PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK PEMILIHAN GUBERNUR 2015 PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA TANJUNGPINANG
JURNAL
OLEH : MIRNA SYAFNI AGUSTIA 120563201098
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK PEMILIHAN GUBERNUR 2015 PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA TANJUNGPINANG ABSTRAK
Pada pemilihan kepala daerah partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pilkada pada tahun 2015 ini diadakannya pilkada serentak di seluruh Indonesia, diadakannya pilkada serentak ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Kepulauan Riau juga mengikuti pilkada serentak tahun 2015 ini dalam pemilihan Gubernur pada daerah Kota Tanjungpinang. Jika dilihat berdasarkan wilayah Kota maka seharusnya tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya maka disini ingin melihat bagaimana perbandingan partisipasi politik masyarakat Kota Tanjungpinang dan pada Pilkada Gubernur 2015 Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan partisipasi politik masyarakat Kota Tanjungpinang pada pemilihan Gubernur 2015 dan penelitian ini juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Turunnya partisipasi politik masyarakat di Kota Tanjungpinang Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan untuk mengetahui faktor yang menjadi rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan mewawancarai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Tanjungpinang pada Pilkada Gubernur ini Kota Tanjungpinang , partisipasi Kota Tanjungpinang sebesar 52,69% Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi pada pilkada Gubernur ini. Dan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik adalah faktor kesadaran politik, situasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pilkada Serentak
POLITICAL PARTICIPATION IN PUBLIC ELECTION CONCURRENT RIAU ISLANDS REGION GOVERNOR CHIEF ELECTION 2015 AT TANJUNGPINANG CITY ABSTRACT In local elections community participation for the success of the election activities in 2015. Concurrent election all Indonesian, purpose Concurrent election one goals is for increase society participation in choose. Kepulauan Riau also follow the concurrent election in 2015 in choose Governor in area Tanjungpinang City. By region city should level participation higher compared to other regions. because it wants to see how a society's political participation Tanjungpinang in the Riau Islands in 2015 governor election. The purpose research for see comparative political participation of the people Tanjungpinang in the 2015 governor's race. And the research for see what the factor which influence. decline in society's political participation Tanjungpinang.; The research using methods Descriptive. And knowing the factor being low community participation with interview Informan. The results showed that the ratio of public political participation Tanjungpinang. on the elections, the Governor in Tanjungpinang, Tanjungpinang superior to Batam in presentase participation Tanjungpinang City total 52,69% With the show results that people participate less on the election Governor. And factor influence lack of political participation is the awareness factor of political situation and public trust in government.
Keywords : Political Participation, Concurrent elections
1. Pendahuluan Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting pada Negara demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas penyelenggaraan Negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah. Pada kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam memilih pemimpin kepala daerah yang menjadi pilihannya. Fungsi pemilu menurut Arbi (1997:158) adalah “pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik”. Di Provinsi Kepri, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerah, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang kurang dan masih ada juga masyarakat yang golput (golongan putih). Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih dan berbagai alasan lainnya yang membuat banyak masyarakat tidak memilih atau masyarakat tidak merasa tidak cocok dengan pasangan calon kepala daerah.
Tahun 2015 merupakan babak baru dalam pemilihan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun ini untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Hal ini sebagaimana tersebut dalam UU No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, pasal 201 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan Desember tahun 2015”. Salah satu daerah yang juga mengikuti pilkada serentak adalah di daerah Kepulauan riau, dilaksanakannya pilkada serentak ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih di Provinsi Kepri terdapat 7 Kabupaten dan Kota yaitu : Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Natuna, Batam, Lingga dan Karimun. Pada pemilihan Gubernur 2015 di Provinsi kepri yang diadakan serentak pada tanggal 9 Desember lalu ada dua pasangan calon Gubernur yaitu pasangan pertama Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin Basirun S.Sos,M.si dan pasangan kedua Dr. H. M.Soerya Respationo, SH.MH
dan H. Ansar Ahmad,SE.MM. Pada pilkada yang diadakan tersebut tingkat partisipasi masyarakat Kepulauan Riau belum mencapai target nasional yaitu sebesar 77,5%. Dari kabupaten dan kota yang ada di Kepri daerah Tanjungpinang mengalami penurunan partisipasi masyarakat nya dan belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 77,5%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat kota Tanjungpinang pada pilkada lalu
belum mencapai target
nasional padahal jika dilihat masyarakat di daerah kota harus memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dan juga Tanjungpinang merupakan ibukota di Provinsi Kepulauan Riau tetapi partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur 2015 masih rendah. Dari kurangnya partisipasi masyarakat di Kota Tanjungpinang tersebut pada pilkada serentak ini yang disebabkan oleh beberapa alasan yang terjadi dimasyarakat maka menjadi pertanyaan karena tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 2015 di Kota Tanjungpinang.” 2. Metode Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:6) “Penelitian Deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan,atau dengan menggabungkan dengan variabel lain. Dari data yang yang telah terkumpul sesuai dengan indicator permasalahan peneliti mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul tersebut menjadi data yang sistematik, teratur dan tersitruktur sehingga mempunyai makna sesuai permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak Gubernur 2015 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang. 3. Landasan Teori a. Partisipasi Politik Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Banyak pengertian partisipasi oleh para ahli, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Pengertian partisipasi menurut Fasli (2001:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa “Pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.” Menurut Miriam Budiardjo (2009:36) “ Partisipasi politik adalah kegiatam seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).”
Menurut Norman dalam
Tubagus
(2012:46) mengatakan bahwa
“partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujian mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka”. b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Menurut Surbakti (1992) beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik antara lain: 1. Status sosial dan Ekonomi Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. 2. Situasi Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. 3. Kesadaran politik Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. 4. Kepercayaan terhadap pemerintah Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakankebijakan atau pelaksanaan pemerintahan. 5. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.
4. Hasil Penelitian Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur 2015 di Provinsi Kepulauan riau di Kota Tanjungpinang, jumlah partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang adalah sebanyak (52,69%) di daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dari daerah lainnya di Kota Tanjungpinang adalah daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu dengan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 27.819 orang dari jumlah pemilih sebanyak 52.690 orang. Dan daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki tingkat partisipasi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di Kota tanjungpinang adalah daerah Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 8.461 orang dengan jumlah pemilih sebanyak 16.172 orang. Faktor-faktor yang menjadi rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Gubernur 2015 adalah karena Faktor kurangnya kesadaran politik masyarakat nya, masyarakat yang lebih rasional dalam meilih dan masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana latar belakang dari calon tersebut. 5. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan temuan dan analisis penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang adalah sebesar 48,93%, daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki
tingkat partisipais lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya adalah daerah di Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu dengan pengguna hak pilih sebanyak 27.819 orang. Tetapi jika dilihat dari keseluruhan tingkat partisipasi di daerah Kepulauan Riau belum mencapai target nasional sebesar 77,5% tetapi ada beberapa daerah di Kepulauan Riau mengalami peningkatan partisipasi dari pemilihan sebelumnya. 2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Tanjungpinang yaitu faktor kesadaran politik masyarakat nya yang masih kurang dan juga masalah teknis dilapangan seperti tidak mendapat undangan, ataupun masalah cuaca yang tidak mendukung. Seperti di daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur yang memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dikarenakan masyarakat kecamatan Tanjungpinang timur yang masih menyadari pentingnya dalam kegiatan partisipasi politik tersebut. Tingkat pendidikan dan juga pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)Permasalah an DPT di setiap penyelenggaraan pemilu selalu menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di tempat
mereka berada sehingga menggunakan alternatif lain yaitu menngunakan KTP bagi mereka yang mau. Namun jika sudah tidak mendapat undangan, masyarakat kebanyakan merasa malas untuk memberikan hak pilihnya. Figur pemimpin yang diajukan dalam suatu kegiatan pilkada serentak 2015 ini kurang berkenan dihati pemilih. Akibatnya masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dan masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015 ini. Karena masyarakat Kota Tanjungpinang sudah mengetahui bagaimana Latar belakang dari kedua calon Gubernur. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dalam kesempatan ini memberikan beberapa saran atau masukkan kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan skripsi ini, yaitu : 1. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih menaruh perhatian lebih terhadap pemilihan kepala daerah maupun terhadap pemilihan lainnya, Karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemilihan kepala daerah. 2. Dari penelitian ini diharapkan pada pemilihan kepala daerah selanjutnya KPU sebagai penyelenggara dapat meningkatkan kinerja nya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. KPU harus lebih gencar dalam melakukan tahapan sosialisasi dan lebih memperhatikan lagi masalah teknis yang ada
dilapangan KPU juga harus memberikan informasi terkait pelaksanaan pilkada kepada masyarakat. Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi.2006, Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. Budiardjo,Miriam.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Jalal Fasli dan Dedi Supriadi.2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Adicita Huntington, Samuel P. dan Juan Nelson.1994.Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Marsudi.2016. Komisi Paling Unik isu strategis Pemilu 2014 dan Pemilihan 2015.Kaifa Publishing. Miles,Matthew B, dan Amichael Huberman.2007,Analisis Data Kualitatif Baru, Jakarta Nasution,2003.Metodologi Research Penelitian Ilmiah,Jakarta: Bumi Aksara. Nazir, Mohammad.2005, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia Sanit,Arbi, 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi, Yogyakarta : Cetakan Pertama Pustaka. 2012.Sistem Politik Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. Perilaku politik. Semarang: IKIP Semarang Press Sugiyono,2001. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta. Surbakti, Ramlan.1999.Memahami Ilmu Politik.Grasindo.
Perundang-Undangan, Internet dan Lain-lain Andriyus.2013.”Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi.” Universitas Islam Riau. Danita,Nabillah.2014.”Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang.”Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Huda,Saiful.2014.”Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”.Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lestari,Atiek.2009.”Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernu Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)”. Jurusan Ilmu Komunikasi. Subekti,Tia.2014.”Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Trun Of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)”.Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 www//sejarah pemilu.
