LAPORAN RISET PARTISIPASI DALAM PEMILU
Dinamika Praktek Money Politic pada Pemilu 2014 di Kabupaten Banyumas Oleh : Andi Ali Said Akbar, S.IP.,MA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2015
LAPORAN RISET PARTISIPASI DALAM PEMILU
DINAMIKA PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILU 2014 DI KABUPATEN BANYUMAS
Oleh : Andi Ali Said Akbar, S.IP., MA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 2015
DAFTAR ISI DAFTAR ISI……………………………………………………………………. ABSTRAK...………………………………………………………………….... BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………….. 1.1 Latar Belakang………………………………………..... 1.2 Perumusan Masalah........................................................ 1.3 Tujuan Penelitian……………………………………..... 1.4 Manfaat Penelitian………………………………........... BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ……………………………................. 2.1 Konsep Sistem Pemilu........................................................ 2.2 Pengertian Pemilih dan Konstituen................................... 2.3 Perilaku Pemilih................................................................. 2.4 Teori Tiga Wajah Partai Politik.......................................... BAB III. METODE PENELITIAN...…………………………………… 3.1 Pendekatan Penelitian....................................................... 3.2 Lokasi Penelitian ............................................................. 3.3 Sasaran Penelitian............................................................... 3.4 Teknik Pemilihan Informan............................................... 3.5 Teknik Pengumpulan Data................................................ 3.6 Sumber Data……………………....................................... 3.7 Analisis Data...................................................................... 3.8 Jadwal Pelaksanaan............................................................ 3.9 Perkiraan Biaya Penelitian................................................. BAB IV. PEMBAHASAN......................................................................... 4.1 Pileg Kabupaten Banyumas 2014..................................... 4.2 Gambaran Massifitas Money Politik................................ 4.3 Metode money politik yang massif dilakukan.................. 4.4 Bantuan Sosial dan Layanan Publik................................. 4.5 Pemberian Uang dan Barang............................................ 4.6 Perbedaan Pola Praktek Money Politik............................ 4.7 Kelompok pemilih yang paling disasar oleh politik uang 4.8 Tanggapan pemilih terhadap money politik..................... 4.9 Faktor yang mempengaruhi praktek money politik......... 4.10 Kebijakan Mengatasi Politik Uang................................... BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN………………………………. 5.1 Kesimpulan......................................................................... 5.2 Saran.................................................................................... DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. LAMPIRAN-LAMPIRAN.........................…………………………………........ 1. Foto dan Transkip Wawancara Caleg................................. 2. Foto dan Transkip Wawancara Dapil 4............................... 3. Foto dan Transkip Wawancara Dapil 5............................... 4. Profil Tim Peneliti.........................................
ii
Hal ii iii 1 1 4 4 4 5 6 12 13 14 17 17 17 17 18 18 19 19 21 22 25 25 31 35 37 40 42 53 54 56 59 67 67 71 72 75
ABSTRAK
Tabiat kandidat partai politik melakukan pengakaran dengan masyarakat pemilih cenderung bersifat eksploitatif. Partai dan kandidat cenderung menggunakan cara-cara instan memperoleh simpati pemilih seperti : Mobilisasi massa, money politic, black campaign, hingga eksploitasi isu SARA. Pemicu lemahnya kinerja dan moralitas politisi kita karena hadirnya logika bisnis dalam proses kandidasi dan pengakaran partai politik. Uang seolah menjadi instrumen tunggal untuk membesarkan partai dan memperoleh banyak pemilih. Bingkai ini mempengaruhi pemilihan sumber-sumber kandidat politisi dan kualitas ikatan dengan pemilih. Disisi lain perilaku pemilih juga memiliki kecenderungan memaknai politik uang sebagai sesuatu yang lumrah, mulai berinisiatif meminta uang kepada kandidat. Fakta pemilu 2009 hingga 2014 menunjukkan praktek money politik semakin massif dengan hasil yang sangat spekulatif. Banyaknya uang tidak menjamin tingginya daya saing kandidat. Karena itu penting melakukan riset guna memetakan dan menganalisis akar masalah munculnya logika uang dalam pemilu ini baik dari sudut pandang peserta pemilu terutama kandidat dan dari sudut pandang pemilih. Riset ini akan menjadi bahan kajian bagi penyelenggara pemilu guna mengembangkan kiat-kiat menata metode pemilu demokratis kita ke arah yang lebih berkualitas. Key words : Demokrasi, Uang, Perilaku Pemilih.
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Tabiat Partai politik berinteraksi dengan masyarakat umum dan konstituennya cenderung bersifat eksploitatif. Partai cenderung menggunakan cara-cara instan memperoleh simpati pemilih. Mobilisasi massa, money politic, “serangan fajar”, black campaign, hingga eksploitasi isu SARA adalah metode yang jamak dipergunakan demi mendapatkan kekuasaan walau akhirnya dipersoalkan para pemerhati demokrasi.1 Gejala ini semakin memupuk rasa antipati warga berpartisipasi dalam partai dan suksesi ditandai semakin tingginya angka swing voters dan golput dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada.2 Penting bagi partai politk hari ini menemukan formulasi pengakaran sosial yang lebih mengedepankan program dan pendidikan politik bagi rakyat jika tidak ingin partai politik dan demokrasi menemukan kemandekan. Demokrasi langsung memang mahal dibandingkan sistem otoritarian. Loyalitas dan simpati pemilih hanya dapat terbangun melalui interaksi langsung dan berkesinambungan. Apakah lagi ketika uang dipakai untuk membeli loyalitas tersebut. Karena uang meminjam bahasa Hermawan Sulistyo merupakan sumber kekuasaan yang elementer, untuk mendapatkan kekuasaan politik.3 Terlepas dari 1
Partai politik sebagai penggerak politik ditingkat nasional dan local sering kali menggunakan mobokrasi (mobilisasi massa) sebagai instrument untuk meraih kepentingan-kepentinganya. Karenanya demokrasi yang dikendalikan oleh politik mobokrasi parpol ini mudah tergelincir kedalam konflik dan pada puncaknya menghasilkan kerusuhan dan pertikaian. Jelasnya lihat : Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk, ”Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol” PLOD & JIP UGM 2006. Hal. 18. 2 Data ini telah dilansir sejak tahun 2004 oleh LP3ES & Cesda. Banyak pihak pemerhati demokrasi melihat kontingensi ini sebagai ancaman terhadap konsolidasi dan pendalaman demokrasi Indonesia sehingga berbagai forum dan media mengangkat berbagai kritik dan diskusi lanjut atas masalah ini temasuk keinginan untuk mendorong program reformasi partai politik (Kompas, 2 Juni 2003). Ketidakpopuleran partai politik tidak hanya dialami oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia dan kawasan Asia Tenggara (Asia Barometer 2004), Negara maju yang lebih jauh dan lebih lama menerapkan demokrasi seperti Belanda, Inggris, Jerman, partai politik juga mengalami masalah serupa. Di Inggris bahkan dari tahun ke tahun tingkat keperayaan terhadap parpol terus menurun, tahun 2004 hanya 10% responden yang menyatakan percaya terhadap parpol (Euro Barometer 2005). 3 Periksa Hermawan Sulistyo dan A. Kadar, Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999, Jakarta; KIPP, 2000, hlm. 3.
1
pendapat tersebut, yang jelas dan yang pasti, namanya pemilihan umum dimanapun pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. ”I had a hungry party behind me” kata Grover Cleveland, setengah putus asa tatkala dia diminta menghidupi partainya semasa menjabat sebagai Presiden USA (Geddes, 1994). Sangat mungkin sindrom ini akibat dari kesalahan sejak lahir, yakni parpol dikonsepsikan sebagai instrumen merebut kekuasaan demi penjajah. Ketika berhasil direbut, maka sulit mencegah sikap rebutan kekuasaan diantara mereka.4 Salah satu praktek suksesi demokratis yang berkategori mahal adalah praktek money politic (politik uang). Politik uang merupakan uang maupun barang yang diberikan untuk menyogok atau memengaruhi keputusan masyarakat agar memilih partai atau perorangan tersebut dalam pemilu, padahal praktek money politic merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Masyarakat mulai menumbuhkan sikap maklum, permissif dan melumrahkan praktek money politics. Bagi politisi money politics merupakan media instan yang dengannya suara konstituen dapat dibeli dan diperoleh dengan mudah. Kandidat yang ”membeli” suara rakyat tidak akan merasa perlu terlampau berpihak kepada pemilihnya. Sangat mungkin mereka akan berkata, ”Apa yang kamu tuntut? Kamu tidak punya hak apa-apa, sebab suara kamu sudah aku beli.” Walhasil, rakyat tidak lagi menjadi perhitungan sangat penting dalam kebijakankebijakan yang ditetapkan jika nantinya sang kandidat memenangi Pemilu Contoh: Money politic dianggap wajar oleh masyarakat Jawa Timur saat berlangsungnya pilkada. Lebih dari 40% responden yang disurvei Lingkar Survei Indonesia (LSI) 2013 berpendapat bahwa money politic sudah lazim dilakukan saat gawe demokrasi. LSI tahun 2013 juga menyebutkan fenomena praktek money politic di Kaltim juga sangat tinggi. Hasil wawancara responden, 53% mayoritas pemilih terpengaruh money politics dan tidak terpengaruh mencapai 39 %, sedangkan menjawab tidak tahu 7,9%.
4
Riswandha Imawan “Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri” Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Yogyakarta. 2007
2
Massifnya praktek politik uang disebabkan oleh lemahnya UndangUndang dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku money politic membuat praktek money politic ini menjamur luas di masyarakat. Maraknya praktek money politic
ini
disebabkan
pula
karena
lemahnya
Undang-Undang
dalam
mengantisipasi terjadinya praktek tersebut. Padahal praktek money politic ini telah hadir dari zaman Orde Baru tetapi sampai saat ini masih banyak hambatan untuk menciptakan sistem pemilu yang benar-benar anti money politic. Menurut Direktur Eksekutif Soegeng Soeryadi Syndicate, Sukardi Rinakit kegagalan partai politik mengemban fungsi sebagai penyalur aspirasi publik terjadi akibat partai politik dikuasai oleh kekuatan saudagar, jawara dan preman serta aristokrat. ”Lemahnya kaderisasi pemimpin dan besarnya kebutuhan dana untuk menggerakkan mesin partai membuat partai merekrut mereka sebagai pengurus meskipun tidak memiliki kemampuan politik.”5 Buruknya kinerja kader partai politik di pemerintahan sejak reformasi dapat disimak melalui data ICW 2007-2008. Data tersebut menunjukkan 4 aktor yang menduduki rangking teratas korupsi adalah Kepala Daerah, Pejabat Pemda, Swasta dan Anggota
DPR/DPRD
cenderung
menggunakan
otoritas
parlemen
untuk
melemahkan lembaga lain. Sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 hingga Februari 2013. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota terlibat dalam kasus korupsi. (Info Korupsi.com. Berita Korupsi se-Indonesia. Beranda > Indonesia > 70 Persen Kepala Daerah Korupsi. Rabu, 29 Mei 2013. Diakses Senin, 3 Juni 2013). Disisi lain yang patut kita pahami pula bahwa gejala money politics juga berkembang di kalangan pemilih. Tidak jarang pemilih sendiri aktif melakukan negoisasi dengan kandidat demi memperoleh sejumlah dana sebagai pamrih menuju TPS. Pengamat kadang memberi label bahwa money politics mencerminkan pragmatisme kader partai bertemu dengan banditisme pemilih. Jika kita memotret Caleg sebagai pelaku money politik maka pada saat yang sama merupakan cermin dari perilaku pemilih kita sendiri. Kedua pihak ini memiliki relasi yang sama dalam membangun praktek politik uang dalam suksesi. Oleh
5
Kompas, Rabu 30 april 2008. : Saudagar-Jawara Kuasai Parpol : Banyak Pejabat Tidak Negarawan.
3
karerna itu riset ini diharapkan mampu merepresentasikan dinamika antara kader partai dan perilaku pemilih. Hal ini bertujuan mendapatkan gambaran utuh mengenai konstruksi praktek money politics pada saat pemilu 2014 yang lalu. 1.2. Perumusan Masalah Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : a. Bagaimana pola-pola politik uang terjadi baik yang dilakukan oleh kandidat maupun oleh pemilih? b. Faktor-faktor apa yang mendorong massifnya perilaku politik uang dalam pemilu?. 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan: 1. Mengidentifikasi pola-pola praktek money politics yang dilakukan baik oleh kandidat maupun atas inisiatif pemilih 2. Mengkaji faktor-faktor yang mendorong terbentuknya motif money politics dipilih sebagai metode suksesi baik yang dilakukan oleh kandidat maupun oleh pemilih 1.4. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan argumentasi ilmiah tentang massifnya praktek money politics saat pemilu. Argumen digali dari peserta pemilu dan pemilih pemilu. Kajian ini akan memperluas khasanah kajian kepemiluan khususnya money politics dan perilaku pemilih. Baik tinjauan yuridis formal dan tinjauan praktisnya. b. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menjadi kajian dari para pemangku kepentingan kepemiluan untuk memahami peta kerawanan pemilu, modus-modus 4
praktek money politics dan kiat-kiat yang layak dikembangkan demi menciptakan pemilu demokratis dan berkualitas.
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Sistem Pemilu Keterbukaan keran politik mendorong menguatnya kehadiran rakyat secara langsung dalam mengendalikan dan melaksanakan roda pemerintahan. Patrick Merloe seorang anggota senior untuk proses pemilihan, Lembaga Demokratik Nasional untuk urusan internasional (NDI) dalam salah satu pamflet yang ditulisnya untuk konferensi tentang pemilu di Zimbabwe (15-18 November 1994) menilai pemilu sebagai tonggak yang sangat penting dalam peralihan kekuasaan non-demokratik ke demokrasi. Ia mengatakan bahwa : Pemilu merupakan suatu kesempatan untuk menguji bagaimana seperangkat lembaga berfungsi dimasa transisi, dan apakah hak asasi manusia yang fundamental dilindungi dan dipupuk. Ukurannya adalah apakah warga negara bebas untuk menyatakan pendapat politik, berserikat dan berkumpul dan bergerak sebagai bagian dari suatu proses pemilihan.1 Sebuah negara hanya dapat disebut demokratis ketika setidaknya secara procedural mengakui dan melaksanakan pemilu secara berkala dan berintegritas. Ukuran dasar ini masih didalami hingga tercapai pengertian pemilu yang betul-betul berlandaskan
semangat
demokrasi
mengingat
negara
yang
sesungguhnya
mempraktekkan sistem non-demokratis (monarkhi, junta militer, komunis) juga menyebut diri mereka melaksanakan pemilu dengan standar kebebasan politik yang berbeda-beda. Jarang sekali terdapat sistem pemilu yang dipilih secara sengaja, lebih jarang lagi didapat sistem pemilu yang dirancang secara seksama untuk memenuhi kondisi sejarah dan sosial tertentu dari suatu negara. Semua negara demorkasi baru harus
1
Gregorius Sahdan “Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto”. Pondok Edukasi. Yogyakarta. 2004.
6
memilih (mewarisi) sebuah sistem pemilu untuk memilih parlemennya, tetapi keputusan tersebut seringkali dipengaruhi oleh salah satu dari keadaan dibawah ini: a. Para pelaku politik kurang mempunyai informasi dan pengatahuan yang cukup sehingga berbagai bentuk dan konsekwensi sebuah sistem pemilu tidak mereka ketahui seluruhnya atau sebaliknya b. Para pelaku politik menggunakan pengetahuan mereka untuk mengajukan sistem pemilu tertentu yang dapat memberikan keuntungan dipihaknya.2 Oleh karenanya terdapat beragam sumber-sumber pengetahuan memformulasi sistem pemilu. Ada yang sekedar mewarisi peninggalan rejim sebelumnya atau bekas negara jajahan, ada yang dipaksa dan ada pula yang yang berlangsung secara berangsur-angsur melalui serangkaian praktek kepemiluan Ben Reilly (1999) sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko mengatakan, pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal, di mana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain. Ketiga hal dimaksud adalah : 1.
Menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif;
2.
Sistem
pemilihan
bertindak
sebagai
wahana
penghubung
yang
memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakilwakil yang telah mereka pilih; 3.
Memberikan insentif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara berbedabeda.3
Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada tiga kata kunci tentang sistem pemilihan umum, yaitu: (1) menyangkut konversi suara menjadi kursi lembaga 2
Ben Relly and Andrew Reynolds, Sistem Pemilu. Kerjasama antara IDEA, United Nations dan IFES. Jakarta. 2001. Hal. 1. 3 Seri Buku Panduan, Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, (Jakarta: Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA, 2002), hal. 24.
7
perwakilan, (2) menyangkut masalah pemetaan kepentingan masyarakat, dan (3) menyangkut keberadaan partai politik. Pilihan-pilihan sistem pemilu akan selalu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut. Secara umum ragam sistem pemilu (mekanis) berkisar hanya pada dua prinsip pokok saja, yaitu : 1.
Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil).
2.
Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil).4
Single-member constituency disebut juga dengan sistem distrik. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan (distrik pemilihan). Pembagian daerah pemilihan disesuaikan dengan berapa jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). 5 Dengan demikian, berdasarkan sistem ini maka setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh satu orang wakil rakyat terpilih. Multi-member constituency disebut juga dengan sistem proporsional. Dasar pemikiran yang mendasari semua sistem proporsional adalah untuk dengan sengaja mengurangi kesenjangan antara perolehan suara partai secara nasional dengan perolehan kursinya di parlemen. Jika sebuah partai besar memenangkan 40%, partai tersebut seharusnya memenangkan 40% kursi di parlemen. Sebuah partai kecil yang memenangkan 10% suara seharusnya memperoleh kursi parlemen sebesar 10 % pula. Sistem proporsioanl ini lazim dipilih bagi negara demokrasi baru.6 Praktek kepemiluan di Indonesia telah mengalami akumulasi perubahan yang pada prinsipnya semakin ingin menerjemahkan kebebasan memilih dan dipilih terlindungi oleh aturan main pemilu. Mulai dari pemilu pertama pasca Orba tahun 1999 yang masih memilih partai dalam Pileg, kemudian pemilu 2004 memilih kandidat partai sesuai nomor urut dan terakhir Pemilu 2009, 2014 hingga sekarang 4
Ramelan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, 1992), hal. 461-462. Miriam Budiardjo dalam Ramelan Surbakti, Ibid, hal. 462. 6 Op. cit, Ben Relly and Andrew Reynolds, Hal. 99. 5
8
memilih kandidat secara terbuka. Parpol telah menyaratkan pencalonan wakil rakyat yang dianggap paling representatif melalui sistem proporsional terbuka (open list system) dengan cara memberikan keleluasaan pada pemilih untuk memilih secara langsung nama calon, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pemilih (rakyat) dapat menentukan sendiri pilihannya sesuai yang diinginkan. Perubahan arena kompentisi partai yang kian kompleks juga mewarnai semangat pengaturan kekuangan partai politik. UU No. 31/2002 yang berlaku mulai 27 Desmber 2002 merupakan produk hokum yang menjabarkan fungsi partai politik, setelah perubahan UUD 1945. Lahirnya Undang-undang ini juga diilhami oleh fakta beroperasinya partai politik membutuhkan dana yang besar. Sebagaimana terjadi pada pemilu 1999. UU. No. 2/2008 yang berlaku mulai 4 Januari 2008 sebagai penganti UU sebelumnya bertujuan menyempurnakan pengaturan partai politik, namun pengaturan keuangan partai politik tidak mengalami kemajuan. Ketika UU. No. 2/2008 diubah menjadi UU. No. 2/2011 yang berlaku mulai 15 Januari 2011, juga tidak ada perubahan substantif terhadap pengaturan keuangan partai politik. Kecuali menaikkan sumbangan badan usaha.7 Artinya ada upaya melembagakan kewenangan partai politik mengakumulasi banyak anggaran demi memperkuat stamina bersaing dalam pemilu yang kian bengkak pembiayaannya. Kerentanan infiltrasi uang sebagai logika tunggal menggerakkan partai dan pemilih memang masih berada pada konvergensi pemikiran para pemerhati demokrasi. Versi aktivis politik menilai negara perlu bersikap tegas dan kongkret dalam UU Pemilu agar kampanye diatur lebih transparan dan murah. Versi pemerintah melihat tidak ada kewenangan negara mengatur aspek karena merupakan kebebasan politik seseorang.8 Sebagaimana kritikan yang menjelaskan kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah justru tidak mendidik masyarakat karena terbuka peluang praktik 7
Veri Juanidi, Dkk, Anomali Keuangan Partai Politik. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership). Jakarta. 2011. hal. 10-11. 8 Kompas, Senin, 3 Juni 2013: Kampanye Pilkada: Pembatasan Dana Cegah Korupsi.
9
money politics, biaya kampanye yang semakin mahal, menjadikan kader partai yang memiliki banyak uang bisa dengan mudah mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara dan uangnya agar mereka memilihnya. Persaingan antar caleg cenderung liberal (bebas) dan disinyalir menggunakan segala cara termasuk politik uang untuk memperoleh suara terbanyak, budaya korupsi sudah mulai terlihat dari sini dan juga dinilai tidak memiliki ideologi serta kepedulian terhadap partai. Juga, terjadinya persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik, baik antar caleg satu partai maupun caleg beda partai serta kesulitan dalam rekapitulasi hasil pemilu.9 Sejak dipraktekkannya open list system ini, kasus sengketa hasil pemilu meningkat drastis. Pekerjaan yang cukup melelahkan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi tertinggi yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu.
9
Efendi Rusmin, Proporsional Terbuka vs Tertutup. Suara Karya., 2012.
10
Dalam pandangan lain sistem ini bukan tanpa kelemahan, berikut paparannya:10
Kelebihan
Kelemahan
Sistem ini lebih cocok diterapkan dalam masyarakat majemuk dan merupakan sistem yang inklusif, memungkin badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang bersal dari berbagai macam kekutan politik dalam suatu negara. Suara dari partai-partai kecil dapat digabung sehingga partai kecil punya peluang untuk memiliki wakilnya di lembaga legislatif. Sistem ini dianggap lebih representatif, karena dimugkinkan partai-partai kecil memiliki wakil di lembaga perwakilan. Sistem ini cenderung menghalangi adanya dominasi regional partai besar. Beberapa bukti di negara eropa, sistem ini ternyata juga menghasilkan pemerintahan yang efektif. Menciptakan sharing kekuatan dan kerjasama konkrit antara partai dan pemerintah dan cukup akurat dalam menterjemahkan proporsi suara yang dimenangkan menjadi presentase wakil yang dipilih.
Hubungan antara wakil rakyat dengan pemilih kurang akrab, khususnya dalam daftar tertutup, para pemilih tidak mempunyai pengaruh dalam menentukan wakilnya sehingga akuntabilitas para wakil terhadap para pemilihnya kurang.. Kandidat lebih memiliki hubungan kuat dengan partai daripada pemilih. Sehingga mendorong munculnya nepotisme dalam partai. Sistem ini akan mendorong munculnya multipartai. Sistem ini mendorong timbulnya konflik/perpecahan dalam diri partai politik Mendorong bertahannya partai-partai ekstrim dan tidak mengakomodasi kandidat yang independen. Pemerintah yang terpilih kurang bertanggungjwab dengan karena lebih sulit untuk menjatuhkan sebuah partai dari kekuasaan. Bahkan partai yang tidak populer dapat bertahan dalam koalisi pemerintah setelah pemilu.
Kelemahan sistem ini adalah suara pemilih mengalami konversi nilai karena apa yang dipilih tidak otomatis menjadi suara milik kandidat tersebut. Partai politik 10
Sugeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Meneropong Indonesia 2020, Jakarta SSS, 2004. hal 162.
11
menjadi penentu arah konversi suara yang dalam aturan harus disetorkan seusia nomor urut kandidat yang telah ditetapkan oleh partai politik. Artinya nomor urut 1, 2 dan 3 memiliki potensi besar mengumpulkan semua suara tersebut. Keterikatan dan jejaring partai politik sangat menentukan kandidat mana yang akan menduduki nomor panas tersebut. Secara akademik metode ini memang memperkuat kelembagaan partai politik karena parpol memiliki kewenangan nyata dan prinsipil dalam menentukan rekruitmen dan kandidasi. Tidak dapat dipungkiri pula kemungkinan politik uang terjadi demi memperebukan nomor urut tersebut. Konsekuensi lain adalah banyak kandidat yang tidak tertarik meningkatkan daya saingnya karena merasa usahanya akan sia-sia terkecuali ketika di internal partai mengatur setoran suara akan ditransaksikan dengan sejumlah dana dari kandidat yang mendapatkan suara tersebut. Uang juga memainkan peran penting dalam tataran ini. Tidak ada sistem pemilu yang betul-betul sempurna, sistem tertutup setidaknya dapat berkontribusi memperkuat posisi kelembagaan partai politik dan memperkuat arti penting kegiatan pengkaderan politik.
2.2. Pengertian Pemilih dan Konstituen Pemilih adalah warga negara yang sudah dewasa dan tidak sedang diambil hak politiknya. Kalau di Indonesia, pemilih adalah warga negara Indonesia yang berumur tujuh belas tahun atau sudah menikah serta sudah terdaftar hak pilihnya. Untuk dapat masuk pada kategori ini, pemilih harus memenuhi dua syarat minimal, yakni tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan (Lihat UU No. 12/2003, Ps 13 dan 14). Pengertian pemilih di atas didasarkan pada pendekatan yang legal-formal dalam konteks syarat keberadaan atau pengakuaan hak politik seorang warga negara. Sementara, jika kita menggunakan kategorisasi pemilih yang lebih khusus yang dilihat berdasarkan preferensi politik, maka pemilih dapat diartikan dalam tiga jenis kategori, yaitu (Fatah, 2000: 237-238).
12
2.3. Perilaku Pemilih Secara teoritik, dalam kajian perilaku pemilih ada lima pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorisasikan pemilih dalam pemilu, yaitu (Imawan, 1993; Kristiadi, 1993): a. Sociological approach. Adalah yang terawal muncul dalam tradisi studi perilaku pemilih. Model ini berkembang di Eropa dan Amerika era 1950-an. Dibangun dari asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa.11 Hampir sama dengan yang di atas, bahwa tingkah laku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh identifikasi mereka terhadap satu kelompok, serta norma-norma yang dianut oleh kelompoknya. Perbedaannya, dalam pendekatan sosiologis mobilisasi seseorang untuk keluar dari satu kelompok dan bergabung dengan kelompok yang lain masih sangat dimungkinkan. b. Sosial psychological approach. Pendekatan ini percaya bahwa tingkah laku dan keputusan politik seseorang, sangat dipengaruhi oleh interaksi antar faktor-faktor internal, seperti sistem kepercayaan dan interaksi internal seperti pengalaman politik. Pendekatan ini juga percaya bahwa tingkah laku dan kepercayaan individu menentukan dan membentuk norma-norma kelompok, begitu sebaliknya norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu. Kongkretnya, partai yang secara emosial dirasakan dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. c. Rational choice approach. Pendekatan ini melihat kegiatan pemilih sebagai produk kalkulatif untung-rugi. Pertimbangan pemilih tidak hanya ‘ongkos’ memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung-rugi digunakan untuk membuat keputusan 11
Saiful Mujani, R.William Liddle, Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pileg dan Pilpres Indonesia Pasca Orba. Mizan Jakarta. 2012. Hal. 6-7.
13
tentang parpol atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih. Jika pendekatan di atas titik beratnya pada domain individu, maka pendekatan berikut lebih melihat pada domain pengelompokan sosial. Dasar argumentasinya adalah setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda.
2.4. Teori Tiga Wajah Partai Politik Melihat partai politik perlu dilakukan secara utuh dan integratif, yakni pada tiga arena bekerjanya partai politik, atau tiga wajah partai politik. Ketiga arena atau wajah tersebut adalah partai pada akar rumput, partai pada parlemen dan partai pada lembaga-lembaga publik (eksekutif dan legislatif).12 Pengakaran partai memiliki arti bahwa partai politik melalui kader dan aktivisnya bersentuhan langsung dengan konteks lokal, partai lokal, pendukung partainya maupun partai lain, serta masyarakat pemilih. Sebagai ujung tombak partai politik, pada level ini tugas utama kader dan aktivis partai adalah : 1) menunjukkan bahwa partai politik adalah agen yang sensitif terhadap kepentingan masyaraka; 2) menunjukkan bahwa partai politik tumbuh dari dan bersama masyarakat; dan 3) menunjukkan bahwa partai politik adalah agen transformasi di dalam masyarakat.13 Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk berhubungan atau menjalin komunikasi dengan pemilih, yaitu berhubungan secara langsung dan berhubungan sacara tidak langsung. a. Hubungan Tidak Langsung. Iklan di televisi, radio, surat kabar sama seperti poster, billboard dan gathering hanya menyediakan arus informasi satu arah sehingga tidak ada terjadi informasi yang timbal-balik sehingga teknik atau metode tersebut tidak terlalu efektif. Namun demikian, model ini memiliki 12
Richard S. Katz dan Peter Mair, The Ascendancy of the party in public Office Party Organizational Change ini Twentieth Century Democracies, Chapter in Political Parties, Old Concept and New Challlenges, Edited by Richard Gunter, Jose Ramon Montero and Juan Linz, Oxford University Press. 2002. 13 Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk, ”Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol” PLOD & JIP UGM 2006. Hal. 62-63.
14
jangkauan publik secara luas dan seringkali relatif murah untuk beberapa teknik seperti e-mail, SMS, surat menyurat, poster dan Billboard, dan telepon. Sementara, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi iklan di televisi, radio dan surat kabar memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat termasuk pemilih namun iklan di media massa tersebut sangatlah mahal. Meski demikian, partai politik dapat mensiasatinya dengan pemberitaan secara gratis. Maksudnya, partai politik dapat menyelenggaraan kegiatan yang diliput oleh wartawan dari media massa tersebut. Dalam beberapa penelitian, model pemberitaan (bukan iklan) lebih diterima oleh segmen pemilih tertentu. √ Televisi
√ Surat menyurat
√ Radio
√ Poster dan Billboard
√ Surat kabar
√ Telepon
√ E-mail dan SMS a. Hubungan Langsung. Gathering, rally, pertemuan-pertemuan kecil, interaksi one-on-one menyediakan kesempatan komunikasi dua arah. Dengan demikian, partai mendapat kesempatan menggali informasi dan pelajaran dari pemilih melalui dialog dengan mereka begitu juga sebaliknya. Momentum ini harus digunakan partai-partai politik untuk merekam informasi langsung dari pemilih. Hubungan langsung antara anggota partai dengan masyarakat ini merupakan cara efektif dalam memikat anggota baru dan dukungan, namun teknik atau metode ini akan menghabiskan banyak waktu dan mahal. √ Gathering
√ Pertemuan-pertemuan kecil
√ Rally
√ Percakapan one-on-one
Menurut Arbi Sanit untuk menilai seorang wakil rakyat memiliki keterikatan terhadap regional dan orang yang diwakilinya maka terdapat empat macam responsifitas parpol : 1). Tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan. Dalam hal ini bersangkutan dengan hubungan wakil dengan terwakil dalam hal pilihan kebijakan yang didukung oleh wakil. Disana terkait tingkah laku resmi wakil. 15
2). Bidang pelayanan. Tanggapan wakil dalam bidang pelayanan berkaitan dengan keuntungan yang mungkin diberikan oleh wakil kepada terwakil. Untuk itu, wakil harus mengetahui keinginan dari terwakil dan karenanya kontak langsung dan intens serta multi-stakeholder penting dilakukan secara rutin. 3). Bentuk pengalokasian. Dalam hal ini tanggapan keterikatan wakil dapat dilihat dari keuntungan yang dapat diterima terwakil dari keputusan yang dibuat oleh wakil. 4). Tanggapan wakil dalam bentuk simbolik. Dalam hal ini menyangkut hubungan emosional antara wakil dengan terwakil.14
14
Toni Andrianus Pito, dkk “Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi” Penerbit Nuansa. Bandung. 2006. Hal. 16.
16
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan
penelitian
kualitatif
sebagai
prosedur
penelitian
yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).1 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu tipe dalam penelitian yang menelaah pada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. 2 Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang kasus yang akan diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mendeskripsikan fenomena, keteraturan dan kekhususan tentang kasus yang akan diteliti. 3.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banyumas. Dengan mengambil sampel dapil dengan karakteristik perkotaan yaitu Dapil IV (Kecamatan Patikraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara). Adapun yang mewakili karakteristik pedesaan yaitu Dapil V (Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede dan Banyumas). 3.3. Sasaran Penelitian Sasaran penelitian merupakan satuan analisis yang dituju dari suatu penelitian. Sasaran dalam penelitian ini meliputi kandidat dari berbagai partai
1
Lexy J. Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 4. Sanapiah Faisal. 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 22.
2
17
politik peserta pemilu nasional dan lokal tahun 2014. Sasaran selanjutnya adalah masyarakat pemilih yang telah menjalankan hak pilihnya pada pemilu 2014. 3.4. Teknik Pemilihan Informan Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam hal ini, peneliti akan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang
mantap dan
mengetahui masalahnya secara mendalam.3 Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek dan bukan didasarkan pada strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. 4 Dengan demikian, pemilihan informan tidak dilakukan secara kuantitas tetapi dilakukan secara kualitas dari pemahaman narasumber terhadap masalah yang akan diteliti. 3.5.Teknik Pengumpulan Data 3.5.1. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam adalah wawancara informal yang dilakukan pada saat konteks dianggap tepat, guna mendapatkan data yang mempunyai ke dalam dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentif sesuai dengan kemampuan peneliti. Teknik ini bertujuan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan.5 3.5.2.Observasi Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami segala hal yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi-kondisi sebenarnya yang terjadi dilokasi penelitian baik secara formal mupun non-formal.
3
Heribertus Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Universitas Sebelas Maret. Sukarta. Hal 21-22. 4 Arikunto Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 117. 5 Milles and Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI-Press. Jakarta. Hal 15.
18
3.5.3. Dokumentasi Dokumentasi
merupakan
teknik
pengumpulan
data
dengan
cara
mengambil dan mencatat data yang berasal dari dokumen-dokumen atau arsiparsip penting yang berhubungan dengan studi kasus yang akan diteliti oleh peneliti.
3.6. Sumber Data Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk mengumpulan keterangan maupun informasi yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang memiliki keterkaitan dengan maslah-maslah yang akan dibahas. Data ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan intensif dengan para informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, arsip, catatan, literatur dan suber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 3.7. Analisis Data 3.7.1. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 6 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif (interactive of analysis). Proses analisis interaktif dilakukan selama penelitian. Didalam analisis interaktif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.7 Adapun prosesnya apabila digambarkan tersaji dalam gambar berikut ini : 6
Lexy J. Moleong,. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 103 7 Milles and Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI-Press. Jakarta.
19
Gambar 1 Metode Analisis Interaktif
Pengumpulan data
Penyajian data
Reduksi data
Kesimpulan – kesimpulan: Penarikan/ verivikasi
Sumber : Miles dan Huberman (1992) Penjelasan langkah – langkahnya adalah sebagai berikut: 1). Pengumpulan data : Pengumpulan data merupakan proses awal dari keseluruhan rangkaian analisis data, yaitu berupa kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, baik itu berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pada tahap ini, nantinya data yang diperoleh tersebut biasanya telah disusun secara teratur dalam bentuk kata – kata yang sangat banyak
sebelum
nantinya
dianalisis.
Agar
mempermudah
dalam
menganalisis, satu per-satu perlu dipilah – pilah kembali untuk data yang relevan dan mana yang tidak. Oleh karena itu diperlukan langkah berikutnya yaitu reduksi data. 2). Reduksi data : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan
20
cara sedemikian rupa hingga kesimpulan – kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 3) Penyajian data : Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian – penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan (lebih jauh menganalis ataukah mengambil tindakan) berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian – penyajian data tersebut. 4) Penarikan kesimpulan : Kegiatan mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat dan preposisi kemudian mengikat lebih rinci serta mengakar dengan kuat.
3.7.2. Validitas Data Penelitian ini menggunakan cara triangulasi dalam menguji keabsahan data yang dikumpulkan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau sebagai pembanding terhadap hal itu. 8 Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang memanfaatkan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara : 1). Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan hasil wawancara, 2). Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.
3.8. Jadwal Pelaksanaan Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan atau 12 (dua belas) minggu. Adapun rencana dan rincian kegiatan ini adalah sebagai berikut :
8
Ibid, hal. 178
21
No
Tahapan Kegiatan
1
Penyusunan Proposal Kegiatan
2
Pemaparan Proposal Kegiatan
3
Pengurusan Penelitian
4
Penyusunan Instrumen Penlitian
5
Pengumpulan Sekunder
8
Pengumpulan Data Primer (Observasi, Wawancara)
9
Coding/Tabulasi Data
10
Analisis Data
11
Pembahasan Analisis
12
Penyusunan Draft Laporan Akhir
13
Pemaparan Draft Laporan Akhir
14
Penyerahan Laporan Akhir
I
II
III
Ijin
Data
Hasil
3.9. Perkiraan Biaya Penelitian Biaya yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 10.000.000,00 pembiayaan direncanakan sesuai dengan jangka waktu penelitian, yaitu selama 3 (tiga) bulan dari bulan Mei hingga Juli 2015. Komponen pembiayaan yang diusulkan meliputi: gaji/upah peneliti, bahan/perangkat
22
penunjang, biaya perjalanan, dan biaya pengolahan data, publikasi jurnal, seminar, dan pelaporan. Secara rinci jumlah biaya yang diusulkan adalah sebagai mana terlampir. Sedangkan secara garis besar jumlah biaya yang diusulkan adalah sebagai berikut: Spesifik
Harga Satuan (Rp)
Satuan
1. Persiapan
Total (Rp) 1.500.000
a. Transport Pengurusan Ijin tingkat Kabupaten
1
Kab
250.000,-
250.000
b. Transport Pengurusan Ijin tingkat Kecamatan dan Desa
2
Bagian
550.000,-
1.100.000
c. Persiapan penelitian
5
Keg
30.000,-
150.000
(desain, jadwal, dll) 2. AlatTulis
485.000
a. Kertas HVS
3
Rim
30.000
90.000
b. Catridge
1
Pack
270.000
270.000
c. Ballpoint
1
Pack
25.000
25.000
d. CD blank
1
Pack
55.000
55.000
e. SpidolBesar
1
Pack
45.000
45.000
3. Pengorganisasian di
5.560.000
Lapangan a. Observasi
20
Keg
120.000
2.400.000
2
Org
500.000
1.000.000
c. Tabulasi data
10
Keg
120.000
1.200.000
d. Analsis data
5
Keg
120.000
600.000
e. Kesimpulan
3
Keg
120.000
360.000
b. Tenaga di lapangan
4. PenyusunanLaporan
2.400.000
23
a. Diskusi hasil lapangan
5
Keg
220.000
1.100.000
b. Penyusunan laporan
5
Keg
100.000
500.000
100
Lembur
500
50.000
d. Persiapan seminar
5
Keg
100.000
500.000
e. Seminar hasil penelitian
1
Paket
250.000
250.000
c. Pengetikan
5. Penggandaan
55.000
a. Penggandaan
3
Set
15.000
45.000
b. Penjilidan
4
Set
2.500
10.000
Total Biaya
10.000.000
Biaya yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp 10.000.000,00.
24
BAB IV PEMBAHASAN MONEY POLITICS DALAM PEMILU 2014
4.1. Pileg Kabupaten Banyumas 2014 Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di antara 108 0 ‘ 17 ”- 109 0 27’15” Bujur Timur dan 7 0 15 ‘05” – 7 0 37 ‘10” Lintang Selatan. Kabupaten Banyumas berbatasan dengan beberapa wilayah dengan Sebelah Utara yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Sebelah Timur yaitu dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Sebelah Selatan yaitu dengan Kabupaten Cilacap. Sebelah Barat yaitu dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.1 Meskipun Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Banyumas, namun secara politik wilayah tersebut merupakan basis kaum abangan. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi partai nasionalis sejak diselengarakannya pemilu 1955 pada masa demokrasi parlementer. Herbet Feith menyebutkan pada pemilu 1955, karesidenan Banyumas didominasi oleh partai nasionalis (PNI) dengan perolehan suara mencolok 48,57 persen, yang berarti tiga kali lipat dari pesaing terdekatnya, NU yang memperoleh suara sebesar 19,97 persen.2 Karesidenan Banyumas masuk dalam daerah pemilihan Jawa Tengah pada Pemilu 1955. Pencapaian PNI di Karesidenan Banyumas melebihi persentase perolehan PNI yang memenangkan pemilu di Jawa Tengah dengan mendapatkan suara terbanyak yaitu 33,92 persen atau 3.019,568 suara. Perolehan PNI di Jawa Tengah merupakan pencapaian tertinggi dari seluruh suara yang diperoleh PNI secara nasional pada 15 daerah Pemilihan. Hasil pemilu 1955 di Karesidenan Banyumas dan Jawa Tengah berlangsung seiring berlakunya politik aliran. Mengutip istilah Clifford Geertz, “apa yang disebut aliran itu lebih dari sekedar
1
Kabupaten Banyumas, “Letak Geografis,” http://www.banyumaskab.go.id/menu/307/banyumas/letak-geografis (120615) 2 Tesis: Sofa Marwah dalam tesis Sukmawati: Analisa Konflik Eksekutif Legislatif di Kabupaten Banyumas Periode 2008-2013. Sekolah Pascasarjana UGM. 2013. Hal. 71.
25
partai politik, tentu saja lebih dari sekedar ideologi, ia merupakan suatu pola integrasi sosial yang menyeluruh.3 Namun penetrasi kekuatan politik Orde Baru mengubah konstelasi politik seluruh daerah di Indonesia, termasuk wilayah Banyumas. Golkar yang merepresentasikan partai pemerintah bertugas untuk memenangkan seluruh pemilu di seluruh daerah. Dalam hal ini yang menarik, dominasi Golkar sebagai representasi partai pemerintah tidak menghilangkan kesan kuatnya kaum nasionalis di wilayah Banyumas. Pada pemilu legislatif daerah dari 1987 dan 1992 di Kabupaten Banyumas misalnya, secara berturut-turut kemenangan Golkar selalu diikuti oleh PDI sebagai “reinkarnasi” PNI yang menjadi simbol nasionalis.4 Kejatuhan Orde Baru 1998 segera saja disusul dengan gerakan demokratisasi dan desentralisasi politik di Indonesia. Iklim kontestasi dan kompetisi politik yang terbuka menimbuhkan lahirnya begitu banyak partai politik. Di Banyumas sendiri sebagai basis nasionalis PNI yang kemudian bereinkarnasi menjadi PDI tetap mampu mempertahankan dominasinya di gelanggang politik. Dalam pemilu legislatif 2004 hingga 2009, kursi legislatif tetap didominasi oleh PDI-P. Perolehan suara menengah disusul oleh partai Islam, yakni PKB dan partai nasionalis Golkar. Cerita yang berbeda justru terdapat dalam pemilihan Legislatif. PDI-P tidak lagi mendominasi terutama setelah diterapkannya Undang Undang Nomor 32/2004 dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan format Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menempatkan kepala daerah masih harus dipilih oleh DPRD. Pada pilkada 2008 calon dari PDI-P justru dapat dikalahkan oleh calon yang diusung dari partai kelas menengah, yakni Mardjoko dengan memakai kendaraan partai PKB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.
3 4
Ibid. 73 Ibid. 82
26
Tabel 2.5 Peta Politik Anggota DPRD KabupatenBanyumas 2004-2009
No
Partai Politik
Jumlah Kursi
1.
PDI Perjuangan
16
2.
PKB
8
3.
P Golkar
8
4.
PAN
5
5.
PPP
3
6.
PKS
1
7.
P Demokrat
4
Jumlah
45
Sumber: Diolah dari data KPUD Kabupaten Banyumas
Gejala awal minority government yakni gejala banyak kepala daerah terpilih hanya didukung oleh partai yang tidak mendapatkan perolehan suara mayoritas di DPRD sebagaimana yang terjadi di Banyumas, Bupati terpilih Mardjoko ketika mencalonkan diri mendapat dukungan dari satu partai saja yakni PKB. Sementara, ketika diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kekuatan politik partai ini diparlemen
termasuk
sangat
minim
dibandingkan
dengan
partai-partai
nonpengusung Bupati terpilih. PKB mendapat perolehan kursi di DPRD Banyumas hanya 17,78% (Harian Kedaulatan Rakyat, 2011). Konstelasi politik seperti inilah yang turut berkonstribusi merentankan hubungan Bupati dengan DPRD Banyumas yang hampir tidak pernah berhenti dirundung konflik. Meskipun hal tersebut bukanlah faktor satu-satunya, mengingat masih banyak faktor yang berpotensi memicu konflik. Kajian dalam tulisan ini termasuk menganalisis faktor kepemimpinan dan komunikasi politik yang dijalankan tiap aktor dalam konflik. Sepanjang masa awal hingga akhir masa jabatan Mardjoko selalu diwarnai konflik. Berbagai isu dan persoalan seolah menjadi medan peperangan antar lembaga. Dalam kurun waktu 2008-2012 kepemimpinan Bupati Mardjoko terdapat dua konflik besar yang menjadi objek
27
penelitian dalam tulisan ini, yakni konflik legislatif dan eksekutif akibat gagalnya proyek bioetanol tahun 2008 dan konflik penetapan APBD tahun 2011.5 Pemilihan legislatif 2009-2014 juga menarik untuk disimak. Pada pemilu ini bentang kompetisi antarapartai semakin dinamis. Partai baru yang awalnya menempati posisi partai kecil perlahan mampu bersaing hingga menuju level partai menengah. PKS di Kabupaten Banyumas berhasil merangkak dari 1 legislatif terpilih menjadi 5 caleg terpilih. Setara dengan partai-partai lama yang tingkat elektabilitasnya cederung stagnan seperti PAN, PPP, dan PKB. Menyerupai format kekuatan politik tingkat nasional dimana partai-partai berbasis Islam mendominasi level partai menengah di parlemen. Fenomena yang menarik selanjutnya adalah munculnya kategori Presidential Party. Partai yang hadir disertai ketangguhan ketokohan nasional pemimpin dan kematangan jaringan politik. Partai presidensial berdiri karena kesanggupan bersaing dalam pemilihan presiden dengan menempatkan ketua umum partai sebagai kandidat. Para ketua partai ini umumnya bukan pemain politik baru, sebagian besar sebenarnya adalah politisi dan tokoh nasional bahkan pernah menempati posisi penting dari partai lain. Kehadiran Partai Hanura, Gerindra, Nasdem, Demokrat adalah bagian dari tipe partai ini. Pendiri partai ini banyak yang menjadi capres terutama pada Pilpres 2004 dan 2009. Mereka awalnya juga berasal dari dapur partai yang sama yaitu Partai Golongan Karya, kecuali Demokrat. Kehadirannya cukup efektif memecah atau membagi kekuatan politik partai-partai tua dalam pemilu. Sebagaimana terlihat pada perubahan konfigurasi politik di Kabupaten Banyumas berikut :
5
Tesis Sukmawati: Analisa Konflik Ekselutif Legislatif di Kabupaten Banyumas Periode 20082013. Sekolah Pascasarjana UGM. 2013. Hal. 77.
28
Tabel 2.6 Peta kekuatan politik partai dilihat dari Anggota DPRD Kabupaten Banyumas 2009-2014
No
PartaiPolitik
JumlahKursi
1.
HANURA
1
2.
GERINDRA
4
3.
PKS
5
4.
PAN
5
5.
PKB
5
6.
P GOLKAR
7
7.
PPP
3
8
PDI-P
13
9
P DEMOKRAT
7
Jumlah
50
Sumber: Diolah dari data KPUD KabupatenBanyumas Secara umum, semua partai mengalami fluktuasi kemunduran dukungan politik. Tidak hanya PKB, PDI-P pun mengalami penurunan berarti dari 16 menjadi 13 kursi walaupun penurunan tersebut tidak mengantikan posisinya sebagai partai dominan di DPRD. Yang merisaukan adalah PKB yang sedari awal masa reformasi hanya menjadi partai menengah dan pada Pileg 2009 justru semakin menurun dan mulai terancam memasuki kelompok partai kecil. Sementara beberapa partai baru seperti Gerindra, Demokrat dan PKS justru semakin meningkat perolehan dukungannya, seperti Gerindra hampir menyamai, PKS yang menyamai bahkan Demokrat mampu melewati PKB. Di pemilu legislatif di Kabupaten Banyumas tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi jawara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2014 tingkat Kabupaten Banyumas, PDI-P mendapat suara terbanyak. Perolehan suara pada tingkat DPRD Kabupaten Banyumas dengan perolehan suara sah seluruh partai politik sebanyak 899.874
29
suara. PDI-P memperoleh suara terbanyak yaitu 288.354 suara, disusul Partai Golkar yang memperoleh 116.834 kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 116.148 suara.6
6
Arbi Anugrah, PDIP Unggul di Banyumas, Disusul Golkar dan PKB, http://news.detik.com/read/2014/04/22/030742/2561387/1562/pdip-unggul-di-banyumas-disusulgolkar-dan-pkb diakses pada tanggal 9 April 2015.
30
4.2. Gambaran Massifitas Money Politics ”Ini bukan money politik tapi cost politik”. ”Malaikat pun kalau mengikuti Pemilu di Indonesia pasti melakukan money politic”
Teringat pemilu 2004 ketika praktek money politics mulai marak dilakukan para kandidat legislatif hingga eksekutif. Para kandidat mempercayai ataupun berani memakai logika bahwa pengeluaran langsung kepada pemilih hanya merupakan efek biaya politik. Konsekuensi liberalisasi politik yang menuntut banyaknya kegiatan pengenalan dan penggalangan suara rakyat (pemilih). Semakin banyak masyarakat yang harus ditemui dan didekati maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Uang adalah konsekuensi logis dari kelanjutan praktek demokrasi di tingkat bawah. Biaya politik tidak terelakkan dan mulai memaklumkan pengertian uang dan demokrasi sebagai keniscayaan. Pasca pemilu 2004 dan mulai diperkenalkannya sistem proporsional daftar terbuka pada pemilu 2009 dan 2014 membuat politik uang semakin massif ditemui dan dipraktekkan kandidat dalam berkompetisi. Selama kurun pemilu itu pula, konfirmasi terhadap pelanggaran aturan pemilu khususnya money politics juga meningkat drastis. Sayangnya gejala money politics lebih mencuat sebatas pergunjingan para pihak baik warga, peserta pemilu maupun pemerhati pemilu. Berbeda ketika ditinjau dari segi kemampuan menindak praktek ini, terdapat kesulitan besar. Legislatif terpilih yang kami wawancarai menyatakan sekalipun politik uang itu haram faktanya sangat sulit menindak dan membuktikannya. Terkesan tidak ada gunanya dipersoalkan praktek tersebut. Apapun bentuk pengeluarannya, biaya politik dinilai sebagai istilah yang tepat jika dibandingkan money politics. Bisa pula pengertian biaya politik adalah jawaban eufimis (menghaluskan) makna politik uang itu sendiri. Para kandidat terpilih menyebutnya: ”Uang Rp 350 juta yang disiapkan habis untuk membiayai mesin politik di 7 desa yang difokuskan. Dia mengaku hal itu wajar, karena
31
itu bagian dari cost politik. Dia menyangkal memberikan uang di dalam amplop kepada warga.”7 Hal senada disampaikan oleh caleg lain berikut: “Dia mengaku tidak pernah ada orang yang meminta uang langsung. Dia juga mengaku tidak pernah ngasih amplop ke warga. Tapi kalau uang untuk tim sukses dia berikan. Uang itu dianggapnya sebagai biaya politik agar tim suksesnya semangat dan efektif. Uang itu untuk membiayai pertemuan, beli jamuan, dan bensin.”8 Pada saat belum banyak penjelasan yang memadai mengenai imbas demokratisasi
politik
terhadap
bengkaknya
pembiayaan
politik—hingga
munculnya fenomena vote buying. Pemilu sejatinya masih teryakini sebagai sarana kedaulatan rakyat yang sanggup melindungi kedaulatan pemilih. Namun dengan maraknya money politics maka dimensi negatif liberalisasi justru berbalik arah menjadi membeli pemilih. Tidak jarang calon politisi dan masyarakat memaklumi bahwa uang dan pemilihan adalah hubungan sebab-akibat yang niscaya adanya. Tanpa uang maka kompetisi politik tidak akan berhasil. Tanpa uang maka loyalitas pemilih akan meragukan. Seorang anggota DPR pusat pernah berkelakar: jika malaikat ikut pemilu pasti juga melakukan money politics. Konfirmasi massif dan vulgarnya politik uang bisa disimak dari informasi berikut: “Caleg yang habis sekitar 150 juta ini menceritakan pertarungan sengit di Dapil 5. Pada malam hari jelang pencoblosan money politics sangatlah vulgar. Caleg yang punya duit banyak dengan berbagai cara membeli suara warga. “Sore hari seorang tim sukses membagikan amplop Rp 20 ribu kepada warga. Kemudian Magrib datang tim sukses Caleg lain yang memberikan amplop berisi Rp 35 ribu. Nah, malam harinya datang lagi tim sukses Caleg lain bagi-bagi amplop berisi Rp 50 ribu.” “Semuanya diterima”.9 Informan selanjutnya menyatakan: “Pokoknya setiap orang yang mau nyoblos nemuin tim sukses tersebut di sekitar TPS (pojokan), isi amplopnya Rp 50 ribu. Intinya
7
Didi Rudianto. Caleg PDIP terpilih/ Dapil 5. Mufarrihan. Caleg PKS terpilih/ Dapil 5.Biaya yang dikeluarkan Rp 150 juta. Dia adalah incumbent PKS. 9 Jumi Purwandari. Caleg Golkar tidak terpilih /Dapil 5. 8
32
saya digempur dengan amplop, jadinya saya dapat suara nomer 2 di RW saya. Pokoknya money politics yang terjadi sangat vulgar”10 Merupakan tantangan tersendiri meneliti praktek money politics pada pemilu 2014 ini karena dua alasan. Pertama, eufimisme money politics. Terdapat karakter berargumen yang berbeda. Bagi Kandidat terpilih cenderung memilih ”zona nyaman” dengan mencoba menghaluskan pengertian money politics sebagai biaya politik. Sementara bagi calon tidak terpilih berani menyatakan secara terbuka vulgarnya praktek money politics tersebut. Faktor kedua, etika politik. Para kandidatpun menyadari bahwa tidak dapat dipungkiri praktek money politics sudah menjadi rahasia umum sebagai metode massif yang digunakan dalam pemilu. Meskipun disadari pula bahwa praktek ini ilegal dan tidak etis diutarakan sebagai informasi publik, data penelitian akademik ataupun riset kebijakan. Tentu mereka menyadari bahwa praktek ini bertentangan dengan pemilu sebagai sarana rasional, damai, konstitusional dan demokratis menjadi calon pejabat negara. Oleh karena itu, penelitian ini harus mampu mencermati elaborasi data dan informasi dari para caleg dengan memfokuskan pada pengalaman praktek suksesi mereka dan pemahaman mereka terhadap lingkungan kompetisi dengan kandidat lain. Elaborasi semacam ini sebenarnya dapat memberikan informasi eksplisit maupun implisit mengenai potensi money politics tersebut. Strategi penggalian data bermula dengan meminta memaparkan rekam jejak perpolitikan, modalitas politiknya, peta kekuatan politik pemilih, organisasi tim sukses, strategi kampanye, peta perilaku pemilih, kemudian terakhir hasil yang mereka peroleh. Pertanyaan ini minimal memberi informasi mengenai kapasitas dan kekuatan politik yang mereka miliki walaupun disadari bahwa pemetaan awal ini berisi pertanyaan terbuka sehingga rentan dijawab dengan data yang bersifat umum dan normatif. Dengan berbagai aspek yang ditanyakan tersebut mereka kami minta menggambarkan perkiraan biaya yang dihabiskan selama suksesi pileg 2014 kemarin. Perkiraan ini tentu tidak luput dari usaha ”menghaluskan” besaran biayanya. Peneliti mencoba mengeksplorasi besaran dan alokasi biaya kampanye namun sangat sedikit yang mau terbuka. 10
Wahyu Susanto, Caleg Gerindra tidak terpilih / Dapil 4. Biaya yang dikeluarkan Rp 200 juta.
33
Berikut perkiraan biaya kampanye yang diinformasikan kandidat baik yang terpilih dan tidak terpilih: Nama
Partai
Perkiraan Biaya
Rahmat Imanda
Gerindra
Rp 350 Juta
Syaiful Hadi
PAN
Rp. 200 Juta
Arief Puguh Pratomo
Golkar
Rp. 300 Juta
Wahyu Susanto
Gerindra
Rp. 200 Juta
Jumi Purwandari
Golkar
Rp. 150 Juta
Esti Ningrum
PDI-P
Rp. 300 Juta
Yatin
PKB
Rp. 800 Juta
Peni Rahayu
Demokrat
Rp. 100 Juta
H. Suprayogi
Nasdem
Rp. 150 Juta
Nanung Astoto
Golkar
Rp. 100 Juta
Mufarrihan
PKS
Rp. 150 Juta
Didi Rudianto
PDI-P
Rp. 350 Juta
Sutri Handayani
Gerindra (Dapil 6)
Rp. 350 Juta
Erwin Asrijal
Gerindra
Rp. 100 Juta
Ali Imron
PKB
Tidak ada
Sunardi
PKB
Rp. 50 Juta
Wikan Agung Winasis
Nasdem
Rp. 150 Juta
Riset fenomena money politics juga dapat terelaborasi dengan merangsang kandidat menceritakan pengalaman bersaing dengan masyarakat dan kandidat lain. Paparan mengenai tindak tanduk lawan nampaknya memberi ruang berpendapat ”lebih aman dan bebas”. Berbeda ketika diminta menceritakan pengalaman suksesi mereka sendiri. Dari metode inilah terbuka berbagai informasi tentang keras dan vulgarnya money politics. Baik caleg terpilih dan tidak terpilih berani mengutarakan pengalaman mereka ketika berhadapan dengan praktek
money
politics.
Artinya
secara
tidak
langsung
dapat
saling
mengkonfirmasi data mengenai money politics.
34
Kemudian penelitian ini juga meminta pendapat kandidat mengenai karakteristik pemilih. Paparan pengalaman para kandidat menghadapi perilaku pemilih dapat memberikan informasi mengenai pengaruh uang dalam menentukan pilihan politik bagi masyarakat. Pada tahap ini terdapat informasi cukup banyak modus-modus yang digunakan kandidat dalam melakukan money politics. Begitu pula terdapat data mengenai modus-modus masyarakat yang berinisiatif meminta uang kepada kandidat sebagai imbalan transaksi pilihan politik.
4.3. Metode money politics yang massif dilakukan Praktek money politics terjadi secara massif dengan berbagai metode. Dikatakan massif karena hampir semua informan yang kami wawancarai baik dari kandidat terpilih maupun tidak terpilih mengkonfirmasi bahwa praktek money politics itu terjadi secara massif di dapilnya. Tentunya dengan konteks pertanyaan bagaimana pemahaman mereka terhadap strategi kampanye kandidat lawan masing-masing. Uang sebagai modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik jenis ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (sosial capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital). Casey, sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009), mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik.11 Bagi kandidat incumbent (telah duduk di pemerintahan), mereka memiliki positional advantages dengan memanfaatkan berbagai kegiatan pemerintah sebagai sarana awal menjalin komunikasi dan jejaring politik dengan pemilih. 11
Sudirman Nasir, SBY antara modal politik dan modal simbolik, dalam http://pemilu.liputan6. com/kolom, yang diakses pada tanggal 22 Juni 2015
35
Para incumbent bisa memobilisasi sumberdaya negara karena memilik modal otoritas politik sebagaimana dijelaskan oleh C. Wright Mills yang memaparkan struktur kontrol oleh ”elit kekuasaan” bahwa : ”Menguasai hierarki-hierarki terpenting dan organisasi-organisasi masyarakat modern. Mereka memimpin perusahaan-perusahaan besar, mereka mengendalikan jalannya negara dan mengklaim hak-hak istimewa. Mereka mengendalikan kekuatan militer. Mereka menduduki pos-pos komando yang strategis dalam struktur sosial, dimana kini merupakan tempat berpusatnya segala sarana yang efektif bagi kekuasaan dan kekayaan dan ketenaran yang mereka nikmati”.12 Para sosiolog Amerika mengadopsi pemikiran dari Eropa yang berpendapat bahwa organisasi-organisasi yang kompleks seperti pemerintahan hampir selalu terjerumus di bawah kekuasaan kelompok-kelompok kecil namun kompak, yang terdiri dari sejumlah perorangan yang mencari kepentingan pribadi. Tabiat oligarkis yang dimiliki partai politik dalam pemerintahan semakin menjauhkan demokrasi dari esensinya dan mendorong terciptanya praktek-praktek demokrasi semu (pseudo-democracy) dan mobokrasi yang justru membahayakan proses demokrasi.13 Money politics juga tergantung pada modalitas materil yang dimiliki kandidat. Semakin banyak modalnya maka semakin massif, lama dan luas jangkauan money politics-nya. Ada kandidat yang mencoba mempengaruhi pemilih ketika memasuki masa kampanye dan pencoblosan dan ada pula yang mampu melakukan kegiatan berbau money politics jauh hari sebelum suksesi. Selanjutnya, kesulitan dalam pembuktian money politics terkesan memberi kesimpulan bagi para kandidat dan pemilih jika praktek tersebut sangat sukar untuk dihilangkan. Memang telah ada beberapa laporan yang masuk ke Panwas dan ditindaklanjuti, dalam perkembangannya kasus tersebut tidak dapat dibuktikan, tidak memenuhi unsur pidana pemilu hingga batas waktu penyelidikan telah habis. Kesukaran ini yang terkesan membuat kandidat memandang remeh larangan praktek money politics. Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, Ian Budge ”Partai, Kebijakan dan Demokrasi” JENTERA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2000. 13 Peter Calvert ”Proses Suksesi Politik” Tiara Wacana. Yogyakarta. 1995. 12
36
4.4. Bantuan Sosial dan Layanan Publik Salah satu bentuk pendekatan berbiaya tinggi dalam kampanye adalah pemberian bantuan atau layanan sosial. Disebut sosial karena tidak secara spesifik dimanfaatkan secara individual dan terkadang permintaan ini diajukan secara berkelompok. Bagi para petahana akan lebih terorganisisr mengakses program bansos pemerintah karena memiliki posisi tawar terhadap sumber daya pemerintah. Mereka memiliki sejumlah keuntungan untuk memulai upaya kampanye jauh hari dibandingkan kandidat baru. Kita memahami bahwa bagi politisi berpengalaman, masa akhir jabatan merupakan masa penting untuk menanamkan kembali identitas politik dan ketokohan kepada benak pemilih sebagai pra-kondisi memperkuat ingatan publik dan memelihara jejaring pengumpul suara nantinya. Pendekatan kepada masyarakat sudah dimulai dengan memaksimalkan berbagai kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan ataupun layanan langsung kepada masyarakat tentunya melalui berbagai kegiatan bantuan sosial (bansos). Metode ini banyak digunakan incumbent dengan cara yang lebih terorganisir dan massif karena memberi keuntungan politis dan finansial. Secara politis akan memperkokoh ketokohan dirinya dimata pemilih dan secara finansial kegiatan tersebut berasal dari dana negara/pemerintah bukan dari kantong pribadi para incumbent. Informasi ini peneliti dapatkan dari Dapil 2. Asumsinya jika incumbent legislatif bisa melakukan itu di dapil 2, maka potensi yang sama bisa terjadi di dapil yang lain. Bentuk kongkretnya adalah jauh hari sebelum masa kampanye, berbagai ormas telah difasilitasi oleh incumbent untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial. Mereka dibantu membuat berbagai kegiatan sosial dengan menggunakan dana pemerintah. Gejala ini juga mengkonfirmasi sulitnya mengelola dana bansos secara lebih transparan dan akuntabel jika dilakukan mendekati pemilu. Sebagaimana juga telah diberitakan oleh berbagai media lokal di Banyumas dimana terdapat berbagai LPJ bansos yang belum terealisasi dengan baik. Bisa jadi karena LPJ ini dilakukan ormas yang tidak siap atau sekedar
37
menjadi alat kampanye terselubung dengan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fenomena meningkatnya anggaran bansos pemerintah menjelang akhir masa jabatan adalah gejala yang tidak terbantahkan. Praktek ini terjadi dari level pusat hingga daerah. Pemerintah pusat misalnya menyiapkan dana bansos 20-30 triliun/ tiap tahun dimasa awal dan tengah jabatan. Akan tetapi angka ini akan meningkat drastis sekitar 60-80 triliun menjelang akhir masa jabatan. Walaupun disadari bahwa tidak banyak peristiwa darurat di masyarakat yang menjadi argumen dibalik meningkatnya dana bansos secara tiba-tiba tersebut. Logika ini mengkonfirmasi bahwa potensi terbesar dana bansos tersebut digunakan sebagai sarana kampanye terselubung. Cara yang digunakan tentu berbeda-beda, namun data riset ini menunjukkan bahwa proses pemanfaatan bansos ini sangat terencana. Secara sengaja kandidat membangun komunikasi, mengorganisir dan mempolitisir dana ini. Mereka terlibat hingga mempersiapkan lembaga/ormas dapat menyusun proposal bansos dan membantu mendapatkan dana tersebut. Selain bersumber dari sumber daya pemerintah, terdapat pula anggota legislatif yang memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya pribadinya dalam memberikan bantuan sosial. Kandidat yang memiliki modal finansial memadai, memiliki aset usaha dan peralatan, akan bisa dimanfaatkan sebagai sarana kampanye. Ada kandidat yang berlatar belakang pengusaha mengakui bantuan terbesarnya berupa pemakaian mobil molen miliknya secara gratis kepada masyarakat. Begitupula sumbangan lain seperti pemberian semen dan dana kumpul-kumpul untuk pemuda di dapilnya. Penggalian informasi dari sisi pemilih juga mengkonfirmasi fenomena di atas. Pemilih menyatakan bahwa tidak hanya pemberian uang atau barang konsumsi rumah tangga (sembako) yang mereka dapatkan. Warga bahkan berinisiatif meminta bantuan dan layanan sosial kepada kandidat seperti perbaikan jalan dusun, bantuan bibit pertanian dan perikanan. Bantuan yang memberi manfaat kepada kelompok besar masyarakat dan bernilai jangka panjang. Berikut penjelasan informan :
38
“Memberikan sumbangan infrastruktur berupa semen dan bantuan mobil untuk bangunan (Mobil molen) miliknya bisa dipakai warga dengan gratis. Anak-anak beprestasi dikasih sumbangan, dll.”14 Selanjutnya: “Menurut Sutrisno cara kampanye Juli lebih diterima warga. Sebelum pemilu Juli (Juli Krisdianto) berjanji/menjanjikan membangun jalan desa di wilayah setempat. Janji tersebut akhirnya membuat warga memilih Juli. Juli di sini juga menyumbang dana untuk kas RT (bantuan kelompok). Menurut warga setelah Juli benarbenar menang dia menepati janji membangun jalan desa itu. Menurut Sutrisno, cara Juli tersebut lebih diterima warga, dibandingkan pemberian sembako atau uang tunai. Warga merasa lebih membutuhkan akses jalan-jangka panjang.”15
Identifikasi kelompok sasaran yang akan mendapatkan bantuan sosial karakternya relatif homogen, saling mengenal, berada dalam teritorial kecil dan memiliki persamaan preferensi kebutuhan atau tuntutan. Dalam tahap tersebut kandidat tentu membutuhkan bantuan aktor-aktor berpengaruh di masyarakat yang memiliki kemampuan mengorganisir kelompok masyarakat ke dalam satuan kecil, terkendali dan terkondisikan serta mampu bermufakat atas satu tuntutan bersama. Aktor-aktor dibalik kandidat yang berperan sebagai organisatorisnya ini yang patut kita cermati, kandidat yang memberi bantuan sosial menjelaskan bahwa bantuan banyak diberikan kepada warga yang terlibat pengajian, sumbangan sarana dan prasarana, sumbangan ke kas RT/RW atau bantuan infrastruktur yang sasarannya setingkat dusun atau RT. Bantuan tersebut akan sulit terealisasi jika tidak dibantu RT ataupun ketua dari kelompok warga. Praktek money politics massif terjadi tidak hanya dalam skala individu tapi telah menyasar kelompok-kelompok kecil atas bantuan atau inisiatif tokoh berpengaruh di kelompok kecil warga tersebut.
14 15
Saeful Hadi, Caleg Terpilih dari PAN Dapil 5. Sutrisno. Desa Selanegara. Kecamatan Sumpiuh.
39
4.5. Pemberian uang dan barang Diantara beragam modus money politics, praktek pemberian uang dan barang secara tunai kepada individu-individu pemilih adalah yang paling massif. Ini adalah praktek yang paling mudah dan paling dipercaya para caleg. Pemahaman demikian
dikarenakan
distribusi
uang dan
barang mudah
diidentifikasi para calon penerimanya dan di saat yang sama penerima dapat merasakan manfaat secara langsung dari pemberian tersebut. Penerima bersifat individu yang dapat diberikan secara acak tanpa perlu pra-kondisi yang memadai dalam mendekati pemilih. Kandidat banyak yang mempercayai yang banyak memiliki uang dan ditebar kepada pemilihlah yang peluangnya tinggi memenangkan persaingan. Kandidat juga memahami warga tidak membutuhkan praktek-praktek mendidik, adil dan terhormat dalam berkampanye. Pemaparan kapasitas, visi-misi dan program serta janji kongkret dalam berkampanye akan mudah dikalahkan oleh kandidat yang menjanjikan uang/barang secara langsung. Berikut pengalaman Wikan : “Menurut Wikan di lapangan orang lebih memilih caleg yang memberikan uang. Menurut dia, sebaik apapun program, ketokohan, dan lainnya akan kalah oleh uang. Lebih milih uang. “Ora dipilih yen ora duwe duit” (Tidak dipilih jika tidak memberikan uang). Dia pernah ngasih Al-Quran. Sebenarnya harga kitab itu lebih mahal dibanding amplop isi Rp 50 ribu. Tapi ternyata orang-orang sekitar mushola/masjid tersebut tidak memilihnya. Mereka justru nyoblos caleg yang di hari-hari jelang pencoblosan ngasih amplop-meski nilainya di bawah harga Quran.”16 Permasalahan money politics justru muncul ketika dana dibagikan disaat masa tenang bahkan pada hari pemungutan suara. Pemberian uang pada masa tenang dan hari pemungutan suara kerap dilakukan terang-terangan, bisa disaksikan langsung oleh banyak orang dan tim sukses berani menawarkan langsung kepada pemilih secara acak yang hendak datang ke TPS. Vote buying dengan menyasar individu pemilih bahkan lebih berpengaruh dibandingkan sumbangan sosial kandidat sekalipun besaran uang bantuan sosial lebih tinggi dari uang ke individu.
16
Wikan Agung Winasis Caleg tidak terpilih Partai Nasdem /Dapil 4.
40
Para pialang penjual suara (broker) juga turut bermain. Sejumlah kandidat menyatakan sering menerima tawaran dari orang-orang tertentu di satu desa atau dusun yang mengaku mampu memobilisasi suara pemilih. Bahkan tawaran tersebut sudah disertai dengan nama, alamat dan besaran uang yang diinginkan. Kandidat juga tidak sepenuhnya percaya dengan orang tersebut. Kebutuhan konfirmasi dari pendapat warga, jaringan tim sukses, kader partai masih penting dalam menentukan validitas klaim tersebut. “Menurut Sunardi, faktor penentu seseorang menang adalah UANG. Saudara pun tetap mengharap amplop. Jadi semua yang saya miliki percuma ketika saya tidak melakukan money politics, karena sejak awal saya tidak ingin ngasih duit”. Dia mengaku pernah dimintai uang oleh warga. Mereka langsung datang ke rumah. Setiap orang yang datang ke rumah kebanyakan minta sangu/amplop. Bahkan saudara pun demikian. Pada hari pencoblosan pernah ditelpon seorang oknum yang mengaku sebagai polisi. Oknum ini menawarkan jasa kepada Sunardi untuk membuat suaranya menjadi besar dan menang, tapi langsung ia tolak (tutup telponnya)”.17 Sangat sedikit kandidat yang tidak memakai money politics. Itupun masih disertai alasan ketiadaan dana. Menariknya adalah konfirmasi ini berasal dari caleg terpilih ketika diminta menggambarkan praktek money politics dari lawannya baik yang menang maupun kalah. Sebagaimana dikonfirmasi pula oleh para caleg yang gagal mengenai praktek yang sama juga dilakukan caleg yang sekarang ini terpilih. Konfirmasi timbal balik ini nampaknya dapat memberi petunjuk bahwa praktek ini merata dilakukan oleh semua kandidat.
17
Ir. Sunardi. Caleg PKB tidak terpilih/ Dapil 4.
41
4.6. Perbedaan Pola Praktek Money Politics A. Pola money politics di daerah berkarakteristik kota. Daerah Pemilihan Banyumas IV (Kecamatan Patikraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara) Pemetaan pola money politics dalam penelitian ini memperhatikan aspek keterwakilan wilayah dengan memilih dua dapil yakni dapil IV yang mewakili masyarakat perkotaan dan dapil V yang mewakili wilayah pedesaan. Kewilayahan tidak hanya mengambarkan ruang fisik dimana warga pemilih berada tetapi juga dapat mencerminkan ruang sosial kultural masyarakat. 1. Struktur Demografi. Kota merupakan ruang sosial yang mencerminkan masyarakat relatif modern dan liberal. Komposisi demografisnya relatif heterogen. Hanya terdapat sedikit kawasan penduduk yang bercorak homogen. Kota menjadi tempat bergumulnya beragam latar belakang. Terdapat kelompok profesional, warga pendatang, variasi etnis dan kedaerahan, tingkat pendidikan, kematangan kultur politik, kematangan organisasi masyarakat sipil. Kondisi yang membuat struktur dan makna kekuasaan di masyarakat bersifat menyebar, abstrak, dinamis dan kompetitif. Pada akhirnya masyarakat kota juga memiliki literasi politik yang relatif memadai. Karakter sosial yang menyulitkan tumbuhnya transaksi, patronase ataupun mobilisasi politik. Berikut penjelasan informan: “Dia mengaku hanya habis Rp 100 juta. Dia bilang tidak sebar-sebar uang. Menurut dia Dapil 4 masyarakatnya sudah maju dan tidak 100 persen terpengaruh money politics. Di Dapil 4 menurut dia masyarakat lebih melihat program dibanding uang. “Percuma pakai uang di Dapil 4, masyarakatnya sudah cerdas.”18 Pada hari pemungutan suara masih terdapat warga yang belum memiliki keputusan politik hendak memilih partai ataupun kandidat yang mana. Bukan hanya karena tidak adanya politik uang, warga juga jarang yang terlibat atau diundang dalam kegiatan kampanye kandidat. Identifikasi terhadap kandidat diperoleh melalui media dan alat peraga kampanye. Bahkan terdapat warga yang 18
Nanung Astoto. Caleg Golkar terpilih/ Dapil 4.
42
kami wawancarai menyebut keputusannya memilih baru dibuat ketika masuk ke bilik suara. Identifikasi awal dimulai dari menimbang partai yang memiliki nilai positif di benak mereka. Partai yang relatif popular dan memiliki citra yang baik dalam pemerintahan baik skala nasional dan lokal yang turut menentukan akan memilih partai apa. Selanjutnya untuk memilih kandidat lebih bersifat spekulatif, perhatian tertuju pada caleg yang pernah terlihat di alat peraga kampanye dan penampilan fisiknya di kertas suara sebagai faktor penentu. Meskipun demikian, praktek money politics masih terjadi sekalipun dalam skala kecil. Praktek ini banyak terkonfirmasi di wilayah pinggiran kota di Pasir Kidul, Purwokerto Barat bentuknya berupa uang Rp. 50.000.-. Warga yang menjadi pemilih menjelaskan: “Kalau saya pribadi memilih uang dan program karena tanpa uang mana mungkin bakal calon bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan programnya sudah pasti untuk kemaslahatan warga dan sebenarnya saya lebih suka dengan bantuan yang nyata berupa bahan bangunan untuk pembuatan jalan setapak.”19 Masyarakat kota Purwokerto belum sepenuhnya dikatakan merata memiliki resistensi terhadap money politics. Di beberapa data yang disampaikan informan mengkonfirmasi bahwa politik uang itu masih terjadi. Yang relatif membedakan hanyalah pada variasi pendekatan politik uang yang tidak bersifat monolitik. Masih membutuhkan pendekatan citra partai dan programatik kandidat untuk kelompok masyarakat yang memiliki literasi politik. Kemudian ruang gerak politik uang di kota memang lebih selektif karena kandidat mengakui sulit menyamaratakan karakter semua orang dalam kota. Perbedaan pendidikan, profesi dan ekonominya menjadi aspek yang menentukan efektif tidaknya politik uang. 2. Kultur Politik. Kota menjadi sentrum interaksi aktor elektoral dan non-elektoral. Kota tidak hanya menjadi pusat kegiatan partai politik hingga sayap partai tetapi juga kelompok non-elektoral yang memiliki literasi politik memadai. Keberadaan ormas, media cetak dan elektronik, warga terdidik, organisasi kampus, pemerhati
19
Bapak Kusnan. Alamat: Pasir Kidul –Purwokerto Barat.
43
politik, LSM, kelompok profesional, kelompok kepentingan, organisasi komunitas adalah daftar kelompok yang relatif memiliki sikap kritis dan resistensi tinggi terhadap politik praktis. Berpusatnya kelompok seperti ini di perkotaan mampu mempersempit ruang gerak politik uang. Perilaku memilih dijelaskan informan berikut : “Menurut Caleg ini, uang adalah kunci utama kesuksesan seseorang di Pileg. Dia mengatakan, di kalangan masyarakat, terutama yang golongan bawah, uang adalah alasan utama mencoblos Caleg. Meski begitu semua tidak bisa disamaratakan, masih relatif, tergantung latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan warga juga.”20 Masyarakat kota juga relatif memiliki keberanian berpolitik. Tidak memiliki kebiasaan terkooptasi dan didominasi oleh pemerintah. Secara sosiologis sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai praktik politik baik dimasa suksesi maupun masa berjalannya pemerintah. Masa berjalannya pemerintah, warga kota kerap berkonflik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Dinamika politik keseharian turut membentuk kultur politik masyarakat kota yang terbiasa melibatkan diri dalam kegiatan politik. Seperti Organisasi PKL, sopir angkot, guru honorer, pedagang pasar tradisional, buruh pabrik, tukang parkir, ormas, organisasi kampus, LSM adalah daftar warga yang sering melakukan gerakan sosial mengkritik kebijakan pemerintah. Transformasi kultur politik ini menemukan bentuknya ketika berhadapan dengan politik praktis dimasa pemilu. Kandidat juga lebih berhati-hati memilih cara menghadapi mereka. Wawancara
kami
dengan
kandidat
yang
kalah
menjelaskan
pengalamannya menemukan praktek money politics yang diinformasikan oleh warga di sekitar Pasar Wage. Warga dengan berani menunjukkan, mengumpulkan bukti amplop pemberian kandidat dan bersedia melaporkannya kepada Pengawas pemilu. Peristiwa ini juga segera tercium oleh awak media dan meliputnya. Dengan demikian pelaku money politics memiliki keterbatasan ruang gerak.
20
Peni Rahayu. Caleg Demokrat terpilih / Dapil 4.
44
3. Teknis Penyelenggara Pemilu. Keterbatasan ruang gerak money politics di perkotaan juga disebabkan faktor teknis kerja penyelenggara pemilu khususnya Pengawas Pemilu. Teknis yang dimaksud adalah terdapat banyak kemudahan operasional pengawasan bagi penyelenggara pemilu di perkotaan. Tersedianya sarana komunikasi yang memadai, transportasi yang lancar, pusat kantor penyelenggara yang berada di kota, wilayah kota yang relatif sempit membuat ruang gerak pengawas pemilu leluasa dalam menindaklanjuti berbagai laporan. Laporan warga bisa mempersempit ruang gerak meskipun belum memberi efek jera karena sulit melakukan penindakan. Berikut pengalaman seorang caleg : “Adik saya di warung juga dikasih amplop sekitar 300 ribu untuk satu keluarga. Uang itu dari Caleg yang hari ini jadi. Sudah saya laporkan ke Panwaslu di malam jelang pencoblosan, tapi hasilnya tidak ada kabar. Padahal itu jelas-jelas ada saksi dan barang bukti uang. Bagi-bagi uang rata-rata dilakukan H-2 pencoblosan. Tim sukses sudah nyebar bagi-bagi amplop. Dia yakin semua Caleg melakukan itu.21 Sekalipun tidak mudah melakukan verifikasi atas laporan terutama dalam memenuhi unsur-unsur pidana money politics yakni harus terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Dengan kecepatan respon pengawas pemilu mendatangi lokasi kejadian, memverifikasi laporan, meminta keterangan dari pelaku dan saksi-saksi sudah sangat berpengaruh terhadap pengendalian pratek money politics di lapangan. Pengalaman laporan politik uang di Pasar Wage ditinjau langsung oleh Ketua Panwaslu Saleh Darmawan waktu itu, media juga meliput kejadian tersebut. ”Pada dasarnya dia paham politik uang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa bila terjadi politik uang di lapangan. Dia mengaku susah untuk melapor dan percuma. Dia menganggap politik uang akan sangat susah dibuktikan ketika sampai ke Panwaslu. Dia tahu sejumlah Caleg memberikan uang, tapi tidak mampu berbuat apa-apa.”22 Ini patut kita catat sebagai agenda penting mengenai kiat-kiat apa yang secara teknis dapat memudahkan cara kerja pengawas pemilu dalam mengawasi dinamika kampanye baik yang berada diperkotaan dan pedesaan. 21 22
Wahyu Susanto, Caleg Gerindra tidak terpilih / Dapil 4. Biaya yang dikeluarkan Rp 200 juta. Wikan Agung Winasis.
45
B. Pola money politics di daerah berkarakteristik geografis Desa. Daerah Pemilihan Banyumas V meliputi Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, dan Banyumas. 1. Struktur Demografi Masyarakat desa dikonsepsikan sebagai kesatuan sosial terkecil dengan semangat nilai adat, kekerabatan sosial, sistem trustee (kepercayaan), masyarakat tatap muka yang sangat interpersonal dan informal (face to face community). Pengaruh karakter sosial ini bisa mengkonfirmasi alasan warga dalam memilih. Masih terdapat warga yang memilih karena alasan ketokohan keluarga kandidat, hubungan kekerabatan, dan kultur politik keluarga. Pembilahan basis konstituen partai juga turut menentukan pilihan. Wawancara dengan warga desa terdapat alasan utama memilih dengan mengutamakan pilihan partai terlebih dahulu, misalnya desa basis PDI-P. Bagi warga, pilihan keluarga yang turun temurun ke PDI-P menjadi metode menyederhanakan pilihan politiknya baru memilih kandidat. Warga desa juga mengidentifikasi diri berdasarkan kondisi sosial ekonomi mereka dalam memaknai politik uang. Desa yang identik sebagai wilayah terpencil dan tertinggal dari segi pembangunan turut membentuk logika warga menegosiasikan konsesi materiil yang diharapkan dari para caleg. Pola money politics berbentuk bantuan sosial dan pembangunan menjadi bahan tawar menawar pemilih dan kandidat di desa sebagaimana dipaparkan berikut: “Dia mengaku pernah menerima Rp 300.000 dari caleg PAN. Hanya saja uang tersebut untuk membelikan benih Lele bagi kelompok pemuda. Tapi kelanjutnya bantuan tersebut menguap entah kemana.”23 Bantuan kelompok atau ke forum warga juga dinyatakan sebagai berikut: “Selama kampanye mengaku menghabiskan dana sekitar 350 Juta. Ketika ditanya kenapa dananya tidak besar, beliau beralasan karena dirinya incumbent. Biaya kampanye juga banyak dengan memberi bantuan ke RT/RW dengan besaran mencapai 25 Juta.”24
23
Jayin. Warga Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh/ Rahmat Imanda. Caleg gerindraterpilih ini mendapat sekita 4.500 suara. Sekarang menjabat sekretaris DPC Gerindra. 24
46
Selanjutnya: ”Di forum itu sempat dibagikan sembako berupa roti dan mie instan. Ada juga uang Rp 20-25 ribu serta kerudung. Tapi menurut Warfungah pemberian tersebut tidak terlalu disenangi ibu-ibu. Kaum perempuan memandang bantuan tersebut cepat habis (tidak menarik). Ibu-ibu seperti Warfungah memandang pembangunan jalan lebih menarik, karena memang lebih membutuhkan jalan bagus (tidak cepat habis dikonsumsi).”25 Selanjutnya: “Sebagai orang baru di politik dia berkampanye dengan idealisme. Dia mengaku tidak pernah memberikan amplop. Tapi dia mengakui pernah memberikan sumbangan berupa kayu dan bahan bangunan untuk membangun mushola di satu dusun terpencil di Dapil 5.”26 Warga yang kami wawancarai menyatakan lebih mengharapkan bantuan sosial seperti modal usaha, peralatan dan perbaikan infratruktur desa daripada pemberian uang atau barang. Bantuan yang memiliki manfaat sosial jangka panjang lebih berarti daripada uang konsumtif, sembako, pakaian yang manfaatnya sesaat atau cepat habis.
2. Kultur Politik Kultur politik desa dipengaruhi oleh komposisi warga desa yang masih sangat homogen dengan latar belakang etnis, daerah dan agama yang sama. Struktur kekerabatan sosial masih sangat kuat. Pengaruh ketokohan masih tinggi. Kondisi yang memudahkan tumbuhnya kultur patronase dan klientelisme. Ketokohan sosial dan politik masih tumbuh di atas landasan simbolik. Legitimasi budaya dan status sosial masih menjadi penentu. Karena itu distribusi pengaruh politik terbatas pada segelintir elit desa seperti Kades, aristokrat, orang kaya, tokoh agama dan masyarakat. Warga yang kami wawancarai mengaku mendapatkan imbalan uang dari kandidat ketika ikut dalam kegiatan berkelompok seperti pengajian atau sengaja dikumpulkan oleh elit desa secara berkelompok. Terdapat warga tiga RT yang dikumpulkan kemudian diberi uang dan barang dari satu kandidat, pemberian 25 26
Warfungah. Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh. Jumi Purwandari. Caleg Golkar tidak terpilih /Dapil 5.
47
sumbangan uang, perabot, bahan bangunan RT. Terdapat pula pemberian modal usaha seperti sejumlah uang untuk membeli bibit ikan ke kelompok pemuda meskipun uang itu habis tak jelas penggunaanya. “Perihal politik uang dia mengakui memang sangat vulgar terjadi di Dapil 5. Dia mengaku ada orang yang datang kepadanya untuk menawarkan membantu mengumpulkan warga. Tapi ternyata di tempat lain orang tersebut juga menawarkan hal yang sama kepada Caleg lain. “Jadi setelah nemuin saya minta ini itu, terus ke tempat Caleg lain menawarkan hal yang sama.”27 Ada orang tertentu yang telah menyiapkan nama-nama warga yang diklaim berada di bawah pengaruhnya dan mudah money politics. Orang ini yang menawarkan bantuan money politik kepada beberapa kandidat (bermain dua kaki). Ada Kades yang tidak eksplisit menyatakan dirinya tim sukses tetapi menyatakan dirinya sangat dekat dengan kandidat PKS sekalipun wilayahnya basis PDI-P. Kades tersebut menilai warga desanya dinamis berpolitik karena kandidat dari partai non-basis bisa menang seperti dari PKS tadi. Berikut penjelasan informan : “Di desa ini pilihan warga lebih variatif. Sebagai kota kecamatan menurut Narsim politik uang/tunai tidak terjadi atau menjadi faktor penentu kemenangan caleg. Bahkan tidak seperti desa-desa di kecamatan pinggiran, di Banyumas partai selain PDI-P juga bisa berjaya. Caleg yang berjaya di desa ini adalah Mufarihhan (PKS) dan Juli Krisdianto. Pak Kades mengaku selama ini sudah akrab dengan Mufarihhan. Sudah banyak program bantuan/aspirasi caleg tersebut sukses di desa ini. Sedangkan pilihan kepada Juli lebih karena ketokohan mertua Juli itu sendiri. Mertua Juli adalah dalang wayang Gino. Menurut Narsim warga Pekunden sangat suka dengan seni, terutama sekali wayang. Setiap tahun desa tersebut selalu nanggap wayang.”28 Caleg lain juga mengakui nilai strategis elit desa dalam politik praktis berikut pendapatnya : “Menurut Estiningrum sebenarnya kepala desa juga turut membuat masyarakat menjadi pragmatis. Ada beberapa kepala desa yang sengaja bermain memanfaatkan masa kampanye. “Misalnya saya sudah ngasih 27
Estiningrum. Caleg PDIP tidak terpilih/ Dapil 5. Narsim (kades), Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas. Pak Kades ini kemarin membantah disebut-sebut sebagai tim sukses Mufarihhan. Tapi dia tidak membantah selama ini sangat intens berhubungan dengan anggota dewan incumbent PKS tersebut. Dia hanya mengaku kedekatan tersebut karena sejumlah program yang dilakukan Mufarihhan di desanya. 28
48
untuk pembangunan infrastruktur ke desa tersebut, tapi kepala desanya tidak memberi tahu masyarakat. Jadinya masyarakat tidak memilih saya.”29 Selanjutnya: “Dari duit pribadi saya yang Rp 20 juta sudah saya belikan 1.000 bingkisan sembako/beras. Niatnya akan saya bagikan H-1 pencoblosan, tapi ternyata sudah jauh-jauh hari dibagikan mertua saya. Jadi di hari pencoblosan saya sudah tidak punya uang lagi, sudah nyerah. Menurut Erwin, uang adalah faktor penentu kemenangan. Tanpa itu sangat sulit. Apalagi dia harus bertarung dengan caleg-caleg lain yang lebih dulu berpengalaman (incumbent) dan punya modal.”30 Logika mobilisasi kelompok dan logika pengaruh Kades inilah yang mengkonfirmasi besarnya pengaruh elit desa karena hanya elit desa yang memiliki kemampuan mengumpulkan warga. Patronase tokoh di desa bisa dimanfaatkan atau saling memanfaatkan oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih. Dalam studi elit oligarkhis memang terdapat kategori elit yang bertindak komprador dan elit yang bertindak pengabdian atas warganya ketika berhadapan dengan suksesi demokrasi. Kenyataan menunjukkan elit yang bertindak komprador dengan bersikap pragmatis, mengambil keuntungan materil dari suksesi lebih besar jumlahnya
daripada
elit
yang
menggunakan
legitimasi
patronasenya
memperjuangkan aspirasi warga/kliennya. Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus memiliki
keunggulan-keunggulan.
Peran
figur
caleg
dipandang
sangat
menentukan karena Pemilu legislatif sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai politik. Selain dukungan dari parpol, caleg juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya.31 Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan 29
Estiningrum.Caleg PDIP tidak terpilih/ Dapil 5. Erwhin Asrizal. Caleg Gerindra tidak terpilih/ Dapil 5. 31 Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar), JIP UGM, hal 72 30
49
pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut. Nurhasim, dkk, elit politik dalam konteks lokal yaitu : “Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.”32 Kader memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulankeunggulan yang dimiliki calon anggota legislatif, dan kader juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Dengan melihat demokrasi dalam perspektif liberal individual demokrasi. Dengan fokus pada sejauhmana sumber-sumber nilai dan kekuasaan dalam menegosiasikan kepentingan politik terdistribusi ke level individu dan komunal yang memiliki kematangan sosial politik sebagai agensi politik baru yang dapat memberi check dan balances terhadap elit lokal dan pemerintah. Kecenderungan menguatnya institusionalisasi demokrasi yang tidak berimbang dengan tingkat kesadaran dan budaya politik di tingkat masyarakat sipil mengakibatkan tumbuhnya pseudo-demokrasi yang diindikasikan dari demokrasi berjalan sangat eksklusif dan formil dari jangkauan masyarakat bahkan kembali berbau oligarkis. Masyarakat
desa cenderung apolitis
untuk
campur
tangan
atas
permasalahan politik negara karena mereka adalah kelompok rentan terhadap resiko politik dan ekonomi jikalau terjadi kesalahan. Warga mengaitkan ketidakpatuhan dengan elit atau patron bisa berakibat pada buruknya pelayanan pemerintah kepada mereka nantinya. Entah itu dalam mengurus administrasi di 32
Nurhasim, Moch, dkk (2003), Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, hal 8.
50
desa atau mendapatkan bantuan pemerintah. Penyebab lain adalah persepsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Mereka cenderung berfikir untuk tidak mengeluarkan biaya materi untuk kegiatan politik seperti rembug warga, kelompok sosial, organisasi profesi, biaya gerakan, dan kegiatan politik lainya. Hal ini dikarenakan masyarakat desa lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. “Warga di desa itu cenderung memilih kepada Caleg yang sudah memberikan uang. Warga desa itu kalau sudah mengiyakan/berjanji akan memilih pasti akan memilih. Apalagi kalau sudah diberi uang-meskipun tidak semua”.33 Terakhir, warga melihat praktek money politics bukan sebagai pelanggaran melainkan sebagai bentuk kebaikan hati calon pemimpin sehingga dianggap wajar adanya. Ada rasa sungkan atau kurang sopan ketika menolak pemberian seseorang ditempat atau saat itu juga. Otomatis mereka memilih menerima meskipun merasa ada yang tidak tepat dengan kepentingan dibalik pemberian tersebut. 3. Teknis Pemilu. Keterbatasan potensi masyarakat yang tertarik melibatkan diri dalam teknis kepemiluan di desa memang sangat besar. Penyelenggara sering diisi oleh orang-orang yang sama dari pemilu ke pemilu. Ini menjadi kesulitan tersendiri pula bagi KPU dan Panwaslu dalam merekrut penyelenggara. Apalagi dengan waktu dan dana yang terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja dan resiko yang akan dihadapi. Inilah tantangan berat bagi KPU dan Panwaslu diminta melakukan penyegaran dan regenerasi. Disaat yang sama penyelenggara di tingkat desa/TPS inilah yang menjadi ujung tombak terjaganya legitimasi dan integritas pemilu. Faktor selanjutnya adalah keterbatasan teknis. SDM yang tersedia di desa sangat terbatas, berbanding terbalik dengan banyaknya TPS dan luasnya wilayah pengawasan. Jika di suatu desa terdapat 5-7 TPS, maka tenaga PPL hanya tersedia 2-3 orang saja. Masalah yang sama juga dialami oleh partai politik dan kandidatnya, aktor ini juga tidak mampu mempersiapkan saksi-saksi di semua 33
Estiningrum. Caleg PDIP tidak terpilih/ Dapil 5.
51
TPS. Saksi ini turut membantu melakukan pengawasan baik di dalam dan di lingkungan sekitar TPS. Apalagi pada hari pemungutan suara, PPL lebih berkonsentrasi mengawasi proses di TPS daripada mengawasi lingkungan warga sektiar TPS. Otomatis blind spot yang tidak terawasi sangat luas. Itulah sebabnya praktek money politics rawan terjadi di daerah pinggiran dan pedesaan dibandingkan perkotaan. Kondisi tersebut juga diperparah oleh minimnya sarana kerja bagi pengawas. Berbagai sarana seperti alat komunikasi, transportasi, alat dokumentasi sulit tersedia di daerah pedesaan. Alat ini sangat membantu mobilitas dan pengumpulan bukti praktek money politics. ”Menurutnya mengatur money politics hanya akan menguras energi tapi sulit dibuktikan. Saya mendengar dari tim suksesku ada pembagian amplop 100 ribuan dari kandidat tapi mungkin hanya memakai uang dan tidak melakukan pendekatan sosial suaranya hanya dapat sedikit. Ia juga menilai banyak kades yang terlibat politik praktis.”34 Kemudian informan caleg yang kami wawancarai menyatakan kecewa dengan kinerja pengawas pemilu di dapilnya. Terkesan PPL hanya mengawasi timnya sementara kandidat lain tidak terawasi dimasa kampanye. Ia menuding petugas berat sebelah dalam melakukan tugasnya bahkan mengira pengawas telah berpihak dengan memperketat pengawasan pada beberapa orang sementara kandidat lain tidak diawasi. Dugaan semacam ini sangat mungkin terjadi serta penilaian pengawas bekerja telah berpolitik praktis dengan memihak juga dapat terjadi. Namun demikian kemungkian lain yang patut kita pikirkan adalah bahwa kejadian tersebut merupakan akibat dari kurangnya SDM PPL sehingga pelaksanaan pengawasan tidak merata. Akhirnya ada kandidat yang merasa lebih diawasi dibandingkan kandiat yang lain.
34
Saeful Hadi. Anggota dewan dari PAN terpilih ini berlatarbelakang pengusaha. Memperoleh 6.700-an suara. Kampanyenya juga menghabiskan kisaran dana Rp 200 jutaan. Yang menurutnya masih dalam standar normal.
52
4.7. Kelompok pemilih yang paling disasar oleh politik uang Money politics yang dipraktekkan secara vulgar dan massif berarti berlaku secara merata keseluruh lapisan masyarakat baik secara individu maupun kelompok di desa dan di sekitar perkotaan. Pada prakteknya memang tidak semua kalangan masyarakat memiliki kemauan meminta uang kepada kandidat. Terutama pemilih perempuan yang relatif terbatas inisiatifnya meminta uang ke kandidat sekalipun tidak mempersoalkan jika nantinya diberi imbalan uang. Akan tetapi informasi bahwa warga berinisiatif meminta lebih banyak. Masyarakat secara sadar memiliki logika politik mengharapkan uang ketika mengikuti kampanye kandidat. Secara umum warga mengaku pernah menerima uang sebesar Rp. 50. 000,- dan terendah Rp. 25. 000,-. Terdapat pula pemberian kepada kepala keluarga senilai Rp. 300.000,- sebagai imbalan atas hak pilih semua anggota keluarganya. Pemilih juga menginformasikan jika pemberian paling akhir (mendekati atau pada saat pencoblosan) juga efektif mempengaruhi pemilih. Pemberian kepada kelompok atau bantuan sosial lebih massif terjadi di desa daripada perkotaan. Sumbangan ke kelompok seperti kas RT, organsiasi warga (dasawisma), kas kelompok pengajian, kas ormas, kas mesjid/musholla, jalan dusun/setapak. Ada yang berbentuk bahan bangunan, bibit ikan, ternak, prasarana RT, kelompok pengajian, pakaian dan sembako. Pada prakteknya, metode ini lebih identik dengan kebutuhan komunal desa daripada perkotaan. Desa memiliki banyak ketertinggalan pembangunan daripada kota sehingga sentimen permintaan bantuan sosial dan infrastruktur turut mendominasi modus politik uang. Money politics di perkotaan akan menyasar area pinggiran kota. Ruang geraknya terbatas karena faktor heterogenitas dan literasi politik kota lebih memadai. Disamping faktor banyaknya pemain politik yang bergerak di wilayah perkotaan.
53
4.8. Tanggapan pemilih terhadap money politik Korelasi money politics dan keterpilihan ditentukan oleh respon pemilih dalam memaknai pengaruh uang terhadap rasionalitas politiknya. Uang secara generik telah dipahami sebagai kelaziman hingga keniscayaan menghadapi demokrasi liberalistik. Namun uang memiliki pengaruh yang beragam dalam benak pemilih. Keragaman sikap ditentukan oleh akumulasi berbagai faktor baik yang bersifat psikologis dan sosiologis. Ditengah keragaman sikap tersebut tetap terdapat pola utama yang massif terjadi dan menjadi argumen penting dalam riset ini. Berikut paparannya : a.
Diberi uang dan memilih Serangan uang di saat yang paling akhir atau menjelang pemungutan suara
memiliki pengaruh yang efektif
terhadap pemilih. Uang nampaknya dapat
memberi pengaruh yang lebih cepat daripada gagasan programatik kandidat. Uang juga memiliki daya ikat loyalitas yang singkat pula. Seiring habisnya uang maka menguap pula ingatan pemilih kepada kandidat tersebut. “Masyarakat itu akan mencoblos Caleg yang memberikan uang di saat-saat terakhir pencoblosan/sebelum masuk TPS. “Pemberian terakhir yang banyak diingat masyarakat”.35 Massifnya praktek money politics saat kampanye dan menjelang pemilih menuju TPS memaksa kandidat menyediakan stamina finansial memadai melayani kompetisi berbiaya mahal tersebut. Mayoritas pemilih yang kami wawancarai menyatakan tidak mungkin memilih jika tidak diberi uang. Meskipun bukan ukuran segala-galanya, akan tetapi berbagai pendekatan kampanye yang tidak disertai uang akan sulit mendulang dukungan. Pemilih tradisional/loyal terhadap satu partai menyatakan membutuhkan pemberian uang, ketokohan, kedaerahan dan kekerabatan keluarga juga membutuhkan uang, tanpa uang, faktor sosiologis tadi tidak dapat dijadikan jaminan. Faktor psikologis berupa citra, program dan janji kampanye juga membutuhkan uang. Artinya akumulasi modal politik apapun tanpa disertai uang maka tidak akan memberi jaminan keterpilihan seseorang.
35
Estiningrum, Caleg PDIP gagal/ Dapil 5.
54
“Kemarin dia mengaku sangat berharap ada caleg yang memberi uang. Besarannya terserah, yang penting bisa buat bayar jajanan. Meski begitu dia tidak menjamin uang tersebut mempengaruhi pilihannya ketika mencoblos di TPS. Pilihan menurutnya juga harus dari hati”.36 Selanjutnya: Dalam mencoblos dia memiliki alasan yang hampir sama dengan Haryati. Hanya saja dia lebih rasional. Dia mengaku enggan menerima segala bentuk politik uang dari caleg manapun. Memilih baginya harus dari dalam hati, bukan karena dipaksa.37
Sedikit perbedaan hanya terlihat pada sikap perempuan yang kami wawancarai, mereka jarang berinisiatif meminta uang kepada kandidat, mereka sekedar menerima apa yang diberikan baik uang ataupun barang meskipun dalam wawancara menyatakan hanya berharap mendapatkan imbalan tanpa pernah mengajukan ide kepada tim sukses ataupun kandidat untuk melakukan hal tersebut. b.
Tidak sepakat money politics Sangat sedikit pemilih mengkonfirmasi respon ketidaksepakatan terhadap
money politics. Warga hanya menyatakan mengetahui adanya praktek bagi-bagi uang dari kandidat. Walaupun ada yang tidak mendapatkan uang. Sementara pemilih yang tinggal di perkotaan menyatakan kurangnya temuan atas praktek tersebut disamping adanya pemahaman jika masyarakat kota tidak mudah dipengaruhi, cenderung tidak memilih kandidat yang memberi uang. Dan mengkhianati kesepakatan. c.
Tidak sepakat dan melaporkan praktek money politik Hal yang sama juga terjadi pada respon tidak sepakat dan melaporkan
money politics. Warga yang kami wawancarai menjelaskan jika tahu adanya praktek money politics tetapi memilih tidak mencampuri atau tidak peduli dengan kejadian tersebut. Warga yang mengaku tidak mendapatkan uangpun memilih tidak melaporkan sekalipun merasa kecewa. Adapun laporan warga terjadi karena 36 37
Sunarti.Desa Ketanda. Kecamatan Sumpiuh. Lestari.Desa Ketanda Sumpiuh.
55
faktor yang lebih spesifik, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa yang melapor tesebut kebetulan ditemukan sendiri oleh kandidat legislatif di daerah tersebut dan yang mendapatkan uang adalah keluarga dekatnya sendiri sehingga mudah dalam mengumpulkan bukti dan saksi meskipun tindak lanjut dari Panwaslu menyatakan kejadian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu.
4.9. Faktor yang mempengaruhi praktek money politik. a. Pragmatisme Politik Tidak dapat dipungkiri bahwa pola data dalam penelitian ini mengkonfirmasi perilaku politik uang sebagai gejala pragmatis masih sangat dominan. Menular dari perilaku kandidat hingga pemilih. Pragmatisme ini terbentuk berangsur-angsur seiring kian monolitik dan stagnannya
perkembangan
kapasitas
kompetisi
partai
dan
para
kandidatnya. Dari pemilu ke pemilu resep membeli loyalitas pemilih dengan uang seolah menjadi logika tunggal dalam memastikan kemenangan dalam pemilu. Padahal budaya ini tidak ditemukan dalam pemilu demokratis tahun 1955 dan pemilu 1999. Gejala ini justru menguat ketika pemilu 2004 dengan sistem yang kian kompetitif. Disaat yang sama partai belum beranjak dari model pengelolaan yang lebih rasional dan demokratis. Meskipun pemilih kota dan desa memiliki pemaknaan yang berbeda-beda atas politik uang akan tetapi semuanya mengkonfirmasi bahwa uang merupakan kunci utama kemenangan. Program dan ketokohan tidak akan berarti banyak jika tidak disertai pemberian uang kepada pemilih. Derajat spekulasi hasil uang berbuah keterpilihan memang lebih tinggi di kota dibandingkan di desa. Banyumas sebagai daerah basis nasionalis akan membatasi ruang gerak kompetisi partai non-basis. b. Uang sebagai pemberian lazim Secara umum pemberian uang dari seseorang dinilai sebagai tradisi yang lazim dipraktekkan di masyarakat kita terutama masyarakat
56
pedesaan. Pemberian uang dinilai sebagai buah tangan atau oleh-oleh ataupun sekedar uang lelah ketika seorang politisi yang meminta waktu dan perhatian pemilih, memberi imbalan uang adalah sesuatu yang wajar saja. Sekalipun warga telah mendapatkan informasi bahwa politik uang itu tidak etis namun warga memahami uang bukanlah urusan teknis dan etika pemilu demokratis. Ini adalah hubungan personalistik antara orang yang meminta bantuan dan memberi imbalan. Warga memahami program itu penting, sebagai sarana identifikasi pemilih tapi tanpa ada uang akan sangat sulit memastikan pilihan politiknya. Karena dianggap lazim maka konsep politik uang sebenarnya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat awam. Justru uang menjadi sarana membangun kepercayaan (trust). Ketika warga desa menerima uang dan menyatakan loyal pada orang tersebut maka janji itu cenderung ditepati hingga hari pencoblosan. Artinya nilai uang ditransaksikan dengan nilai komitmen untuk memegang teguh janji yang telah diberikan kepada orang yang telah meminta bantuan. Kelaziman ini memberi makna bahwa konsep politik uang tidak terlalu dikenal, pemberian uang dinilai kelaziman budaya. Masih terdapat sentimen etis pemilih dibalik pemberian uang sehingga tidak sertamerta menggambarkan banditisme pemilih. Loyalitas pemilih desa tidak hanya karena faktor etika memegang janji. Faktor lain yang menbentuk loyalitas adalah ketokohan dan kultur politik warga tersebut. Uang tidak dapat menghapus tradisi politik masyarakat yang menjadi basis sosial partai tertentu. Misalnya desa basis PDI-P tetap akan menciptakan polarisasi pemilih yang berafiliasi politik dengan PDI-P sekalipun politik uang massif dilakukan oleh partai diluar PDIP. Politik uang akan marak terjadi justru di internal calon PDIP sendiri dan pada level ini uang dan ketokohan menjadi kunci penentu. Adapun faktor kemiskinan menurut kami tidak berkorelasi ketat karena praktek politik uang di desa cenderung membabi buta dan mengandalkan broker politik. Kebiasaan warga yang asal menerima juga tidak mengkonfirmasi bahwa warga tersebut semuanya miskin. Melainkan
57
hanya terbiasa dan menghormati pemberian orang. Identifikasi faktor kemiskinan lebih kami temukan dalam bentuk memori komunal bukan individual terutama di desa. Warga desa menilai kandidat lebih baik memberi bantuan infrastruktur daripada uang untuk orang per orang. Artinya sekalipun mereka miskin mereka mengutamakan pemberian bermanfaat jangka panjang dan dirasakan oleh banyak orang. c. Literasi Politik Uang bagi masyarakat perkotaan memiliki tingkat spekulasi politik lebih tinggi daripada di desa. Pertama, sulit memetakan wilayah basis sosial partai di perkotaan akibat heterogenitas warga. Hanya tersedia sedikit
kantong-kantong
daerah
miskin
dan
kantong-kantong
perkampungan di kota. Kedua, literasi politik. masyarakat kota relatif tinggi. Mereka memiliki informasi politik yang memadai kemudian broker politik juga banyak terdapat dikota. Kondisi yang membatasi ruang gerak politik uang. Bahkan kandidat legislatif yang kami wawancarai menilai memberi uang ke warga kota sangat spekulatif dan khawatir sia-sia karena berpotensi dikhianati. Inisiatif meminta uang bisa dimaknai sebagai sekedar momen mengeksploitasi politisi. Sangat minim sentimen etis seperti komitmen politik pemilih yang menyertai praktek ini. Tingginya spekulasi demikian membuat minimnya data tentang massifitas money politics di perkotaan. d. Arahan dari tokoh dan kekerabatan Klientelisme dan patronase menjadi efek bawaan dari kuatnya pengaruh elit lokal di desa. Elit ini mejadi mesin politik yang efektif mengarahkan pemilih. Sifat kedekatan tidak banyak terkonfirmasi karena faktor simbolik dan ketokohan. Hanya ada beberapa warga yang memilih dengan melihat tokoh dan program. Sebagian kecil lagi mengaku karena alasan hubungan kekerabatan. Yang massif dikonfirmasi adalah baik patron atau bukan semuanya menawarkan insentif uang dalam memilih. Ikatan cenderung mengarah semakin konkret dan materialistik. Yang tersisa hanya pilihan
58
tradisional pada satu partai secara turun temurun, namun dalam memilih orang membutuhkan uang sebagai imbalan. e. Lemahnya Pengawasan Ada warga yang menyatakan fenomena politik uang hanya dapat berhenti jika ada yang mendapat sanksi berat dan bisa membuat jera. Tindakan tegas lebih efektif menghentikan praktek politik uang dibandingkan strategi yang lain. Pandangan warga ini mengkonfirmasi adanya ketidaksinkronan antara ruang kebebasan dan ruang pengawasan pemilu. Pelemahan pengawasan mulai teridentifikasi dari lamban dan lemahnya dukungan infrastruktur dan finansial bagi pengawas pemilu kemudian diperparah oleh rumitnya proses pembuktian tindakan pidana money politics liberalisasi sistem pemilu dengan kerentanan pengawasan yang disiapkan pemerintah.
4.10.
Kebijakan Mengatasi Politik Uang Kualitas demokrasi kita memang sedang diuji oleh fenomena politik uang.
Terkesan tercipta ironi politik jika semakin demokratis sistem pemilu, maka semakin mahal biaya politiknya. Kita memang menyadari tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Tidak ada sistem pemilu yang kebal terhadap kelemahan. Sebagaimana tarik menarik pemikiran antara sistem tertutup dan terbuka. Isu awal lebih menekankan dimensi politik idealistik bahwa sistem terbuka lebih menghormati suara pemilih dan kerja keras kandidat. Konversi nilai suara sesuai dengan logika pemilih. Beberapa terminologi seputar apa itu “politik uang” (vote buying). Terminologi ini diambil dari tulisan Luky Jani berjudul “Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral Indonesia” (hal: 185-199)38: 1. Vote buying → didefinisikan sebagai : pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang, atau jasa) yang ditawarkan oleh kandidat/brokersuara/tim pemenangan. 38
AE Priyono dan Usman Hamid (Editor), “Merancang arah baru demokrasi: Indonesia pascareformasi”. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Cetakan I, Agustus 2014.
59
2. Klientelisme → didefinisikan sebagai : terjadi transaksi atau pertukaran secara langsung dan bersifat personal dengan “memperdagangkan” (hak) suara dengan uang, barang, dan atau jaminan akses pada pelayanan publik/sosial, barang maupun pekerjaan. 3. Patronase → didefinisikan sebagai: transaksi secara langsung atau tidak langsung, personal atau kolektif, di mana barang yang dipertukarkan berasal dari negara/publik. Selanjutnya fenomena uang dinilai bukan perbedaan prinsipil dalam penerapan kedua sistem ini. Yang membedakan hanya pada pola penyebaran uangnya. Jika tertutup partai yang lebih berkuasa atas uang sementara jika terbuka pemilih yang lebih berkuasa atas uang. Keinginan untuk meliberalisasi hak pilih hingga ketingkat keputusan individu tanpa veto dari partai politik mendorong kuatnya keinginan melanggengkan sistem proporsional daftar terbuka. Tantangan kemudian sesuai dengan tujuan riset ini adalah memetakan dan menemukan kiatkiat yang dapat menjaga kualitas dan integritas pemilu dari efek negatif politik uang. Adapun tawaran kebijakan sebagai berikut :
4.10.1. Kebijakan yang ditempuh mengatasi fenomena politik uang A. Kebijakan bersifat empowerment: 1. Menggiatkan gerakan penistaan money politics. Resep normatif dan telah lama dikampanyekan adalah gerakan penistaan money politics. Kekuatan wacana tanding anti-money politics menjadi media menginisiasi nilai-nilai politik berintegritas dan jujur di kalangan masyarakat. Gerakan penistaan ini dipandang masih lebih baik daripada memilih golput. KPU sekarang ini juga mendorong pendekatan agama (teologi) sebagai senjata melawan golput. Pendekatan yang sama juga bisa digunakan untuk melawan money politics. Konfirmasi dari riset ini adalah pendekatan teologi/agama ini harus terfasilitasi hingga menjangkau level grass root. Banyaknya kegiatan kampanye disertai pemberian uang dan barang dilakukan kandidat legislatif melalui fasilitasi kelompok pengajian, pengurus mesjid, dan ormas. Forum-forum keagamaan ini menjadi tempat
60
yang efektif bagi kandidat melakukan kampanye, bertemu dengan khalayak,
terorganisisr
oleh
kepemimpinan
elit
kelompok
yang
bekerjasama dengan kandidat. Para elit agama hendaknya difasilitasi untuk mengkampayekan gerakan anti-money politics khusus ke kelompok spesifik yaitu jejaring kelompok keagamaan di internal mereka masingmasing. 2. Merintis Gerakan desa atau minimal dusun anti-money politics sebagaimana pernah dipraktekkan oleh kelompok masyarakat dusun di Yogyakarta. Aktivitas ini sempat diliput media elektronik saat pemilu nasional 2014 lalu. Metode ini tetap bisa dicontoh dan diupayakan. Gerakan ini bisa menjadi tindak lanjut dari aturan pemilu bahwa Kades dan perangkat desa dilarang terlibat politik praktis. Kerentanan politik uang yang massif terjadi di pedesaan dan pinggiran kota dengan melibatkan elit tradisional merupakan legitimasi pentingnya mendorong kampanye ini dari level desa. 3. Perempuan dan money politics. Penting melakukan pendalaman perilaku politik perempuan sebagai salah satu entitas yang relatif bersih dari aktivitas money politics. Baik dari sisi kandidat yang cenderung menawarkan money politics kepada laki-laki, kepala rumah tangga dibandingkan tawaran kepada individu perempuan dan ibu rumah tangga. Pada tataran ini perempuan bisa menjadi modal sosial menggerakkan politik bersih dari money politics dengan memusatkan berbagai program dan pendekatan yang memberdayakan organisasi perempuan sebagai penggerak anti-money politics. Organisasi ibu pengajian, ibu RT/RW, kader posyandu dan aktivis ormas perempuan bisa menjadi bagian partisipasi politik perempuan mengantisiapsi money politics. Riset menunjukkan pemilih perempuan memang memiliki harapan diberi uang dan barang akan tetapi tidak berinisiatif
meminta.
Masih
terdapat
perempuan
yang
memiliki
kecenderungan tidak mengubah pilihan politiknya sekalipun telah diberi uang.
61
4. Meningkatkan kapasitas berkampanye. Patut pula kita mengkaji kapasitas berkampanye dari setiap caleg daerah hingga nasional. Pemilihan metode suksesi dengan menggunakan uang sebagai kekuatan pikat pemilih bermula karena sang kandidat memang tidak memiliki kapasitas berkampanye.
Hanya
memiliki
kapasitas
finansial
semata.
Ketidakmampuan melakukan rumusan program kongkret, komunikasi massa, membuat isu dan program kerja yang menarik, memetakan dan memaparkan maslaah publik keseharian di dapil masing-masing, membuat daya persuasi mereka dalam kampanye dialogis tidak menjanjikan. Pelatihan peningkatan kapasitas berkampanye selama ini memang hanya menjadi kebijakan internal partai. Ada yang memberikan pembekalan dan ada yang tidak. Tulisan Luky Jani terkait bagaimana memutus lingkaran setan dari politik uang yakni dengan memberikan pendidikan politik untuk politisi (politicians education), khususnya dalam hal pilihan strategi kampanye. Politisi, menurutnya, perlu diingatkan bahwa praktik jual-beli suara sangat rumit dan tingkat keberhasilannya tidak bisa diprediksi. Kesimpulannya, para kandidat hanya sedang melakukan perjudian (politik). 5. Pilihan normatifnya yang lain adalah pelibatan (kembali) elemen masyarakat
sipil,
semisal
gerakan
mahasiswa
untuk
melakukan
pemantauan pemilu. Dalam hal ini adalah membangkitkan lagi semangat bahwa
soal
pemilu,
soal
demokrasi
adalah
soal
kesukarelaan.
Menumbuhkan semangat voluntaristik di kalangan anak muda melek politik saya kira sangat perlu dilakukan. Diluar gerakan mahasiswa, keberadaan pihak keamanan (polisi) yang ada di hampir semua TPS perlu juga dipikirkan untuk dilibatkan dalam pencegahan tsb, dan bukan karena berdasarkan laporan dari masyarakat atau dari Panwas. 6. Memastikan kepada para pemilih (saat melakukan voter education) agar tetap datang ke TPS agar supaya suara mereka tak disalah-gunakan oleh orang lain. Sementara terkait adanya temuan fakta bahwa pihak petugas di TPS telah mencoblos surat suara sisa dari pemilih yang tidak datang ke
62
TPS dan mempergunakannya sebagai alat tawar/transaksi politik dengan politisi tertentu mau tidak mau memang harus dilakukan sebuah pengawasan yang sangat ketat. Pihak Panwas dapat mengambil fungsi itu, tetapi melihat jumlah personil yang terbatas, maka sangat diragukan akan mampu secara efektif mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut.
B. Kebijakan bersifat regulatif 1. Dalam aturan pemilu dinyatakan kantor lembaga pemerintah dan fasilitas umum tidak diperbolehkan menjadi tempat berkampanye. Perlu kajian yang lebih dalam mengenai potensi pengaturan lebih jauh berupa larangan memberikan bantuan yang mengatasnamakan kepentingan umum, fasilitas umum dan untuk fasilitas pemerintahan. Bantuan hanya sesuatu yang bersifat habis pakai pada masa kampanye itu saja. Bantuan yang bersifat jangka panjang dan untuk kepentingan umum seringkali mengatasnamakan dusun/RT/RW/masjid, dasawisma, yang sebenarnya masih dalam posisi perangkat desa, program pemerintah dan fasiltias umum. Praktek ini juga bisa eksploitatif karena dapat mengajukan bantuan yang sama ke banyak kandidat dengan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak jelas. Memperkuat Peraturan KPU dengan membuat aturan larangan memberikan sumbangan sosial dan pelayanan untuk mesjid, sekolah, kantor desa, infrastruktur desa atau dusun dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab pemerintah setempat dan mendesakralisasi aturan larangan kampanye di tempat fasilitas umum. Artinya larangan ini diperdalam maknanya bahwa bukan hanya dalam bentuk kampanye terbuka atau bentuk tatap muka yang lain serta pemasangan alat peraga kampanye. Melainkan termasuk memberikan subagan sosial di tempat tersebut karena itu sama halnya dengan berkampanye di fasilitas umum yang dilarang oleh penyelenggara pemilu. Banyak pengeluaran kandidat juga berasal dari permintaan sumbangan sosial yang jumlahnya relatif besar. Kebiasaan memberi ataupun meminta sumbangan sosial seperti ini juga dilakukan
63
masyarakat ke banyak kandidat sehingga lebih bermakna eksploitasi pemilih kepada kandidat dari pada benar-benar sebagai bantuan sosial. 2. Rekruitmen penyelenggara Pemilu di desa yang tediri dari PPS, KPPS, PPL mayoritas berlatarbelakang kelompok profesional seperti guru dan perangkat desa. Penyelenggara pemilu memiliki beban tugas dan tanggungjawab yang lebih berat daripada proses pengawasan. Di saat yang sama SDM di desa memang terbatas. Berbeda dengan unsur pengawas pemilu PPL yang didominasi oleh tokoh masyarakat, aristokrat, ormas, pengusaha/pedagang di desa. SDM yang tersisa tinggal kelompok masyarakat tersebut disamping mereka juga memiliki pengaruh yang masih
kuat
bagi
masyarakat.
Pengalaman
peneliti
memberikan
pembekalan pelaksana pemilu memang menunjukkan polarisasi tersebut. Kelebihan dari rekruitmen ini adalah teknis pemilu membutuhkan pemahaman, ketelitian dan integritas yang tinggi. Teknis pemutakhiran data pemilih, pengawasan kampanye, penyiapan TPS, mobilisasi pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, pengisian dokumen, pengamanan surat suara adalah daftar proses pemilu yang rumit dan berisiko. Keberadaan kelompok profesional dan tokoh desa ini akan mampu mensukseskan penyelenggaran pemilu nasional dan lokal dengan tingkat kesalahan yang relatif minim. Ketokohan mereka juga turut berpengaruh dalam mengendalikan potensi kerawanan pemilu yang bisa mengarah pada konflik. Kemampuan managemen konflik bagi warga sangat penting dalam memastikan proses pemilu tidak terganggu. Pengetahuan dan pengamalan mereka terlibat dari pemilu ke pemilu turut membentuk kapasitas tersebut. Kelemahannya terletak pada aspek psikologi politik warga. Masyarakat desa cenderung apriori melibatkan diri terlalu jauh dalam mencampuri masalah politik di tengah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di desa. Ada perasaan segan, takut ataupun menghindari masalah berhadapan dengan tokoh masyarakat. Sengketa pemilu di desa
64
berpotensi menjadi sengketa yang berlarut tidak hanya dalam urusan pemilu. Prof. Ramlan Surbakti mengutip inovasi kepemiluan yang dikembangkan di Negara Amerika Latin. Sedari awal beberapa negara Amerika Latin melakukan pendidikan politik kepada warga di tingkat lokal secara sistematis dan berkelanjutan. Dimulai dari penyiapan calon relawan sekitar 30 orang per desa. Relawan ini mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai demokrasi dan pemilu, teknis kepemiluan, pengawasan, pemantauan, pendidikan politik dan sebagainya. Mereka kelak diharapkan menjadi aktivis demokrasi di desa masing-masing, menjadi tenaga penyelenggara pemilu dan bersiap mengawal proses suksesi yang berintegriatas di desa. Relawan ini menjadi sumberdaya yang dapat digunakan sebagai pelaksana pemilu di desa (PPS, KPPS dan PPL), pemantau, Pantarlih. Negara dapat mengembangkan berbagai insentif kepada relawan ini demi menghargai partisipasinya pada pelaksanaan pemilu. Mulai dari insentif bantuan sosial, subsidi, keringanan pajak dan sebagainya. Metode ini bisa mengurai kebuntuan klasik yang selama ini dialami oleh KPU dan Panwaslu yang sering tertatih-tatih melewati tahap rekruitmen PPS, KPPS dan PPL. Selain semakin sedikit yang tertarik mendaftar, kinerja mereka juga kerap diragukan banyak pihak. Keberadaan relawan demokrasi (relasi) yang sekarang ini dipraktekkan di Indonesia lebih berperan sebagai pemantau pemilu bukan penyelenggara. Perannya masih berada di ring luar kader demokrasi desa Pelaku tingkat lapangan ini jarang menjadi mainstream kajian dalam pelaksanaan tahap pemilu. 3. Dibalik kelebihan sistem proporsional daftar terbuka terdapat kerentanan besar pada praktek money politics. Seharusnya sedari awal pembukaan praktek liberal politik ini diikuti dengan rangkaian aturan yang memudahkan proses pengendalian dampak buruk uang dalam pemilu.
65
Sebagaimana kita ketahui bahwa money politics merupakan pelanggaran pidana pemilu dan dapat disangkakan dengan pasal suap. Selama ini logika pembuktian money politics begitu sulit diterapkan dan efektif menjerat para pelakunnya. Ketentuan temuan harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan maasif (TSM) yang berlaku kumulatif justru menjadi penghambat pengendalian politik uang. Banyak pihak masih memiliki pengetahuan dan keberanian ketika melihat praktek money politics. Akan tetapi mereka memilih tidak peduli mengingat kerumitan dalam melaporkannya. Penting melakukan perumusan ulang logika pembuktian politik uang dengan menawarkan logika alternatif yaitu tindakan suap aktif. Siapapun yang melakukan money politics dapat ditindak dengan hanya membuktikan keaktifan pelaku dalam membeli suara pemilih. Pelaku aktif mengindentifikasi, mengunjungi, mempengaruhi, memberi uang dan mengontrol pemilih. Logika ini tidak perlu membuktikan pelaku terdaftar atau tidak sebagai tim kampanye kandidat tertentu di KPU, melakukan secara massif atau tidak, sistematis atau tidak. Bukti pidana politik uang lebih mengutamakan tindakan aktif pelaku siapapun itu. Logika ini memang masih sangat mentah dan membutuhkan penajaman dari pakar kepemiluan dan hukum. Namun ini alternatif yang dapat mempersempit ruang gerak politik uang dan member efek jera bagi pelakunya
serta
membantu
memudahkan
siapapun
yang
ingin
berpartisipasi memberantas politik uang.
66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Eksistensi Partai politik terukur dari kemampuannya memelihara daya saing dan citranya di benak publik. Tempat penguji kapasitas partai yang paling kompleks dan nyata adalah ketika mengikuti pemilu. Partai politik harus bersaing memperoleh suara masyarakat dan kursi di parlemen. Salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai politik ketika menghadapi pemilu adalah fungsi rekruitmen politik. Mengidentifikasi kader potensial untuk dijadikan calon pemimpin dalam suatu lembaga negara baik itu legislatif, maupun eksekutif. Logika rekruitmen dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari tipe partai politik, peta kekuatan partai politik, desain sistem pemilu yang dijalankan dan fenomena perilaku pemilih. Disisi lain pendalaman demokrasi kita bergerak seperti dua rel kereta. Kedua rel bergerak dijalur yang berbeda meskipun bertujuan mengerakkan satu kereta besar. Rel pertama hendak menyatakan kereta demokrasi bertujuan menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilu sehingga pemerintah bekerja atas kehendak rakyat. Rel selanjutnya menyatakan kereta demokrasi membutuhkan biaya suksesi yang mahal. Uang dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan. Terkadang hanya kandidat yang bermodal kuat yang dapat selamat dari persaingan uang yang kian anarkhis dan vulgar. Pertanyaanya bisakah kedaulatan rakyat berdamai dengan logika uang? Bagaimana caranya? Popular
democracy
yang
didefinisikan
secara
mekanik
akan
menumbuhsuburkan praktek vote buying. Sudah terlihat massif sejak pemilu 2004 dimana kandidat menggunakan uang untuk membeli pemilih. Uang dan demokrasi langsung sangat berhubungan dengan produk kebijakan yang dihasilkan oleh elected official. Berimbas pada sulitnya mendirikan pemerintahan efektif dan bersih. Oleh
karena
itu
rekonsolidasi
sistem
politik
termasuk
perlunya
mengintegrasikan sistem pemilu dan agenda pelembagaan partai. Sistem pemilu perwakilan proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak tak
67
terelakkan lagi menjadi penyumbang bagi tumbuh suburnya praktik jual-beli suara. Memperkuat motif orang untuk mau terpilih, meski dengan menghalalkan segala cara, di sisilainnya diperparah oleh ketiadaan bangunan partai yang kokoh untuk menopang demokrasi internal partai yang dipercayai sebagai ruang awal untuk munculnya kader-kader terbaik. Membuka tradisi konvensi maupun primary election di partai politik dipercaya dapat mencegah tumbuhnya benihbenih awal praktik anti-demokrasi dimaksud itu. Sekaligus juga mencegah untuk terjadinya proses dinastisasi politik yang dipercaya adalah ruang awal untuk praktik patronase politik. Praktik politik uang yang marak dalam kasus Indonesia adalah bertemunya tiga hal yang sifatnya negatif. Pertama, motivasi para politisi semata adalah meraih kekuasaan tanpa mengindahkan etika politik dan kesantunan demokrasi. Cikal bakalnya lebih jauh ada dalam sistem pendidikan kita yang semata melihat hasil, dan bukan proses. Pemenang mendapatkan posisi penting dalam masyarakat, dan sebaliknya yang kalah tak memperoleh apresiasi. Kedua, aturan main pemilu yang berdasarkan sistem suara terbanyak yang lantas memunculkan politik ‘bunuh-bunuhan’ di internal partai (kasus Bosnia Herzegovina dan Brazil yang juga menerapkan sistem suara terbanyak memunculkan sisi negatif yakni konflik dan fragmentasi partai). Kampanye pemilu para caleg marak berbunyi: “jika tak mau memilih saya, maka pilih saja calon dari partai yang lain. Jangan memilih calon dari partai saya.” Kemudian persepsi publik bahwa sistem suara terbanyak adalah demokratis, sebagaimana yang dipikirkan oleh MK saat menganulir sistem 30 % BPP di tahun 2008, ternyata mengandung implikasi negatif dengan maraknya jual-beli suara. Kesimpulannya kira-kira: semakin menganggap sebuah sistem itu lebih demokratis, disaat yang sama justru negatifitas berupa praktik jual-beli suara yang muncul. Ketiga, Desakan perlunya pelembagaan partai politik, sesuatu yang telah lama dilupakan publik. Bahkan yang pertama meminta uang mahar kandidasi adalah partai politik, kemudian kandidat kembali membiayai lembaga survey
68
(biasanya caleg provinsi dan pusat), membayar jasa konsultan politik Akibatnya adalah ongkos politik demokrasi sedari awal telah mahal. Oleh karena itu, dalam sistem proporsional daftar terbuka, partai politik harus memiliki peta peran yang jelas demi mengantisipasi efek negatif sistem ini. Sistem ini lebih memperkuat bargaining kandidat daripada partai politik. Adapun yang bisa diperankan oleh partai politik diantaranya survey hendaknya dilakukan sendiri oleh partai politik melalui Litbang partai, dan yang bekerja adalah para anggota partai. Hal ini sekaligus menjadi tantangan yakni bagaimana partai politik itu memiliki kelembagaan politik yang lengkap hingga ke akar rumput (grassroot). Selain survey, partai politik masih bisa terlibat dalam melakukan peningkatan kapasitas berkampanye para kandidatnya, memberi subsidi alat peraga kampanye, menjadi penanggungjawab khusus penyiapan saksi, pengawas di masa tenang dan hari pencoblosan bagi semua kandidatnya agar terjaga dari praktek buruk partai lain. Kedua, Bawaslu hingga detik ini telah disepakati akan diletakkan sebagai lembaga strategis, kuat dan berperan penting mengawasi jalanya proses pemilu akan tetapi implementasi di lapangan upaya memperkuat lembaga ini masih sering mengalami “penyanderaan” politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan suksesi. Sejumlah riset mencoba mengindetifikasi masalah-masalah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh NGO Indonesian Power for Democracy (IDW) Yogyakarta yang melihat beberapa faktor eksternal yang menghambat kinerja Panwaslu adalah1: Pertama, rekruitmen dan pembentukan Panwaslu yang terlambat. Di beberapa daerah seperti NTT, Papua, Maluku dan sebagainya, Panwaslu baru dibentuk menjelang dua minggu sebelum penyelenggaraan Pilkada. Bahkan di NTT, Panwaslu Kabupaten baru dibentuk menjelang dua hari pemungutan suara.2
1
Lihat Gregorius Syahdan dan Mohtar Haboddin “Evaluasi Kritis Penyelenggraan Pilkada di Indonesia”. IPD dan Konrad Adeneuer Stiftung.Yogyakarta. 2009. Hal. 57. 2 Ibid. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur akan segera digelar bulan Juni mendatang. Akan tetapi sampai sekarang seperti Kabupaten Ende, di Flores belum terbentuk Panitia Pengawas Pemilu. Dari 20 kabupaten/ kota di NTT masih ada enam kabupaten yang belum dibentuk
69
Kedua, problem anggaran. Dana yang dialokasikan untuk pengawasan Pilkada, tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan untuk mengawai penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Di beberapa daerah seperti di Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan dan sebagainya, kebanyakan anggota Panwaslu mengeluh karena kekurangan anggaran dalam pengawasan Pilkada mereka. Implikasinya, Panwaslu menjalankan pengawasan Pilkada asal-asalan, bahkan tidak serius menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada. Ketiga, kesekretariatan atau tempat kerja. Panwaslu tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak adanya tempat kerja yang memadai. Selama ini, kebanyakan anggota Panwaslu Pilkada berkantor dengan KPUD, sehingga terjadilah hubungan "kong kali kong" atau perselingkuhan kepentingan antara KPUD dengan Panwaslu. Hal ini menyebabkan banyaknya laporan kecurangan pengawasan Pilkada yang berhenti di meja Panwaslu. Tidak ada tindak lanjutnya. Keempat, daerah pengawasan yang sangat luas dengan personil yang tebatas ditambah dengan kapasitas yang rendah. Berhubungan dengan kerja-kerja pengawasan tersebut, berikut adalah beberapa problem pengawasan Pilkada yang melibatkan Panwaslu. Dengan kata lain, terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, karena terdapat masalah internal dan eksternal yang dialami oleh Panwaslu.
Panwaslu menghadapi Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur itu. Keenam kabupaten dimaksud adalah Ende, Manggarai, Manggarai Tirnur, Belu, Sikka, dan Lembata. Pembentukan panwaslu tingkat Kabupaten Ende terkendala, karena DPRD setempat menolak untuk membentuknya dengan alasan tak ada dasar hukum yang kuat. Dari dua regulasi yang menjadi acuan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 – semuanya tak memberikan kepastian hukum bagi DPRD kabupaten membentuk panwaslu untuk Pilkada di tingkat provinsi itu. Pihak pemprov dan DPRD tingkat I telah meminta agar DPRD kabupaten berkoordinasi dengan bupati untuk segera membentuk panwaslu. Pembentukkan panwaslu memang penting. Tapi persoalannya tak ada kewenangan bagi DPRD kabupaten untuk membentuknya. Baca Lengkapnya Dalam Pos Kupang, 15 Mei 2008.
70
2. SARAN Vote buying hubungannya dengan para pemilih, dan para politisi memang mengkhawatirkan. Karena fenomena ini tidak terelakkan dan relatif membutuhkan solusi generik yaitu memperbaiki kualitas pemilih dan kualitas pengawasan. Kekhawatiran lain adalah bagaimana melihat masalah vote buying berkembang sedemikian rupa hingga terjadi antara kandidat dengan penyelenggara pemilu. Konsentrasi KPU menjadi tema menarik karena serangkaian fakta yang telah ditemukan. Salah satu pintu masuk sebagai bahan kajian nantinya adalah kasus KPU Kabupaten Maros di Pileg 2014. Salah satu caleg Partai Golkar dari Dapil Sulsel II telah mengaku memberikan uang Rp. 750 juta ke KPU Kabupaten Maros. Tetapi hanya disumbangkan sekitar 3.000 suara saja (jika dikalkulasi maka harga persatu suara pemilih sebesar Rp. 250 ribu). Masih menjadi misteri bagaimana cara kerja pihak penyelenggara pemilu melakukan hal tersebut. Akan tetapi satu isu yang bisa menjadi kajian adalah tingkat kedekatan pemilu (proxymitas) memberi peluang untuk terjadi atau tidaknya transaksi suara. Akhirnya DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan karena pelanggaran etika kepada anggota KPU Kabupaten Maros. Karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin jauh kedekatan pemilih dengan politisi, seperti pemilu DPR, maka peluang untuk terjadinya transaksi politik antara politisi dan pihak KPU semakin besar. Hal itu karena pemantauan di kalangan masyarakat (termasuk daripara saksi calon) terkait ada tidaknya perubahan suara tergolong sangat sulit. Ini adalah saran tema yang menarik dikaji dimasa yang akan datang demi terciptanya integritas kepemiluan disemua lini baik pemilih, peserta dan penyelenggara.
71
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”.Rineka Cipta. Jakarta. 2002. AE Priyono dan Usman Hamid (Editor), “Merancang arah baru demokrasi: Indonesia pasca-reformasi”. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Cetakan I, Agustus 2014. Bulkhin, Farchan. Pengantar Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1991. Ben Relly and Andrew Reynolds, Sistem Pemilu. Kerjasama antara IDEA, United Nations dan IFES. Jakarta. 2001. Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999. Heribertus, Sutopo. Pengantar Penelitian Kualitatif. Universitas Sebelas Maret. Sukarta. 1988. Hermawan Sulistyo dan A. Kadar, Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999, Jakartra; KIPP, 2000. Haris, Syamsuddin. Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, Ian Budge ”Partai, Kebijakan dan Demokrasi” JENTERA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2000 Haryanto, Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar), JIP UGM. 2005. Kantaprawira, Rusadi. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru. 1998. Lexy J. Moleong, MA. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2007. Milles and Huberman. Analisis Data Kualitatif. UI-Press. Jakarta. 1992.
72
Gregorius Sahdan “Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto”. Pondok Edukasi. Yogyakarta. 2004. Veri Juanidi, Dkk, Anomali Keuangan Partai Politik. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership). Jakarta. 2011. Sugeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Meneropong Indonesia 2020, Jakarta SSS, 2004. Peter Calvert. Proses Suksesi Politik. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1995. Pamungkas, Sigit. Partai Politik Teori Dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarisme. 2011. Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk, 2006. ”Parpol, Pemilu dan Parlemen : Agenda-agenda penguatan Parpol” PLOD & JIP UGM. Riswandha Imawan “Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri” Working Paper Edisi No.1 Pascasarjana Program Ilmu Politik UGM & Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Yogyakarta. 2007. Richard S. Katz dan Peter Mair, The Ascendancy of the party in public Office Party Organizational Change ini Twentieth Century Democracies, Chapter in Political Parties, Old Concept and New Challlenges, Edited by Richard Gunter, Jose Ramon Montero and Juan Linz, Oxford University Press. 2002. Saiful Mujani, R.William Liddle, Kuskrido Ambardi, Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pileg dan Pilpres Indonesia Pasca Orba. Mizan Jakarta. 2012. Sanapiah Faisal. 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. Seri Buku Panduan, Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, (Jakarta: Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA, 2002). Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo. 2010. Toni Andrianus Pito dkk. 2006“Mengenal Teori-Teori Politik : Dari Sistem Politik Sampai Korupsi” Penerbit Nuansa. Bandung.
73
Tesis Sukmawati: Analisa Konflik Ekselutif Legislatif di Kabupaten Banyumas Periode 2008-2013. Sekolah Pascasarjana UGM. 2013. Sumber Lain : Kompas, Rabu 30 april 2008: Saudagar-Jawara Kuasai Parpol : Banyak Pejabat Tidak Negarawan. Kompas, Senin, 3 Juni 2013: Kampanye Pilkada: Pembatasan Dana Cegah Korupsi. Arianto, Bismar. Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Era Reformasi di Indonesia. Jurnal Fisip Umrah Vol.2 No.2. Efendi Rusmin, Proporsional Terbuka VS Tertutup. Suara Karya.,2012 http://www.kpud-banyumaskab.go.id/ yangdiaksespada 18 maret 2015 Iswinarno, Chandra. “Menang di Banyumas. PDIP kuasai 16 kursi DPRD” Jatengtribunews.com.http://jateng.tribunnews.com/2014/01/22/dptkabupaten-banyumas-berkurang-5591. diaksespadatanggal 20 Januari 2015. Marbun, Julkifli. Konvensi Capres Dinilai Sekadar Gincu Politik. http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/07/mz0jnfkonvensi-capres-dinilai-sekadar-gincu-politik. diakses pada tanggal 20 Januari 2015. Sudirman Nasir, SBY antara modal politik dan modal simbolik, dalam http://pemilu.liputan6. com/kolom. Kabupaten Banyumas, “Letak Geografis,”http://www.banyumaskab.go.id/menu/307/banyumas/letakgeografis (120615). Arbi Anugrah, PDIP Unggul di Banyumas, Disusul Golkar dan PKB, http://news.detik.com/read/2014/04/22/030742/2561387/1562/pdip-ungguldi-banyumas-disusul-golkar-dan-pkbdiaksespadatanggal 9 April 2015.
74
LAMPIRAN-LAMPIRAN
FOTO DAN TRANSKIP WAWANCARA CALEG
Wikan Agung Winasis (tidak jadi/Dapil 4) Partai Nasdem -Wikan bergabung di Nasdem mulai 2012. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD BIdang Olahraga Nasdem Banyumas. Dia masuk partai karena punya motifasi ingin berkentribusi dalam pembangunan bangsa-negara. Dia juga menganggap Nasdem ini partai yang berbeda dengan partai lainnya yang lebih dulu ada. Idealisme ini mungkin saja dipengaruhi karena dia baru saja lulus SARJANA. -Modalitas politik Wikan tidak banyak. Dia mengaku memiliki jaringan sejumlah komunitas di Purwokerto. Mendapatkan suara paling banyak dengan modal jaringan pertemanan ini. -Tim sukses. Dia mengaku tidak punya tim sukses, justru teman-teman di sejumlah komunitasnya yang banyak membantu selama masa kampanye. -Wikan tidak mau secara pasti memberitahu berapa dana yang disiapkan maju di Pileg. Namun dia memastikan angkanya lebih dari Rp 100 juta. Dana ini menurutnya hanya habis untuk membuat berbagai perkakas kampanye atau cost politik. -Bentuk kampanye yang dilakukan beragam. Hampir semua dilakukan, termasuk menyumbang Al-Quran ke Mushola/masjid. Dia juga nyumbang dana untuk kas RW. -Pada dasarnya dia paham politik uang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa bila terjadi politik uang di lapangan. Dia mengaku susah untuk melapor dan percuma. Dia menganggap politik uang akan sangat susah dibuktikan ketika sampai ke Panwaslu. Dia tahu sejumlah Caleg memberikan uang, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Tanggapan pemilih terhadap money politik -Menurut Wikan di lapangan orang lebih memilih caleg yang memberikan uang. Menurut dia, sebaik apapun program, ketokohan, dan lainnya akan kalah oleh uang. “Lebih milih uang. Ora dipilih yen ora duwe duit”
Dia pernah ngasih Al-Quran. Sebenarnya harga kitab itu lebih mahal dibanding amplop isi Rp 50 ribu. Tapi ternyata orang-orang sekitar mushola/masjid tersebut tidak memilihnya. Mereka justru nyoblos Caleg yang di hari-hari jelang pencoblosan ngasih amplop-meski nilainya di bawah harga Quran. “Tetap kalah sama duit, walaupun sudah nyumbang Quran ke masjid. Harga Quran itu juga lebih mahal dari isi amplop yang mereka terima dari Caleg lain” -Wikan juga protes kepada KPU dan Panwaslu. Dia minta KPU transparan dan Independen. Panwas juga sama harus terbuka. “Saya merasa suara saya masuk (jadi), tetapi ternyata suara saya kecil. Jelang penetapan suara saya di KPU hasilnya berbeda-Gusti Allah mboten sare”
Ir Sunardi Caleg PKB tidak jadi/ Dapil 4 Dia maju bermodal ketokohan. Dia mengatakan namanya didaftarkan oleh pengurus PKB hanya beberapa hari sebelum pendaftaran di KPU tutup. Dia mengaku sejak awal paham PKB tidak serius untuk membantunya menang jadi anggota DPR. Menurutnya PKB hanya menggunakan dia sebagai pendulang suara di Pileg. Ayah Sunardi ini bekas kepala desa di Kelurahan Pabuaran Purwokerto utara. Dia memiliki jaringan saudara besar. Modal ini menurut dia seharusnya lebih dari cukup untuk menjadikannya anggota dewan. Menurut Sunardi keluarga, tokoh pribumi, dan alasan lainnya ternyata tidak menjadi penentu seseorang menang di Pileg. Menurut Sunardi factor penentu seseorang menang adalah UANG. “Saudara pun tetap mengharap amplop. Jadi semua yang saya miliki percuma ketika saya tidak melakukan money politik, karena sejak awal saya tidak ingin ngasih duit” “Lebih baik tidak jadi daripada saya harus melakukan money politik”
Dia mengaku menyiapkan Rp 50 juta. Dana ini menurutnya paling banyak untuk mencetak buklet (buku kecil) berisi program jika ia menjadi anggota dewan. Intinya dia menjual program. Bagi Sunardi uang tetap menjadi factor utama kemenangan orang di Pileg. Uang menentukan kemenangan Caleg. -Dia mengaku pernah dimintai uang oleh warga. Mereka langsung datang ke rumah. Setiap orang yang datang ke rumah kebanyakan minta sangu/amplop. Bahkan saudara pun demikian. -Pada hari pencoblosan pernah ditelpon seorang oknum yang mengaku sebagai polisi. Oknum ini menawarkan jasa kepasa Sunardi untuk membuat suaranya menjadi besar dan menang, tapi langsung ia tolak (tutup telponnya).
---------------------------------------------------------Wahyu Susanto Caleg Gerindra tidak jadi/ Dapil 4 Biaya yang dikeluarkan Rp 200 juta
Bentuk kampanye yang paling banyak dilakukan ialah memberikan voucer gratis tabung gas. Dia juga ngasih sumbangan berupa semen/infrastruktur. Bagi dia asal punya uang banyak, pasti Caleg manapun akan bermain money politik. Politik uang yang ia saksikan sendiri justru di tempat TPS sendiri. Di RW 1 Kelurahan Purwokerto Lor. Di hari pencoblosan ada tim sukses caleg lain yang membagikan amplop kepada warga.
“Pokoknya setiap orang yang mau nyoblos nemuin tim sukses tersebut di sekitar TPS (pojokan), isi amplopnya Rp 50 ribu. Intinya saya digempur dengan amplop, jadinya saya dapat suara nomer 2 di RW saya.” “Pokonya money politik yang terjadi sangat vulgar” “Adik saya di warung juga dikasih ampop sekitar 300 ribu untuk satu keluarga. Uang itu dari Caleg yang hari ini jadi. Sudah saya laporkan ke Panwaslu di malam jelang pencoblosan, tapi hasilnya tidak ada kabar. Padahal itu jelas-jelas ada saksi dan barang bukti uang” -Bagi-bagi uang rata-rata dilakukan H-2 pencoblosan. Tim sukses sudah nyebar bagibagi amplop. Dia yakin semua Caleg melakukan itu. -Pemilih memilih yang mana? Menurut Wahyu sebenarnya tergantung Sumber Daya Manusianya juga, tapi rata-rata masyarakat memang lebih memilih Caleg yang memberikan uang.”Yang ngasih duit ditoblos.” “Orang baik belum tentu dipilih”
Arief Puguh Pratomo Caleg Golkar tidak jadi/ Dapil 4 Ketua Harian Partai Golkar ini tidak terlalu banyak berkomentar terkait money politik. Dia mengaku di Pileg kemarin tidak 100 persen bekerja. Dia mengaku sedang sibuk dengan pekerjaan di lampung.”Jadi saya sudah tahu kalau akan kalah” “Itung-itung pengalaman, tahun 2019 baru saya akan maju beneran” Dia mengaku sudah menyiapkan dana Rp 300 juta, tapi uang yang dihabikan hanya Rp 8 juta. Itu bisa terjadi karena ia tidak membuat tim sukses dan lain sebagainya. Jika pun masang spanduk dan baliho biasanya asal nempel saja di sejumlah baliho kota yang kosong. Dia mengaku menggunakan akses Bupati lama (Mardjoko), sehingga bisa masang baliho gratis di berbagai sudut kota yang strategis.
970 suara yang dia peroleh menurutnya murni karena factor jaringan. Dia merupakan pengusaha
Event
Organiser
di
Purwokerto.
Di
jaman
Mardjoko
dia
juga
menguasai/mengelola semua titik-titik parkir di Kabupaten Banyumas.
Jumi Purwandari Caleg Golkar tidak jadi/Dapil 5 Caleg yang habis sekitar 150 juta ini menceritakan pertarungan sengit di Dapil 5. Pada malam hari jelang pencoblosan money politik sangatlah vulgar. Caleg yang punya duit banyak dengan berbagai cara membeli suara warga. “Sore hari seorang tim sukses membagikan amplop Rp 20 ribu kepada warga. Kemudian Magrib datang tim sukses Caleg lain yang memberikan amplop berisi Rp 35 ribu. Nah, malam harinya datang lagi tim sukses Caleg lain bagi-bagi ampolp berisi Rp 50 ribu.” “Semuanya diterima” Menurut Jumi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu adalah Sumber Daya Manusia pemilih. Dengan SDM yang rendah banyak warga kemudian mau menerima amplop, dan menggadaikan suara. Warga di desa itu cenderung memilih kepada Caleg yang sudah memberikan uang. Warga desa itu kalau sudah mengiyakan/berjanji akan memilih pasti akan memilih. Apalagi kalau sudah diberi uang-meskipun tidak semua. Sebagai orang baru di politik dia berkampanye dengan idealisme. Dia mengaku tidak pernah memberikan amplop. Tapi dia mengakui pernah memberikan sumbangan berupa kayu dan bahan bangunan untuk membangun mushola di satu dusun terpencil di Dapil 5.
Estiningrum Caleg PDIP gagal/ Dapil 5
Estiningrum merupakan Incumben PDIP, hanya saja baru H-5 bulan penetapan DCT di KPU, dia dimasukan di Dapil 5. Pemilihnya sebenarnya kebanyakan dari Dapil 4 Purwokerto. Sebagai orang yang duduk di structural partai, jaringan membuatnya lebih mudah meraup suara. Hanya saja waktu 5 bulan menurutnya tidak cukup untuk mendulang suara yang signifikan. Perihal politik uang dia mengakui memang sangat vulgar terjadi di Dapil 5. Dia mengaku ada orang yang datang kepadanya untuk menawarkan membantu mengumpulkan warga. Tapi ternya di tempat lain orang tersebut juga menawarkan hal yang sama kepada Caleg lain. “Jadi setelah nemuin saya minta ini itu, terus ke tempat Caleg lain menawarkan hal yang sama” Masyarakat itu akan mencoblos Caleg yang memberikan uang di saat-saat terakhir pencoblosan/sebelum
masuk
TPS.
“Pemberian
terakhir
yang
banyak
diingat
masyarakat” Menurut Estiningrum sebenarnya kepala desa juga turut membuat masyarakat menjadi pragmatis. Ada beberapa kepala desa yang sengaja bermain memanfaatkan masa kampanye. “Misalnya saya sudah ngasih untuk pembangunan infrastrukur ke desa tersebut, tapi kepala desanya tidak memberi tahu masyarakat. Jadinya masyarakat tidak memilih saya” Tapi intinya masyarakat itu lebih memilih uang.
Erwhin Asrizal Caleg Gerindra Gagal/ Dapi 5 Caleg satu ini terbilang nekat maju di Pileg. Dia punya modal Rp 20 juta dari dana pribadi. Untuk ndaftar ke Gerindra menurut pengakuannya hanya dimintai Rp 2 jutaitupun nyicil.
Selama
kampanye
ia
banyak dibantu Novita Wijayanti (Anggota
DPR dari
Gerindra/Dapil Banyumas-Cilacap). Bantuan tersebut berupa kaos, baju, dan perangkat kampanye lain. Pihak lain adalah mertuanya. Mertuanya di Sumpiuh terbilang tokoh masyarakat, sehingga mau tidak mau kemudian membiayai selama kampanye. Jadi perkiraan habisnya bisa mencapai Rp 100 juta. “Sampai-sampai mertuaku menggadaikan sawah/tanah, aku dadi ora kepenak banget” Semula dia tidak ingin money politik, tapi melihat kenyataan di lapangan idealism itu ternyata tidak bisa dilakukan. “Setiap hari ada orang datang bertamu ke rumah mertua saya, otomatis pulangnya harus dikasih sangu dan itu setiap hari.” “Sangu kebanyakan diberikan oleh mertua saya” “Dari duit pribadi saya yang Rp 20 juta sudah saya belikan 1000 bingkisan sembako/beras. Niatnya akan saya bagikan H-1 pencoblosan, tapi ternyata sudah jauhjauh hari dibagikan mertua saya. Jadi di hari pencoblosan saya sudah tidak punya uang lagi, sudah nyerah” Menurut Erwhin uang adalah factor penentu kemenangan. Tanpa itu sangat sulit. Apalagi dia harus bertarung dengan caleg-caleg lain yang lebih dulu berpengalaman dan punya modal (Incumbent).
Ali Imron Caleg PKB gagal/ Dapil 5 Caleg satu ini mengaku maju di Pileg karena disuruh partai saja. Dia bilang hanya untuk memenuhi kuota saja.
Sebagai kader baru dan muda akhirnya dia menuruti instruksi partai. Dia maju tanpa biaya sedikit pun. Untuk berkampanye hanya mengandalkan safari kebangsaan yang digagas DPC PKB. "Waktu itu ada Mahfud MD hadir di Sumpiuh, saya ikut hadir. Hanya itu kampanye saya" Meski tidak money politik ia mengaku kaget bisa mendapatkan suara. Jumlah suaranya hanya 51. Dia tidak ingin berkomentar tentang money politik yang dilakukan pihak lain kepada masyarakat pemilih. Dia hanya memastikan PKB tidak memakai uang untuk kampanye. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Didi Rudianto Caleg PDIP Jadi/ Dapil 5 Caleg satu ini sudah pernah gagal di Pileg 2009 lalu, jadi dia merasa percaya diri ketika maju di Pileg 2014. Dia mengaku sangat siap dan yakin menang. Dia mengaku hanya focus menggarap 7 desa di 1 kecamatan (Kalibagor). Di setiap RT dia memiliki minimal 2 orang tim sukses. “Jadi saya hanya focus di 7 desa saja” karena saya ketua PAC pastinya lebih mudah menggunakan jaringan structural partai untuk bekerja mendulang suara” Bentuk kampanye yang dilakukan beraneka macam. Ada jalan sehat dengan warga, menggelar bakti sosial, dll. Kegiatan-kegiatan ini bekerja sama dengan sponsor rokok. Karena sebelumnya dia adalah kontraktor-memiliki banyak jaringan. “Jadi kampanye saya lebih murah. Saya dapat baliho, stiker dari rokok” Uang Rp 350 juta yang disiapkan habis untuk membiayai mesin politik di 7 desa yang difokuskan. Dia mengaku hal itu wajar, karena itu bagian dari cost politik. Dia menyangkal memberikan uang di dalam amplop kepada warga.
Mufarrihan Caleg Jadi PKS/ Dapil 5 Biaya yang dikeluarkan Rp 150 juta. Dia adalah incumbent PKS Hampir semua bentuk kampanye dilakukan. Dia mengaku tidak pernah ada orang yang meminta uang langsung. Dia juga mengaku tidak pernah ngasih amplop ke warga. Tapi kalau uang untuk tim sukses dia berikan. Uang itu dianggapnya sebagai biaya politik agar tim suksesnya semangat dan efektif. Uang itu untuk membiayai pertemuan, beli jamuan, dan bensin. Sumbangan-sumbangan
seperti
infrastruktur
menurutnya
tidak
selalu
efektif.
Menurutnya silaturuhim, perkenalan, dor to dor justru yang lebih efektif. Dia enggan berkomentar tentang money politik yang dilakukan caleg lain. Rahmat Imanda Caleg gerindra ini mendapat sekita 4.500 suara. Sekarang menjabat sekretaris DPC Gerindra. Modalits politiknya pertama dari citra partai dan ketokohan nasional Prabowo Soebianto. Ini yang memudahkan caleg mendekatkan gerindra dengan pemilih. Saya juga diback up langsung sama tokoh daerah Bapak Bambang Priyono (mantan Sekda dan CAbup). Dan tokoh lokal saya jarring setidaknya ditiap kecamatan. Kemudian mekalkukan pendektan ke kelompok tani. Selama kampanye mengaku menghabiskan dna sekitar 350 Juta. Ketika ditanya kenapa dananya tidak besar, beliau beralasan karena dirinya incumbent. Biaya kampanye juga banyak dengna meberi bantuan ke Rt/RW dengan besaran mencapai 25 Juta. Mengunjungi warga yang sakit.
Memang menjelang pemunguntan suara beliau jaga-jaga karena banyak sekali isu money politik berkembang dari pihak lawan, buat menjaga konsitituen saya juga buat acara-acara buat warga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saeful Hadi Anggota dewan dari PAN ini berlatarbelakang pengusaha. Memperoleh 6.700an suara. Kampanyenya juga menghabiskan kisaran danan 200 jutaan. Yang menurutnya masih dalam standar normal. Kampaney dilakukan dengan mendekati organisasi masyarakat, membuat forum2 warga (rapat tertutup). Member sumbangan ke kegiatan warga dan pemuda. Memberikan sumbangan infrastruktur berupa semen dan bantuan mobil untuk bangunan (Mobil melon) miliknya bisa dipakai warga dengna gratis. Anak2 beprestasi dikasi sumbagan dll. Ia juga rajin mengikuti hajatan warga. Pertemuan yayasan dan sebagainya. Ia mengaku memang telah mempelajari mana daerah basis dan bukan basisnya sehingga tidak menggarap semua wilayah dapil. Menurutnya percuma memgatur money politik karena hanya kaan menguras energy tapi sulit dibuktikan. Saya mendengar dari tim suksesku ada pembagian amplop 100 ribuan dari kandidat tapi mungkin hanya memakia uang dan tidak melakukan pendekatan sosial suaranya hanya dapat sedikit. Ia juga menilai banyak kades yang terlibat politk praktis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanung Astoto Caleg Golkar Jadi/ Dapil 4 Sebagai elit partai dia memanfaatkan jaringan dan mesin politik dengan sangat efektif. Dia pernah menjabat anggota DPR pada jaman terakhir Orde Baru, jadi punya pengalaman lebih. Sebagai pengurus Pemuda Pancasila dia juga banyak dimudahkan mendulang suara di Pileg lalu. Dia memanfaatkan jaringan Pemuda Pancasila tersebut. Dia mengaku hanya habis Rp 100 juta. Dia bilang tidak sebar-sebar uang. Menurut dia Dapil 4 masyarakatnya sudah maju dan tidak 100 persen terpengaruh money politik. Di Dapil 4 menurut dia masyarakat lebih melihat program dibanding uang. “Percuma pakai uang di Dapil 4, masyarakatnya sudah cerdas,” Bentuk kampanye yang dilakukan hampir semua dilakukan. H Suprayogi SIP Caleg Nasdem Jadi/ Dapil 4 Caleg Nasdem ini juga mengaku tidak bagi-bagi amplop. Menurutnya pemilih melihatnya sebagai tokoh masyarakat, bukan karena uang. Dia mengaku hanya habis Rp 150 juta. Menurut dia sumbangan langsung kepada kelompok masyarakat lebih efektif dibanding kampanye bentuk lain. Bantuan kepada kelompok lebih menjamin suara tersebut aman tidak hilang diambil Caleg lain. Meski begitu hampir semua bentuk kampanye dia lakukan.
Peni Rahayu Caleg Demokrat Jadi/ Dapil 4 Menurut Caleg ini uang adalah kunci utama kesuksesan seseorang di Pileg. Dia mengatakan, di kalangan masyarakat, terutama yang golongan bawah, uang adalah alasan utama mencoblos Caleg. Meski begitu semua tidak bisa disamaratakan, masih relative, tergantung latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan warga juga. Menurut dia berbagai sumbangan seperti infrastruktur tidak menjamin warga memilih. Warga justru lebih terpengaruh dengan uang tunai yang diberikan jelang pencoblosan. “Intinya semua kalah sama amplop” Pada dasarnya dia ingin Pileg tanpa harus keluar uang, tapi bagaimana lagi-semua harus dilakukan jika ingin menang. Dia juga mengaku tidak memberikan amplop kepada para pemilihnya. Dia tidak terangterangan mengatakan berapa uang yang habis di untuk mendulang suara, hanya mengaku berkisar Rp 100 juta.
Yatin SE Caleg PKB Jadi/ Dapil 4 Dia satu-satunya Caleg yang berani terang-terangan habis Rp 800 juta. Dengan uang sebesar itu dia lancer-lancar saja berkampanye dalam bentuk apapun. Apalagi ketokohan Ulama NU/PKB membuatnya sukses menang. Dia mengaku sebenarnya tidak ingin mengeluarkan uang, tapi menawarkan program yang baik bagi masyarakat. “Tapi tidak mungkin tidak pakai uang, SDM manusia di Banyumas belum terdidik”
Sutri Handayani Caleg Gerindra Jadi/Dapil 6 “Orang lebih memilih Caleg yang bayar tunai, daripada sumbangan lain” Menurut dia semua caleg menggunakan uang di Pileg. Yang tidak memakai uang pasti kalah.
“Kenyataan masyarakat lebih memilih uang. Kita inginnya memberikan
pendidikan yang bagus kepada pemilih dengan program, bukan uang” Saefuddin Caleg Gerindra jadi/ Dapi 2 Dia mengaku uang bukan jaminan dia bisa terpilih menjadi dewan. Bekas kepala desa ini mengatakan tidak menggunakan uang di Pileg untuk menarik massa. Mungkin ada benarnya, sebab dia adalah mantan kepala desa yang cukup terkenal. Sebagai gambaran, dia pernah maju di pilihan bupati/wakil bupati mendampingi Toto Dirgantoro (independen). Mungkin ini jadi factor penentu dia bisa menang di Pileg lalu. Dia sudah cukup terkenal dan punya modal ketokohan-popularitas sebagai mantan kepala desa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amad Faizin AMd Caleg PPP jadi/Dapil 5 Caleg ini hampir sama dengan Saefuddin. Dia mengaku tidak menjadikan uang sebagai factor kemenangan di Pileg. Namun karena dia pernah menjabat kepala desa, dia menjadi mudah mendulang suara di desanya.
Dedi Rudianto PDIP Dapil 4
Mufarihan PKS Dapil 5
Nanung A Golkar Dapil 4
Peni R Demokrat Dapil 4
Racmat Imanda Gerindra Dapil 5
Saeful Hadi PAN Dapil 5
Suprayogi Nasdem Dapil 4
Yatin PKB Dapil 4
Sutri H Gerindra Dapil 6
Ali Imron PKB Dapil 5
Arief Puguh Golkar Dapil 4
Erhwin Asrizal Gerindra Dapil 5
Estiningrum PDIP Dapil 5
Jumi Purwandari Golkar Dapil 5
Sunardi PKB Dapil 4
Wahyu Gerindra Dapil 4
Wikan Nasdem Dapil 4
FOTO DAN TRANSKIP WAWANCARA DAPIL 4
YANG MEMPENGARU HI PILIHAN POLITIK
NAMA DAN ALAMAT
PARTISIPAS I POLITIK
1
Bpk. Kusnan Alamat: Pasir Kidul – Purwokerto Barat
Menjadi tim sukses
Partai politik, karena dari dulu saya sudah suka dengan PDI perjuangan dan sekarang saya mendukung Zevanya Adolf dari purwokerto barat
2
Bpk. Basirun Alamat : Rejasari – Purwokerto Barat
Menjadi pemilih biasa
Informasi dari masyarakat
3
Bpk. Lehan Alamat : Bobosanpurwokerto barat
Menjadi pemilih biasa
Diri sendiri
NO
PENGETAHU IDENTIFIKASI AN TERHADAP TENTANG CALON MONEY POLITIK Partainya, jadi Dari partai siapapun calon politik dn itu dari PDI wajar saja perjuangan pasti karena calon saya dukung butuh seorang yang bisa mendapat dukungan dia dari masyarakat sekitar
Kegiatan dan tawaran programnya, menurut saya program yang ditawarkan cukup menarik Ketokohannya., karena zevanya adolf merupakan warga kecamatan purwokerto barat jadi saya dukung
BENTUK MONEY POLITIK Ya berupa uang, sekitar 50 rb. Per orang, itu dilakukan pada waktu kampaye juga pada waktu perkumpulan.
Dari media terutama televisi
Kalau saya, jujur saja tidak menerima uang yang begituan.yang penting saya memenuhi kewajiban saya yaitu mencoblos
-
Saya tahu tentang money politik.disini ada kejadian semacam itu tapi saya biarkan saja.
TANGGAPAN DAN PENGARUH TERHADAP MONEY POLITIK Kalau saya pribadi memilih uang dan program karena tanpa uang mana mungkin bakal calon bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan programnya sudah pasti untuk kemaslahatan warga dan sebenernya saya lebih suka dengan bantuan yang nyata berupa bahan bangunan untuk pembuatan jalan setapak. Disini bakal calon memberikan bantuan berupa bahan bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.dan saya tetap memilih Kalau disini bakal calon kadang datang ke tempat pengajian dengan membawa bantuan dengan memberikan untuk kas mushola atau masjid.dan untuk masalah memilih saya rasialah.
4
Mas lukman Alamat : Pasir KidulPurwokerto barat
Menjadi pemilih biasa
keluarga
5
Mas Arianto Alamat : Mersi
Menjadi pemilih biasa
Diri sendiri
6
Mba tuti Alamat : Mersi
Menjadi pemilih biasa
keluarga
7
Ibu Markhamah Alamat : KoberPurwokerto barat
Menjadi pemilih biasa
keluarga
Kalau saya sebagai anak muda sih. Masih ngikut kata orang tua karena orang tua nyuruh saya untuk memilih Zevanya Adolf dari purwokerto barat Saya memilih pak agam dari partai gerindara karena masih tetangga saya. Saya memilih pak agam karena masih keluarga
Saya memilih ibu Sri Utami
Saya tahu dari media televisi
Yang saya tahu sih bakal calon ngasih uang, Cuma jumlah uang yg dikasih saya tidak tahu,karena saya tidak dikasih
Kalau menurut saya lebih baik jangan berupa uang tapi berupa barang yang berguna untuk masyarakat banyak.contohnya Zevanya Adolf membantu pembuatan jalan setapak
Dari teman
Kalau beliau ngasih sembako dan biasanya mengundang ke rumah Saya ngasih pendpat ke beliua utnuk memberikan kepada masyarakat berupa sembako atau berupa barang yang berguna,seperti payung, kalender Kalau ibu utami memberikan berupa kerudung dan bantuan ke kelompok ibu ibu seperti bantuan untuk kelompok dawis yaitu pada waktu kampanye dengan menghadiri kumpulan dawis
Lebih baik ngasih sembako karena lebih bermanfaat dan langsung dapat digunakan
-
Lebih baik ngasih sembako dan barang yang lain karena lebih bermanfaat dan langsung dapat digunakan dan saya tetap memilih beliau
Saya lebih memilih calon yang pemberiannya berupa bantuan untuk kelompok.
8
Ibu Sri haryati Alamat : SidabowaPatikraja
Menjadi pemilih biasa
9
Almumin Kelurahan Purwokerto Lor
Menjadi pemilih biasa
10
Riyanti Widiyastuti Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat
keluarga
Saya memilih Bpk Lulin karena sudah terkenal di patikraja
-
Kalau saya tidak tahu tentang pemberian uang, yang saya tahu Cuma pemberian bantuan untuk pembuatan jalan setapak
Ada satu parpol/caleg (Nasdem) yang pernah satu kali membagikan brosur/stiker ke rumah-rumah. Tapi itu hanya serampangan.
Dia mengaku mencoblos sesukanya saja (coblos semua), tidak tertarik dengan caleg manapun.
Saya tetap memilih biarpun memberi uang atau tidak karena beliau warga kami dan kalau ada yang memberi dari calon lain saya terima saja.kan itu sebuah pemberian dan saya lebih setuju pemberian bantuan ke kelompok dari pada perorangan karena manfaatnya bisa dirasakan bersama. Di tempatnya dia tidak ada satu caleg/parpol pun yang sosialisasi/bagi-bagi duit. Menurut dia ada kemungkinan banyak caleg takut ditipu warga setempat (terima uange tapi tidak milih calege).
Enggak ada caleg yang ngasih duit. Kata ibu saya juga sama. Tidak ada celeg yang sosialisasi. Akhirnya cari caleg yang namanya lumayan bagus dan ganteng saja. Tidak pernah dapat undangan dari tim sukses.
FOTO DAN TRANSKIP WAWANCARA DAPIL 5
Sutrisno Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh
Di desa ini PDIP dan Juli Krisdianto adalah partai dan caleg yang paling banyak meraup suara, bahkan mutlak. Menurut Sutrisno cara kampanye Juli lebih diterima warga. Sebelum pemilu Juli berjanji/menjanjikan membangun jalan desa di wilayah setempat. Janji tersebut akhirnya membuat warga memilih Juli.
Juli di sini juga menyumbang dana untuk kas RT (bantuan kelompok). Menurut warga setelah Juli benar-benar menang dia menepati janji membangun jalan desa itu.
Menurut Sutrisno cara Juli tersebut lebih diterima warga, dibandingkan pemberian sembako atau uang tunai. Warga merasa lebih membutuhkan akses jalan-jangka panjang.
Selain Juli sebenarnya ada dua caleg yang berkampanye di desanya. Mereka caleg dari Gerindra dan PPP. Dari Gerindra membagikan sembako dan program. Caleg dari Gerindra ini (Erwin Asrizal) menjanjikan sebagian gajinya nanti jika terpilih jadi anggota dewan akan diserahkan ke rakyat setempat. Sedangkan PPP membagikan kalender dan kerudung kepada ibu-ibu pengajian.
---------------
Warfungah Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh
Sebelum pencoblosan mengaku berkali-kali hadir di pengajian ibu-ibu. Di forum itu ada tim sukses/caleg yang hadir untuk bersosialisasi/kenalan. Kadang juga yang datang hanya tim suksesnya saja-baik perempuan/laki-laki.
Di forum itu sempat dibagikan sembako berupa roti dan mie instan. Ada juga uang Rp 20-25 ribu serta kerudung. Tapi menurut Warfungah pemberian tersebut tidak terlalu disenangi ibu-ibu. Kaum perempuan memandang bantuan tersebut cepat habis (tidak menarik). Ibu-ibu seperti Warfungah memandang pembangunan jalan lebih menarik, karena memang lebih membutuhkan jalan bagus (tidak cepat habis dikonsumsi). --------------------------------------------------Haryati Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh
Di desa ini PDIP juga mendominasi. Menurut Haryati memilih PDIP sudah turun menurun dari jaman Soekarno dulu.
Dia mengaku memilih Juli Krisdianto bukan karena diberi uang atau barang apapun. Dia memilih Juli hanya karena gambar/baliho caleg tesebut banyak terpasang di desa setempat, sedangkan caleg lain tidak ada. Tapi kemarin dia jujur, sebenarnya juga sangat berharap ada caleg bagi-bagi uang. Hanya saja dia tidak mau serta merta menjanjikan suaranya memilih caleg yang membagikan uang. Dia tetap ingin bebas mencoblos di dalam TPS.
Juli menurutnya juga ganteng/tampan. Jadi akhirnya dia memilih Juli.
----------Lestari Desa Ketanda Sumpiuh
Dalam mencoblos dia memiliki alasan yang hampir sama dengan Haryati. Hanya saja dia lebih rasional. Dia mengaku enggan menerima segala bentuk politik uang dari caleg manapun. Memilih baginya harus dari dalam hati, bukan karena dipaksa.
Lestari takut jika memilih karena uang/pemberian, caleg tersebut kemudian lupa dengan tugasnya. Baginya kewajiban orang kecil hanyalah memilih, setelah itu terserah Caleg itu. Apakah dia mau amanah atau sebaliknya.
------Sunarti Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh
Sunarti ini memilih caleg dari PPP, bukan Juli. Pilihan tersebut didasarkan pada hubungan persaudaraan. Dia mengaku masih punya hubungan famili dengan caleg tersebut.
Kemarin dia mengaku sangat berharap ada caleg yang memberi uang. Besarannya terserah, yang penting bisa buat bayar jajanan. Meski begitu dia tidak menjamin uang tersebut mempengaruhi pilihannya ketika mencoblos di TPS. Pilihan menurutnya juga harus dari hati.
--------Jayin Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh
Dia mengaku pernah menerima Rp 300.000 dari caleg PAN. Hanya saja uang tersebut untuk membelikan benih lele bagi kelompok pemuda. Tapi kelanjutnya bantuan tersebut menguap entah kemana.
Jayin mengaku lupa apakah di pileg kemarin memilih caleg PAN tersebut. Tapi yang jelas pemberian tersebut tida efektif mempengaruhi suara perolehan/kemenangan. --------------------------------------------------------Ratiem
Desa Kemawi Kecamatan Somagede
Meski sempat takut diwawancarai, nenek ini akhirnya jujur sempat menerima Rp 20.000 dari tim sukses Werdingisih (caleg PDIP). Uang tersebut dibagikan saat ibu-ibu di desanya dikumpulin. Menurutnya ada ibu-ibu dari tiga RT yang berkumpul (kemungkinan ketua RT sebagai tim sukses).
Karena uang dan arahan tim sukses Werdiningsih akhirnya ia pun memilih Werdiningsih. Sebagai orang desa dia mengaku tidak terlalu tahu apa yang harus dilakukan saat pemilu. Dia mengaku hanya ikut-ikutan saja mencoblos seperti warga yang lain.
---------------------------------------Sawirja Desa Tanggeran Kecamatan Somagede
Sawirja mengaku mencoblos caleg PDIP (Werdiningsih). Dia mengaku sudah lama mengenal Werdiningsih dan keluarganya-jauh sebelum pemilu. Werdiningsih adalah anak dari mantan kades/tokoh masyarakat di wilayah Somagede.
Dia memang pernah diundang untuk kumpulan soal caleg di satu rumah warga setempat. Tapi karena kesibukan sebagai pembuat tusuk sate, dia tidak pernah bisa datang. Akhirnya dalam mencoblos pilihannya didasarkan pada ketokohan Werdiningsig dan keluarganya (kenal). ------------------------------------------Narsim (kades) Desa Pekunden Kecamatan Banyumas
Di desa ini pilihan warga lebih variatif. Sebagai kota kecamatan menurut Narsim politik uang/tunai tidak
terjadi atau menjadi faktor penentu kemenangan caleg. Bahkan tidak seperti desa-desa di kecamatan pinggiran, di Banyumas partai selain PDIP juga bisa berjaya.
Caleg yang berjaya di desa ini adalah Mufarihhan (PKS) dan Juli Krisdianto. Pak Kades mengaku selama ini sudah akrab dengan Mufarihhan. Sudah banyak program bantuan/aspirasi caleg tersebut sukses di desa ini.
Sedangkan pilihan kepada Juli lebih karena ketokohan mertua Juli itu sendiri. Mertua Juli adalah dalang wayang Gino. Menurut Narsim warga Pekunden sangat suka dengan seni, terutama sekali wayang. Setiap tahun desa tersebut selalu nanggap wayang.
Pak kades ini kemarin membantah disebut-sebut sebagai tim sukses Mufarihhan. Tapi dia tidak membantah selama ini sangat intens berhubungan dengan anggota dewan incumbent PKS tersebut. Dia hanya mengaku kedekatan tersebut karena sejumlah program yang dilakukan Mufarihhan di desanya.
--------Slamet Riyadi Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor
Slamet adalah kader Golkar sejati. Kecintaannya kepada Golkar dilatarbelakangi masa mudanya. Dia mengaku pernah mengikuti pendidikan tamtama angkatan darat di gunung Salak Jawa Barat, hanya saja dia kabur-tidak lulus.
Meski akhirnya gagal menjadi tentara, loyalitasnya kepada Soeharto/Orde Baru tetap tinggi. Dia mengaku setiap pemilu selalu memilih Golkar, meski banyak partai/caleg mengiming-imingi banyak hal.
Di pileg kemarin dia sempat mendampingi Siti Maryam, caleg Golkar DPR RI Dapil Banyumas-Cilacap. Dia mengaku tidak mau diberi apa-apa dari caleg tersebut. Semua dilakukan didasari loyalitasnya kepada Golkar.
PROFIL TIM PENELITI
Biodata Dosen Pengusul A. Identitas Diri Nama Lengkap (dengan 1 gelar) 2 Jenis Kelamin 3 Jabatan Fungsional 4 NIP 5 NIDN 6 Tempat dan Tanggal Lahir 7 E-mail 8 No Telp / HP 9 Alamat Kantor 10 No Telp / Faks Lulusan yang telah 11 dihasilkan
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
Laki-Laki Lektor 19790920 200912 1 001 0020097904 BELAWA - WAJO / 20-09-1979
[email protected] 081392363138 Jl. Prof. Dr. H. Bunyamin 993 Pesawat 128, 221, 222 Purwokerto -53122 (0281) 6577439 S1= orang;
12 Mata Kuliah yang diampu
B. Riwayat Pendidikan Jenjang Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Tahun Masuk - Lulus
Andi Ali Said Akbar, S.IP., MA
Manajemen Parpol dan Pemilu Birokrasi Indonesia Negara dan Masyarakat Sipil Politik dan Pemerintahan Desa Pengantar Studi Demokrasi Politik Anggaran Bisnis dan Politik Politik Agraria Politik Pertanian Gerakan Sosial dan Politik Sosiologi Politik Politik Perburuhan
S2 Universitas Gadjah Mada Ilmu Politik 2007 – 2009 Militer dan Partai Politik: Studi Modalitas Konsolidasi Politik Mayjend (Purn) HZB. Palaguna Pada Konflik Konferda PDIP Sulsel Tahun 2006.
Nama Drs. Cornelis Lay, MA. Pembimbing/Promotor Jenjang S1 Nama Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin 1
Bidang Ilmu Tahun Masuk - Lulus Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Nama Pembimbing/Promotor
Ilmu Politik 1998 – 2004 Demokrasi Dalam Tinjauan Teologi Politik Islam Syiah: Studi Kepemimpinan Wilayatul Faqih. Drs Andi Ya,kub, M.Si. Drs Andi Naharuddin, M.Si
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) No Tahun
Judul Penelitian
Demokrasi Dalam Tinjauan Teologi Politik 1 2010 Islam Syiah (Studi Tentang Sistem Kepemimpinan Wilayat Al Faqih).
Sumber Dana Riset Pemula (BLU Unsoed)
Penelitian Dosen Analisis Problem Penyusunan RPJMDES Pemula (Hibah 2 2011 Berbasis Warga di Kecamatan Padamara Kab. Penelitian Purbalingga Desentralisasi) Analisa Konflik Eksekutif-Legislatif Dalam Riset Pemula (BLU 3 2012 Penetapan APBD 2011 di Kabupaten Unsoed) Banyumas. 4 2013
Strategi Pemenangan Husein Berbudhi Dalam Pilkada Banyumas 2013
Riset Pemula (BLU Unsoed)
Tahun I: Model Penguatan Pembiayaan Mikro Penelitian Unggulan Melalui Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Perguruan Tinggi 5 2013 Berbasis Kemitraan Pemerintah Desa Kalibagor (Hibah Penelitian dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Desentralisasi) Tahun II: Model Penguatan Pembiayaan Mikro Penelitian Unggulan Melalui Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Strategis Nasional 6 2014 Berbasis Kemitraan Pemerintah Desa Kalibagor (Hibah Kompetisi dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Nasional)
Jumlah (Juta Rp) 5,000,000
10,000,000
8,000,000
7,000,000
26,000,000
25,000,000
Model Pembangunan Partisipatif Masyarakat Dayeuhluhur Melalui Metode Participatory 7 2014 Rural Apprasial (PRA) dalam Proses Pembangunan Bendungan Matenggeng di KAB. Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian Hibah Bersaing (Hibah Penelitian Desentralisasi)
32,000,000
Tahun II: Model Adaptasi Prinsip Pertanian Berkelanjutan dalam Penyusunan Perda 8 2015 Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.
Penelitian Hibah Bersaing (Hibah Penelitian Desentralisasi)
32,000,000
9 2015
Dinamika Perilaku Money Politik Pada Pemilu KPU Kabupaten 2014 di Kabupaten Banyumas. Banyumas
10.000.000, 2
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir No Tahun
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber Dana
Jumlah (Juta Rp)
Penyuluhan tentang Hambatan Partisipasi Politik Masyarakat: Reinkarnasi Kultur Floating Mass 1 2010 dari Aktor Politik Kekinian. Desa Jatisaba Kec Cilongok Kab. Banyumas
Penguatan Program Pemberdayaan 1,000,000 Masyarakat
2 2012 Reformasi TNI Menuju TNI Profesional Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis 3 2012 Masyarakat. Kelurahan Kandanggampang Kab. Purbalingga
Mimbat IPTEKS 200,000 Penguatan Program Pemberdayaan 10,000,000 Masyarakat
Penyuluhan Pengentasan Kemiskinan Berbasis 4 2013 Modal Sosial di Desa. Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
Penguatan Program Pemberdayaan 1,000,000 Masyarakat
Analisis Sumber dan Kapasitas Calon Anggota 5 2013 Legislatif Ideal
Penguatan Program Pemberdayaan 1,000,000 Masyarakat
6 2014
Aspirasi Merah Putih: Hari Kebangkitan Nasional Mimbar IPTEK dan Tantangan Pilpres 2014
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam 7 2014 Merintis BUMDes Sesuai UU. No. 6/2014 Tentang Desa. Memperingati Hari Lahir Jenderal Soedirman: Upaya Penanaman Semangat dan Nilai Kejuangan 8 2015 Jenderal Soedirman di Wilayah Korem 071 Wijayakusumah.
200,000
Bappeda Kab. Pemalang. Jawa Tengah
5.000.000
RRI Purwokerto
200,000
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Menjauhi Budaya Birokrasi Berwatak Jurnal Sintesa, Universitas 1 Tradisional.•. Siliwangi. Reinkarnasi Politisi Bertabur Bintang Jurnal Sintesa, Universitas 2 Pasca Reformasi. Siliwangi Jurnal Civil Service. Jurnal Mengurai Hambatan Struktural Kebijakan dan Manajemen 3 Membangun Kompetensi Birokrasi. PNS. Badan Kepegawaian Negara. Globalisasi Tata Militer Dunia dan Jurnal Swara Politika, 4 Perjuangan Kemandirian Tata Militer Universitas Jenderal Indonesia". Soedirman
Volume/Nomor/Tahun Vol. 2 /No. 4/2010 Vol. 2/No. 2/2011
Vol. 6/No. 2/2012
Vol. 13/No.1/2013
3
Menemukan Model Pengakaran Partai Politik Melalui Pembenahan Wajah Jurnal Sintesa, Universitas 5 Partai di Level Organisasi dan Level Siliwangi Tasikmalaya Pemerintahan
Vol. 1/No. 3/2013
Intruisi Logika Pasar Ke Tubuh Partai Jurnal Sintesa, Universitas Politik.•. Siliwangi Tasikmalaya
Vol. 2/No. 2/2011
6
Komunikasi Partisipatif dalam Proses Jurnal Penelitian Komunikasi. Pembangunan Bendungan 7. Kementrian Komunikasi dan Vol. 17 No. 2/2014 Matenggeng di Kab. Cilacap Provinsi Informatika RI. Bandung Jawa Tengah.
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir Nama Pertemuan No Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat Ilmiah / Seminar Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Urgensi 22-10-2012, Fisip 1 Dies Natalis Fisip ditengah Limitasi. Unsoed Unsoed Pemateri pada Seminar Nasional Wawasan Seminar Regional Kebangsaan dan Cinta Tanah Air: Partisipasi 07-09-2013, Aula Desa 2 Kebangsaan dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pelestarian Karangreja Purbalingga Kemendagri Budaya Bangsa.
3 Seminar Nasional
4 Seminar Nasional
5 Seminar Nasional
6 Seminar Nasional
Analisis Problem Penyusunan RPJMDES Berbasis Warga di Kecamatan Padamara Kab. 2011. LPPM Unsoed Purbalingga Model Penguatan Pembiayaan Mikro Melalui Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis 2013. LPPM Unsoed Kemitraan Pemerintah Desa Kalibagor dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Model Penguatan Pembiayaan Mikro Melalui 20 November, 2014. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis LPPM Universitas Kemitraan Pemerintah Desa Kalibagor dan Tarumanagara. Jakarta Pemerintah Kabupaten Banyumas. Model Adaptasi Prinsip Pertanian Berkelanjutan 20 November, 2014. dalam Penyusunan Perda Perlindungan Lahan LPPM Universitas Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Tarumanagara. Jakarta Banyumas.
4
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir No
Judul Buku
Tahun
Jumlah Penerbit Halaman
Dinamika Politik dan Pembangunan Pedesaan dalam Demokratisasi. Buku Bunga Rampai. Editor : Drs. Solahuddin Kusumanegara, M.Si. Kontribusi Tulisan: 1 a. Konflik Kontestasi Aktor Intra Desa: Buah Demokrasi 2011 160 Minus Transformasi b. Potret Asymetric Society Pembangunan Desa Kepulauan Problematika Demokrasi dalam Teori dan Praktek: Buku Bunga Rampai. Editor: Bowo Sugiarto, S.IP., M.Si. 2 Kontribusi Tulisan: 2013 160 Militer dan Demokrasi Indonesia: Perjuangan Menuju Tentara Pengawal Rakyat.
Unsoed Press
Arti Press
H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Tempat Respon No Tahun yang Telah Diterapkan Penerapan Masyarakat J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Purwokerto, 29-Mei-2015 Pengusul, Tanda tangan Ttd ( Andi Ali Said Akbar, S.IP.,MA )
5
CURRICULUM VITAE Nama
: Miftah Arifudin
Tempat/Tanggal lahir
: Banyumas, 22 Maret 1986
Alamat Asal
: Desa Kebocoran Rt 03 Rw 01 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas 53152
Pekerjaan
: Staf Administrasi Jurusan Ilmu Politik Unsoed
Riwayat Pendidikan
1. SDN1 Kebocoran Tahun Lulus 1998 2. SMPN 1 Kedungbanteng Tahun Lulus 2001 3. MAN Benda Bumiayu Tahun Lulus 2004 4. El Rahma Satria Purwoketo Tahun Lulus 2007 5. Mahasiswa Tekhnik Informatika STMIK AMIKOM PURWOKERTO, 2011
Pengalaman Organisasi 1. Pengurus IPNU PAC Kedungbanteng. 2. Ketua TPS pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
CURRICULUM VITAE Agus Setiyanto Tegal / 27 Agustus 1984 Jl Kenanga RW VI RT 2 No.10 Kelurahan Grendeng Purwokerto Utara Banyumas (Alamat Sekarang) 0815 7512 8558 / 0813 2775 1310 Islam Menikah
[email protected]
Pendidikan Formal
2005-2012 Unsoed Fakultas Biologi 2000-2003 Sekolah Menengah Atas SMU Negeri 1 Pemalang 1997-2000 Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Moga 1991-1997 Sekolah Dasar SDN 2 Kajenengan Bojong Tegal
Pengalaman Kerja
Pengalaman Organisasi
Interests
Contoh Tulisan
Reporter/wartawan SatelitPost Purwokerto
Ketua Umum HMI Cabang Purwokerto 2009-2010 Litbang Lembaga Pers Mahasiswa Sketsa Unsoed Dewan Legeslatif Mahasiswa Unsoed UKM Taekwondo Unsoed
Politik, Pendidikan, Lingkungan, Sejarah, Bahasa, dan Sastra.
Terlampir
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Jl. HM. Bachroen, Berkoh Purwokerto 53146, Jawa Tengah Telp./Fax. : (0281) 642077 E-mail :
[email protected] www.kpud-banyumaskab.go.id
