalah cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengerusakan. (by doing phsycal demage) terhadap barang atau individu. Bentuk partisipasi yang lain adalah dengan mengikuti rapat-rapat umum dan diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik maupun kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini dapat bersifat spontan 29

Samuel P Huntington dan John M Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 17.

namun sering juga difasilitasi oleh partai-partai untuk memenuhi agenda politiknya melalui keadaan seperti ini, partisipasi politik seseorang bukan didasarkan atas kesadarannya sendiri melainkan karena dimobilisasi.30 3. Konteks Partisipasi Politik di Indonesia Konsep partisipasi politik oleh masyarakat Indonesia secara umum dalam ruang lingkup pemilu telah mengarah pada titik kemajuan yang sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dibuktikan Pada tahun 1998 sampai tahun 2004, oleh agenda nasional banyak diisi isu-isu seputar perubahan konstitusi, kebebasan untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik, kebebasan untuk mendirikan organisasi yang bebas dari campur tangan pemerintah, reformasi sistem pemilihan umum yang lebih demokratis, kebebasan informasi, kebebasan untuk menganut ideologi diluar ideologi resmi pemerintah, dan reformasi administrasi pemerintahan.31 Isu-isu ini menjadi agenda utama oleh elit politik (parlemen) dan masyarakat Indonesia, karena selama pemerintahan Soeharto memang tidak ada kebebasan berorganisasi termasuk organisasi politik, tidak ada kebebasan untuk memperoleh informasi, tidak ada kebebasan untuk menganut ideologi, pemilihan umum yang penuh tekanan, dan administrasi pemerintahan yang sangat korup.32 Partisipasi politik dalam periode 1998 – 2004 telah didominasi oleh agenda-agenda politik untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam proses-proses politik yang berjalan. Reformasi juga

30

Rafael Raga Margan, Pengantar Sosiologi Politik (jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.149. Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 39. 32 Contoh paling aktual atas pelarangan partai politik terjadi pada tahun 1998, ketika Departemen Dalam Negeri menyatakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai partai terlarang, menyatakan membubarkan partai tersebut, dan memenjarakan pemimpin partai. 31

diartikan sebagai perubahan institusi-institusi negara yang memungkinkan partisipasi politik rakyat memiliki arti. Besamaan dengan reformasi politik, pada tahun 1999 paska pemilihan presiden di Era Orde Reformasi konsep partisipasi warga juga mulai diwacanakan dengan aktif oleh beberapa akademisi, berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi rakyat di Indonesia. Wacana ini juga didorong oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga internasional yang beroperasi di Indonesia. Inti dari wacana ini terutama adalah mulai terasa beberapa kegagalan dalam penerapan demokrasi perwakilan. Wakil rakyat yang dipilih baik untuk DPR/DPRD, eksekutif, dan berbagai komisi ternyata tidak sepenuhnya dapat dipercaya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.33 Karena itu, mulai terpikirkan oleh seluruh masyarakat dan elit politik untuk memberikan ’vitamin’ bagi sistem demokrasi perwakilan saat ini, yaitu berupa pendalaman partisipasi yang memungkinkan warga untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan memantau kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.

C. Teknik Kepemimpinan Informal Ulama Sebagai Sebuah Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kajian

teoritis

tentang

kepemimpinan

ulama

dalam

studi

ini,

menggunakan teori kepemimpinan oleh Inu Kencana Syafi’ie yang sangat relevan sesuai dengan kontek kajian salam penelitian ini. Dalam buku Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Inu Kencana Syafi’ie menjelaskan kepemimpinan 33

Studi yang mendalam mengenai kegagalan demokrasi perwakilan di Indonesia dilakukan oleh DEMOS, sebuah NGO yang berbasis di Jakarta. Hasil studi DEMOS dimuat secara berkala di majalah nasional TEMPO

adalah “suatu kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok”.34 Teknik kepemimpinan menurut Inu Kencana Syafi’ie merupakan “cara atau strategi yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuannnya”. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa teknik kepemimpinan merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mencapat tujuannya, yakni dapat menggerakkan masyarakat kearah kemajuan dan perkembangan.35 Teknik kepemimpinan terdiri dari teknik persuasif, teknik komunikatif, teknik fasilitas, teknik motivasi dan teknik pemberian teladan. Penulis akan menjabarkannya secara singkat, pertama Teknik Persuasif dilakukan oleh pemimpin sebagai upaya atau cara yang dilakukan melalui bujukan-bujukan kepada bawahan atau masyarakatnya agar mau berpartisipasi misalnya dengan menanamkan kesadaran betapa pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu untuk mencapai tujuan bersama.36 Kaitan dengan kepemimpinan informal ulama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah teknik persuasif ini merupakan strategi atau cara yang dilakukan oleh ulama melalui bujukan-bujukan kepada masyarakat, agar masyarakat mau terlibat dalam setiap pengambilan keputusan entah melalui musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak atau voting. Kedua Teknik Komunikatif Komunikasi memiliki arti sebagai pemindahan informasi untuk memperoleh tanggapan. Di dalam komunikasi terdapat lima unsur 34

Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, h.40. Ibid., h. 41. 36 Ibid., h. 41. 35

yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan feed back atau timbal balik. Cara atau strategi yang dilakukan oleh pemimpin sebagai pemberi pesan harus sama dengan apa yang diterima masyarakat.37 Gambarannya adalah pemimpin sebagai komunikator memberikan pesan berupa perintah, anjuran dan ajakan untuk mengikuti pemilihan umum kepada masyarakat (sebagai komunikan) melalui media musyawarah perencanaan suksesi kepemimpinan. Dengan adanya empat unsur komunikasi yang telah disebutkan diatas, maka sebagai kelengkapan unsur yang kelima adalah feedback atau timbal balik dari masyarakat untuk memberikan gagasan-gagasan, ide-ide dan harapan-harapan yang disampaikan dalam musyawarah. Adaya pemberiaan gagasan, ide dan harapan-harapan dari masyarakat tersebut merupakan wujud dari partisipasi politik masyarakat. Oleh karenanya untuk dapat merangsang masyarakat agar mau memberikan gagasan, ide dan harapan-harapan sebagai wujud partisipasi, maka pemimpin harus memperhatikan hal-hal yaitu, Berbahasa dengan baik dan Menyampaikan pesan dengan jelas, dan Memakai media yang memadai untuk didengar oleh masyarakat seperti pengeras suara Ketiga Teknik fasilitas dilakukan oleh pemimpin sebagai strategi dan cara yang dilakukannya adalah dengan memberikan penyediaan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan hak suara, dengan demikian akan menumbuhkan perasaan pada masyarakat bahwa segalanya telah

37

Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, h. 42.

disediakan oleh pemimpin, dan kemauan merupakan satu-satunya yang dapat dilaksanakan masyarakat.38 Adanya pemberian fasilitas bagi masyarakat ini, merupakan bentuk tanggung jawab elit politik untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik mereka sehingga langkah awal dalam proses politik pun kemudian berjalan secara bersamaan antara masyarakat dan elit politik. Keempat teknik motivasi kepemimpinan diberikan oleh pemimpin sebagai cara atau strategi diterapkan melalu pemberian dorongan kepada masyarakat melalui misalnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, memberikan rasa aman, kenyamanan, penghargaan dan sebagainya. Pemberian motivasi atau dorongan yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara menyadarkan masyarakat bahwa pemilu adalah dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. 39 Motivasi

yang

diberikan

pemimpin pada

umumnya

bermaksud

untuk

Meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial semua anggota. Terakhir adalah teknik keteladanan merupakan upaya atau cara yang dilaksanakan oleh pemimpin dengan tujuan agar masyarakat mau meniru segala perbuatan yang dilakukannya. Tujuan dari Keteladanaan yang diberikan oleh pemimpin selain peniruan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.40 Dengan adanya kepercayaan tersebut masyarakat tidak ragu-ragu lagi ketika ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam

38

Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, h. 42. Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia, h. 42. 40 Ibid., h. 43. 39

pemungutan suara, pemimpin menggunakan hak pilihnya dalam pemilu paling pertama agar menjadi contoh dan diikuti oleh masyarakat lainnya.

BAB III PILKADA KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2008 (STUDI KASUS KECAMATAN KRAKSAAN)

A. Profil Lokasi Penelitian PETA LOKASI

1. Geografis Kabupaten Probolinggo mempunyai luas wilayah 3.779.750 km2. Sebelah utara berbatasan dengan selat Madura sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember.41 Dilihat dari letak ketinggian Kabupaten Probolinggo berada pada ketinggian 0 - 2.500 m di atas permukaan laut, dan apabila dilihat dari letak

41

Diakses pada 27 Mei 2008 dari http://www.kabprobolinggo.co.id

geografis Kabupaten Probolinggo terletak di lereng Gunung Semeru, Gunung Argopuro

dan

Pegunungan

Tengger.

Batas-batas

astronomi

Kabupaten

Probolinggo adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara

= 70 40' LS

-

Sebelah Timur

= 1130 30' BT

-

Sebelah Selatan = 800 10' LS

-

Sebelah Barat

= 1120 50' B

Karakteristik wilayah merupakan salah satu unsur penting yang perlu diketahui, karena merupakan modal utama untuk mengetahui potensi daerah yang dapat dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pembangunan dimasa-masa mendatang, yang selanjutnya dapat diketahui dan dicapai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan pada setiap wilayah. Batas Wilayah Administratif -

Utara

: Selat Madura

-

Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember

-

Barat

-

Selatan : Kabupaten Lumajang & Kabupaten Malang

: Kabupaten Pasuruan

Di tengah-tengah Kabupaten Probolinggo terdapat Kota Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. Kecamatan Kraksaan terletak di wilayah Kabupaten Probolinngo yang berada di bagian tengah selatan dari Ibu Kota Kabupaten Probolinggo kearah timur dengan batas-batas: -

Utara

: Selat Madura

-

Timur : Kecamatan Paiton

-

Barat

-

Selatan : Kecamatan Krejengan

: Kecamatan Pajarakan

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Kecamatan Kraksaan berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter. Ibukota kecamatan kraksaan kira-kira berada pada ketinggian ±5 meter diatas permukaan air laut.42 Iklim di kawasan kecamatan kraksaan sebagaimana kecamatan lain di kabupaten probolinggo. Kecamatan kraksaan beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan oktober sampai bulan maret dan musim kemarau pada bulan april sampai bulan September. Sedangkan keadaan iklim pada umumnya ditinjau dengan indicator curah hujan adalah sebagai berikut : -

Curah hujan terbesar : 415 mm.

-

Curah hujan terkecil :

2 mm.

-

Jumlah hari hujan

69 hari.

-

Curah hujan setahun : 1190 mm.

:

Temperatur udara di kecamatan Kraksaan seperti kecamatan lainnya yang berketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut suhu udaranya relatif panas sebagaimana daerah dataran rendah umumnya. 2. Demografis Penduduk Kabupaten Probolinggo sebagian besar berasal dari suku Madura, karena wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pantai yang 42

Seri buku Kecamatan Kraksaan dalam angka 2006, kerja sama Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo dengan BAPPEKAB Probolinggo.

sebagian besar hidup sebagai nelayan seperti Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Pajarakan, Kraksaan, dan Paiton. Sedangkan daerah pegunungan berpotensi untuk pengembangan sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya. 3. Komposisi Masyarakat Ditinjau dari Segi Profesional Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2006, Jumlah Penduduk di Kecamatan Kraksaan mencapai 56.943 jiwa yang terdiri dari laki-laki 27.803 jiwa dan perempuan 29.140 jiwa. Secara profesional penduduk di Kecamatan Kraksaan terdiri dari petani karena sebagian lahan di Kecamatan Kraksaan adalah persawahan dan sebagian lainnya memanfaatkan potensi hutan, perkebunan, serta kelautan yang dapat diambil sumber daya alamnya. 4. Penduduk Ditinjau dari Segi Sosial Ekonomi Berdasarkan hasil pendataan Desa Tertinggal yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo sebanyak 107 desa atau 31,82 % dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada, persentase (%) jumlah penduduk Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan KS I pada tahun 2006 sebanyak 189.281 keluarga. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang jumlahnya sebanyak 188.993 keluarga, atau mengalami kenaikan sebanyak 288 keluarga. Untuk KS II pada tahun 2006 sebanyak 45.966 keluarga, jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang jumlahnya sebanyak 43.549 keluarga atau mengalami peningkatan sebanyak 2.417 keluarga. KS III pada tahun 2001 sebanyak 44.263 keluarga, jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 33.364 keluarga atau mengalami peningkatan sebanyak 10.899 keluarga. Sedangkan KS Plus pada tahun 2006 sebanyak 6.339 keluarga, jika dibandingkan dengan tahun

2006 sebanyak 8.727 keluarga atau mengalami penurunan sebanyak 2.388 keluarga. 43 5. Pendidikan dan Keagamaan Di Kecamatan Kraksaan terdapat banyak sekali sekolah-sekolah Islam dan TPA yang tersebar. Namun sekolah-sekolah Islam tersebut hanya dihuni orang luar dari daerah tersebut, dan banyaknya surau-surau yang hanya diisi oleh orangorang tua saja, sehingga perlu bagi kita menumbuhkan jiwa dan sikap “kembali kesurau”. Waktu yang hanya dibutuhkan dua jam seminggu untuk mendalami ilmu agama saja belum cukup, bahkan sangat kurang sekali dibandingkan dengan tebalnya kabut polusi yang tebal menyusup pada masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pengetahuan agama yang cukup, maka akan mungkin generasi penerus kita akan meninggalkan aspek agama dan budaya, yang mencerminkan bahwa kita orang timur yang berbudaya. Dapat dilihat dari banyaknya sekolah umum dan Islam, maka pemerintah berusaha untuk menghidupkan kembali paham keagamaan yang diiringi dengan kemampuan yang baik pula di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Kecamatan Kraksaan terdapat banyak sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama. Di antaranya Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 24 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 3 unit dan terdapat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) hanya 1 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 unit. Sedangkan dari segi

43

Seri buku Kecamatan Kraksaan dalam angka 2006, kerja sama Badan Pusat statistic Kab. Probolinggo dengan BAPPEKAB Probolinggo.

keagamaan desa ini terdapat beberapa tempat Ibadah antara lain Masjid sebanyak 302 Unit dan Gereja sebanyak 3 Unit.44

B. Pelaksanaan dan Tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 1. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menjadi isu sentral dalam diskursus politik nasional dan dipandang sebagai bagian integral dari proses perwujudan otonomi daerah. Pelaksanaannya menjadi momentum yang sangat penting bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Harus diingat bahwa Pilkada hanyalah sebuah proses yang tidak berdiri sendiri. Baik atau buruknya proses berkaitan dengan subyek yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada, baik dalam pengertian ‘prosedural’ maupun ‘substansial’, terkait tiga faktor (a) pemilih yang memilih hak pilih, (b) penyelenggara, yaitu KPUD, Panwas, Pemantau dan Pemerintah, (c) lembaga steakholders lainnya. Dari ketiga faktor di atas dapat diajukan tesis tentang sejauh mana masyarakat menggunakan hak pilihnya, dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada. Pelaksanaan Pilkada langsung secara optimistik dapat dikatakan sebagai bentuk pengukuhan terhadap otonomi rakyat di daerah dalam menentukan kepala pemerintahan. Idealnya pemerintahan yang dipilih langsung dan memiliki legitimasi politik yang kuat akan melaksanakan fungsi sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena spirit dari Pilkada adalah mendekatkan pemerintah kepada rakyat. 44

Seri buku Kecamatan Kraksaan dalam angka 2006, kerja sama Badan Pusat statistic Kab. Probolinggo dengan BAPPEKAB Probolinggo.

2. Tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Ada tiga tahapan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Probolinggo 200845 yaitu: Pertama, tahap persiapan yang berlangsung sejak 25 September 2007 hingga 17 Oktober 2007. Pada tahap ini DPRD Kab. Probolinggo memberitahukan kepada KPUD Kab. Probolinggo mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Probolinggo. Setelah itu penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Kab. Probolinggo 2008. Pada tahap ini pula KPUD Kab. Probolinggo menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Probolinggo yang meliputi; tata cara pengangkatan dan tata kerja Anggota PPK, PPS, dan KPPS; tata cara pemantauan; tata cara pencalonan; serta jadwal pelaksanaan kampanye; tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPUD Kabupaten, pembentukan kelompok kerja penyelenggaraan dan kepanitiaan lainnya. Pendaftaran pemantauan pemilihan, penerangan, penyuluhan, serta sosialisasi juga dilaksanakan pada tahapan pertama ini. Kedua, tahap pelaksanaan yang berlangsung pada 1 November 2007 hingga 20 Februari 2008. Tahapan ini meliputi; pendaftaran pemilih; penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara; pengumuman daftar pemilih tambahan; serta penetapan daftar pemilih tetap oleh PPS. Setelah penetapan daftar pemilih oleh PPS, proses selanjutnya diteruskan ke PPK untuk penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPUD Kabupaten. 45

Seri Buku Saku Pilkada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Apa Itu Pilkada?, KPUD Kab. Probolinggo, Januari 2008.

Pencalonan serta sosialisasi tata cara pencalonan kepada partai politik juga dilakukan pada tahapan kedua ini, yang selanjutnya diinformasikan kepada media massa. Setelah pasangan calon mendaftar, proses selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan pasangan calon serta penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan dan penyampaian hasil penelitian. Setelah lolos seleksi administratif langkah selanjutnya adalah; penetapan serta penentuan nomor urut pasangan calon; pengumuman pasangan calon. Proses pengadaan dan pendistribusian logistik menjadi bagian penting lainnya dalam tahap pelaksanaan ini. Hal ini menjadi penting karena menyangkut teknis pelaksanaan pemilihan. Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan ini dilakukan mulai dari 9 Desember 2007 hingga sehari menjelang pemilihan yaitu 9 Januari 2008. Proses sosialisasi dan kampanye dimulai pada 15 Desember 2007 hingga 5 Januari 2008. Adapun masa tenang, di mana semua pasangan calon dilarang melakukan kegiatan kampanye dilaksanakan mulai dari 6 Januari 2008 hingga 8 Januari 2008, dan proses pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Januari 2008. Setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, langkah selanjutnya adalah penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di PPS yang diteruskan kepada PPK, dan KPUD Kabupaten. Jika proses penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemungutan telah selesai, maka dilakukan penetapan dan pengumuman hasil pemilihan pasangan calon, yaitu pada 13 Januari 2008 hingga 16 Januari 2008. Dan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan hasil pemilihan dan penghitungan tersebut dipersilahkan mengajukan keberatan sampai 12 Januari 2008 yang kemudian akan

diproses penyelesaiannya oleh MA/Pengadilan Tinggi. Dan yang terakhir adalah penyampaian berita acara penetapan pasangan calon terpilih ke DPRD Kabupaten Probolinggo. Ketiga, tahap penyelesaian. Tahap ini memiliki tenggat waktu tiga bulan terhitung mulai dari tanggal 13 Januari 2008 sampai 11 Maret 2008. Dan proses terakhir dalam tahap ini adalah laporan KPUD Kab. Probolinggo dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3. Pasangan Calon Bupati Kab. Probolinggo a. Profil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati46 1) Pasangan H. Cholili Mugi, SH. M.Hum dan H. Sulaiman Dada, SH a)

H. Cholili Mugi, SH. M.Hum (Calon Bupati) H. Cholili Mugi dilahirkan di Probolinggo pada tangal 3 Juli 1948 dan beliau tinggal di Jl. Raya Dringu No. 91 Dusun Randulimo Rt. 01 Rw. 01 Desa Randu Putih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Beliau menikah dengan Siti Mariana (almh), namun sejak meninggalnya sang istri beliau menikah lagi dengan Ir. Hj. Srie Sholi Harimurti dan mempunyai anak lima orang dari kedua istrinya tersebut. Selain aktif dalam bidang pendidikan beliau juga mengecap berbagai aktifitas organisasi yang diantaranya adalah Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat IPNU (1966-1968), Penasehat GP Anshor Probolinggo (1966-sekarang), wakil Sekretaris

46

KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. H.39-45.

Partai NU Probolinggo (1967-1969), pernah berkecimpung di Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Ketua DPD tingkat II Probolinggo dan Wakil Ketua DPD tingkat I Jawa Timur (1982-2003) dan yang terakhir menjabat Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Probolinggo (2003-2007). Selain sebagai aktifis partai dan ormas ke-islaman beliau juga seorang birokrat. Pengalaman beliau sebagai birokrat dimulai dari Wakil Kepala DISPENDA PEMKOT Probolinggo (1969-1986), Anggota DPRD Kab. Probolinggo (1982-1997), Ketua DPRD kab. Probolinggo (1997-1999), dan yang terakhir adalah DPRD Propinsi Jawa Timur (1999-sekarang). b) H. Sulaiman Dada, SH (Calon Wakil Bupati) Sulaiman Dada dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 2 Juli 1969. Beliau menetap di Dusun Krajan Rt. 01 Rw. VII Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Beliau menikah dengan Hj. Sri Rukmi Eko Wardani dan mempunyai dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Hj. Sri Rukmi Eko Wardani. Sebagai seorang pengusaha dan juga politisi beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Probolinggo dari tahun 1999 sampai saat ini. Sedangkan sebagai seorang pengusaha beliau menjadi Direktur CV. Putra Nusantara dan Manager KUD Gading Jaya dari tahun 1997 sampai sekarang. 2) Pasangan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan Salim Qurays, S.Ag a) Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si (Calon Bupati)

Hasan Aminuddin dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 07 Januari 1965. Beliau menetap di Jl. Brigjen. Katamso No. 66 Rt. 01. Rw

II.

Desa

Sidomukti,

Kecamatan

Kraksaan,

Kabupaten

Probolinggo. Beliau menikah dengan Hj. Dian Prayuni dan mempunyai empat orang anak dari hasil pernikahannya dengan Hj. Dian Prayuni. Selain aktif dalam dunia pendidikan beliau juga mengecap berbagai aktifitas organisasi yang diantaranya adalah KNPI Jawa Timur, beliau juga aktif dalam partai PPP pada tahun 1992-1997 dan kemudian hijrah kepartai PKB 1999-sampai sekarang. Selain itu juga beliau juga pernah pengusaha dari CV. Duha pada tahun 1990-1996, beliau pernah masuk dalam anggota DPRD Kab. Probolinggo pada tahun 1992-1997, dan kemudian beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Probolinggo pada tahun 1999-2003, dan yang terakhir beliau menjadi sebagai Bupati Pemkab. Probolinggo pada tahun 2003sampai sekarang. b) Salim Qurays, S.Ag (Calon Wakil Bupati) Salim Qurays dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 12 Juli 1975. Beliau menetap di Dusun Krajan Rt. 07 Rw. II Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Beliau menikah dengan Fatimah Azzahrah dan mempunyai tiga orang anak dari hasil pernikahanya dengan Fatimah Azzahrah. Selain aktif dalam bidang pendidikan beliau juga mengecap berbagai aktifitas organisasi yang diantaranya adalah Orsospol Partai

Persatuan Pembangunan pada tahun 1999-sampai sekarang dan kemudiaun beliau masuk dalam keanggotaan DPRD Kab. Probolinggo sejak tahun 1999 sampai sekarang. 3) Pasangan H. Hapur Abdul Ghofur, S.Sos dan H. Sudirman Ra’is, SH, MM a) H. Hapur Abdul Ghofur, S.Sos (Calon Bupati) Hapur Abdul Ghofur dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 06 Mei 1956. Beliau menetap di Desa Ambulu Rt 02 Rw IV, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Beliau menikah dengan Hj Nur Farida dan mempunyai dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Hj Nur Farida. Selain concern dalam bidang pendidikan beliau juga mengecap berbagai aktifitas organisasi yang di antaranya adalah ketua DPC PPP Kab. Probolinggo Periode 2000-2005, Wakil Ketua DPRD Kab. Probolinggo periode 1999-2003, dan yang terakhir beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2003-2008. b) H. Sudirman Ra’is, SH, MM (Calon Wakil Bupati) Sudirman Rais dilahirkan di Probolinggo 6 Agustus 1949. Beliau menetap di JL. Dr Saleh 03 Sumberlele Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Beliau menikah dengan Hj. Mintarsih dan mempunyai tiga orang anak dari hasil pernikahannya dengan Hj. Mintarsih. Selain concern dalam bidang pendidikan beliau juga mengecap berbagai aktifitas organisasi yang diantaranya adalah ketua PGRIPD II Kabupaten Probolinggo pada tahun 2001-2005, beliau juga merupakan seorang birokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Diknas

Kabupaten Probolinggo pada tahun 2003-2005, dan yang terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Subdin SMP-SMU Dinas Diknas Kabupaten Probolinggo pada tahun 2001-2003. b. Visi, Misi dan Janji Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1) Pasangan H. Cholili Mugi dan Sulaiman Dada Pasangan calon ini mengusung visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang religious, mandiri, maju, adil dan sejahtera dalam naungan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Adapun misi dari pasangan ini adalah 47: 1) Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga nilai dan norma agama serta toleransi antar dan umat beragama dapat dilaksanakan dalam perilaku keseharian. 2) Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era global. 4) Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan perhargaan terhadap hak asasi manusia. 5) Terwujudnya keamanan dan rasa aman di masyarakat serta tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk

47

KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. h. 46

miskin dan tertinggal sehingga dapat meningkatkan pendapatannya agar menjadi sejahtera. 6) Terpenuhinya sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui asuransi kesehatan. 7) Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara pemerintahan daerah serta berkembangnya organisasi sosial politik yang bersifat terbuka. 8) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 9) Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang berbudaya jujur, sportif, dan menghargai perbedaan melalui pengembangan system kepemimpinanyang agaliter dan rasional. Janji politik dari pasangan calon ini pada program 100 hari pertama adalah48: 1) Konsolidasi organisasi pemerintahan di SKPD-SKPD,

UPTD,

Kecamatan, dan kelurahan/Desa. 2) Pemberian KTP dan KSK gratis. 3) Mempertajam program kerja sehingga terfokus pada proyek-proyek prioritas. 4) Peningkatan etos kerja, penegakan disiplin dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah. 5) Peningkatan pelayanan publik memalalui program pelayanan satu atap. 48

KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. h. 46

6) Monitoring kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin, petani dan nelayan serta keperluan-keperluan atas permasalahan yang mendesak untuk segera dicarikan solusinya. 7) Menciptakan suasana kondusif dengan penekanan pada aparatur pemerintahan yang berwibawa, jujur, dan bermoral sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. 8) Perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan umum atau agama, negeri maupun swasta. 9) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program kerja satu tahun pertama yaitu49: 1) Peningkatan performa Kabupaten Probolinggo dengan membangun pintu gerbang di setiap perbatasan dengan Kabupaten lain sehingga memberikan kesan serta dampak positif. 2) Dari batas Kota Probolinggo dengan Kabupaten sampai dengan wisata Bentar perlu dibangun jalan jalur

trotoar dan pemasangan lampu-

lampu hias dan taman-taman sehingga terkesan ASRI. 3) Hak-hak pemerintahan desa disesuaikan dengan peraturan perundangundangan tanpa dikurangi dan dipotong oleh pemerintah daerah sehingga pembangun dapat terealisasi dengan baik. 4) Perbaikan infrastruktur jalan Kabupaten, Kecamatan sampai dengan jalan pedesaan. 5) Tambahan honor untuk guru TK/RA dan juga guru ngaji yang penghasilannya minim. 49

KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. h. 47

6) Peningkatan volume maupun kemudahan dalam memperoleh kredit bagi UKM 7) Mencipatakan dan meningkatkan produk-produk unggulan di masingmasing Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 8) Meningkatkan pembinaan di kalangan generasi muda baik dibidang olahraga, kesenian maupun keterampilan. 9) Pemerataan pekerjaan terhadap proyek-proyek APBD, APBD Provinsi maupun APBN sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003. 10) Menggalakkan investasi baik PMDN maupun PMA guna menyerap tenaga kerja. 2) Pasangan H. Hasan Aminuddin dan Salim Qurays Pasangan calon ini mengusung visi terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Ada pun misi dari pasangan calon ini menjelaskan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi dari pasangan ini yaitu50: 1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan optimasimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

50

KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. h. 46

2) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas

pelaksanaan

otonomi

daerah

dalam

penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik dan bersih. Strategi pencapaian visi dan misi pada pasangan calon ini adalah51: 1) Menyadarkan

seluruh

upaya

dalam

mensejahterakan

rakyat

Probolinggo berdasarkan norma-norma agamis. 2) Bersama

menjalin

kesungguhan

dalam

membangun

diantara

komponen penyelenggara pemerintah dan stakeholders. 3) Menjalankan roda pemerintahan sesuai pada peraturan dan undangundang. 4) Menempatkan prioritas-prioritas utama sektor pembangunan sebagai komitmen perwujudan kesejahteraan rakyat. 5) Menciptakan ketentraman sebagai landasan keleluasaan rakyat dalam mengembangkan potensi yang dimulai dari lingkup diri sendiri dan keluarga. 3) Pasangan H. Hapur Abdul Ghofur dan Sudirman Ra’is Pasangan calon ini mengusung visi yaitu terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dalam keadilan menuju kemakmuran bersama di persada bumi Kabupaten Probolinggo tahun 2013 (ADAM-2013). Adapun misi dari pasangan ini adalah52:

51 KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. h. 47 52 KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. h. 48

1) Membangun sistem pelayanan masyarakat agar berkembang secara professional dan proporsional untuk segala aspek kehidupan dengan dilandasi jiwa dan semangat keadilan. 2) Membangun dan mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat di segala lapisan dan elemen yang adat secara proporsional dan seimbang. 3) Membangun iklim sosial politik yang kondusif demi terciptanya stabilitas sosial politik yang dinamis dalam komunikasi sosial politik yang sesuai dengan akhlakul karimah. 4) Membangun dan mengembangkan pranata yang sudah ada baik di bidang keamanan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya demi terwujudnya rasa aman dan damai dalam masyarakat. 5) Membangun kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat dengan menjaga dan mendorong setiap upaya penegakan hukum, pemberian perlakuan dan kedudukan yang sama bagi semua orang di depan hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk pelayanan dan pengaturan dirasakan lebih mendekati rasa keadilan masyarakat. 6) Membangun sistem pemerintahan yang transparan sehingga mampu menumbuhkembangkan

peran

serta

masyarakat

serta

dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. 7) Membangun sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan yang kondusif bagi iklim usaha dan investasi di Kabupaten Probolinggo membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

8) Prinsip penggunaan dana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) adalah untuk masyarakat. 9) Membangun sistem kontrol yang sehat guna terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

C. Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Pada tanggal 17 Januari 2008, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo telah menetapkan dan mengumumkan perolehan suara Pilkada Bupati Probolinggo 2008 dengan menetapkan pasangan Drs. H. Hasan Aminuddin, MSi dan Salim Qurays, S.Ag. Sebagai pemenang dan pasangan Bupati Probolinggo 2008-2013. Berdasarkan penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo, Pasangan H. Hasan Aminuddin meraih 420,579 perolehan tersebut mencapai 66,74 persen dari total 630,128 suara. Sedangkan pasangan H. Cholili Mugi dan H. Sulaiman Dada meraih 135,282 suara atau sekitar 21,46 persen dan urutan ketiga ditempati oleh pasangan H. Hapur Ghofur dengan 74,267 suara 11,79 persen Tabel 3.1 Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 No 1

2

3

Nama pasangan calon Cholili Mugi, SH. M.Hum dan H. Sulaiman Dada, SH Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan Salim Qurays, S.Ag H. Hapur Abdul Ghofur, S.Sos dan H. Sudirman Ra’is, SH H.

Frekuensi

Persentase (%)

135.282

21,46%

420.579

66,74%

74.297

11,79%

Sumber : KPUD Kab Probolinggo 2008

D. Karakteristik Pemilih Di bawah ini akan disajikan tabel yang menggambarkan karakteristik pemilih baik dari segi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama dan Suku. Tabel 3.2 Pemilih Bedasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Laki-laki

70

70 %

2.

Perempuan

30

30 %

100

100 %

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Sampel yang dijadikan pemilih dalam penelitian ini terdiri dari 70 % Lakilaki dan 30 % pemilihnya adalah Perempuan. Tabel 3.3 Pemilih Berdasarkan Usia No

Usia

Frekuensi

Persentase (%)%

1.

17 – 20 Tahun

8

8%

2.

21 – 25 Tahun

9

9%

3.

26 – 30 Tahun

10

10%

4.

31 – 40 Tahun

24

24%

5.

> 40 Tahun

49

49%

100

100%

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Sebagian besar pemilih berada pada usia produktif. Karena jika kita melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa 49% Usia pemilih dalam penelitian ini di atas 40 tahun. Bahkan ada 8% yang merupakan early voters (pemilih pemula).

Tabel 3.4 Pemilih Berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Tidak Sekolah

6

6%

2.

SD

18

18%

3.

SMP

21

21%

4.

SMA

22

22%

5.

DIPLOMA

8

8%

6.

S1

25

25%

100

100%

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Dalam penelitian ini mayoritas pemilih yang dijadikan sampel memiliki latar belakang pendidikan SMA, yaitu 22%. Selain itu ada 21% SMP, 25% Sarjana dan 8% pemilih yang berlatar belakang pendidikan diploma. ada juga pemilih yang berlatar belakang pendidikannya Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 18%. Namun ada juga yang tidak sekolah yaitu sebanyak 6%. Tabel 3.5 Pemilih Berdasarkan Pekerjaan No

Pekerjaan

Frekuensi

Persentase (%)

1.

PNS

18

18%

2.

Peg. Swasta

32

32%

3.

Pedangang

9

9%

4.

Buruh

15

15%

5.

Nelayan

4

4%

6.

Tidak memiliki pekerjaan

23

23%

100

100%

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Jenis pekerjaan pemilih dalam penelitian ini bisa dikatakan tidak berimbang. Hal ini bisa dilihat dari sebaran angka yang timpang. Ada 32% pemilih bekerja sebagai karyawan swasta dan 23% pemilih yang tidak memiliki pekerjaan, hal ini mungkin disebabkan oleh faktor umur yang sudah tidak produktif lagi. Terbukti dengan data usia penduduk Kraksaan yang berumur di atas 40 tahun mencapai 49%. Tabel 3.6 Pemilih Berdasarkan Agama No

Agama

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Islam

99

99%

2.

Katolik

0

0%

3.

Protestan

1

1%

4.

Budha

0

0%

5.

Hindu

0

0%

6.

Lainnya

0

0%

100

100

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Mayoritas pemilih menganut agama Islam, hal ini bisa dilihat dari tabel yang disajikan, 99% pemilih beragama Islam dan hanya 1% pemilih beragama Kristen Protestan. Data ini tidak berbanding lurus dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan tahun 2006 yang menyatakan bahwa ada 55.583 jiwa yang menganut agama Islam, 664 jiwa yang menganut agama Protestan, 480 jiwa yang menganut agama Katolik, 52 jiwa yang menganut agama Hindu dan 164 jiwa yang menganut agama Budha.

Tabel 3.7 Pemilih Berdasarkan Suku No

Suku

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Jawa

38

38

2.

Madura

57

57

3.

Sumatra

2

2

4.

Sunda

1

1

5.

Lainnya

2

2

100

100%

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Mayoritas pemilih berasal dari suku Madura, yang notabene adalah tapal kuda yang masih dalam lingkup kawasan pantura. Pemilih yang berasal dari suku Madura itu sebanyak 57% berasal dari Suku Jawa 38%, berasal dari suku Sumatera 2% berasal dari suku Sunda 1% dan dan lainnya 2%. Tabel 3.8 Pemilih Berdasarkan Status Kependudukan No

Kependudukan

Frekuensi

Persentase (%)

1.

Warga Asli

66

66

2.

Pendatang

34

34

100

100%

Jumlah Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Status kependudukan pemilih secara mayoritas adalah warga atau penduduk asli masyarakat Kraksaan, yaitu mereka yang lahir dan besar di Kraksaan, 66%. Hal ini sesuai dan berdekatan dengan tabel latar belakang suku yang menyebutnya ada 57% adalah Suku Madura. Adapun selebihnya, 34%, adalah warga pendatang yang telah lama menetap di wilayah Kraksaan dan telah

menjadi warga namun memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Probolinggo.

BAB IV ULAMA DAN PARTISIPASI POLITIK

Di bawah ini akan disajikan tabel tingkat kepemimpinan informal ulama, tingkat partisipasi politik dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik. A. Kepemimpinan Informal Ulama Pada bagian ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk tabel mengenai tingkat intensitas kepemimpinan informal ulama yang berkenaan dengan informasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo 2008. Teknik Kepemimpinan Informal Ulama Sebagai Sebuah Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Berikut data-data mengenai tingkat kepemimpinan informal ulama. Table 4.1 Intensitas Pemilih: siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah (sosial, agama, politik) yang dihadapi masyarakat di daerah Kraksaan No Jawaban Frekuensi Prosentase 1

Tokoh Agama ( Ulama )

79

79%

2

Lurah

9

9%

3

Tokoh Partai

7

7%

4

Ketua RT

4

4%

5

Tokoh Adat

1

1%

6

Tentara

0

0%

Jumlah

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

Hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian besar pemilih atas tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah (sosial, agama, politik) yang dihadapi masyarakat di daerah Kraksaan, adalah Tokoh Agama (Ulama). Ada sekitar 79% sebagian besar pemilih yang menjawab tokoh agama (ulama) yang paling didengar pendapatnya dalam masalah-masalah tersebut. Hal ini menurut bapak Fathur RM53 selaku kepala desa Asembagus dikarenakan tokoh agama (ulama) adalah orang yang diyakini oleh masyarakat Kraksaan sebagai orang yang paling berilmu dan orang yang dekat dengan Tuhan (ahli zikir) sehingga dapat mengetahui berbagai hal dan bisa menjawab semua masalah yang terjadi di sekitarnya. Oleh sebab itulah, tokoh agama (ulama) mempunyai peranan yang cukup penting dan didengar pendapatnya oleh masyarakat Kraksaan. Hal ini juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang terdapat di daerah Kraksaan. Diurutan kedua setelah ulama tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama, dan politik adalah lurah. Dari hasil jawaban yang penulis kumpulkan terdapat sekitar 9% pemilih yang menyatakan bahwa lurah termasuk orang penting di daerahnya. Karena lurah juga sering berhadapan langsung dengan masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan terkadang juga ikut andil dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Meskipun itu memang tugasnya sebagai lurah. Jadi pendapatnya dalam masalah sosial, agama, dan politik juga didengar oleh masyarkat Kraksaan.

53

Wawancara pribadi dengan Drs. Fathur RM, Kraksaan, 8 Februari 2009.

Dan diurutan ketiga pendapat yang juga sering didengar oleh masyarakat dalam masalah sosial, agama, dan politik adalah Tokoh Partai. Ada sekitar 7% pemilih yang menyatakan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh partai yang ada di Kraksaan juga temasuk orang-orang yang terpandang dan berpendidikan, ada yang dari kalangan mantan kepala sekolah dan juga ada yang pernah duduk di jabatan-jabatan kepemerintahan. Di urutan keempat dengan jumlah sekitar 4% dari sebagian pemilih yang menyatakan bahwa tokoh ketua RT juga sering didengar pendapatnya dalam masalah sosial, politik, dan agama. Pernyataan ini dinyatakan oleh sebagian pemilih karena ketua RT sering membantu kebutuhan masyarakat dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dilingkungan RTnya terhadap permasalahan-permasalahan

yang terjadi.

Disinilah terkadang

ketua RT

memberikan solusi kepada masyarakatnya terhadap masalah-masalah tersebut. Dan yang kelima adalah tokoh adat. Hanya ada sekitar 1% dari sebagian pemilih yang menyatakan bahwa tokoh adat sering didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama dan politik. Dari pengakuan pemilih yang menyatakan hal tersebut karena tokoh adat masih juga disegani keberadaannya oleh masyarakat Kraksaan. Dan juga oleh sebagian masyarakat tokoh adat ini dianggap orang yang mengetahui budaya dan adat Kecamatan Kraksaan yang diwarisi dari nenek moyangnya. Sedangkan diurutan terakhir adalah Tentara. Dari hasil penelitian penulis bisa dianggap hampir 0% dari semua pemilih yang menyatakan bahwa pendapatnya sering didengar dalam masalah sosial, agama dan politik. Hal ini disebabkan karena menurut sebagian pemilih tugas Tentara adalah membentengi

dan menjaga kedaulatan bangsa saja. Di samping itu juga karena Tentara jarang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Yang mereka ketahui Tentara itu hanya sering latihan kemiliteran saja di hutan-hutan atau ditempat yang sudah disediakan kemudian ditugaskan ke wilayah-wilayah yang yang rawan masalah yang dapat mengancam kedaulatan bangsa. Table 4.2 Intensitas Pemilih: Tentang Pernyataan bahwa Ulama Seorang yang Patut ditauladani No Jawaban Frekuensi Prosentase 1

Tidak Setuju

10

10%

2

Setuju

4

4%

3

Sangat Setuju

85

85%

4

Tidak jawab/Tidak punya pendapat

1

1%

Jumlah

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Setelah penulis menanyakan kepada masyarakat Kraksaan tentang tokoh mana yang paling didengar oleh mereka, dan dari hasil tersebut menyatakan bahwa tokoh agama (ulama) yang mendapatkan prosentase terbanyak, maka penulis melanjutkan pertanyaan tentang apakah ulama orang yang patut di tauladani? Dalam pertanyaan tersebut penulis memberikan empat jawaban kepada pemilih yang di antaranya tidak setuju, setuju, sangat setuju dan tidak punya pendapat. Dari hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian pemilih yang menjawab tidak setuju ada sekitar 10%. Prosentase ini bisa dibilang cukup banyak. Alasan mereka menjawab tidak setuju di antaranya karena keikutsertaan sebagian ulama dalam dunia politik. Menurut mereka seorang ulama masih belum pantas atau belum

waktunya berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia, karena pergulatan politik di Indonesia masih bisa dikatakan belum dewasa. Masih banyak manipulasi, korupsi dan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Jadi bagi mereka jika seorang ulama ikut terjun dalam dunia politik – di Indonesia sekarang ini – maka dengan sendirinya dia keluar dari eksistensinya sebagai ulama yang seharusnya jadi tauladan masyarakat. Sedangkan sebagian pemilih yang menjawab setuju ada sekitar 4%. Adapun alasan mereka menjawab setuju karena dilihat dari tingkah lakunya yang baik dan kegiatan-kegiatannya setiap hari yang di antaranya mengajarkan muridmurid tentang agama dan mengisi ceramah-ceramah serta pengajian kepada masyarakat dan juga bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat yang akhirnya dijadikan sebagai pelarian masyarakat untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang sedang dialami oleh mereka. Dan pemilih yang menjawab sangat setuju atas pernyataan yang menyatakan bahwa Ulama adalah seorang yang patut untuk di Tauladani ada hampir 85%. Prosentase ini lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini menurut bapak Sujono54 selaku Sekertaris Kepala Desa dikarenakan Tokoh Agama (Ulama) sudah menjadi salah satu Publik Figur di masyarakat Kecamatan Probolinggo khususnya di Kecamatan Kraksaan yang keberadaannya cukup disegani, disamping itu dapat kita lihat dari pengaruh para ulama dalam masyarakat yang mana dapat mengubah pemikiran masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, atas dasar itu dengan sendirinya peran dan fungsi ulama mengalami perubahan dari expansion ke contraction.

54

Wawancara pribadi dengan Sujono, Kraksaan, 9 Februari 2009.

Table 4.3 Intensitas Pemilih: Seberapa Pentingkah Peran Ulama Sebagai Panutan Agama No Jawaban Frekuensi Prosentase 1

Tidak Penting

9

9%

2

Penting

28

28%

3

Sangat Penting

60

60%

4

Cukup Penting

3

3%

Jumlah

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian pemilih yang menjawab tidak penting ada sekitar 9%. Faktor yang menyebabkan mereka menjawab demikian karena posisi ulama yang berkarismatik sudah mulai berkurang dengan keikutsertaannya dalam pergolakan politik. Mereka menganggap adanya perubahan dalam norma sosial yang melandasi hubungan-hubungan sosial di antara para penduduk. Namun ada juga sebagian pemilih yang menganggap penting peran ulama sebagai panutan agama. dari hasil penelitian penulis terdapat 28% pemilih yang menyatakan demikian. Hal ini tentunya dikarenakan seorang ulama adalah orang yang suci dan dianugerahi berbagai karomah. Kehidupan setiap harinya selalu terhindar dari hal-hal yang bersifat profan (kotor). Dan di mata masyarakat dia dikenal sebagai orang yang mengerjakan perbuatan yang baik dan meniggalkan perbuatan yang buruk.

Bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap keberadaan seorang ulama itu sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian penulis yang dikumpulkan terdapat 60% pemilih yang menjawab sangat pentingnya peran ulama sebagai panutan dalam agama. Menurut Farid Zainal55 mahasiswa UNISMA (Universitas Islam Malang) hal ini dapat kita lihat dengan tanggung jawab yang mereka emban yaitu misi risalah para nabi untuk menuntun umat manusia agar mendapatkan hidayah dari Tuhan. Adapun di dalam hadis juga dikatakan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. salah satu jenis keilmuan yang harus dimiliki ulama sebagai pewaris nabi adalah ilmu-ilmu agama sehingga keilmuannya bisa dijadikan pegangan dan dia layak dijadikan panutan. Dan terdapat sebagian pemilih, atau sekitar 3% pemilih yang menjawab peran ulama sebagai panutan dalam agama cukup penting. Alasan mereka hampir sama dengan di atas, bagi mereka akhlak dan budi pekertinya yang baik sudah cukup bagi masyarakat untuk menjadikannya sebagai panutan dalam agama. Disamping itu juga ulama adalah orang yang berpengetahuan dalam ilmu-ilmu agama yang disertai dengan pengamalannya atas ilmu yang telah ia peroleh. Table 4.4 Intensitas Pemilih: Seberapa Pentingkah Peran Ulama Sebagai Panutan Politik No Jawaban Frekuensi Prosentase 1

Tidak Penting

43

43%

2

Penting

15

15%

3

Sangat Penting

40

40%

4

Cukup Penting

2

2%

Jumlah

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008

55

Wawancara pribadi dengan Farid Zainal, Kraksaan, 8 Februari 2009.

Dari hasil penelitian penulis yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian besar pemilih yang menjawab tidak penting seorang ulama sebagai panutan politik ada sekitar 43%. Menurut H. Akbar Khores M56 selaku kepala desa Kalibuntu hal ini disebabkan karena seorang ulama adalah guru dalam agama bukan dalam politik. Artinya dalam masalah agama ulama betul-betul mempunyai kapasitas ilmu yang cukup luas dan memahaminya, akan tetapi dalam masalah politik seorang ulama masih dianggap baru mempelajarinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang hanya dijadikan alat oleh para elite politik sebagai penarik masa saja. Disamping juga kebingungan masyarakat tentang seorang ulama yang berperan dalam politik praktis. Namun demikian hal ini tidak mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pendapat ulama sebagai panutan dalam masalah agama dan sosial. Prosentase ini lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan pemilih yang menjawab penting seorang ulama sebagai panutan politik sekitar 15%. Alasan mereka menjawab demikian karena menurut mereka seorang ulama akan bisa membawa perubahan dalam dunia politik dengan dasar keilmuan agamanya. Jadi mereka beranggapan dengan keilmuan agamanya dan tingkah lakunya yang baik akan dapat mengusung perubahan politik ke arah yang baik pula. Adapun pemilih yang menjawab Ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam panutan politik ada sekitar 40%. Alasan sebagian pemilih menjawab persoalan tersebut karena seorang ulama selain dia disebut sebagai agamawan nantinya dia akan disebut juga sebagai politisi yang senantiasa

56

Wawancara pribadi dengan Akbar Khores M, Kraksaan, 7 Februari 2009.

memperhatikan dan mengurusi urusan-urusan umat. Ulama mengurusi urusan umat bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keilmuannya. Ulama haruslah menjadi orang yang mengamalkan ilmunya, yang senantiasa menyuarakan kebenaran, cinta akan kebaikan, memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Ulama harus mengajarkan dan menjelaskan kebenaran dan keadilan kepada penguasa, sekaligus menyeru penguasa untuk menerapkan Islam secara benar, konsisten dan adil serta menghiasi diri dengan akhlak Rasul SAW. Alasan yang hampir sama juga dinyatakan oleh pemilih yang menjawab cukup penting seorang ulama dijadikan panutan dalam politik di antaranya adalah seorang ulama bisa mengemban tugasnya dengan baik demi kemaslahatan umatnya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan umat. Ada sekitar 2% dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari hasil kuesioner terhadap sebagian responsen yang memandang cukup penting seorang ulama dijadikan panutan dalam politik. Table 4.5 Intensitas Pemilih: Pernyataan bahwa Ulama Perlu Diikuti Tidak Hanya Untuk Masalah Agama Tapi Juga Untuk Masalah Politik No Jawaban Frekuensi Prosentase 1

Tidak Setuju

60

60%

2

Setuju

16

16%

3

Sangat Setuju

22

22%

4

Kurang Setuju

2

2%

Jumlah

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian besar pemilih atas pernyataan bahwa Ulama perlu diikuti tidak hanya untuk masalah Agama tapi juga untuk

masalah Politik adalah Sekitar 60% pemilih menjawab kurang setuju atas pernyataan yang menyatakan Ulama perlu diikuti tidak hanya untuk masalah agama tapi juga untuk masalah Politik. Menurut hasil wawancara dengan Abu Syamsudin57 selaku Rt di Sidopekso hal ini dikarenakan adanya ketakutan dimasyarakat para Ulama akan terpengaruh dan melupakan tugas-tugasnya sebagai panutan masyarakat yang mana para Ulama mempunyai kawajiban mengajarkan al-Quran dan as-Sunah, mengajarkan kebenaran, menjelaskan kezaliman orang yang zalim, menunjukkan kerusakan orang yang berbuat kerusakan, dan menerangkan kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Akan tetapi disini seorang ulama sekaligus juga seorang politisi, ia senantiasa memperhatikan dan mengurusi urusan-urusan umat. Ulama mengurusi urusan umat bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan keilmuannya. Namun ada juga sekitar 16% pemilih yang setuju bahwa ulama juga perlu diikuti dalam masalah politik bukan hanya dalam masalah agama saja. Karena menurut jawaban pemilih ulama adalah sosok pemimpin yang berkarismatik yang kata-kata dan nasehat-nasehatnya mengandung nilai kebenaran. Oleh karena itu kata-katanya banyak diikuti oleh masyarakat. Keikutsertaan ulama dalam politik tentunya membawa nuansa dan suasana baru dalam perpolitikan di Indonesia. Meskipun ada juga yang hanya memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk memperoleh peningkatan suara mereka. Oleh sebab itu ada sekitar 22% dari sebagian pemilih yang menyatakan sangat setuju kalau ulama perlu diikuti tidak hanya untuk masalah agama tapi juga

57

Wawancara pribadi dengan Abu Syamsudin, Kraksaan, 9 Februari 2009.

untuk masalah poitik juga. Kebanyakan pemilih yang menjawab sangat setuju ini adalah dari kalangan masyarakat yang menengah kebawah yang kehidupannya sangat bertumpu pada ulama. Jadi apapun kata ulama itulah jalan yang terbaik bagi mereka dan perlu diikuti. Sedangkan bagi sebagian pemilih yang menyatakan kurang setuju kalau ulama perlu diikuti dalam masalah politik dan bukan dalam masalah agama saja ada sekitar 2%. Hal ini dikarenakan kehawatiran mereka jika seandainya pilihan atau solusi ulama dalam masalah politik untuk mendukung partai politik tertentu dan setelah terpilih kurang begitu memuaskan pelayanannya kepada masyarakat, dalam artian kepemimpinannya mengecewakan masyarakat setempat, maka citra seoarang ulama dimata masyarakat sebagai orang yang terpandang, berwibawa dan menjadi panutan masyarakat akan akan semakin berkurang dengan sendirinya. Table 4.6 Intensitas Pemilih: apakah alasan bapak/ibu memilih calon tersebut No Jawaban Frekuensi Prosentase 1

Tidak TahuTidak Jawab

6

6%

2

Memilih karena diberi hadiah

1

1%

3

Di dukung oleh para ulama

30

30%

4

Jujur/bisa dipercaya

18

18%

5

Karena memiliki visi dan program yang jelas

40

40%

Jumlah

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian pemilih atas pertanyaan siapakah calon bupati yang bapak/ibu pilih pada Pilkada adalah 6% pemilih yang tidak tahu/tidak menjawab. Karena sebagian pemilih ini merasa bingung atas

pilihannya. Dan berkaca pada tahun-tahun sebelumnya pilihan-pilihan mereka sama sekali tidak membawa perubahan ke arah yang lebih mapan, baik dari segi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Dalam artian mereka sudah muak dengan janji-janji para elite politik. Namun ada sekitar 1% dari pengakuan pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap calonnya karena diiming-imingi dengan hadiah, baik itu berupa uang, berupa jabatan dan lainnya. Dengan syarat mereka harus memilih calon yang dipilih oleh partai politik tersebut. Hal ini adalah salah satu cara dari partai politik untuk memperoleh hasil suara terbanyak dalam suatu pemilihan. Bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan hadiah tersebut tanpa harus pikir panjang mereka akan menerima tawaran atau pemberian hadiah itu. Meskipun demikian calon yang didukung oleh para ulama juga sangat mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan kepemerintahan. Dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan ada sekitar 30% dari sebagian pemilih yang memilih calon kepemerintahan atas dukungan para ulama. Alasan ini tidak jauh seperti alasan-alasan sebelumnya bahwa ulama dengan kewibawaan dan karismatiknya dapat mempengaruhi umatnya untuk memilih calon yang didukungnya. Kemudian ada sekitar 18% dari sebagian pemilih yang memilih calonnya karena jujur dan bisa dipercaya. Atas dasar kejujuran dan kepercayaan yang terdapat pada diri calon tersebut, pastinya akan dapat mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan kepemerintahan. Karena masyarakat benar-benar butuh pada sosok pemimpin yang jujur dan bisa dipercaya. Tugas yang diberikan kepadanya bisa disalurkan kepada masyarakat dengan baik, tidak seperti para koruptor.

Adapun dari sebagian pemilih yang menjawab dengan alasan memilih calon tersebut karena memiliki visi dan program yang jelas, hampir sekitar 40% pemilih yang menjawab seperti itu. Menurut H. Ridwan58 selaku tokoh masyarakat di Asembagus hal tersebut dikarenakan dengan visi dan program yang jelas masyarakat dapat mengetahui langsung prospek kepemerintahannya dalam lima tahun kedepan. Dari keterangan di atas dan dari hasil prosentase yang diperoleh, kebanyakan pemilih atau masyarakat menjawab calon bupati harus memiliki visi dan program yang jelas. Sedangkan pilihan masyarakat terhadap calon bupati yang didukung oleh para ulama tidak terlalu signifikan. Hal ini ditunjukkan dangan prosentase yang lebih kecil bila dibandingkan dengan prosentase dari visi dan program yang jelas.

B. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan Setelah mengetahui data-data yang berkenaan dengan intensitas pemilih dan mendapatkan informasi dari proses Pilkada Kabupaten Probolinggo, berikut penulis sajikan data-data yang berkaitan dengan Partisipasi Politik dalam bentuk tabel-tabel. Berikut data-data tersebut: a. Jumlah Pemilih Terdaftar Di KPUD Kecamatan Kraksaan. Table 4.6 NO

DESA

JUMLAH PEMILIH L

P

TOTAL

1

Kregenan

1470

1458

2928

2

Rondokuning

691

761

1452

3

Semampir

1255

1380

2635

58

Wawancara pribadi dengan H. Ridwan, Kraksaan, 8 Februari 2009.

4

Bulu

1780

1923

3703

5

Sidomukti

1469

1565

3034

6

Kraksaan Wetan

2009

2112

4121

7

Rangkang

707

986

1693

8

Kandangjati Kulon

731

813

1544

9

Kandangjati Wetan

584

588

1172

10

Sidopekso

1338

1404

2742

11

Alassumur Kulon

1943

2064

4007

12

Sumber Lele

437

518

955

13

Tamansari

425

491

916

14

Asembakor

815

944

1759

15

Kebonagung

1071

1103

2174

16

Patokan

2390

2550

4940

17

Asembagus

1048

1151

2199

18

Kalibuntu

2712

2976

5688

Berdasarkan data dari KPU di atas setelah diurutkan mulai dari daerah yang tingkat partisipasinya tinggi sampai pada daerah yang tingkat partisipasanya rendah yaitu dapat disimpulkan jumlah pemilih yang terdaftar di desa Kalibuntu sekitar 5.688 jiwa, desa Patokan sekitar 4.940 jiwa, desa Kraksaan Wetan sekitar 4.121 jiwa, desa Alassumur Kulon sekitar 4.007 jiwa, desa Bulu sekitar 3.703 jiwa, desa Sidomukti sekitar 3.034 jiwa, desa Kregenan sekitar 2.928jiwa, desa Sidopekso sekitar 2.742 jiwa, desa Semampir sekitar 2.635 jiwa, desa Asembagus sekitar 2.199 jiwa, desa Kebonagung sekitar 2.174 jiwa, desa asembakor sekitar 1.759 jiwa, desa Rangkang sekitar 1.693 jiwa, desa Kandangjati Kulon sekitar 1.544 jiwa, desa Rondokuning sekitar 1.452 jiwa, desa Kandangjati Wetan sekitar 1.172 jiwa, desa Sumber Lele sekitar 955 jiwa, desa Tamansari sekitar 916 jiwa.

b. Jumlah Pemilih Pada Saat Pilkada. Table 4.7 NO

DESA

NO. 1

NO. 2

NO. 3

Jumlah Pemilih

1

Kregenan

292

1673

180

2145

2

Rondokuning

121

979

57

1157

3

Semampir

264

1607

184

2055

4

Bulu

501

2030

156

2687

5

Sidomukti

203

1998

72

2273

6

Kraksaan Wetan

344

2675

131

3150

7

Rangkang

112

1331

34

1477

8

Kandangjati Kulon

208

976

74

1258

9

Kandangjati Wetan

215

733

86

1034

10

Sidopekso

259

1608

147

2014

11

Alassumur Kulon

1183

2060

190

3433

12

Sumber Lele

215

434

150

799

13

Tamansari

92

464

82

638

14

Asembakor

383

1042

63

1488

15

Kebonagung

374

1148

133

1655

16

Patokan

546

2711

200

3457

17

Asembagus

203

1535

106

1844

18

Kalibuntu

332

3259

525

4116

19

TPS Khusus

124

336

12

472

5971

28599

2582

37152

JUMLAH

Tabel di atas menjelaskan data dari KPUD Kecamatan Kraksaan setelah Pilkada berlangsung yaitu desa Kalibuntu yang jumlah masyarakatnya lebih banyak jika dibandingkan dengan desa yang lain yaitu hampir 11.93% dari jumlah peduduk kecamatan Kraksaan yaitu 47.662 jiwa, hal ini disebabkan karena

jumlah penduduk di desa Kalibuntu yang mencapai sekitar 5.688 jiwa lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk desa lainnya. Desa Patokan sekitar 10.36% atau dengan jumlah penduduk sekitar 4.940 jiwa. Desa Alassumur sekitar 8.40% atau dengan jumlah penduduk sekitar 4.007 jiwa. Desa Bulu sekitar 7.76% atau dengan jumlah penduduk sekitar 3.703 jiwa. Desa Sidomukti sekitar 6.36% atau dengan jumlah penduduk sekitar 3.034 jiwa. Desa Semampir sekitar 5.52% atau dengan jumlah penduduk sekitar 2.635 jiwa. Desa Sidopekso sekitar 5.75% atau dengan jumlah penduduk sekitar 2742 jiwa. Desa Asembagus sekitar 4.61% atau dengan jumlah penduduk sekitar 2.199 jiwa. Desa Kebonagung sekitar 4.56% atau dengan jumlah penduduk sekitar 2.174 jiwa. Sehingga jumlah penduduk yang ada tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat partisipasi yang ada di dalam masyarakat khususnya di masyarakat Kecamatan Kraksaan. Jumlah pemilih yang terdaftar di KPUD Kecamatan Kraksaan berbeda dengan jumlah pemilih yang ada pada saat Pilkada dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa Golongan Putih (Golput) di masyarakat Dari kesembilan tabel diatas yang merupakan desa-desa yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian yang telah dipilih seraca acak (Random) untuk melihat tingkat partisipasi khususnya di kecamatan Kraksaan.

Table 4.34 Intensitas Pemilih: Siapakah Calon Bupati yang Bapak/Ibu Pilih pada Pilkada No Jawaban Frekuensi Persentase 1 2

3

4

Tidak Tahu/Tidak Jawab H. Hapur Abdul Ghofur, S.Sos dan H. Sudirman Ra’is, SH H. Cholili Mugi, SH. M.Hum dan H. Sulaiman Dada, SH Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan Salim Qurays, S.Ag Jumlah

4

4%

1

1%

9

9%

86

86%

100

100%

Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian pemilih atas pertanyaan siapakah calon bupati yang bapak/ibu pilih pada Pilkada adalah 4% pemilih yang tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan itu. Bisa saja mereka itu golput atau masih bingung untuk menentukan calon bupati Probolinggo. Namun dari hasil penelitian ini kebanyakan mereka sudah tidak mau tahu menau tentang politik. Kekesalan dan kekecewaan sebelumnya sudah cukup dijadikan pengalaman bagi mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Menurut pengakuan sebagian pemilih memilih atau tidak memilih keadaannya tetap begitu-begitu saja, tidak pernah merasa ada perubahan yang signifikan. Sedangkan pemilih yang memilih pasangan H. Hapur Abdul Ghofur, S.Sos dan H. Sudirman Ra’is, SH sebagai calon bupati pada Pilkada hanya ada 1%. Hasil ini bisa dikatakan hasil terkecil jika dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi alasan pemilih yang memilihnya karena dia memiliki visi untuk

menciptakan masyarakat yang aman, damai dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga dia sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati Probolinggo periode 2003-2008. jadi menurut mereka dia sudah cukup berpengalaman dalam kepemerintahan daerah Probolinggo. Adapun pasangan calon bupati Cholili Mugi SH. M.Hum memperoleh angka lebih tinggi dari H. Hapur Abdul Ghofur SH. Ada sekitar 9% pemilih yang memilih pasangan tersebut. hal ini dikarenakan pasangan tersebut diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang notabene banyak dari kalangan pimpinan pesantren. Begitu juga dengan pasangan calon bupati Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan Salim Qurays, S.Ag. pasangan ini memperoleh prosentase terbanyak dari pada pasangan calon bupati yang lain. Ada sekitar 86% pemilih yang memilih pasangan tersebut. Hal ini dikarenakan Hasan Aminuddin pernah menjabat sebagai bupati sebelumnya dan mendapat respon baik dari masyarakat, dan juga mendapat dukungan dari para ulama karena pasangannya Salim Quraisy termasuk dari golongan habaib. begitu juga dengan Hasan Aminuddin yang hubungannya sangat dekat dengan tokoh agama (ulama) yang kebijakannya sangat berpengaruh terhadap masyarakat Kraksaan. c. Daerah Mana Saja Yang Tingkat Partisipasinya Rendah & Tingkat Partisipasinya Tinggi Apa Penyebabnya. Kelurahan Kalibuntu merupakan daerah yang tingkat partisipasi paling tinggi dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 hal ini disebabkan Kelurahan Kalibuntu

mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak

dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Sedangkan Kelurahan Taman Sari

merupakan daerah yang tingkat partisipasi paling rendah, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Kelurahan Taman Sari paling rendah dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Adapun TPU Khusus diatas merupakan TPU yang sengaja disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk masyarakat antara lain di Rumah Sakit, dan di Lembaga Pemasyarakatan atau di penjarapenjara.

C. Pengaruh Ulama Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Melihat kehidupan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, akan terasa suasana yang religius. Dengan banyaknya ulama-ulama serta menjamurnya pondok pesantren akan menambah citra kental kehidupan yang agamis. Tak hanya itu, ulama pun juga berperan serta dalam membangun karakteristik kehidupan masyarakat, dengan memberikan siraman rohani, pendidikan, dan melakukan kegiatan sosial agar terjalin kehidupan yang dinamis dan harmonis. Sehingga ulama-ulama dianggap sebagai tokoh yang kharismatik. Kiranya penulis akan memaparkan dengan data-data yang telah didapat, dalam bentuk tabel, untuk mengukur sejauh mana tingkat keberpengaruhan tersebut ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Kraksaan. Dari hasil penelitian yang berupa kuesioner yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo khususnya di Kecamatan Kraksaan yaitu sebagian besar pemilih yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilih yang

berjenis kelamin perempuan pada Pilkada di kabupaten Probolinggo dilihat dari tingkat pendidikan.

No

Tabel 4.12 Pengaruh Ulama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Tingkat Pengaruh SD SMP SMA DIPLOMA

S1

1

Pengaruh (+)

21

13

5

1

5

2

Tidak Pengaruh (-)

3

9

2

1

10

3

Tidak Menjawab (±)

6

10

3

1

10

30

32

10

3

25

Jumlah

100 Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Ulama-ulama yang berpengaruh dalam pandangan masyarakat menurut tingkat pendidikannya menurut pemilih yang tidak sekolah dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 21 orang, yang terpengaruh dan tidak terpengaruh sebanyak 3 orang serta yang tidak menjawab sebanyak 6 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 13 orang, yang terpengaruh dan yang tidak terpengaruh sebanyak 9 orang serta sebanyak tidak menjawab 10 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 orang yang terpengaruh dan yang tidak tepengaruh sebanyak 2 orang serta yang tidak menjawab sebanyak 3 orang, Diploma sebanyak 1 orang terpengaruh dan yang tidak terpengaruh sebanyak 1 orang, serta yang tidak menjawab 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 5 orang yang terpengaruh dan yang tidak terpengaruh sebanyak 10 orang serta yang tidak menjawab sebanyak 10 orang. Jika dipersentasekan pada tingkat pendidikan SD 70% terpengaruh ulama, SMP 40,63%, SMA 50%, dan pada tingkat pendidikan Diploma serta S1 33% dan 20%. Disini penulis melihat pada tingkat pendidikan hanya SD dan SMA yang

terpengaruh ulama dengan demikian bahwa berdasarkan tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat masyarakat kraksaan pengaruh ulama semakin kecil begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikannya semakin tinggi tingkat masyarakat yang terpengaruh. Berikut ini penulis memaparkan hasil penelitian yang berupa kuesioner tentang pengaruh ulama berdasarkan jenis kelamin pemilih yang dilakukan di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada Pilkada tahun 2008

No

Tabel 4.13 Pengaruh Ulama Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Tingkat Pengaruh Laki-Laki Perempuan

1

Pengaruh (+)

30

22

2

Tidak Pengaruh (-)

15

3

3

Tidak Menjawab (±)

25

5

70

30

Jumlah

100 Sumber : Kuesioner Penelitian 2008 Ulama-ulama yang berpengaruh dalam pandangan masyarakat menurut pemilih yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 yang terpengaruh dan yang tidak terpengaruh sebanyak 15 dan tidak menjawab sebanyak 25, Menurut pemilih yang berjenis kelamin perempuan yang terpengaruh sebanyak 22 dan yang tidak terpengaruh sebanyak 3 pemilih yang tidak menjawab sebanyak 5. Jika dilihat dari data tingkat pengaruh, hanya pada tingkat jenis kelamin perempuan besar pengaruhnya, apabila dipersentase jumlah total yang menjawab 22 dari 30 jumlah keseluruhan pemilih perempuan. Sedangkan pada tingkat jenis kelamin Laki-laki kecil pengaruhnya 30 dari 70 jumlah keseluruhan pemilih laikilaki. Jika dipersentase pada tingkat jenis kelamin perempuan 73% terpengaruh

ulama, sedangkan pada tingkat jenis kelamin laki-laki 42,84% yang terpengaruh. Disini penulis melihat pada tingkatan jenis kelamin yang terpengaruh besar adalah jenis kelamin perempuan dikarenakan akan kegiatan sosial dari kaum perempuan misalnya pengajian dll, dan yang kecil pengaruhnya adalah tingkat jenis kelamin laki-laki dikarenakan laki-laki lebih mudah mengakses informasi atau lebih otonom dalam berpikir dan mempunyai referinsi sendiri. Penulis juga akan menjelaskan sekilas ulama-ulama yang mendukung dalam Pilkada serta krakteristik ulama-ulama yang didengar oleh masyarakat Kecamatan Kraksaan. Ulama yang sangat berpengaruh atau kuat didengar masyarakat atau yang kuat akan karismatiknya – karena pondok pesantrennya terbesar di Probolinggo – yaitu ada dua tokoh ulama yang pertama adalah KH. Zuhri Zaini beliau adalah putra dari pendiri ponpes Nurul Jadid yaitu KH. Zaini Mun’in. Menurut masyarakat beliau ulama yang berpengaruh dalam dan luar daerah kabupaten Probolinggo. Walaupun letak geografis dari Kecamatan Kraksaan cukup jauh yaitu sekitar ±30 km menuju Kecamatan Paiton. Pengaruh dari beliau tersebut sangat karismatik menurut masyarakat Kraksaan terutama bagi kaum menengah ke bawah. Selain itu juga ada ulama yang berpengaruh menurut masyarakat yaitu KH. Hasan Mutawakkil Alallah. Beliau adalah cucu dari pendiri pondok pesantren Zainul Hasan yaitu KH. Zainul Abidin. Menurut masyarakat beliau ulama yang berpengaruh dalam dan luar daerah Kabupaten Probolinnggo. Walaupun letak geografis dari Kecamatan Kraksaan cukup jauh sekitar ±25 km menuju Kecamatan Pajarakan. Beliau juga menurut masyarakat sangat berpengaruh terutama bagi kaum menengah bawah.

Adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi dikarenakan sebagian besar penduduk masih percaya akan kearifan menangani dan memimpin perjuangan umat Islam baik di dalam kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Berikut merupakan Ulama-ulama yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di masyarakat, khususnya di Kabupaten Probolinggo : •

KH. Zuhri Zaini Pondok Pesantren Nurul Jadid (Karanganyar-Paiton)

•

KH. Hasan Mutawakkil Pondok Pesantren Zainul Hasan (GenggongPajarakan)

•

KH. Hafid Aminuddin Pondok Pesantren Syekh Abdul Qodir Jaelani (Rangkang-Kraksaan)

•

Habib Hamid Hasan Al-Habsyi Muhdar Pondok Pesantren Raudatul Qur’an (Krejengan)

•

KH. Badhawi Pondok Pesantren Darul Lugoh (Sidomukti-Kraksaan)

•

Habib Husain Al-Habsyi Pondok Pesantren Raudatul Qur’an (PatokanKraksaan)

•

KH. Munir Kholili Pondok Pesantren Ihyaussunnah (Sentong-Kraksaan)

•

K. Munir Pondok Pesantren Sirojul Islam (Kebonagung-Kraksaan)

•

KH.

Abdul

Basith

As’ad

Pondok

Pesantren

Darul

Istiqomah

(Rondokuning-Kraksaan) •

KH. Asnawi Pondok Pesantren Ihyaussunnah (Sentong-Kraksaan) Salah satu Pondok Pesantren yang mempunyai pengaruh yang cukup

besar adalah Pondok Pesantren Zainul Hasan yang berada di desa Genggong kecamatan Pajarakan. Pondok Pesantren Zainul Hasan merupakan satu kelompok masyarakat atau sub kultur tersendiri yang berada di tengah-tengah masyarakat

luas yang mempunyai hubungan satu sama lain. Berdasarkan situasi dan kondisi, kemampuan dan potensi serta kebutuhan yang dihadapi. Oleh karena itu kegiatan Pondok Pesantren Zainul Hasan dalam menciptakan hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat terus dikembangkan. Sehingga masyarakat akan bersedia mendukung segala program dan kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Zainul Hasan secara sukarela dan penuh kesadaran. Dilihat dari kondisi masyarakat Pondok Pesantren Zainul Hasan dapat dikatakan berada di tengah-tengah masyarakat Islam 100%, dan aktif menjalankan syar’iat Islam. Bertolak dari keadaan masyarakat diatas maka Pondok Pesantren Zainul Hasan mendapat perhatian yang besar dari masyarakat maupun dari pejabat mulai tingkat daerah sampai tingkat pusat, sehingga dengan demikian terciptalah hubungan kerja sama yang baik antara Kiai dengan masyarakat, santri dengan masyarakat, santri dengan para pemuda setempat, yang sebagian besar alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan. Hal ini dapat dilihat adanya kepercayaan masyarakat kepada Kiai yang manifestasinya bahwa pada setiap ada upacara keagamaan atau pengajian umum tidak pernah meninggalkan Kiai sebagai konsultan disamping sebagai penceramah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan analisa tentang pengaruh ulama terhadap tingkat Partisipasi Politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008, maka penulis menyimpulkan: 1. Tingkat Partisipasi Politik masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 adalah 37152 atau jika dipresentasikan 77.94% yang berarti tingkat partisipasi masyarakat Kraksaan tinggi dari total jumlah pemilih yang terdaftar di KPUD yang mencapai angka 47662. 2. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 sangat tinggi. Data yang mendukung kesimpulan ini adalah mayoritas pilihan responden tentang siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama dan politik adalah ulama. Hal ini disebabkan karena ulama adalah seseorang yang berilmu dan orang yang dekat dengan Tuhan (ahli zikir) sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan sangat penting sebagai panutan agama dan ulama sebagai orang yang patut ditauladani juga sangat tinggi, akan tetapi pengaruh ulama semakin menurun atau tidak penting dalam panutan politik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Kraksaan yang tidak setuju mengenai pernyataan bahwa ulama perlu diikuti bukan hanya untuk masalah agama tetapi juga untuk masalah politik.

3. Pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan berdasarkan tingkat pendidikan adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat Kraksaan maka

pengaruh ulama semakin kecil begitu juga sebaliknya

semakin rendah tingkat pendidikannya maka pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan semakin tinggi. Dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan yang berjenis kelamin perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena seringnya kegiatan sosial dari kaum perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki misalnya pengajian dll, dan rendahnya pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan yang berjenis kelamin laki-laki disebabkan karena laki-laki lebih mudah mengakses informasi atau lebih otonom dalam berpikir dan mempunyai referensi sendiri.

B. Saran 1. Hendaknya

KPUD

khususnya

di

kecamatan

Kraksaan

memberikan

penyuluhan mengenai pentingnya hak suara dalam menentukan pemimpin mereka. Sedangkan kepada para ulama hendaknya benar-benar menyadari posisinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan politik masyarakat. 2. Hendaknya masyarakat harus bisa membedakan di mana posisi ulama sebagai panutan dalam masalah politik dan ulama sebagai panutan dalam masalah agama dan sosial.

3. Hendaknya masing-masing calon Bupati yang mencalonkan dirinya harus berkompetesi secara sportif, tidak saling menjelek-jelekkan antara calon yang satu dengan yang lainnya. Supaya tercipta suasana PILKADA yang tertib, aman dan terkendali. 4. Hendaknya kajian-kajian yang berhubungan dengan riset terhadap masalah sosial dan politik lebih dikembangkan, sebab selama penulis kuliah di Jurusan Pemikiran Politik Islam tidak mendapatkan riset-rieset yang memadai. Penulis merasakan hal tersebut penting, walaupun riset yang diajarkan pada tingkatan S1 belum begitu serius.

DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Madinah: 1418 H. A’la, Abd. Pembaharuan Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2006. Arikunto,

Suharsimi.

Prosedur

Penelitian,

Suatu

Pendekatan

Praktek.

Jakarta:Rineka Cipta, 2002. Badari, Abdul Aziz. Hitam Putih Wajah Ulama &Penguas. Jakarta: Darul Falah, 2003. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan Dalam Angka, Probolinggo: BPS Kab. Probolinggo, 2006. Budiardjo Miriam. Partisipasi & Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai), Jakarta: PT. Gramedia, 1981. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Dajan, Anto, Pengantar Metode Statistik Jilid 1, Jakarta: LP3ES, 1973. Fealy, Greg. Ijtihad Politik Ulama (Sejarah NU 1952 – 1967), Yogyakarta: Lkis, 1998. Gaffar, Affan, “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, dalam Syarofin Arba (editor), Demitologi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998. Gaventa, John dan Camilo Valderama : Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, sebagai pengantar buku Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21, yang diterbitkan oleh The British Council dan New Economics Foundation, 2001. Hsubky, Badruddin, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1995. Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta: LP3ES, 1996. Humas Koordinator & Pokja Riset Penelitian Biro Pengembangan Pesantren & Masyarakat. Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton – Probolinggo, 2006. Huntington, Samuel P dan John M Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Hasyim, Umar, Mencari Ulama Pewaris Para Nabi; Selayang Pandang Sejarah Para Ulama, T.tt: Dakta dan BI press, 1998. Jazair, Abu Bakar Jabir, Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia & Akhirat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. Kauma, Fuad. Noda-noda Ulama. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002. KPUD. Laporan Pemilukada Kab. Probolinggo 2008, (Aman, Sukses, Dan Damai), 2008 Kraksaan – Probolinggo. Masyhuri, KH. A. Azis. 99 Kiai Kharismatik Indonesia, Kutub, 2008, Yogyakarta. Mawardi, Imam dan K.H. Drs. Abdullah Faqih, SH., Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat, Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002 Moesa, Ali Maschan, Kiai dan Politik; Dalam Wacana Civil Society, Surabaya: LEPKISS bekerjasama dengan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999. Nasuhi, Hamid, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skirpsi, Tesis, dan Desertasi), Tangerang: CeQDA UIN Syarif Hidayatullah, 2007. Nurcholis, Hanif. Teori & Praktik (Pemerintahan & Otonomi Daerah), Jakarta, Grasindo, 2005. Rafael Raga Margan, Pengantar Sosiologi Politik Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Rahman, Arifin, Sistem Politik Indonesia suarbaya: Penerbit SIC, 2002. Surbakti, Ramlan “Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992. Sangarimbun, Masri dan Efendi, Sofian (editor), Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1989. Seri Buku Saku Pilkada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Apa Itu Pilkada?, KPUD Kab. Probolinggo januari 2008. Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Soemarsono, “Komunikasi Politik”, Bandung: Universitas Terbuka, 2002. Syafii, Inu Kencana, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Tim penyusun, Ensiklopedi Islam 5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Titik Triwulan, Tutik – Efendi, Jonaedi. Membaca Peta Politik Nahdatul Ulama (Sketsa Politik Kiai Dan Perlawanan Kaum Muda NU), Jakarta: Lintas Pustaka, 2008. Turmudi, Dr. Endang, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,Yogyakarta: LKIS, 2003. Yayasan Kantata Bangsa. Pemberdayaan Pesantren (Menuju Kemandirian Dan Profesionalisme

Santri

Dengan

Metode

Daurah

Kebudayaan),

Yogyakarta.: Pustaka Pesantren, 2005. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan. Pesantren Zainul Hasan Sejarah Perjalanan & Perkembangannya Dalam 150 Tahun Menebar Ilmu Dijalan Allah, Genggong – Probolinggo: PT Rakmad Abadi, 1989.

Sumber Data dari Internet Ihwan,Choirul. Keterlibatan ulama dalam politik praktis. artikel diakses pada tanggal

20

Desember

2007

dari

http://ihwanchoy.wordpress.com

/2005/07/9/ulama-dan-politik. “Kecamatan Kraksaan” Diakses pada 27 mei 2008 dari http://www. Kab. Probolinggo.co.id Partisipasi Politik, Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, ("http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik"), Diakses pada hari Selasa, 15 Januari 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN IDENTITAS RESPONDEN NO NAMA RESONDEN 1. KALIBUNTU 1 Astuti 2 H. Haris 3 H. M. Fathony Sy 4 H. Musa Mansyur 5 H. Noval 6 Nur Halimah 7 Rani 8 Salimin Faris 9 Sarkawi 10 Sugito 11 Supandi 2. PATOKAN 12 Adi Susmito 13 Bakom 14 Dika 15 Feny Yunita Sari 16 H. Hasyim 17 Hariyadi 18 Ilasluroh 19 Mabrul Movi Irawan 20 Mussari 21 Musyurofah 22 Novia Triutami 3. ALASSUMUR KULON 23 Albarullah 24 Anhar Bagus 25 Farid Zainal 26 Khoirul 27 Ratna 28 Samsul Arifin 29 Ami

ALAMAT Jl. Veteran Rt: 02 Rw: 02 No: 42 Jl. Veteran Rt: 02 Rw: 02 No: 36 Jl. Veteran No: 17 Jl. Veteran Rt: 19 Rw: 04 Jl. Veteran No: 36 Jl. Veteran Rt: 02 Rw: 02 Jl. Veteran Rt: 02 Rw: 02 No: 68 Jl. Veteran Rt: 13 Rw: 05 Jl. Veteran Rt: 02 Rw: 02 No: 30 Jl. Veteran Rt: 13 Rw: 05 Jl. Veteran Rt: 02 Rw: 02 No: 28 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 05 Rw:02 No: 04 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 02 Rw:10 No: 15 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 02 Rw: 02 No: 30 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 05 Rw:02 No: 07 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 19 Rw: 04 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 05 Rw:02 No: 09 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 05 Rw:12 No: 17 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 05 Rw:02 No: 11 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 01 Rw:12 No: 12 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 11 Rw:02 No: 43 Jl. Mayjen Soetoyo Rt: 01 Rw:11 No: 24 Jl. Soekarno Hatta Rt: 02 Rw: 02 No: 13 Jl. Soekarno Hatta Rt: 02 Rw: 03 No: 29 Jl. Soekarno Hatta Rt: 05 Rw: 02 No: 41 Jl. Soekarno Hatta Rt: 04 Rw: 08 No: 15 Jl. Soekarno Hatta Rt: 11 Rw: 01 No: 32 Jl. Soekarno Hatta Rt: 01 Rw: 02 No: 42 Jl. Soekarno Hatta Rt: 01 Rw: 05

30 Bambang Mujianto 31 H. Ahmad Taufik 32 H. Anas 33 H. Mansur 4. BULU 34 Abd Rofi 35 Abdul Hannan 36 Erni Mustikowati 37 Husnul H 38 Jufri Hadi 39 Misranto 40 Rini Yuliastuti 41 Sumarsono Eko 42 H. Ridwan M 43 H. Usman 44 Ilyaningsih 5. SIDOMUKTI 45 Heriyanto SE 46 Johan 47 Khoiruman Affandi 48 Krinanto Agus 49 Lutri Handoyo 50 M. Tuki Amarullah 51 Moh. Hasim 52 Mustain 53 Nasia 54 Nur Hasan 55 Poniman 6. SIDOPEKSO 56 Abd Aziz 57 Abu Syamsudin 58 Adelia 59 Ali Muddin Awi 60 Anwar 61 Choirun Nissa 62 Darsila 63 Didik Hermanto 64 Halil 65 Hermanto 66 Hj. Susilowati 7. SEMAMPIR

Jl. Soekarno Hatta Rt: 09 Rw: 01 No: 20 Jl. Soekarno Hatta Rt: 06 Rw: 01 No: 12 Jl. Soekarno Hatta Rt: 05 Rw: 12 No: 31 Jl. Soekarno Hatta Rt: 03 Rw: 02 No: 23 Perum Bulu Bumi Indah Blok: J No: 09 Jl. Letjend Soeprapto No: 483 Perum Bulu Bumi Indah Blok: J No: 10 Jl. Letjend Soeprapto No: 484 Perum Bulu Bumi Indah Blok: J No: 11 Jl. Letjend Soeprapto No: 485 Perum Bulu Bumi Indah Blok: J No: 12 Jl. Letjend Soeprapto No: 486 Perum Bulu Bumi Indah Blok: J No: 13 Jl. Letjend Soeprapto No: 487 Perum Bulu Bumi Indah Blok: J No: 14 Jl. Raya Diponegoro No: 01 Jl. Raya Diponegoro Rt: 09 Rw: 01 No: 20 Jl. Raya Diponegoro No: 22 Jl. Raya Diponegoro Rt: 09 Rw: 01 No: 52 Jl. Raya Diponegoro No: 03 Jl. Raya Diponegoro Rt: 09 Rw: 01 No: 11 Jl. Raya Diponegoro No: 04 Jl. Raya Diponegoro Rt: 09 Rw: 01 No: 23 Jl. Raya Diponegoro No: 05 Jl. Raya Diponegoro Rt: 09 Rw: 01 No: 31 Jl. Raya Diponegoro No: 06 Jl. Raya Sidopekso No: 16 Jl. Raya Sidopekso Rt: 09 Rw: 01 No: 31 Jl. Raya Sidopekso Rt/Rw: 02/02 No: 58 Jl. Raya Sidopekso No: 17 Jl. Raya Sidopekso Rt: 09 Rw: 01 No: 32 Jl. Raya Sidopekso Rt/Rw: 02/02 No: 59 Jl. Raya Sidopekso No: 18 Jl. Raya Sidopekso Rt: 09 Rw: 01 No: 33 Jl. Raya Sidopekso Rt/Rw: 02/02 No: 60 Jl. Raya Sidopekso No: 19 Jl. Raya Sidopekso Rt: 09 Rw: 01 No: 34

67 Mahfut 68 Sumiyanto 69 Yanti 70 Ribud 71 Ryan Efendi 72 Soni Harsono SH 73 Subaidah 74 Subakir Spd 75 Suharyanto 76 Suhriya 77 Sulaiman 8. ASEMBAGUS 78 Adi S 79 H. M. Zahri Junhuri 80 H. Matradji 81 H. Muchlis Humaidi Spd 82 Hj. Azizah 83 Ibang Ransasi SE 84 Mahfud 85 Mitroli 86 Munir 87 Sayadi 88 Sugeng Sugianto 9. KEBONAGUNG 89 Abdul Rosit 90 H. Priharnyoto 91 Lilik Army 92 Miendri 93 Sugeng Winoto 94 Sukarwati 95 Supriyono 96 Suna 97 Tri Utomo Lestari 98 Untung Herkanto 99 Uswatun Hasanah 100 Zubaidah

Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 57 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 58 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 59 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 60 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 61 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 62 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 63 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 64 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 65 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 66 Jl. Panglima Sudirman Rt/Rw: 02/02 No: 67 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/05 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/06 No: 152 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/01 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/06 No: 61 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/02 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/06 No: 22 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/03 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/06 No: 61 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/04 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/06 No: 116 Jl. Patimura Rt/Rw: 01/14 Perum Kebonagung No: 17 Perum Kebonagung No: 22 Perum Kebonagung No: 41 Perum Kebonagung No: 11 Perum Kebonagung No: 21 Perum Kebonagung No: 36 Perum Kebonagung No: 23 Perum Kebonagung No: 31 Perum Kebonagung No: 12 Perum Kebonagung No: 32 Perum Kebonagung No: 33 Perum Kebonagung No: 51

DATA VARIABEL X NILAI (Skor) RESPONDEN UNTUK SETIAP PERTANYAAN SKOR / PERTANYAAN NO ∑X 1 2 3 4 5 6 1 1 3 2 2 2 3 13 2 1 1 2 1 1 5 11 3 1 1 2 2 1 4 11 4 1 2 2 2 3 5 15 5 1 2 2 2 1 5 13 6 1 3 1 1 2 5 13 7 1 3 1 3 2 4 14 8 3 3 1 1 3 5 16 9 1 3 1 1 1 3 10 10 1 3 1 1 3 5 14 11 1 3 1 2 1 3 11 12 1 3 1 1 1 3 10 13 1 3 1 2 2 5 14 14 1 3 1 2 3 5 15 15 1 3 1 2 3 5 15 16 1 3 2 3 3 5 17 17 1 3 2 1 1 5 13 18 1 3 1 1 1 3 10 19 3 3 1 1 2 5 15 20 1 1 2 2 3 5 14 21 3 3 1 3 3 5 18 22 1 3 1 1 1 3 10 23 1 3 2 2 3 5 16 24 1 3 1 2 1 5 13 25 1 3 1 2 1 3 11 26 3 3 1 1 1 5 14 27 1 3 1 2 3 5 15 28 1 3 1 1 3 5 14 29 1 3 1 1 1 4 11 30 1 3 1 1 3 3 12 31 1 3 1 1 3 4 13 32 1 3 1 2 1 5 13 33 1 3 1 1 3 4 13

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3

1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2

3 2 1 3 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2

3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 4 1 1 2 2 2

5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 3 1 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 5 3

16 12 15 12 16 16 16 18 13 14 16 15 15 12 11 14 10 18 14 17 15 14 14 13 12 12 12 14 11 12 12 14 13 15 14 15 12 15 11 10 10 15 16

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 1 JUMLAH

3 1 3 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1

1 1 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1

5 3 5 4 1 1 5 4 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3 5 5 1 4 3 3

15 11 15 14 11 13 12 11 15 13 12 12 14 8 12 12 11 11 16 13 9 10 13 10 1321

DATA VARIABEL X NILAI (Skor) TIAP RESPONDEN MENURUT KUESIONER SETELAH DIJUMLAHKAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA RESONDEN Abd Aziz Abd Rofi Abdul Hannan Abdul Rosit Abu Syamsudin Adelia Adi S Adi Susmito Albarullah Ali Muddin Awi

NILAI 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Ami Anhar Bagus Anwar Astuti Bakom Bambang Mujianto Choirun Nissa Darsila Didik Hermanto Dika Erni Mustikowati Farid Zainal Feny Yunita Sari H. Ahmad Taufik H. Anas H. Haris H. Hasyim H. M. Fathony Sy H. M. Zahri Junhuri H. Mansur H. Matradji H. Muchlis Humaidi Spd H. Musa Mansyur H. Noval H. Priharnyoto H. Ridwan M H. Usman Halil Hariyadi Heriyanto SE Hermanto Hj. Azizah Hj. Susilowati Husnul H Ibang Ransasi SE Ilasluroh Ilyaningsih Johan Jufri Hadi Khoirul Khoiruman Affandi Krinanto Agus Lilik Army

5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 4 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 7 7 5 3 3 3 4 6 3 7 4 6 4 3 5 3 4 3

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Lutfi Handoyo M. Tuki Amarullah Mabrul Movi Irawan Mahfud Mahfut Miendri Misranto Mitroli Moh. Hasim Munir Mussari Mustain Musyurofah Nasia Novia Triutami Nur Halimah Nur Hasan Poniman Rani Ratna Ribud Rini Yuliastuti Ryan Efendi Salimin Faris Samsul Arifin Sarkawi Sayadi Soni Harsono SH Subaidah Subakir Spd Sugeng Sugianto Sugeng Winoto Sugito Suharyanto Suhriya Sukarwati Sulaiman Sumarsono Eko Sumiyanto Suna Supandi Supriyono Tri Utomo Lestari

7 4 3 9 4 4 3 4 4 4 7 5 3 7 7 3 5 7 4 5 7 3 7 3 7 3 4 7 3 3 4 9 4 5 6 3 4 3 3 5 3 3 7

97 98 99 100

Untung Herkanto Uswatun Hasanah Yanti Zubaidah

4 4 5 5

DATA VARIABEL Y NILAI (Skor) RESPONDEN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SKOR / PERTANYAAN 1

2

3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3

∑Y 6 8 8 9 9 9 8 9 7 7 7 7 9 9 6 9 9 7 9 9 9 7 9 9 7 9 9 9 8 7

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 3 1 5 5 5 5 5 3 3 4 3

8 9 8 9 9 9 3 9 9 9 9 8 8 9 7 9 4 8 9 7 9 6 9 6 8 9 5 7 9 7 9 6 7 5 9 9 9 9 9 7 7 8 7

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

3 5 3 5 3 5 4 1 1 5 4 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3 5 5 1 4 3 3

JUMLAH

7 9 7 9 7 9 8 2 5 9 8 7 8 7 6 9 5 7 7 7 7 9 9 5 7 7 7 774

DATA VARIABEL Y NILAI (SKOR) TIAP RESPONDEN MENURUT KUESIONER SETELAH DIJUMLAHKAN NO

NAMA RESONDEN

NILAI

1

Abd Aziz

6

2

Abd Rofi

8

3

Abdul Hannan

8

4

Abdul Rosit

9

5

Abu Syamsudin

9

6

Adelia

9

7

Adi S

8

8

Adi Susmito

9

9

Albarullah

7

10

Ali Muddin Awi

7

11

Ami

7

12

Anhar Bagus

7

13

Anwar

9

14

Astuti

9

15

Bakom

6

16

Bambang Mujianto

9

17

Choirun Nissa

9

18

Darsila

7

19

Didik Hermanto

9

20

Dika

9

21

Erni Mustikowati

9

22

Farid Zainal

7

23

Feny Yunita Sari

9

24

H. Ahmad Taufik

9

25

H. Anas

7

26

H. Haris

9

27

H. Hasyim

9

28

H. M. Fathony Sy

9

29

H. M. Zahri Junhuri

8

30

H. Mansur

7

31

H. Matradji

8

32

H. Muchlis Humaidi Spd

9

33

H. Musa Mansyur

8

34

H. Noval

9

35

H. Priharnyoto

9

36

H. Ridwan M

9

37

H. Usman

3

38

Halil

9

39

Hariyadi

9

40

Heriyanto SE

9

41

Hermanto

9

42

Hj. Azizah

8

43

Hj. Susilowati

8

44

Husnul H

9

45

Ibang Ransasi SE

7

46

Ilasluroh

9

47

Ilyaningsih

4

48

Johan

8

49

Jufri Hadi

9

50

Khoirul

7

51

Khoiruman Affandi

9

52

Krinanto Agus

6

53

Lilik Army

9

54

Lutfi Handoyo

6

55

M. Tuki Amarullah

8

56

Mabrul Movi Irawan

9

57

Mahfud

5

58

Mahfut

7

59

Miendri

9

60

Misranto

7

61

Mitroli

9

62

Moh. Hasim

6

63

Munir

7

64

Mussari

5

65

Mustain

9

66

Musyurofah

9

67

Nasia

9

68

Novia Triutami

9

69

Nur Halimah

9

70

Nur Hasan

7

71

Poniman

7

72

Rani

8

73

Ratna

7

74

Ribud

7

75

Rini Yuliastuti

9

76

Ryan Efendi

7

77

Salimin Faris

9

78

Samsul Arifin

7

79

Sarkawi

9

80

Sayadi

8

81

Soni Harsono SH

2

82

Subaidah

5

83

Subakir Spd

9

84

Sugeng Sugianto

8

85

Sugeng Winoto

7

86

Sugito

8

87

Suharyanto

7

88

Suhriya

6

89

Sukarwati

9

90

Sulaiman

5

91

Sumarsono Eko

7

92

Sumiyanto

7

93

Suna

7

94

Supandi

7

95

Supriyono

9

96

Tri Utomo Lestari

9

97

Untung Herkanto

5

98

Uswatun Hasanah

7

99

Yanti

7

100

Zubaidah

7

A. Identitas Responden Nama Responden Alamat Sekarang No. Telpon/HP

: : :

1. Jenis kelamin: 1. Laki-laki

2. Perempuan

2. Tolong sebutkan berapa umur bapak/ibu sekarang? Tuliskan: …………tahun 3. Di samping warga Negara Indonesia, orang biasanya punya latar belakang suku-bangsa tertentu seperti jawa, sunda, Madura dan lain-lain. Mohon sebutkan suku bangsa bapak/ibu? 1. Sunda 3. Jawa 2. Madura 4. Lain-lain: (tuliskan)…………... 4. Sudah berapa tahun bapak/ibu tinggal di rumah ini? 1. Kurang dari setahun 2. 1-2 tahun 3. 3-4 tahun 4. 5-6 tahun 5. 7-8 tahun 6. Lebih dari 8 tahun Pandangan Sosial Kemasyarakatan: 5. Menurut Bapak/ibu siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam berbagai masalah (sosial, agama, politik) yang hadapi oleh masyarakat (di daerah itu)? 1. Tentara 2. Tokoh adat 3. Ketua RT 4. Tokoh partai 5. Lurah 6. Tokoh agama (ulama) 6. Ada orang-orang yang untuk masalah kesehariannya sering meminta nasehat dari ulama. Seberapa sering bapak/ibu melakukan hal tersebut? 1. Tidak pernah 3. Cukup sering

2 Jarang

4. Sangat sering

7. Apakah bapak/ibu setuju, tidak punya pendapat atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa ulama adalah seseorang yang patut kita tauladani? 1. Tidak jawab, tidak tahu 3. Tidak punya pendapat 2. Tidak setuju 4. Setuju 8. Menurut bapak/ibu, seberapa pentingkah peran ulama sebagai panutan agama dalam masyarakat? 1. Tidak penting 3. cukup penting 2. Kurang penting 4. sangat penting 9. Menurut bapak/ibu, seberapa penting kah peran ulama sebagai panutan politik dalam masyarakat? 1. Tidak penting 3. Cukup penting 2. kurang penting 4. sangat penting 10. Seberapa setujukah bapak/ibu terhadap pernyataan bahwa ulama perlu diikuti tidak hanya untuk masalah agama tapi juga untuk masalah politik? 1. Tidak setuju sama sekali 3. cukup setuju 2. Kurang setuju 4. sangat setuju 11. Apakah ibu mengenal salah satu ulama yang bapak/ibu ikuti ucapannya? (tuliskan)………………………………….. 12. Kalau boleh tahu, siapakah calon bupati yang bapak/ibu pilih pada kemaren? 1. Tidak tahu/rahasia (Langsung ke no. 14) 2. pasangan Hapur Abdul Ghofur & Sudirman Rais 3. Pasangan Kholili Mughi & Sulaiman Dada 4. Pasangan H. Hasan Aminuddin & Salim Quraisy

Pilkada

13. Kalau boleh tahu, apakah alasan bapak/ibu memilih calon tersebut? 1. Memilih karena diberi hadiah 2. tidak tahu/tidak jawab 3. Jujur/bisa dipercaya 4. Karena memiliki visi dan program yang jelas 5. Di dukung oleh para ulama 14. Kalau diadakan lagi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo sekarang ini, siapakah calon yang akan ibu pilih? Tuliskan………… 15. Kalau bleh tahu, apa alasan bapak/ibu memilih calon tersebut? (tuliskan)………………………….. Latar Belakang Sosial-Ekonomi

16. Apakah bapak/ibu merasa sebagai bagian dari Jama’ah Islamiyah, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, persatuan islam atau organisasi social masyarakat lainnya? 1. Jamaah Islamiyah 6. Tidak jawab/tidak tahu. 2. Nahdatul Ulama 3. Muhammadiyah 4. Persatuan Islam 5. lain-lain (tuliskan)……. 17. Perkenankan saya mengetahui keikut sertaan bapak/ibu dalam berbagai organisasi atau perhimpunan di bawah ini. Apakah bapak/ibu adalah anggota atau bukan anggota dari organisasi/kelompok berikut?

Organisasi

Anggota Aktif

Anggota Tidak Aktif

Simpatisan

Tidak ada hubungan

18. Nahdatul Ulama

1

2

3

4

19. Muhammadiyah

1

2

3

4

20. Majelis Taklim

1

2

3

4

21. Hizbu Tahrir Indonesia

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

22. Majelis Mujahidin Indonesia 23. Fron Pembela Islam

24. Apa pendidikan terakhir bapak/ibu? 1. tidak pernah sekolah 2. tidak tamat SD/sederakat 3. tamat SD/sederajat 4. Tidak tamat SLTP/sederajat 5. Tamat SLTP/sederajat 6. Tidak tamat SLTA/sederajat 7. Tamat SLTA/sederajat 8. Tidak tamat perguruan tinggi/masih mahasiswa 9. Tamat diploma. 10. Tamat S1 25. Apakah bapak/ibu bekerja 1. Ya 2. Tidak (langsung ke no. 27) 3. Pensiun 26. Jika “ya” apa pekerjaan utama bapak/ibu? 1. Nelayan 2. Buruh Bangunan 3. Buruh Pabrik 4. Pedagang Kaki Lima

5. Pemulung 6. Supir angkutan umum/taksi/perusahaan 7. Buruh di pasar 8. Satpam 9. Pegawai Negeri 10. Professional (dokter/pengacara, dll) 11. Pegawai swasta 12. bukan salah satu di atas (tuliskan)…………….. (Langsung ke no. 30)

27. Jika “tidak bekerja”, mengapa tidak bekerja? 1. Masih sekolah 2. Ibu rumah tangga 3. Belum dapat pekerjaan 4. Lainnya. TULISKAN……………………………………………… 28. Jika tidak bekerja, bagaimana ibu/bapak dapat membiayai kebutuhan seharihari? 1. Bergantung pada orang tua 2. Bergantung pada suami/isteri 3. Bergantung pada saudara 4. Bergantung pada tunjangan social 5. Berhutang 6. Lainnya, TULISKAN………………………….. 29. Jika bergantung pada orang tua, suami/isteri atau orang lain, apa pekerjaan utama orang tempat bergantung tersebut? 1. Nelayan 2. Buruh Bangunan 3. Buruh Pabrik 4. Pedagang Kaki Lima 5. Pemulung 6. Supir angkutan umum/taksi/perusahaan 7. Buruh di pasar 8. Satpam 9. Pegawai Negeri 10. Professional (dokter/pengacara, dll) 11. Pegawai swasta 12. bukan salah satu di atas (tuliskan)…………….. 30. Rata-rata dalam sebulan, berapa rupiah kira-kira pendapat keluarga bapak/ibu? 1. Di bawah 500 ribu 2. 500-1 juta 3. 1-2 juta 4. 2-3 juta 5. 3-4 juta 6. di atas 4 juta