PARTISIPASI POLITIK BKMB (Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi)-BHAGASASI DALAM PILKADA KOTA BEKASI 2008

PARTISIPASI POLITIK BKMB (Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi)-BHAGASASI DALAM PILKADA KOTA BEKASI 2008 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh

Nawwal Husni NIM: 103033227793

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009 M/1430 H

KATA PENGANTAR Segala puji hanya bagi Allah S.W.T. Tuhan pencipta alam semesta dan Tuhan yang mempunyai rahmat dan kasih sayangnya bagi umat manusia, sehingga penulis dapat menyelasikan skripsi ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada keharibaan mahluk yang paling mulia panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya semoga kita selalu dalam limpahan sayafaatnya, Amien. Alhamdulillah skripsi ini telah rampung dan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada jurusan pemikiran politik Islam fakultas ushuluddin Universitas Islam Negri Syarif Hidayatulloh Jakarta. Pada secarik kertas ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan dukungan kepada : 1. Inspirasi dan penyemangat hidupku, Allah Yarham Alm Aminuddin Muchtar (Abaku). Sebagai orang tua yang senantiasa memberikan do’a serta pengorbanannya dengan hati yang tulus serta cerminan hidup yang sederhana. Allahummagfirlahu Warhamhu Wa’aa Fihii Wak’fuanhu. Amien. 2. Umi tercinta Raden Hj. Maemanah Keneng seorang ibu yang tangguh yang telah memberikan do’a dan pengorbanannya dengan harapan dan ketulusan hati serta perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga. 3. Bapak H. Ahmad Zurfaih S.Sos. Ketua Umum BKMB-Bhagasasi dan Mantan Wali Kota Bekasi periode 2003-2008. 4.

Bapak Drs. H,Abdul Khoir, selaku Sekjen BKMB-Bhagasasi Kota Bekasi

5. Bapak H.Idrus Nairun, Dewan Penasehat BKMB-Bhagsasi Kota Bekasi

6. Bapak Drs. Agus Darmadji, M. Fils., Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sayrif Hidayatulloh Jakarta. 7. Ibu Dra. Wiwi Siti Sajaroh, MA., Sekretaris Jurusan Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. 8. Ibu Drs. Haniah Hanafie, M.Si., selaku pembiimbing akademik yang telah menyetujui proposal skripsi yang diajukan kepada fakultas. 9. Bapak Zaki Mubarok., selaku pembimbing skripsi yang memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi. 10. Dosen-dosen Pemikiran Politik Islam, atas pembelajaran ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmmu-ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis. 11. Kakak-kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan doa (ka’ Eva, ka’ Danial, ka’ alah, Afaf dan Hannna) semoga kita tetap akur dan bisa membangun keluarga Alm Aminuddin Muchtar menjadi keluarga yang kompak, serta mencapai kesuksesan bersama, Amien. 12. Bunga-bunga kampusku yang telah hinggap dihatiku selama aku berada di UIN. 13. Sari Rosita the special sweetest women I have ever (Love you Bbz), yang selalu ngasih semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini. 14. Teman-temanku di rumah, Imel, warso, willy si oon, epoy si Mr.bokep, icom, padang yang udah nemenin siding, bonar, persikana Fc, spesial buat congli yang udah membantu cari informasi lewat internet, thanks sobat. 15. Sahabat-sahabatku di Pemikiran Politik Islam angkatan 2003, terima kasih telah menambah dan membuat warna persahabatan dalam menjalani masa

perkuliahan. Khususnya Bowo, amar, niko, amir, Kiki Ismanto, linda, madam sweet hilda, irna, baiti, fauzi, badri, nurmen, muti, ramdhani dan zayadi.

Penulis yakin dan sadar akan segala keterbatasan dan kekurangannya dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari senua pihak agar skripsi ini lebih sempurna dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahluk-mahluk lainnya. Jakarta, 2 Januari 2009

PARTISIPASI POLITIK BKMB (Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi) BHAGASASI DALAM PILKADA KOTA BEKASI 2008 BAB I

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah…………………………………………..1

B.

Batasan dan Perumusan Masalah……………………………..…..4

C.

Tujuan Penelitian………………………………………………….4

D.

Metode Penelitian…………………………………………………5

E.

Sistematika Penulisan……………………………………………..7

BAB II LANDASAN TEORI A.

Kelompok Kepentingan………………………………………….. 8

B.

Pengertian Partisipasi Politik…………………………………….17

C.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik……………20

D.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik…………………………. ……23

BAB III PROFILE BKMB BAGASASI A.

Latar Belakang Berdirinya BKMB BAGASASI………………...27

B.

Struktur Organisasi BKBM-BHAGASASI………………………32

C.

Keanggotaan BKMB BHAGASASI……………………………..33

D.

Arti dan Makna Logo BKMB BHAGASASI……………....……35

BAB IV KETERLIBATAN BKMB BHAGASASI KOTA BEKASI 2008

DALAM PILKADA

A.

Gambaran Umum Pilkada Kota Bekasi 2008………..…………..36

B. Partisipasi Politik BKMB BHAGASASI dalam Pilkada Kota Bekasi 2008………………………………...37 C.

Bentuk Partisipasi politik BKMB BAGASASI Dalam Pilkada Kota Bekasi 2008………………………………..39

D.

Faktor

Yang

Mempengaruhi

Partisipasi

Politik

BKMB

BAGASASI dalam Pilkada Kota Bekasi 2008………………....44 1. Faktor Primordial……………………………………………...44 2. Faktor Birokrasi dan Patronase Keagamaan…………………..45 3. Faktor Partai Pengusung………………………………………47 E. Dampak Efektivitas Partisipasi Politik BKMB BHAGASASI terhadap Pilkada 2008 Kota Bekasi………..48 BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan……………………………………………………...54

B.

Saran-saran…………………………………………………….55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Transisi Indonesia ke arah demokrasi merupakan proses yang sangat panjang dan kompleks. Setelah tumbangnya era Orde Baru partai politik tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, kebebasan pers, serta berbagai macam denyut kegiatan politik yang sangat bebas mewarnai atmosfer politik di Indonesia. Berada dalam era transisi seperti Indonesia, pendidikan demokrasi sangatlah penting sebagai salah satu cara untuk mengaktualisasi demokrasi di Indonesia. Dengan pendidikan tentang demokrasi ini akan menghasilkan dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan mendorong terbentuknya Good Governance di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah/lokal. Dikeluarkannya

Undang-undang

Nomor

32

tahun

2004

tentang

pemerintahan daerah sebagai hasil revisi Undang-undang nomor 22 tahun 1999, memberikan efek desentralisasi kekuasaan dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membangun dan menentukan pemimpin daerahnya sesuai dengan keinginannya. Indikasi ini menandakan diperlukannya partisipasi politik dari masayarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sekaligus sebagai wadah untuk menentukan pemimpin pemerintahan daerah. Kedaulatan berada di tangan rakyat adalah yang mendasari konsep partisipasi politik di negara-negara demokratis, dan partisipasi politik merupakan 7

pengejahwantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat1. Partisipasi politik juga tidak dibatasi melainkan suatu keharusan karena tanpa partisipasi politik, kehidupan politik akan mengalami stagnasi seperti Ordeorde atau rezim yang sudah pernah kita alami. Dengan adanya Undang-undang No 32 tahun 2004, kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak hanya ditingkat pusat. Ditingkat daerah pun masyarakat memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi. Partisipasi politik masyarakat ditingkat daerah merupakan partisipasi yang bertujuan mempengaruhi proses kebijakan publik pemerintah yang berlaku dalam ruang lingkup daerah masing-masing baik daerah tingkat I yaitu propinsi atau daerah tingkat II yaitu kota/kotamadya.. Pada bulan Januari 2008, kota Bekasi untuk pertama kalinya mengalami demokratisasi politik masyarakatnya melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Bekasi secara langsung. Pilkada juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pembelajaran demokrasi di Indonesia, dan dengan pilkada juga kita bisa melihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam mengawali proses demokratisasi di kota Bekasi. Dalam Pilkada kota Bekasi, masyarakat turut berpartisipasi untuk menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin kota Bekasi di-5 tahun yang akan datang. Masyarakat mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk berpartisipasi dari mengikuti kampanye-kampanye terbuka, mengukuti debat terbuka tentang visi dan misi calon-calon kepala daerah, hingga

1

Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1998),h.3.

8

mamberikan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk menjadi kepala daerah kota Bekasi. Sejarah pertumbuhan masyarakat telah memperlihatkan bahwa semakin komplek masyarakat yang antara lain diperlihatkan oleh persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan yang semakin banyak jumlah ragamnya, telah meningkatkan keperluan dan kesadaran berorganisasi di kalangan masyarakat Indonesia2. Clifford Geertz dan para pendukungnya berpandangan bahwa agama, suku, ras, kedaerahan dan “ikatan dasar” lainya merupakan faktor-faktor yang mengikat anggota masyarakat dalam suatu kesatuan sosial yang pada gilirannya mewadahi dan memotifikasikan kegiatan-kegiatan politik warga tersebut3. Semakin modernnya suatu negara, maka kekuasaannya tidak terletak pada pemerintah,

melainkan

kepada kelompok-kelompok yang

berada diluar

pemerintah. Salah satu diantaranya adalah kelompok kepentingan. Masyarakat Bekasi yang di dominasi oleh suku betawi merupakan daerah yang sangat kultural. Dalam pilkada kota Bekasi, ormas (organisasi Masyarakat) yang bersifat dan berdasarkan kesukuan mempunyai pengaruh dan mempunyai kepentingan yang sangat besar. Ormas juga berusaha sedapat mungkin untuk menyampaikan tujuan-tujuan organisasinya kepada masyarakat secara umum. Dalam hal ini Ormas BKMB (Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi)Bhagasasi mempunyai misi dan visi untuk kepentingan anggota atau pendukungnya untuk membangun Bekasi dalam pilkada kota Bekasi.

2 Arbi, Sanit. Swadaya Poiltik Masyarakat, telaah tentang keterkaitan Organisasi masyarakat, partisipasi politik, pertumbuhan hukum dan hak asasi (Jakarta: CV.Rajawali,1985),h.40. 3 Arbi, Sanit. Swadaya Poiltik Masyarakat, h.90.

9

Menyambut pilkada kota Bekasi BKMB BHAGASASI mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi dan mengangkat isu kedaerahan, pengusungan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada kota Bekasi. Namun dalam pengusungan calon walikota dan wakil walikota Bekasi, partisipasi politik

BKMB BHAGASASI

mengalami ketidakefektifan dalam

partisipasi politiknya. Hal tersebut terindikasi dengan kekalahan H.A Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Bekasi yang diusung oleh BKMB BHAGASASI. Berdasarkan pemikiran dan keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui

partisipasi

politik

yang

dilakukakan

oleh

Ormas

BKMB

BHAGASASI dalam pilkada kota Bekasi

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis hanya membatasi masalah pada partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada kota Bekasi. Agar pembahasan ini lebih terfokus, maka penulis membuat rumusan sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada kota Bekasi 2008. 2. Mengapa partisipasi politik BKMB BHAGASASI tidak efektif dalam memenangkan kandidat yang diusungnya dalam pilkada kota Bekasi 2008.

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

10

1. Untuk mengetahui bentuk Partisipasi politik BKMB Bagasasi dalam pilkada kota Bekasi 2008 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik BKMB Bagasasi dalam pilkada kota Bekasi 2008. 3. untuk

mengetahui

ketidak

efektifan

partisipasi

politik

BKMB

BHAGASASI

D. Metode Penelitian 1. Metode Penelitian Dalam penelitian yang membahas tentang partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada kota Bekasi, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati4. Dalam hal ini objek penilitiannya adalah BKMB BHAGASASI yang berpartisipasi politik dalam pilkada kota Bekasi 2008. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu : a. Sumber data primer, yaitu sumber yang harus ada berupa penjelasan dari hasil wawancara dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan dan langsung ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi adalah pengurus teras BKMB BHAGASASI. b. Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber lainnya yang menunjang sumber primer, diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan kelompok kepentingan, dan partisipasi politik.

4

Leyy, J.Moleong, Metodologi Pnelitian Kualitatif , (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 1997), Hal. 5

11

2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : a. Wawancara Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan para staff ataupun para pengurus BKMB BHAGASASI diantaranya : H.Ahmad Zurfaih. S.Sos. sebagai Ketua Umum BKMB BHAGASASI, Abdul Khoir Sek-Jen BKMB BHAGASASI, M.Idris Nairun salah satu dewan penasihat BKMB BHAGASASI, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak berstruktur, maksudnya susunan pertanyaan dapat berubah pada saat wawancara karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Teknik wawancara ini dapat memberika informasi secara langasung dari responden atau informan. b. Dokumenter Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh data-data primer yaitu dari referensi-referensi buku dan wawancara yang berhubungan dengan skripsi, sedangkan sekunder melalui literature-literatur baik dari media cetak maupun visual yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Teknik Analisis Data Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif-analisis. Deskriptif-Analisis adalah menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus yang berada dalam BKMB BHAGASASI. 12

E. Sistematika Penulisan Agar tersusun rapih dan sistematis, maka dalam penulisan bahasan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab, yang secara rinci adalah sebagai berikut : Pada bab pertama, dimulai dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab kedua, landasan teori yang membahas secara konseptual tentang pengertian kelompok kepentingan, pengertian partisipasi politik, tujuan partisipasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik. Selanjutnya pada bab ketiga, membahas tentang latar belakang berdirinya BKMB

BHAGASASI,

pembahasan

tentang

struktur

organisasi

BKMB

BHAGASASI, pembahasan tentang keanggotaan BKMB BHAGASASI, serta arti, makna dan logo BKMB BHAGASASI. Kemudian pada bab keempat menjelaskan gambaran umum pilkada kota Bekasi 2008, menjelaskan partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada kota Bekasi. Dalam bab ini dibahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik BKMB Bagasasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik BKMB Bagasasi dalam pilkada kota Bekasi 2008, serta menjelaskan dampak efektifitas partisipasi politik BKMB BHAGASASI terhadap pilkada kota Bekasi 2008. Terakhir bab kelima, bab ini adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

13

BAB II

A. Kelompok Kepentingan Semakin modernya suatu negara, maka kekuasaan suatu negara tidak mutlak terletak pada pemerintah, melainkan kepada kelompok-kelompok yang berada diluar pemerintah. Salah satu diantaranya adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan (interest group) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan

sifat,

sikap,

kepercayaan,

dan/atau

tujuan

yang

sepakat

mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan1.BKMB BHAGASASI yang merupakan sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan LSM merupakan salah satu dari kelompok kepentingan, tentunya BKMB BHAGASASI mempunyai sebuah kepentingan dalam pilkada kota Bekasi 2008. Berbicara artikulasi kepentingan atau penyaluran aspirasi kedalam sistem, tidak semua kepentingan yang diartikulasikan atau disalurkan akan dipenuhi sesuai dengan kehendak dari kelompok-kelompok kepentingan, hal ini tergantung sejauhmana kemampuan, sumber power, dan dukungan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut, mengingat suatu sistem politik tidak lepas dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, Prof. Miriam Budiardjo mengutip dari buku Gabriel Almond dan Bingham G. Powell yang berjudul Comparative Politics Today : A World View (1992) Mengenai kelompok kepentingan, Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell membedakan menjadi beberapa jenis2 : 1. Anomic Group (kelompok Anomic) 1

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo 1999), h. 109. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 387 2

14

Kelompok ini terbentuk secara spontan dan hanya seketika saja, sehingga kegiatan kelompok ini terbentuk secara spontanitas, tidak memiliki norma-norma atau aturan-aturan atau nilai-nilai yang jelas. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Ketidak puasan ini diungkap melalui demontrasi dan pemogokan yang tak terkontrol, yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan. Pertangahan tahun 1970-an di Amerika terjadi gejolak politik yang sangat dahsyat, pergolakan itu disebabkan terjadinya ketimpangan antara kulit hitam dan kulit putih, maka terjadilah gerakan-gerakan besar-besaran dari warga kulit hitam Amerika untuk meminta kesetaraannya baik dalam akses politiknya, ekonomi, ketenaga kerajaan hingga tempat yang layak bagi pekerja kerah putih yang dirasakan sangat diskriminsai sekali. Gerakan ini terjadi secara spontan akibat tidak meratanya suatu sistem yang diadopsi pada Amerika pada saaat itu. Hal ini juga tercermin dalam kejadian seperti pemberontakan di Berlin Timur dan Hungaria (tahun 1050-an) dan Polandia (tahun 1980-an), demonstrasi di Tiananmen Square (tahun 1989), masa Reformasi yang terjadi di Indonesia pafa tahun 1997, dan demonstrasi mengutuk kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark (2006) dan dibeberapa negara di dunia. 2. Non Associational Group (kelompok non assosional) Kelompok ini kurang terorganisir secara rapi dan kegiatannya bersifat kadang-kadang saja. Keanggotaanya berdasarkan persamaan-persamaan seperti : keluarga, status, kelas, kedaerahan, keagamaan, keturunan, atau etnis. Dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya melalui individu-individu, klik15

klik, pemuka-pemuka agama, dan semacam itu. Organisai ini sifatnya tidak formal, sehingga keanggotaannya tidak berbelit-belit seperti organisasi formal. Organisasi ini biasanya terdapat pada kumpulan-kumpulan keluarga/daerah yang merantau dan berdomisili di kota-kota besar dengan kegiatannan utamanya arisan keluarga. Contohnya keluarga Padang, Maluku, Tegal, Ciamis dan lain-lain. 3. Associational Group (kelompok assosional) Kelompok ini setara dengan organisai yang formal. Keanggotaanya melalui prosedur yang formal. Denilkian pula dalam menentukan pimpinannya. Organisasi ini juga dibentuk berdasarkan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staff yang bekerja penuh waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh di Indonesia : Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia (HKTI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). 4. Institusional Group (Kelompok Institusional) Kelompok ini bersifat formal, terorganisir secara rapi

dan teratur.

Anggota kelompok ini terdiri dari orang-orang professional di bidangnya dan mereka memiliki rencana kerja yang tersusun rapi seperti militer dan birokrasi. Contoh di Amerika : Military industrial complex di mana Pentagon bekerjasama dengan industri pertahanan. Contoh di Indonesia : Darma Wanita, KORPRI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia 16

Secara historis LSM ada di Indonesia sejak awal abad ke-20, ketika itu LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial3. Sejak Indonesia merdeka, LSM pertama kali terbentuk pada tahun 1957 dengan berdirinya PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia), lembaga yang akhirnya menjadi mitra pemerintah ini menjadikan pembinaan keluarga yang sehat sebagai fokus kegiatannya. Dengan mendasar pada analisa Hope dan Timel (1999) yang kemudian dilengkapi dengan pemikiran Eldridge dan Kothari serta analisis idiologi-idiologi utama dunia oleh Baradat, Roem Topatimasang-seorang Aktivis LSM senior di Indonesia- mengemukakan bahwa dilihat dari sudut orientasi, LSM di Indonesia dapat dibagi dalam 5 kelompok paradigma yaitu4 : A. LSM penganut paradigma kesejahteraan. Melihat bahwa sebab-sebab kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat adalah kekuatan yang berada di luar kendali manusia, seperti nasib/takdir dan bencana alam. Dengan dasar pemikiran ini, tujuan LSM tipe paradigma kesejahteraan adalah menolong atau mengurangi penderitaan mereka melalui kegiatan berbentuk derma, sedekah, atau santunan. LSM kelompok ini cenderung toleran, bahkan mempertahankan status quo dan selalu berusaha membantu pemerintah, menghindari konflik dan pandangan politik konservatif. Contoh LSM yang menganut paradigma ini adalah Dian Desa dan Yayasan Ilmu Sosial. B. LSM penganut paradigma modernisasi. LSM ini memandang bahwa keterbelakangan,

termasuk

kemiskinan,

3

disebabkan

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 388 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,h. 390.

4

17

oleh

rendahnya

pendidikan, penghasilan, keterampilan, dan juga kesehatan, khususnya gizi. Karena itu segala kegiatannya ditujukan untuk memperbanyak prasarana (dengan membangun sekolah atau klinik-klinik kesehatan), atau meningkatkan pendapatan (dengan menyediakan modal). LSM ini biasanya punya tertib administratif, formal, dan cenderung birokratis, namun mengarah kemodernisasi. Pandangan politiknya cenderung konservatif, menghindari konflik, melakukan perubahan secara fungsional, dan mendukung pemerintah. Contoh LSM ini adalah : PKBI, Lakpesdam (NU), Bina Swadaya, dan LP3M. C. Kelompok ketiga adalah yang berparadigma Reformasi. LSM kelompok ini berkeyakinan bahwa sumber dari masalah sosial adalah lemahnya pendidikan, korupsi, missmanajemen, dan disefisiensi. Karena itu mereka memilih aktivitas-aktivitas berupa memperbanyak tenaga professional, perbaikan peraturan dan perundang-undangan, pemberlakuan sanksi yang berat terhadap pelanggar hukum. Semua itu dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan , memperbaiki manajemen pelayanan umum, dan meningkatkan disiplin hukum. Pandangan LSM kelompok ini terhadap perubahan sosial masih menganut pendekatan fungsional dan cenderung menghindari konflik. Pandangan politiknya yang liberal mengarah ke reformasi yang bertujuan menata kembali dan merampingkan pemerintah. Contoh LSM yang masuk dalam kelompok ini adalah

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi),

Kalyanamitra, dan prakarsa. D. Kelompok LSM yang keempat ini berparadigma liberasi atau pembebasan. LSM kategori ini berpandangan bahwa penyebab segala keterbelakangan, 18

termasuk kemiskinan, adalah penindasan, pengisapan, atau eksploitasi, dan pembodohan

rakyat.

Karena

itu

mereka

menentang

semua

bentuk

“penindasan”. Bentuk kegiatan yang dilakukan biasanya berupa pendidikan politik popouler, pencetakan kader gerakan, mobilisasi aksi, ataupun kampanye pembentukan opini publik. Gaya kerjanya biasanya populis, militant, kerja tim, dan berdisiplin ketat. LSM kategori ini lebih meninginkan perubahan yang struktural dan menghargai serta mengelola konflik. Pandangan politknya radikal, liberal, menuntut otonomi mutlak untuk rakyat, ingin mengurangi atau menghapuskan struktur pemerintahan atau negra (a la Gramci), atau paling tidak mengganti pemerintah. LSM kategori ini diilhami oleh paham kemerdekaan, hak asasi manusia, dan teknologi pembebasan. Contoh LSM dalam kategori ini adalah LP3ES dab P3M. E. LSM pemeluk pradigma Transformasi. LSM kelompok ini menganggap bahwa sumber keterbelakangan dan kemiskinan adalah ketidak adilan tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Karena itu mereka sangat inginkan menciptakan tatanan baru yang lebih adil. Kegiaan-kegiatannya biasanya dilakukan melalui penyadaran politik, pengorganisasian rakyat, mobilisasi aksi, dan membangun jaringan advokasi. Struktur dan organisasi gaya kerjanya biasanya mirip dengan LSM penganut paradigma liberasi, yaitu populis, militant, kerja tim, dan berdisiplin tinggi. LSM jenis ini dalam pandangannya mengenai perubahan sosial juga meninginkan perubahan structural, dan tidak segansegan berkonflik. Pandangan politiknya radikal dan sama dengan kelompok liberasi. LSM kelompok ini sangat yakin bahwa rakyat punya kemampuan untuk melakukan perubahan. Contoh LSM kelompok ini adalah YLBHI, dan 19

Infight. LSM-LSM tersebut masuk dalam kelompok ini tetapi juga masih mempunyai sifat LSM pembebasan. Politikus dan pemikir politik Prancis Alexis de Tocqueville, berpandangan bahwa LSM mempunyai tiga Fungsi bagi pemerintah5. pertama yaitu sebagai organisasi-organisasi yang disebutnya sebagai organisasi sukarela (volunteer organization) yang berdiri atau dibentuk di atas asas suka sama suka di antara anggota-anggota masyarakat itu penting artinya, karena hal itu merupakan sumber demokrasi. Lewat asosiasi itulah rakyat melakukan partisipasi politik. Organisasi seperti ini menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, melakukan mobilitas sumber daya dan menjalankan berbagai kegiatan dari dan untuk masyarakat yang dalam masyarakat-masyarakat lain mungkin dijalankan oleh pemerintah atas negara. Dengan perkataan lain, mereka melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara swadaya. Fungsi yang kedua, Tocqueville juga berpandangan NGO/LSM sebagai "lembaga antara" yang menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Sekalipun hal itu penting artinya, namun yang menyebabkan lembaga ini berdiri atas dasar haknya sendiri adalah bahwa lembaga-lembaga ini mengekspresikan nilai-nilai bangsa (nation's values). Dalam mengekspresikan nilai-nilai itu, lembaga-lembaga ini memeliharanya baik-baik dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sendiri untuk mengujinya kembali, membentuknya lagi dan menerapkannya. Ia mengakui bahwa NGO/LSM memiliki sumbangan penting terhadap kesehatan budaya suatu bangsa.

5

M. Dawam Rahardjo, “Teori Tentang LSM”, artikel diakses tanggal 2 Februari 2008 dari www.Republika.com

20

Fungsi yang ketiga, LSM bagi Tocqueville juga mempunyai fungsi sebagai penengah, LSM kerap kali memang menyuarakan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Di sinilah LSM harus bersikap kritis. Misalnya karena membela rakyat desa yang digusur oleh proyek Kedung Ombo, membela rakyat miskin kota yang tergusur. Tetapi, LSM ada kalanya harus memberi penjelasan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pemerintah agar tidak terjadi konflik. Karena itu maka LSM tidak selalu bisa dipandang sebagai kekuatan oposisi berhadapan dengan pemerintah, yaitu sebagai agen pembangunan. Dalam kerangka pembangunan dan perubahan sosial ini LSM sebenarnya juga merupakan mitra pemerintah. Sikap kritis ini hendaknya dipahami, karena LSM itu memang tumbuh sebagai kekuatan pengimbang, baik terhadap pemerintah maupun swasta. Kekuatan pengimbang ini diperlukan agar mekanisme demokrasi dapat bekerja. Selain itu harus diingat pula bahwa LSM tidak mesti dapat dinilai sebagai kekuatan oposan, karena LSM adalah dua mitra pemerintah dalam pembangunan6. • Saluran-saluran yang dapat digunakan Sebagai

suatu

kelompok

kepentingan

yang

akan

menyalurkan

kepentingan-kepentingannya atau aspirasi-aspirasinya, maka terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh mereka, menurut Gabriel Almond ada empat cara yaitu 7: a. Personal Conection (Hubungan pribadi)

6

M. Dawam Rahardjo, “Teori Tentang LSM,” Gabriel Almond dan Sidney Verba, Budaya Politik (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1984).

7

cet,1

21

Hubungan ini bisa melalui hubungan keluarga, asal sekolah (almamater) atau hubungan yang bersifat kedaerahan. Jadi sifatnya tidak formal. Negatifnya, di Indonesia personal conection ini menjadi suatu penghambat bagi kerjanya suatu sistem birokrasi di Indonesia. Karena adanya Personal Conection ini seringa kita merasakan pahitnya menghadapi meja birokrasi jika kita tidak mempunyi personal conection. Entah sampai kapan meja birokrasi Indonesia lepas dari hubungan personal conection ini. b. Elite Representation (perwakilan langsung atau elit) Perwakilan dalam badan legislative atau birokrasi. Perwakilan ini dapat berlangsung atau berjalan apabila kelompok kepentingan yang bersangkutan mempunyai anggota yang duduk di dalam legislatif maupun badan eksekutif. Jadi sifatnya agak formal. c. Formal & Intitutional (saluran resmi dan kelembagaan) Saluran ini biasanya melalui: Media massa (TV, radio, dan surat kabar), Partai politik, badan legislatif, kabinet dan birokrasi. Contohnya adalah Think-Tank, suatu lembaga formal yang bergerak di bidang kajian, sekarang adalah lembaga formal yang menjadi partner dengan pemerintah. Contoh kasus dalam mengambil kebijakan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Konversi Energi Gas pemerintah bekerjasama dengan suatu lembaga kajian (Freedom Institut) untuk mengambil suatu strategi mengenai BLT dan konversi Energi Gas, tetapi apakah lembaga kajian tersebut benar-benar mewakili dari pemerintah, atau hanya sekedar mendapatkan proyek saja?, Who knows? d. Protedemontrstions (demonstrasi dan kekerasan) 22

Saluran ini bentuknya seperti: huruhara, kerusuhan, konfrontasi dan lainlain. B. Pengertian Partisipasi Politik Yang

dimaksud

partisipasi

politik

adalah

keikutsertaan

anggota

masyarakat dalam memilih pemimpin-pemimpinnya dan dalam mempengaruhi perbuatan dan pelaksanaan keputusan (kebijaksanaan umum). Partisipasi ini dapat berlangsung ditingkat nasional, daerah, maupun tingkat desa8. Partisipasi politik harus pula dibedakan dengan mobilisasi politik, karena partisipasi politik terkandung didalamnya unsur paksaan, baik secara halus maupun secara terbuka. Samuel P. Huntington mendefenisikan, partisipasi politik sebagai aktivitas yang dilakukakan oleh individu atau warga negara secara pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Selanjutnya, oleh Huntington dibedakan beberapa macam bentuk partisipasi politik. Salah satu diantaranya atau voting, dan tindakan-tindakan lainnya yang bisa mempengaruhi hasil pemilu 9. Ramlan Surbakti secara umum berpendapat bahwa partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan memengaruhi hidupnya. Partisipasi politik masyarakat yang dilakukan lewat kontrol terhadap proses perumusan, pelaksanaan dan penilaian

suatu

kebijakan

pemerintah akan

berpengaruh positif dalam

pembangunan. Sedangkan Miriam Budiardjo mendefenisiskan Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politk, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara 8

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 84. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Di Negara Berkembang,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h. 6-7. 9

23

langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen10. Kegiatan-kegiatan partisipasi politik ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anngota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya, dan di dalam kelompok tersebut memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap kehidupan sosial-politik, dan mengajukan bermacam-macam tuntutan kepada pemerintah11. Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan.

Jadi,

partisipasi

politik

merupakan

penjelmaan

dari

penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Sedangkan Michael Rush dan Philip Althoff dalam bukunya (Pengantar Sosiologi Politik) membagi menjadi beberapa jenis partisipasi politik yaitu12 : 1. Berdasarkan bentuk partisipasi dalam politik. Menurutnya (Michael Rush dan Philip Althoff) ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk patisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu : mereka adalah para politisi professional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai dan

10

Mirriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, h.1 William Liedle, Partisipasi dan Partai Politik, h. 173. 12 Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta : Rajawali Pers 2003), hlm 121. 11

24

demonstran. Dan mereka itu dibedakan dari partisipasi-partisipasi politik lainnya, dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal. Hal ini tidak menghapus pelaksanaan kekuasaan yang sesungguhnya, maupun pelaksanaan pengaruh oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam sistem politik. 2. Bersarkan siapa yang berpartisipasi dan Mengapa?. Dalam menyelidiki sebabsebab sesorang berpartisipasi kita harus bertanya mengapa beberapa orang mengahindari (apati) pada bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah saja. Semua ini menjadi penting, sehubungan dengan fakta, bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktifitas politik, merupakan minoritas (seringkali berupa minoritas yang sangat kecil) dari anggota suatu masyarakat.

Macam-macam

istilah diterapkan pada mereka yang tidak turut berpartisipasi, dan mereka dilukiskan secara berbeda-beda sebagai apatis, sinis alienasi (terasing), dan anomi (terpisah)13. Sedangkan di negara-negara komunis pada masa lampau, partisipasi massa pada umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama dari negara komunis adalah unutk merombak, dalam masa yang pendek, masyarakat terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat dan berideologi komunis, dan hal ini memerlukan disiplin dan pengerahan ketat dari suatu partai politik yang berkedudukan monopoli.14

13 14

Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik . hlm 143 Miriram Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik , hlm 12.

25

Akan tetapi disadari bahwa mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pembangunan adalah sangant penting dalam rangka memperoleh dukungan bagi rezim dan unutk mengembangkan rasa bangga dan loyalitas pada negara. Terutama partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dianggap dapat mempertebal keterlibatannya dalam usaha pembangunan masyarakat ke arah masyarakat komunis , jadi mempunyai aspek psikologis yang sangat kuat, sekaligus persentase partisipasi yang tinggi dapat memeprkuat keabsahan rezimnya di mata dunia.

• Tujuan Partisipasi Politik Melalui definisi yang dikemukakan oleh para sarjana dan beberapa para ahli politik, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pertisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik, menentukan serta memilih pemimpin yang sesuai dengan kepentingan bagi kelompoknya.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Partisipasi politik sangat bervariasi antara golongan masyarakat yang satu dengan golongan masyarakat yang lainnya. Masyarakat juga mempunyai variasi sikap politik tersendiri, ada yang bersikap apatisme yaitu orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, atau gejala umum maupun khusus yang ada dalam masyarakatnya. Adapula yang mempunyai sikap sinisme yaitu sikap politik yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan persaan curiga, orang seperti ini beranggapan bahwa politik itu kotor, tidak dapat dipercaya dan kekuasaannya dijalankan oleh orang-orang yang tidak mempunyai 26

moral. Lalu ada juga masyarakat yang mempunyai sikap aliensi, yaitu seseorang merasa asing dari kehidupan politik dan terasing pula dari pemerintahan masyarakat, dan yang terakhir ada juga masyarakat yang bersikap anomi, yaitu masyarakat atau seseorang merasa kehilangan nilai dan arah hidup sehingga tidak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidupnya.15 Menurut Arifin Rahman yang mengutip dari Myron Weiner dalam Sistem Politik Indonesia, setidaknya terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, antara lain :16 1. Modernisasi;

Komersialisasi pertanian,

industrialisasi,

urbanisasi

yang

meningkat, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi masa. Ketika penduduk kota baru – yaitu buruh, pedagang dan kaum professional – merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. 2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial;

Begitu terbentuk suatu kelas

pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan plitik menjadi penting dan mengakibatkan perubahanperubahan dalam pola partisipasi politik. 3. Pengaruh kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern; Kaum intelektual – sarjana, filosof, pengarang, dan wartawan – sering mengemukakan ide-ide seperti egaliarianisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. 15

16

Rafel Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia,( Surabaya : SIC,2002.) h.130.

27

4. Konflik dianara kelompok-kelompok Pemimpin Politik; Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompokkelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini dipenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristocrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak-hak pilih rakat. 5. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan; Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang –bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin ruang lingkup aktivitas pemerintah dapat sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Sejalan dengan faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi politik tersebut di atas, Rafael Raga Maran mengutip pernyataan Morris Rosenberg yang mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehiduan berpolitik.17

17

Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, h.156.

28

Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Dalam hal ini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Kedua,

Menganggap

sia-sia

karena

partisipasinya

tidak

akan

mempengaruhi proses dan hasil politik pemerintah. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, atau tidak ada hasil yang didapat dari partisipasi politik, maka orang pun akan enggan untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas politik.

D. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik David F Roth dan Frank L. Wilson dalam bukunya The Comparative Study of Politics, yang dikutip oleh Miriam Budiarjo menunjukan bahwa aneka ragam partisipasi politik itu membentuk suatu piramida partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik itu beraneka ragam bentuknya tergantung pada frekuensi dan intensitasnya. Orang-orang yang memberikan suara dalam pemilu besar sekali, karena tidak hanya menyita waktu, sedangkan orang-orang yang aktif dan sepenuhnya waktu melibatkan diri dalam politik sangat kecil sekali, misalnya menjadi pimpinan partai atau berkecimpung dalam kelompok kepentingan. Kedua kelompok orang tersebut bisa dimisalkan sebagai suatu pramida yang alasnya lebar, tetapi semakin ke atas semakin menyempit sebanding dengan intensitas kegiatan politik dan bobot komitmen dari orang yang bersangkutan18

18

Miriam Budiarjo, 1981. Hal, 6.

29

GAMBAR PIRAMIDA PARTISPASI POLITIK

Pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai/kelompo k kepentingan Petugas kampanya anggota aktif dari partai/kelompok, kepentingan aktif dalam proyek-proyek social . Menghadiri rapat umum anggota partai/kelompok kepentingan membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan masalah politik dari media masa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Orang yang apolitis Sumber : David.F, Roth dan Frank.L. Wilson, the comparative study of politics, Houghton Milffin Company, Boston, 1976, hal. 159. Dalam Miriam Budiardjo (penyunting), Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal.6

Adapun Gabriel Almond membagi bentuk partisipasi politik itu kedalam dua bagiaan yaitu: 1. Partisipasi politik konvensional yaitu, bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk partisipasi ini meliputi : a. Pemberian suara b. Mengikuti diskusi politik c. Mengikuti rangkaian kegiatan kampanye d. Menbentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative 2. Partisipasi politik non-konvensional, meliput: a. Pengajuan petisi b. Berdemonstrasi 30

c. Konfrontasi d. Tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, dan pembakaran) e. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (Penculikan, dan pembunuhan) f. Perang gerilya dan Revolusi

Sedangkan menurut Samuel Huntington, peran serta atau paertisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:19 1. Electoral activity, adalah segala kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilu termasuk dalam kegiatan ini adalah ikut serta memberilan dana untuk kampanye sebuah partai politik, memberikan suara, mengawasi perhitungan dan pemilihan suara, dan mengajak serta mempengaruhi seseorang untuk mendukung partai tertentu. 2. Lobbying, yaitu tindakan seseorang maupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut ikut serta dalam masalah yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan mereka. 3. Organizational Activity, adalah keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi politik dan sosial baik sebagai pemimpin, aktivis, maupun anggota.

19

Samuel P.Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang,h. 8.

31

4. Contacting, yaitu partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dengan langsung mendatangi maupun menghubungai lewat telepon pejabat pemerintah ataupun tokoh politik. 5. Violence, adalah cara-cara yang ditempuh melalui jalan kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Dari semua penjelasan tentang bentuk partisipasi politik, secara umum bentuk partisipasi politik rakyat ada yang bersifat mendiri (otonom) dan kelompok (dimobilisasi). Partisipasi otonom adalah dimana seseorang individu dapat melakukan kegiatan partisipasi politiknya atas inisiatf dan keingin sendiri, hal tersebut dilakukan semata-mata karena rasa tangging jawabnya dalam kehidupan berpolitik. Sedangkan partisipasi politik yang tidak berdasarkan atas keinginan sendiri tetapi berdasarkan pada permintaan kelompoknya atau digerakkan oleh orang lain, bentuk partisipasi politik inilah yang disebut dengan partisipasi yang dimobilisasi20. Namun, sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, analisa modern yang berkaitan dengan partisipasi politik merupakan suatu kelayakan studi yang sangat penting. Namun seiring berkembangnya demokrasi di negara kita, maka banyak muncul kelompok masyarakat atau golongan masyarakat yang tergabung di dalam LSM atau tergabung di dalam kelompok kepentingan yang berpartisipasi di dalam dunia politik untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari pemerintah mengenai kebijakan umum.

20

Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, h. 9

32

BAB III PROFIL BKMB BHAGASASI

A. Latar Belakang Berdirinya BKMB BHAGASASI •

Sejarah Dan Terbentuknya BKMB BHAGASASI Berawal dari sebuah pertemuan informal di kediaman Baba H. Saady

Muchsin (Sesepuh Masyarakat Bekasi) di Pondok Ungu pada tahun 1987 yang dihadiri oleh beberpa tokoh Bekasi antara lain : H. Muhtadi Muchtar, Drs. Damanhuri Husein, Hanafi Ali, Lukmanul Hakim dan lain-lainnya, menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah berkumpulnya masyarakat Bekasi. Dilanjutkan dengan perbincangan kecil diantara beberapa tokoh muda masyarakat Bekasi seperti Muchtadi Muchtar, Drs. H. Amir Syarifuddin, Dede Abdurrachmat, Adi Firdaus MSc, Abdurrahman Mufti SmHK, dan Chairul Saleh pada saat ta’ziyah wafatnya H.Ramdani Ridwan, (Tanggal 13 April 1997). Diantara para tokoh terlintas kerinduan yang mendalam untuk mempererat tali silaturrahmi dan memperkokoh tali komunikasi yang kondusif diantara sesama masyarakat pribumi Bekasi. Akhirnya perbincangan itupun menghasilkan arti dan makna yang positif. Dari

hasil

perbincangan

diatas,

kemudian

ditindaklanjuti

dan

dikembangkan secara mendasar melalui kontribusi Ade Abdurrachmat bersama H. Ady Firdaus, MSc. Kemudian tercetuslah sebuah langkah pemikiran segera memperluas solusi kearah terbentuknya suatu wadah silaturrahmi masyarakat Bekasi yang formal atau melembaga.

33

Untuk mewujudkannya pada 17 Oktober 1997, akhirnya diundanglah beberapa potensi pemuda yang diharapkan dapat memperluas visi dan orientasi untuk lebih mempertajam pemikiran kearah yang lebih efektif dalam mengawali langkah proses pembentukan wadah silaturahmu masyarakat Bekasi, melalui sebuah pertemuan yang diadakan di rumah kediaman H. Ady Firdaus, MSc. Dalam pertemuan pada 17 Oktober 1997 tersebut perlu mengambil langkah konkrit dalam mengawali proses pembentukan wadah silaturahmi masyarakat Bekasi, melalui Tim Kerja (Team Work) sebanyak sembilan orang, yang pada akhirnya dinmakan TIM SEMBILAN, yang terdiri dari : 1. H.Ady Firdaus, MS. (Sebagai Ketua Tim merangkap Anggota) 2. Dede Abdurarachmat (Sekretaris Tim merangkap Anggota) 3. Hasbiallah, SE. S.Ag. (Sebagai Anggota Tim) 4. Drs. Dede Rachmat (Sebagai Anggota Tim) 5. Elfi Muhiddin, MSc. (Sebagai Anggota Tim) 6. Ansori H. Asmawi, SE. (Sebagai Anggota Tim) 7. H. Hans Muntahar (Sebagai Anggota Tim) 8. Drs. Lukmanul Hakim (Sebagai Anggota Tim) 9. T. Teguh Iman S (Sebagai Anggota Tim) Sebagai langkah awal dari kerja tim sembilan adalah berupaya mengakomodasikan kontribusi pemikiran, saran, pendapat, dan nasehat serta dukungan moril dari berbagai tokoh masyarakat Bekasi yang meliputi unsur pesantern, unsur alim-ulama, unsur sesepuh masyarakat, unsur pemuda, dan unsur birokrasi yang bisa mewakili kontribusi pemikiran masyarakat Bekasi pada umumnya, diantaranya adalah :

1. Bapak Saady Muchsin 2. KH. Amin Nur 3. KH. Aminulloh Muchtar 4. Drs. H. Muchtadi Muchtar 5. Drs. Paray Said, MBA

(Unsur sesepuh masyarakat Bekasi) (Unsur Pesantren) (Unsur Alim-Ulama) (Unsur Eksponen ’66) (Unsur Pemuda)

34

Dari hasil pertemuan melalui kunjungan ketempat kediaman (home visit) dengan tokoh masyarakat tersebut diatas, secara prinsip tim sembilan memperoleh dukungan yang sangat positif. Segala sumbangan pemikiran, saran, pendapat, dan nasihat dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) bagi tim sembilan didalam mengiringi gerak dan langkah berikutnya menuju kearah pembentukan wadah silaturrahmi masyarakat asli Bekasi. Berangkat dari dukungan moril yang sangat positif serta kontribusi pemikiran tokoh masyarakat yang telah menjadi bahan referensi bagi tim sembilan, maka tim sembilan pun merasa perlu untuk menggulirkan solusi gagasan kepada forum yang lebih luas, dalam bentuk stimulasi respon, guna memperoleh umpan balik (feed back) untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mencapai sepakat dalam mempertajam proses pembentukan wadah silaturahmi masyarakat Bekasi secara lebih terarah dan tepat sasaran. Melalui pertemuan yang dinamakan “FORUM SILATURAHMI MASYARAKAT ASLI BEKASI”. Yang diadakan pada 19 November 1997 di aula KH. Nur Ali Gedung Islamic Center Bekasi. Sumbangan pemikiran dan respon positif serta dukungan moril yang terakumulasi dari semua pihak yang hadir pada 19 November 1997, merupakan hembusan angin segar bagi tim sembilan terutama atas keterbukaan dan kesediaan Bapak Drs. Dede Satibi dan H. Abdul Manan yang keduanya adalah sosok figur masyarakat Bekasi, untuk secara bersama bergandengan tangan dalam upaya mewujudkan gagasan masyarakat Bekasi yang berorientasi ke depan dalam menghantarkan bagi kemaslahatan masyarakat Bekasi itu sendiri. 35

Akhirnya forum yang digelar pada 19 November 1997 tercatat sebagai akses pembuka jalan kearah terbukanya wadah silaturrahmi masyarakat Bekasi secara melembaga/formal, yang senantiasa telah lama dirindukan oleh masyarakat Bekasi. Menindak lanjuti hasil pertemuan tanggal 19 November 1997, maka tim sembilan dengan di jembatani oleh Drs. Damanhuri Husein seorang senior birokrat putra bekasi, mengambil langkah pada satu tahap kearah terbentuknya wadah silaturahmi masyarakat Bekasi, melalui forum akbar yang melibatkan sekitar kurang lebih 200 orang yang diundang dari seluruh lapisan masyarakat Bekasi untuk secara bersama mempertajam konsep kelembagaan secara utuh, dan pada pertemuan ini akhirnya ditetapkan sebagai wadah kelahirannya BKMB BHAGASASI. Sebenarnya visi dan misi dari BKMB BHAGASASI awlanya sangat sederhana, kalau sudah berkumpul dan terasa kompak maka para anggota BKMB BHAGASASI harus punya kontribusi yang signifikan bagi proses pembangunan pemerintahan Kota Bekasi, Dan awal berdirinya BKMB BHAGASASI adalah sebagai murni sebuah paguyuban bagi masyarakat asli Bekasi untuk menyatukan semua potensi masyarakat Bekasi dan tidak mempunyai aspek politik1. Namun dengan berjalannya waktu, terlebih setelah razim Soeharto tumbang dan masuknya atmosfer Reformasi maka sebagai sebuah organisasi tempat berkumpulnya masyarakat asli Bekasi, BKMB BHAGASASI mempunyai kepentingan-kepentingan terhadap

pembangunan di bidang politik bagi

pemerintahan Bekasi, dengan memberikan masukan-masukan kepada lembaga 1

Wawancara dengan Ketua Umum BKMB BHAGASASI Bpk. H.Ahmad Zurfaih S.Sos. Bekasi tanggal 13 Juli 2008.

36

politik serta terjun dan aktif langsung terhadap perkembangan politik2. Dengan inilah BKMB BHAGASASI masuk kepada ranah politik. Untuk mengenang terbentuknya sejarah kota Bekasi, saat itu pula BKMB menjadi BKMB BHAGASASI, karena Bhagasasi di ambil dari asal-muasal kata Bekasi, dan berdasarkan penelusuran Purbatjaraka, kata Bekasi secara filologis berasal dari kata Candrabhaga ; Candra berarti “bulan” dan bhaga berarti “bagian”. Jadi, secara etimologis kata Candrabhaga berubah menjadi Sasibhaga atau Bhagasasi3. BKMB

BHAGASASI

yang

didirikan

berasaskan

Pancasila

dan

berlandaskan UUD 1945 mempunyai tujuan yaitu4 : 1. Menjalin komunikasi yang kondusif diantara masyarakat Bekasi dengan pemerintah dan antara masyarakat bekasi dengan masyarakat lainnya. 2. Meningkatkan peran aktif keluarga masyarakat Bekasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional. 3. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan sikap untuk menumbuh kembangkan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Bekasi melalui silaturahmi dan musyawarah. 4. Menggali dan memanfaatkan segenap potensi Bekasi untuk memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan pembangunan. 5. Berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membangkitkan kualitas sumber daya

2 Wawancara penulis dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H. Abd. Khoir, Bekasi tanggal 8 Juli 2008. 3 Abdul Khoir, dkk.,Sejarah Bekasi (Bekasi : ARPUSLAHTA Kab. Bekasi, 2002), h. 1. 4 AD/ART BKMB BHAGASASI, h.18.

37

manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan derajat, dan martabat masayarat Bekasi.

B. STRUKTUR ORGANISASI BKMB BHAGASASI 1. Kepengurusan BKMB BHAGASASI a. Dewan Penasehat, terdiri dari para sesepuh atau tokoh masyarakat Bekasi yang berjasa dalam perjuangan dan pembangunan Bekasi. Dewan Penasehat juga mempunyai hak dan kewajiban memberikan saran dan nasehat kepada dewan pengurus BKMB BHAGASASI. b. Dewan Pengurus, terdiri dari : 1. Seorang ketua umum (disebut Baba) 2. Seorang ketua harian (disebut Abang Wakil) 3. Ketua-ketua (disebut Abang Bek) 4. Seorang Sekretaris Umum (disebut Abang/Empo Juru Tulis) 5. Sekretaris-Sekretris (disebut Abang/Empo Juru Tulis) 6. Seorang Bendahra (disebut Abang/Empo Bendahara) 7. Bendahara-bendahara (disebut Abang/Wakil Bendahara) 8. Bidang-bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua bidang (disebut Abang/Empo Mandor) 9. Kademangan, yaitu pengurus di tingkat Kecamatan atau daerah luar Bekasi (disebut Demang) 10. Kemandoran pengurus di tingkat Desa / Kelurahan (disebut Mandor) Para pengurus ini mampunyai hak dan kewajibannya yaitu menjalankan amanat dan ketetapan musyawarah besar BKMB BHAGASASI, memutuskan dan 38

menetapkan kebijakan organisasi baik berupa pedoman organisasi maupun keputusan-keputusan lainnya, serta memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala amanat yang dilaksanakan pada musyawarah besar BKMB BHAGASASI berikutnya.

C. KEANGGOTAAN BKMB BHAGASASI 1. Penerimaan Anggota a. Anggota Biasa Yang diterima sebagai anggota biasa BKMB BHAGASASI adalah keluarga masyarakat Bekasi, keturunan asal Bekasi, ataupun perpaduan keturunan dan perpaduan perkawinan asal Bekasi, atau kelahiran serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKMB BHAGASASI. b. Anggota Luar Biasa Yang bisa diterima sebagai anggota luar biasa

adalah masyarakat

Bekasi yang telah berdomisisli di Bekasi serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKMB BHAGASASI. c. Anggota Kehormatan BKMB BHAGASASI. Yang dapat di terima sebagai anggota kehormatan BKMB BHAGASASI adalah anggota masyarakat yang karena keahliann dan jasanya bagi masyarakat Bekasi, menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ditetapkan dalam mubes BKMB BHAGASASI. 2. Hak dan Kewajiban Anggota 39

1) Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan mempunyai hak untuk menyampaikan usul, saran, dan pemikiran serta mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. 2) Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan harus

menghadiri

pertemuan-pertemuan

organisasi

dan

Musyawarah Besar BKMB BHAGASASI. 3) Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan berkewajiban mentaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan-aturan organisasi. 4) Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik, keutuhan dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi.

40

D. ARTI DAN MAKNA LOGO BKMB BHAGASASI5

a. Bambu runcing sebanyak lima lajur berdiri tegak melambagkan semangat patriotisme dan kbangkitan masyarakat bekasi secara kompak dan bergenerasi serta semangat religius b. Golok berdiri tegak melambangkan semangat juang dan mempertahankan harga diri serta mnunjukkan kejernihan dalam berfikir, bersikap dan bertindak. c. Pita berwarna merah putih melambangkan persatuan masyarakat Bekasi dalam ke-Indonesiaan yang dilandasi kesucian dan keberanian d. Batu bata tersusun lima tingkat melambangkan kesadaran akan tahapan citacita.

5

AD/ ART BKMB BHAGASASI

41

BAB IV PARTISIPASI POLITIK BKMB BHAGASASI DALAM PILKADA KOTA BEKASI 2008

A. Gambaran Umum Pilkada Kota Bekasi 2008 Sebagai kota jasa, perdagangan, dan sekaligus kota permukiman di sisi kota metropolitan Jakarta, kota Bekasi berkembang dengan sangat pesat, hal itu terlihat dari pertumbuhan penduduk dan tumbuhnya bermacam bangunan properti sebagai penunjang kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di Bekasi. Dalam Pilkada Kota Bekasi 2008, KPUD Kota Bekasi memutuskan 3 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota1. Yang pertama adalah H. Awing Asmawi dan Roni, berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum (KPU) kota Bekasi, 9 Desember 2007, pasangan H.Awing Asmawi dan Rony Hermawan ditetapkan sebagai peserta pilkada nomor urut 1 (satu) dalam pilkada kota Bekasi 2008. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat serta mempunyai misi pemerintahan kota Bekasi yang sehat, kompeten, dan bersih dari segala macam bentuk KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Mengisi nomor urut 2 (dua), terdapat pasangan Mochtar Muhammad dan Rahmat Effendi. Pasangan ini diusung koalisi 9 (sembilan) partai politik, yakni PDI-P, Golkar, PPP, PAN, PBB, PKB, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Serikat Indonesia, serta Partai Nasoinalisme Indonesia Marhaenisme. Muchtar Muhammad yang merupakan Incumbent dan H.Rahmat Effendi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang menawarkan visi dan misi Bekasi Cerdas, Sehat, dan

1

Cokorda Yudistira , “Pilkada Kota Bekasi.” KOMPAS, 23 Januari 2008, h. 27.

42

Ihsan serta menjual isu yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Bekasi yaitu “Kesehatan dan Pendidikan Gratis”. Sedangkan calon dari nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan H. Ahmad Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini seorang birokrat kota Bekasi. Pasangan ini diusung oleh PKS kota Bekasi untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, serta mempunyai misi dan visi membangun kota Bekasi EMAS, yakni kota Bekasi yang Elok, Maju, Aman, dan Adil serta Sejahtera. Sebagai suatu implikasi atas di terapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintahan daerah, maka dari itu masyarakat kota Bekasi harus berpartisipasi aktif dalam pilkada Kota Bekasi 2008 dengan menggunakan hak pilihnya dan mensukseskan pilkada untuk memilih dan menentukan pemimpin yang benar-benar dapat mewukudkan aspirasi dari masyarakat Bekasi.

B. Partisipasi Politik BKMB BHAGASASI dalam Pilkada Kota Bekasi 2008 Partisipasi berkaitan erat dengan upaya untuk melakukan modernisasi kehidupan sosial ekonomi. Pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik di Negara modern adalah kedaulatan di tangan rakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujan serta masa depan suatu masyarakat dan untuk menentukan (memilih) oroang-orang yang akan memegang atau memimpin kehidupan bersama. Dengan demikian, partisipasi politik adalah merupakan penjelmaan penelenggaraan kekuasaan yang abash dengan dukungnan warga Negara.2 2

Miriam Budiarjo. Partisipais dan Partai Poliitik. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia,

1999, h. 3

43

Partsipasi poltik juga merupakan proses politik yang berupaya mewujudkan keputusan politik agar sesuia dengna aspirasi warga Negara. Dalam Negara yang demokratis, keterlibaatan warga negar dalam proses pembuatan keputusan politik adalah sangat penting. Partisipasi politik yang rendah mewuudkan kurang pedulinya warga terhadap masalah Negara. Keadaan akan menjadi negative terutama bila kekuasaan Negara tidak mendapat masukan dari warga negaranya. Pemimpin Negara yang yang kurang masukan akan akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi warganegaranya dan berkecnderungan menyimpang.3. Salah satu bentuk partisipasi politik yang dikenal oleh masyarakat adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu diselenggrakan adalah dalam rangka memberikan ruang partisipasi politik bagi publik secara luas, selain itu harus ada hak berkampanye dan berpolitik, menciptakan proses berpolitik yang berarti dan ada jaminan kebebsan berpendapat secara bersserikat.4 Hasil pemlihan umum mencerminkan kehendak rakyat, siapapun pemenangnya berhak mengklaim atas nama rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara. Dari situ, legitimasi dan hak utnuk memerintah dipatuhi oleh rakayatnya. Pemerintahan yang memiliki legitimasi dan terbentuk melalui pemilu tersebut akan menghasilkan pemerintahan negara yang didukung oleh rakyatnya.5 Dalam rangka Pemilu pilkada 2008, segenap masyarakat kota Bekasi dalam Pilkada kota Bekasi 2008 , mempunyai peran serta partisipasi politik yang sangat penting untuk terciptanya dan terpilihnya seorang kepala daerah yang 3

Miriam Budiarjo, 1999. Hal, 4. Mashad D. Korupsi Poltik, Pemilu dan Legitimasi orde Baru, Jakarta : Pustaka Desindo, 1998. H. 73 5 Imran Hsibuan. Bersikap Independen : meliputi pemilu di masa transisi. Jakarta: AJI, 1999. H. 146-147 4

44

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kota Bekasi. Untuk pertama kalinya juga dalam Pilkada Kota Bekasi 2008 masyarakat kota Bekasi memilih langsung kepala daerahnya untuk menahkodai daerah kota Bekasi untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Tak terkecuali bagi BKMB BHAGASASI, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan warga Bekasi dan juga sebagai sebuah kelompok kepentingan juga mempunyai peran dan partisipasi politik serta

mempunyai hak untuk

menyalurkan aspirasinya melalui pilkada di kota Bekasi. Guna menyalurkan dan mewukudkan aspirasinya, BKMB BHAGASASI yang awal berdirinya hanya murni sebagai wadah untuk berkumpul atau paguyuban bagi orang-orang Bekasi asli untuk mem-Bekasikan Bekasi6, menghimpun dan menggali sumber daya manusia dari anggota BKMB BHAGASASI sehingga mempunyai posisi atau daya tawar yang kuat terhadap siapapun untuk membawa dan mewujudkan aspirasi dari BKMB BHAGASASI, serta menjadi satu mitra yang bisa diandalkan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah serta menciptakan keadaan yang kondusif bagi berputarnya roda pemerintahan kota Bekasi.

C. Bentuk Partisipasi politik BKMB BAGASASI Dalam Pilkada Kota Bekasi 2008 Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di dalam bab sebelumnya, bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi ke dalam dua bentuk yaitu konvensional dan non-konvensional, serta partisipasi politik yang bersifat otonom (mandiri)dan 6

Wawancara dengan Ketua Umum BKMB BHAGASASI Baba H. Ahmad Zurfaih S.sos. Bekasi 15 Juli 2008.

45

di mobilisasikan (kelompok). Bentuk konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Ada berupa kegiatan berkampanye, diskusi politik, pemberian suara (voting), lobbying, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan sebagainya. Sedangkan bentuk partisipasi politik non-konvensional adalah beberapa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan secara legal maupun illegal dan revolusioner. Diantara bentuk partisipasi politik non-konvensional adalah demonstrasi, aksi mogok, tindakan kekerasan politik, serta melakukan revolusi. Sedangkan partisipasi politik yang bersifat otonom adalah di mana seseorang individu dapat melakukan kegiatan partisipasi politiknya atas inisiatif dan keinginan sendiri tanpa paksaan orang lain. Kebalikan dari sifat partisipasi politik otonom, partisipasi yang di mobilisasi adalah bentuk partisipasi seseorang yang tidak berdasar keinginannya tetapi digerakkan atau diminta oleh kelompoknya7. Disamping itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok berpartisipasi dalam politik, diantaranya: modernisasi, tingkat pendidikan yang tinggi, kemudahan akses informasi, sistem pemerintahan yang demokratis, dan sebagainya. Mengacu kepada hal-hal diatas bentuk partisipasi yang dilakukan oleh BKMB BHAGASASI dalam pilkada Kota Bekasi 2008 merupakan bentuk partisipasi politik yang konvensional. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh BKMB BHAGASASI adalah melakukan sosialisasi pilkada kota Bekasi dengan mengusung salah satu calon Wali kota dan wakil Wali kota sampai ketingkat grass root atau akar paling bawah (tingkat RT/RW) se-Kota Bekasi, ikut 7

Samuel P Huntington & Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: rineka Cipta, 1994), h. 9.

46

melakukan kempanye-kampanye politik secara terbuka8, orasi-orasi politik, melaksanakan deklarasi dukungan baik di tingkat Kademangan (ruang lingkup kerja pengurus BKMB-Bhgasasi yang mencakup wilayah

kecamatan di kota

Bekasi), maupun di tingkat Kemandoran (ruang lingkup kerja pengurus BKMB BHAGASASI yang mencakup wilayah

kelurahan di kota Bekasi), serta

memberikan suara dalam Pilkada9. Sehingga dengan cara-cara tersebut masyarakat secara luas dan umum akan mengetahui siapa pasangan yang akan diusung oleh BKMB BHAGASASI, dan dapat mengetahui visi dan misinya. Selain itu juga BKMB BHAGASASI mempunyai underbow atau organ yang

bernaung

dibawah

BKMB

BHAGASASI

yaitu

Laskar

BKMB

BHAGASASI. Laskar BKMB BHAGASASI yang di komandoi oleh bang Aan Suhandi mempunyai tugas yang sangat berat dalam mensosialisasikan pengusungan calon walikota dan wakil walikota yang di usung oleh BKMB BHAGASASI. Laskar BKMB BHAGASASI harus berada paling depan dalam kampanye-kampanye politik secara terbuka dan harus bisa memobilisasi massa baik dari tingkat Kademangan maupun dari tingkat Kemandoran. Pastinya hal-hal tersebut juga dilakukan oleh BKMB BHAGASASI untuk mendukung pasangan calon Wali Kota dan calon wakil wali kota Bekasi yaitu H. Ahmad Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini untuk mengisi orang nomor satu dan dua dalam lingkup pemerintahan Kota Bekasi. Dukungan yang diberikan oleh BKMB BHAGASASI terhadap H. Ahmad Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini juga dilatar belakangi oleh keingin masyarakat

8 Dilakukan di Lapangan Utama Harapan Indah, Bekasi. 12 Januari 2008 yang dihadiri oleh para orator dari partai-partai pengusung H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini. 9 Wawancara penulis dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H. Abd. Khoir, Bekasi tanggal 8 Juli 2008.

47

asli Bekasi untuk bisa menyatukan potensi masyarakat Bekasi, dari tokoh-tokoh tua hingga tokoh-tokoh muda dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik lokal Bekasi10. Selain itu juga dukungan BKMB BHAGASASI terhadap H. Ahmad Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini karena dinilai tokoh kedua tokoh ini dapat membawa serta mewujudkan aspirasi BKMB BHAGASASI yaitu memBekasikan Kota Bekasi11. Partisipasi politik BKMB BHAGASASI juga bisa disebut sebagai partisipasi yang bersifat otonom atau mandiri dan dimobilisasikan atau kelompok. Bersifat otonom karena setiap anggota BKMB BHAGASASI dan sebagian masyarakat Kota Bekasi menginginkan adanya orang-orang Bekasi asli untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan kota Bekasi. Hal itu dilakukan karena masyarakat Bekasi khususnya daerah Kota Bekasi agar ada yang mampu mewujudkan mem-Bekasikan Kota Bekasi. Sedangkan partisipasi politik BKMB BHAGASASI yang bersifat dimobilisasikan karena setiap anggota BKMB BHAGASASI dan masyarakat Kota Bekasi yang menjadi anggota BKMB BHAGASASI baik daerah kademangan atau kemandoran

wajib mengikuti

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan dengan adanya mobilisasi massa merupakan sarana yang sangat efektif kepada masyarakat secara umum untuk mengetahui visi dan misi pasangan yang diusung oleh BKMB BHAGASASI.

Dalam hal ini BKMB BHAGASASI mendeklarasikan untuk

mendukung pasangan H.Ahmad Syaikhu dan H. Kamaludin Djaini. Maka

10 Wawancara penulis dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H. Abd. Khoir, Bekasi tanggal 8 Juli 2008. 11 Wawancara Penulis dengan Ketua Umum BKMB-Bhagsasi Bpk. H. Ahmad Zurfaih. S.Sos, Bekasi tanggal 13 Juli 2008.

48

keputusan ini harus diikuti oleh anggota BKMB BHAGASASI serta masyarakat Kota Bekasi yang masuk dalam anggota BKMB BHAGASASI. Adapun bentuk partisipasi politik aktif yang dilakukan oleh BKMB BHAGASASI

adalah menjadi pengurus Partai politik, organisasi non-politik

serta menjadi birokrat pemerintahan Kota Bekasi. Seperti H.Ahmad Zurfaih S.Sos sebagai ketua umum BKMB BHAGASASI dan juga sebagai pengurus partai dan dewan Pembina Golkar, H.Paray Said MBA sebagai pengurus BKMB BHAGASASI Ia juga aktif dan menjadi pengurus teras PKB, H. Aan Suhandi Ketua Laskar BKMB BHAGASASI Ia juga salah satu birokrat teras kota Bekasi, serta masih banyak lagi pengurus BKMB BHAGASASI yang menjadi pengurus partai politik dan birokrat pemerintahan kota Bekasi. Selain itu juga BKMB-Bhasasi juga menggunakan lobby-lobby politik, serta menggunakan koneksi-koneksi dalam meyalurkan aspirasi politik BKMB BHAGASASI. BKMB BHAGASASI juga membebaskan angotanya untuk aktif di Partai politik mana saja. Dengan demikian jika ada anggota BKMB BHAGASASI menduduki jabatan-jabatan strategis yang ada di Partai politik itu adalah suatu peluang bagi masyarakat Bekasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya12. Dengan adanya organisasi BKMB BHAGASASI menunjukkan perannya untuk menyalurkan aspirasi terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat Bekasi. Karena BKMB BHAGASASI berbasiskan kedaerahan (primordial) serta mempunyai dukungan dari masyarakat asli Bekasi, posisi ini menjadi daya tarik sendiri bagi Partai peserta pemilu serta calon-calon kepala daerah untuk mendapat 12

Wawancara Penulis dengan Ketua Umum BKMB-Bhagsasi Bpk. H. Ahmad Zurfaih. S.Sos, Bekasi tanggal 13 Juli 2008.

49

dukungan serta dapat menambah dan mendulang perolehan suara dari anggota dan pendukung BKMB BHAGASASI. Selain itu juga partisipasi BKMB BHAGASASI dalam berpolitik untuk memperkuat posisi orang Bekasi asli dalam jabatan politis di daerah Bekasi, karena sebagai daerah penyangga DKI-Jakarta banyak sekali potensi yang dimiliki oleh masyarakat Bekasi asli untuk menduduki suatu jabatan yang strategis di Kota Bekasi13.

D. Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi

Partisipasi

Politik

BKMB-

BHAGASASI dalam Pilkada Kota Bekasi 2008 Dari hasil wawancara dengan Ketua Umum BKMB BHAGASASI untuk proses partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada Kota Bekasi 2008 yang mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Syaikhu-Kamal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Primordial (Kedaerahan) Anggota BKMB BHAGASASI mengarahkan partisipasi politiknya dengan mendukung H.A. Syaikhu dan H.Kamaludin Djaini untuk dapat duduk sebagai pasangan Wali kota dan Wakil Wali kota. Dalam hal ini BKMB BHAGASASI sangat mendukung H.Kamaluddin Djaini. Dukungan tersebut diberikan karena dia adalah seorang putra Bekasi asli dan seorang birokrat di pemerintahan Kota Bekasi yang menduduki jabatan sebagai Kepala Tata Kota Bekasi. Dukungan tersebut merupakan hasil dari pemikiran dan musyawarah oleh para pengurus BKMB BHAGASASI karena ikatan (primordial) kekerabatan, serta 13

Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua Dewan Kesepuhan BKMB BHAGASASI Bpk. H. M,. Idris Nairun, Bekasi tanggal 10 Juli 2008.

50

kesamaan daerah sehingga H.Kamaluddin Djaini dianggap bisa menampung serta mempunyai aspirasi yang sama dengan para pengurus BKMB BHAGASASI yang mayoritas penduduk asli Bekasi, sedangkan calon yang lainnya seperti Muhtar Muhammad asli Goronntalo, Awing asmawi yang masih keturunan Tiong Hoa Bekasi dianggap tidak bisa mewakili masyarakat Bekasi serta tidak tahu betul tentang seluk beluk Kota Bekasi14. Kemudian pengurus BKMB BHAGASASI mensosialisasikan dukungan tersebut kepada kepengurusan BKMB BHAGASASI tingkat Kademangan serta mensosialisasikan

kepada

kepengurusan

BKMB

BHAGASASI

tingkat

Kemandoran . Dengan tujuan agar ada putra terbaik di Bekasi yang menduduki jabatan politis di pemerintahan kota Bekasi, serta untuk dapat memberikan ruanggerak dan melestarikan kebudayaan Bekasi agar dapat bertahan dan berkembang serta tidak tersaingi dengan budaya luar. Hal ini merupakan sebuah keinginan dan cita-cita para sesepuh asli Bekasi, serta berkeinginan agar masyarakat Bekasi asli dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri.

2. Faktor Birokrasi dan Patronase Keagamaan Salah satu faktor yang mempengaruhi BKMB BHAGASASI untuk berpartisipasi politik dalam pilkada Kota Bekasi 2008 adalah dengan melihat sosok H.Kamaluddin Djaini sebagai calon wakil walikota yang mendampingi H.A. Syaikhu sebagai calon wali kota itu sendiri. Sebagai salah satu putra terbaik di Bekasi yang duduk di jajaran birokrasi pemerintahan kota Bekasi dan pernah menjabat sebagai Lurah dan Camat di beberapa wilayah kota Bekasi, diantaranya 14

Wawancara Penulis dengan Ketua Umum BKMB-Bhagsasi Bpk. H. Ahmad Zurfaih. S.Sos, Bekasi tanggal 13 Juli 2008.

51

pernah menjabat Lurah di Kelurahan Perwira Bekasi Utara, sehingga dengan modal kekerabatan sesama birokrat serta mempunyai jaringan ke berbagai macam instansi pemerintahan kota Bekasi diharapkan mendapat dukungnan dari kalangan birokrat pemerintahan Kota Bekasi. H. Mutar Muhammad sebenarnya juga mempunyai basis dukungan dari para birokrat, karena Ia juga saat pencalonan dalam pilkada masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Namun dikarenakan banyaknya “suara-suara miring” tentang kehidupan pribadinya, maka para birokrat lebih memilih H. Kamaluddin Djaini yang berpasangan dengan H.A Syaikhu sebagai calon wakil wali kota dan calon wali kota ketimbang Muhtar Muhammad dan Rahmat Effendi sebagai calon wali kota dan wakil wali kota15. Sedangkan kandidat lainnya yaitu Asmawai dan Rony tidak mempunyai basis di dalam birokrasi karena keduanya lebih dikenal sebagai pengusaha. H.Kamaluddin Djaini juga sangat dekat dengan para ulama kharismatik seperti KH.Amien Noor Pimpinan Pesantren Attaqwa Bekasi, Ia juga salah satu anggota dewan penasehat BKMB BHAGASASI. Sedangkan kandidat yang lain seperti Muhtar Muhammad sebenarnya juga dekat dengan para ulam kharismatik Bekasi, tetapi seperti yang sudah dijelaskan di atas Muhtar Muhammad mempunyai berita-berita yang negatif tentang kehidupan pribadinya. Sedangkan kandidat lainnya yaitu Awing Asmawi dari sisi religiusnya dinilai kurang terdengar karena Ia masih keturunan Tiong Hoa dan menurut sebagian masyarakat Bekasi Ia tidak jelas apa agamanya, Islam atau Budha16.

15 Wawancara penulis dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H. Abd. Khoir, Bekasi tanggal 8 Juli 2008. 16 Wawancara penulis dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H. Abd. Khoir, Bekasi tanggal 8 Juli 2008.

52

H.Kamaluddin Djaini juga sering berpartisipasi dalam acara keagamaan yang diadakan oleh wali kota Bekasi saat itu H.Ahmad Zurfaih S.Sos, sepeti acara Subuh Keliling (Suling). Sehingga dari sisi kultural yang agamis H.Kamaluddin Djaini dapat diterima sebagian masyarakat Bekasi untuk maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi H.A.Syaikhu sebagai calon wali kota Bekasi.

3. Faktor Partai Pengusung Selain dari faktor dari H.Kamaluddin Djaini yang merupakan putra Bekasi asli, tentunya faktor dari Partai pendukungnya H.A. Syaikhu yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera) juga sangat berpengaruh dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi. PKS merupakan Partai mayoritas di kota Bekasi dan mempunyai 11 (sebelas) kursi dari 45 kursi yang disiapkan di DPRD Kota Bekasi disusul Partai Golkar dengan mendapat 9 kursi, Partai Demokrat mendapat 7 kursi, PDI-P dan PAN sama-sama mendapatkan 6 kursi, PPP mendapatkan 4 kursi, serta 2 kursi lainnya yang dibagi rata oleh Parai Damai Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Dengan mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Kota Bekasi serta mempunyai dukungan dari 7 (tujuh) Partai politik peserta pemilu 2004 yang tergabung dalam koalisi pelangi diantaranya Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, dan Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan17. Dukungan kepada H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini secara politis mempunyai dukungan kekuatan politk yang sangat besar di tingkat elit politik Kota Bekasi. Sehingga dengan dukungan tersebut nantinya akan dapat

17

Cokorda yudistira, “Pemilu 2004, PKS Unjuk Gigi.” KOMPAS, 23 Januari 2008, h. 27.

53

memenangkan Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi, dan membangun serta menjadikan Bekasi kota yang tertata dengan baik, rapi, nyaman dan aman dan adil serta sejahtera bagi masyarakat Kota Bekasi.

E. Dampak Efektifitas Partisipasi Politik BKMB BHAGASASI terhadap Pilkada Kota Bekasi 2008. Di Bekasi, pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2008 yang lalu adalah sebuah ajang pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang untuk pertama kalinya diadakan dan terselenggara secara langsung. Tidak hanya warga asli Bekasi (Betawi pinggiran / Betawi udik) tetapi semua warga Bekasi yang berbagai macam suku, etnis dan budaya atau yang telah menetap menjadi warga Kota Bekasi berhak menyalurkan aspirasi politiknya dalam pilkada Kota Bekasi 2008 ini untuk menentukan siapa wali kota dan wakil wali kota yang menahkodai Kota Bekasi untuk mengarungi bahtera Bekasi yang lebih maju dan berkembang. Begitu juga dengan BKMB BHAGASASI sebagai warga Bekasi dan salah satu organisasi massa (ormas) warga asli Bekasi juga ikut berpartisipasi dalam ajang pilkada kota Bekasi 2008 ini dengan mendukung penuh calon wali kota H.A.Syaikhu dan calon wakil wali kota H.Kamaluddin Djaini. Dukungan BKMB BHAGASASI terhadap calon wali kota dan wakil wali kota ini tidak hanya dukungan suara semata, tetapi BKMB BHAGASASI juga mengikuti kampanyekampanye yang dilakukan oleh pasangan H.A.Syakhu dan H.Kamaluddin Djaini. Namun, berdasarkan hasil pleno KPUD Kota Bekasi pada hari Minggu 3 Februari 2008 melalui surat keputusan KPUD Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 menyatkan dan menetapkan pasangan Muhtar Muhammad-Rahmat Effendi yang 54

diusung oleh koalisi 9 parpol sebagai pemenang pilkada kota Bekasi dengan perolehan suara sebesar 368.940 suara dari 729.388 atau 50,6% mengalahkan pasangan H.A Syaikhu-H.Kamaluddin Djaini yang diusung oleh PKS dan beberapa partai politik serta didukkung oleh ormas BKMB BHAGASASI hanya memperoleh suara 303,209 suara atau 41,60%. Sisa perolehan suara sebesar 7.8 % atau sekitar 57.239 suara diraih oleh pasangan Awing Asmawi-Ronny Hermawan yang diusung oleh Partai Demokrat18.

Perolehan suara Pilkada Kota Bekasi 2008 Hasil Penghitungan KPUD Bekasi Awing-Rony; 57.239 7.8%

MuhtarRahmat; 368.940 50.6%

SyaikhuKamal; 303.209 41.60% Muhtar-Rahmat

Syaikhu-Kamal

Awing-Rony

Tabel :I

Dengan hasil kekalahan dalam pilkada kota Bekasi pasangan calon wali kota H.A.Syaikhu

dan calon Wakil Walikota H.Kamaluddin Djaini yang

didukung dan diusung oleh PKS dan beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi pelangi (Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, dan Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan)

serta dengan dukungan penuh dari ormas BKMB

BHAGASASI gagal memenangkan pemilu. Ini merupakan suatu kesedihan dan

18

Artikel diakses 22 Agustus 2008 dari WWW.KPUD KOTA BEKASI

55

pukulan yang berat bagi BKMB BHAGASASI sebagai organisasi kemasyarakatan warga Bekasi asli. Hasil kekalahan tersebut memang sudah dapat diprediksi oleh LSI (Lingkaran Survei Indonesia) jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. LSI yang dipimpin oleh Deny JA memprediksi bahwa pasangan nomor dua, Mochtar Muhammad (Incumbent)-Rahmat Effendy atau disebut Murah akan memenangkan pilkada kota Bekasi. Pasangan ini berpotensi menang karena isu yang diusungnya sangat realistis yaitu pendidikan dan kesehatan gratis sedangkan Syaikhu-Kamal mengisukan hal-hal yang masih bersifat tradisional seperti membangun Kota Bekasi yang elok, maju, aman dan adil serta sejahtera. Dari penghitungan cepat (quick account) yang dilakukan LSI pasangan Muchtar Muhammad-Rahmat Effendi yang diusung PDI-P dan 9 Partai politik lainnya memperoleh 53% suara, sedangkan pasangan H.A Syaikhu-H.Kamaluddin Djaini yang diusung PKS dan beberapa partai politik memperoleh 40,71%, sedangkan pasangan Asmawi-Ronny Hermawan yang disusung Partai Demokrat hanya mendapatkan suara 7,13%. Sedangkan tingkat partisipasi politik di kota Bekasi cukup lumayan dengan angka 67,34% dari 2 juta lebih penduduk kota Bekasi19.

Keberhasilan pasangan Muhtar Muhammad-Rahmat Effendi atas

pesaingnya, masih menurut LSI tak lepas dari isu program yang dilontarkan dalam kampanye lalu . Pasangan ini mengusung isu pendidikan dan kesehatan gratis.Dari paparan diatas masyarakat Bekasi yang merupakan konstituen atau pemilih dalam pilkada kota Bekasi sudah bersifat konstituen yang rasional. Pilkada di Bekasi

19

Direktur Reseach LSI, Eka Kusmayadi. “Hasil Pilkada Kota Bekasi,” artikel diakses tanggal 22 Agustus 2008 dari. WWW.Google Search Hasil Pilkada Kota Bekasi

56

sudah modern seperti memberi manfaat secara ekonomi, materi, sosial dan tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor tradisional. Gagalnya

BKMB

BHAGASASI

dalam

mendukung

pasangan

H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota juga sangat di pengaruhi faktor internal BKMB BHAGASASI itu sendiri dengan adanya pengurus teras BKMB BHAGASASI yang menjadi pengurus teras di dalam Partai politik yang saat pilkada ini tidak mendukung pasangan H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini karena lebih mementingkan kepentingan dan mengusung keputusan partainya. Para pengurus teras BKMB BHAGASASI yang menjadi pengurus Partai yang tidak mengusung pasangan H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini antara lain: Drs.Paray Said MBA. sebagai sekretaris umum BKMB BHAGASASI beliau juga sebagai pengurus PKB Kota Bekasi, begitu juga dengan H.M.Idris Nairun sebagai pengurus Dewan Penasehat BKMB BHAGASASI beliau juga tercata sebagai pengurus Golkar. Para pengurus BKMB BHAGASASI yang menjadi pengurus Partai lebih memilih menjalankan amanah Partainya ketimbang apa yang sudah diarahkan oleh ketua umum BKMB BHAGASASI untuk mengusung dan mendukung pasangan H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini. Di samping itu juga, ada beberapa hal-hal yang dianggap keluar dari rel-rel (AD/ART) BKMB BHAGASASI yang dipimpin oleh H.Ahmad zurfaih. Karena dalam pilkada Kota Bekasi 2008 seharusnya BKMB BHAGASASI harus bersifat independent (netral), karena ada 2 (dua) calon yang merupakan anak Bekasi asli untuk mendampingi menjadi Wakil Walikota Bekasi yaitu H. Kamaluddin Djaini 57

yang berpasangan dengan H.A.Syaikhu dan H.Rachmat Effendi yang di usung oleh Partai Golkar untuk mendampingi H. Muchtar Muhammad sebagai Walikota Bekasi yang merupakan Incumbent. Namun dalam pilkada 2008 ini BKMB BHAGASASI mengarahkan semua dukungannya kepada H.Kamaluddin Djaini sebagai calon wakil wali kota mendampingi H.A Syaikhu sebagi calon wali kota itu semua dinilai karena Muhtar Muhammad calon wali kota yang berpasangan dengan Rahmat Effendi sebagai calon wakil wali kota sering terdengar hal-hal yang negatif dalam kehidupan pribadinya20. Dengan adanya 2 calon anak asli Bekasi (H.Kamaluddin Djaini dan H.Rahmat Effendi) maka BKMB BHAGASASI seharusnya tidak boleh memihak dan harus independent, kecuali jika hanya satu anak Bekasi yang di calonkan untuk maju sebagai wali kota atau wakil wali kota maka akan di dukung secara maksimal oleh para seluruh pengurus BKMB BHAGASASI21. Ketidak efektifan partisipasi politik BKMB BHAGASASI di indikasikan dengan Kekalahan pengusungan calon wali kota dan wakil wali kota ini, harus dijadikan sebagai suatu pembelajaran politik bagi BKMB BHAGASASI, bagaimana BKMB BHAGASASI sebagai wadah berkumpulnya orang asli Bekasi harus bisa memanfaatkan peluang demi peluang untuk bisa mengedepankan kepentingan BKMB BHAGASASI. BKMB BHAGASASI dengan lapang dada dan besar hati harus bisa menerima kekalahan dalam pertarungan politis untuk memenangkan pasangan yang diusungnya, H.A.Syaikhu dan H.Kamaluddi Djaini. Bagi BKMB BHAGASASI dengan kekalahan ini juga harus bisa membuktikan di 20

Wawancara penulis dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H. Abd. Khoir, Bekasi tanggal 8 Juli 2008 21 Wawancara Penulis dengan Wakil Ketua Dewan Kesepuhan BKMB BHAGASASI Bpk. H. M,. Idris Nairun, Bekasi tanggal 10 Juli 2008.

58

waktu yang akan datang bahwa sebagai organisasi yang dasar berdirinya sebagai sebuah paguyuban harus bisa menjadi organisasi yang bisa menghimpun potensi masyarakat Bekasi asli yang mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam pengambilan keputusan di level pemerintahan Kota Bekasi.

59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Melalui pembahasan tentang partisipasi politik BKMB-Bhagasai dalam pilkada 2008 Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada 2008 Kota Bekasi dilakukan dengan cara sosialisai dari tingkat Kademangan sampai ketingkat Kemandoran tentang pengarahan pilkada. Misalkan melakukan sosialisi calon pasangan yang diusung oleh BKMB BHAGASASI, serta melakukan kampanye-kampanye terbuka untuk mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pilkada kali ini juga memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat asli Bekasi yang mempunyai potensi untuk aktif berpartisipasi dan politik. 2. faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik BKMB BHAGASASI dalam pilkada Kota Bekasi 2008 meliputi faktor primordial, birokrat dan patronase keagamaan, serta faktor partai pengusung. 3. BKMB BHAGASASI membebaskan bagi anggotanya untuk berpartisipasi langsung dalam partai politik dan tidak terfokus pada salah satu partai politik. Meskipun dalam partai politik berbeda tetapi semua anggota tetap di bawah naungan BKMB BHAGASASI. 4. Apabila terdapat beberapa calon wali kota dan atau calon wakil wali kota asli orang Bekasi, maka BKMB BHAGASASI yang awal berdirinya murni sebagai

60

paguyuban bagi warga Bekasi harus bisa berdiri di tengah serta ridak memihak kepada salah satu calon wali kota atau calon wakil wali kota. 5. Ketidak efektifan BKMB BHAGASASI untuk mengusung dan memenangkan H.A Syaikhu dan H.Kamaluddin Djaini sebagao pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota disebabkan oleh beberapa faktor : a. Perpecahan internal di dalam tubuh BKMB BHAGASASI, sebagian anggotanya

lebih mendukung

hanya

setengah

hati

karena

lebih

mementingkan keputusan partai politiknya. b. Pasangan Syaikhu-Kamal mengkampanyakan isu yang “tidak menjual” yaitu Kota Bekasi elok, maju, aman, dan adil serta sejahtera. Sedangkan pasangan yang menang “menjual” isu yang sangat menguntungkan masyarakat Bekasi di tengah kesulitan ekonomi seperti ini menjual isu kedrhatan dan pendidikan gratis. c. Pihak pemenang menggunakan komunikasi yang efektif melalui siaran radio yang mempunyai basis dan komunitas dikalangan remaja Bekasi yaitu Radio M2 yang dimiliki oleh H.Muhtar Muhammad , serta dengan dana yang lebih besar pasangan pemenang(Muhtar-Rahmat) menggunakan media famplet sebanyak-banyaknya sehingga mudah dikenali oleh masyarakat.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam masa demokrasi yang kompetitif dan masyarakat yang lebih rasional di butuhkan komunikasi yang aktual dan modern. Penulis menyarankan kepada mahasiswa atau pihak akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar berperan aktif mensosialisasikan kepada 61

masyarakat secara umum bahwa di dalam menghadapi pemilu, baik pemilihan Presiden, dan pemilihan kepala daerah hendaknya kita harus bisa melihat dan mengedepankan visi dan misinya. Dengan hal-hal tersebut kita bisa menentukan siapa yang akan kita usung dan menjadi pemimpin dalam negara atau pemimpin dalam teritorial daerah kota sendiri.

62

Daftar Pustaka Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) BKMB BHAGASASI Almond,Gabriel dan Verba, Sidney. Budaya Politik: Tidak Laku dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta :Bumi Aksara,1984. Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2003. Budiarjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1998. ------------, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000. Calvert, Peter. Proses Suksesi Politik, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1995). Gaffar, Affan. “Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”. Dalam Demitologisasi Politik Indonesia : Mengungsung Elitisme Dalam Orde Baru. Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 1998. Huntington, Samuel P. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: rineka Cipta, 1990). J.Meleong,Lexy.Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung :PT Remaja Rosda Karya. 1997. Maran, Rafael Raga.Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik.Jakarta : Rineka Cipta,2001. Rahman, Arifin. Sistem Politik Indonesia Dalam Persfektif Struktural Fungsional. Surabaya : SIC,2002. Rush, Michael dan Phillip Althof. Pengantar Sosiologi Politik.Jakarta : CV. Rajawali, 1993. Sanit, Arbi. Swadaya Poiltik Masyarakat, telaah tentang keterkaitan Organisasi masyarakat, partisipasi politik, pertumbuhan hukum dan hak asasi (Jakarta: CV.Rajawali,1985). Surbakti,Ramlan. Memahami Ilmu Politik.Jakarta: Grasindo,1999. The British Council. Mewujudkan Partisipasi. Jakarta, 2001.

63

Hasil Pilakada Kota Bekasi 2008. Artikel diakses tanggal 22 Agustus 2008 dari Http://WWW.KPUD Kota Bekasi. “Hasil Pilkada Kota Bekasi,” artikel diakses tanggal 22 Agustus 2008 dari. WWW.Google Search Hasil Pilkada Kota Bekasi

Wawancara pribadi dengan Ketua Umum BKMB BHAGASASI Bpk.H.Ahmad Zurfaih S.Sos. Bekasi 15 Juli 2008. Wawancara pribadi dengan Sekjen BKMB BHAGASASI Bpk. H.Abdul Khoir. Bekasi 8 Juli 2008. Wawancara pribadi dengan Ketua Dewan BHAGASASI Bpk H.Idris Nairun. Bekasi. 10 Juli 2008.

Penasehat

BKMB

Wawancara pribadi dengan Pengurus Harian BKMB BHAGASASI Bpk. H. Paray Said MBA. Bekasi 20 Juli 2008.

64

Pertanyaan Wawancara Partisipasi Politik BKMB BHAGASASI dalam Pilkada Kota Bekasi 2008 1. Jelaskan Gambaran umum tentang organisasi, dan latar belakang berdirinya organisasi tersebut. 2. Apakah aspek politik mempunyai pengaruh dengan berdirinya BKMB Bhagasasi. 3. Bagaimana cara penyaluran aspirasi BKMB bhagasasi dalam pilkada, baik secara langsung atau tidak langsung. 4. Kegiatan apa saja yang dilakukan BKMB bhagasasi dalam menyukseskan pilkada 5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BKMB bhagasasi untuk mendukung calon pasangan Syaikhu dan Kamal. 6. Apakah BKMB bhagasasi membebaskan anggotanya untuk aktif di parpol ? 7. Tujuan Partispasi politk BKMB Bagasasi dalam pilkada kota Bekasi 2008 8. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik BKMB BAGASASI dalam Pilkada Kota Bekasi 2008 9. Dalam mendukung calon Walikota dan Wakil walikota tentunya ada proses negoisasi, apakah dalam negoisasi tersebut BKMB bhagasasi mendapatkan fasilitas seperti materi, jabatan dan fasilitas ? 10. Alasan apa PKS mendukung kamal sebagai calon wakil walikota ? 11. Apa bentuk dukungan PKS bagi calon wakil walikota ? 12. Ada tidak-kah anggota BKMB bhagasasi yang duduk diparlemen ?, dari partai politik mana ?, dan berapa jumlahnya ?. 13. dengan adanya anggota BKMB bhagasasi di parlemen apa saja yang didapat ?, apakah bisa menyalurkan aspirasinya sebagai anggota BKMB bhagasasi? 14. Damapak apa saja yang dialami ormas tersebut setelah tidak berhasil menudkung calonnya ? 15. Apa yang diharapkan organisasi tersebut jika calonnya menang ?

65

66