LAPORAN HASIL PENELITIAN/SURVEY PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP DAYA PILIH MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG
Oleh : Ismail, SE., MM
Kerjasama dengan :
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
LAPORAN HASIL PENELITIAN/SURVEY
PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP DAYA PILIH MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG
Oleh : Ismail, SE., MM
Dana Yang di Setujui : Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Kerjasama dengan :
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, peneliti dapat menyelesaikan penelitian “ Pengaruh Manoey Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat “. Hal ini dilakukan semata-mata guna melihat sejauh mana pengaruh money politik terhadap daya pilih masyarakat baik Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan umum (pemilu) legislatif dan dewan perwakilan daerah. Selama ini kita tidak terlalu peduli dengan hal ini, sehingga hasil pemilu itu sendiri tidak berkualitas dan seakan-akan pihak yang memiliki uang yang sudah bisa dipastikan menduduki wakil rakyat dan kekuasaan. Hal ini mencederai reformasi yang telah didengungkan pada tahun 1988. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabalong guna menyusun strategi antisipasi untuk pemilu yang bersih dan berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KPU Kabupaten Tabalong yang memberikan kesempatan kepada kami yang memberikan dukungan dana guna merealisasikan terlaksanya penelitian/survey ini semoga hasil survey ini dapat membawa manfaat untuk perkembangan Demorasi di Kabupaten Tabalong khsusunya dan untuk Indonesia pada umumnya. Kritik dan saran dari semua pihak kami terima dengan tangan terbuka guna dapat meningkatkan kualitas penelitian dimasa yang akan dating. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Penulis,
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Nama : Ismail, SE., MM Judul Penelitian : Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Kabupaten Tabalong Perilaku masyarakat terhadap Pemilu saat ini masih kurang peduli terhadap Pemilu yang Jujur dan Adil hal ini terlihat dari fenomena adanya politik uang yang terjadi dimasyarakat kita. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti mencoba menggali dan ingin menjawab beberapa permasalahan poltik uang yaitu bagaimanakah poltik uang (money politic) terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu di kabupaten Tabalong. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Politik Uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik Uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik Uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada maSayarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dasar hukum yang dapat dijadikan paying hokum untuk mengatasi politik uang adalah Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu." Dari penelitian yang dilakukan selama kurun waktu 2 (dua) bulan didapatkan kesimpulan masyarakat tabalong pada penelitian/survey ini yang melakukan atau memilih calon tertentu dengan menerima imbalan ketika ditanyakan apakah mereka mau/bersedia ikut berpartisipasi dalam pemilu meskipun tidak akan menerima imbalan lagi, 81% masih bersedia, 13% tidak bersedia dan hanya 6% yang ragu-ragu, hal ini menggambarkan politik uang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat terhadap daya pilih mereka dan ini menjadi modal dasar bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat membina dan mensosialisasikan tentang pemilu jujur dan adil untuk mencegah terjadinya politik uang di Kabupaten Tabalong.
iii
DAFTAR ISI Halaman Judul ……………………………………………………………………………
i
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………
ii
Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………..…………
iii
Daftar isi …………………………………………………………………………………
iv
Daftar Tabel ………………………………………………………………………………
V
Daftar Grafik …………………………………………………………………………….
vi
Bab I PENDAHULUAN ………………………………………………….…………….
1
1.1
Latar Belakang ……………………………….…………………………………..
1
1.2
Rumusan Masalah ………………………………………………………………..
2
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………………………...
3
1.3.1
Tujuan Penelitian ……………………………..………………………….
3
1.3.2
Manfaat Penelitian …………………………..….………………………..
3
1.4
Sistematika Penulisan Laporan …………………………………….……………
3
1.5
Waktu Pelaksanaan Penelitian ………………………………………….……….
4
Bab II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN ……………………….
5
2.1
Tinjauan Pustaka ………………………………………………………………..
5
2.1.1
Pengertian Politik ……………………………………………………….
5
2.1.2
Pengertian Politik Uang …..……………………………………………..
7
2.1.3
Teori Komunkasi Politik ………………………………………………..
8
Kerangka Pemikiran ……………………………………………………………
9
Bab III METODE PENELITIAN ……………………………………………………...
11
3.1
Lokasi Penelitian ………………………………………………………………..
11
3.2
Subyek, Obyek dan Informan Penelitian ………………………………………..
11
3.3
Teknik Penentuan Informan ……………………………………………………..
11
3.4
Teknik Pengumpulan Data ………………………………………………………
12
3.5
Sumber dan Jenis Data …………………………………………………………..
12
3.5.1
Sumber Data ……………………………………………………………...
12
3.5.2
Jenis Data …………………………………………………………………
13
Teknik Analisa Data ………………………………………………………………
14
2.2
3.6
iii
3.7
Desain Penelitian ………………………………………………………………….
14
3.8
Konseptualisasi ……………………………………………………………………
15
BAB IV HASIL PENELITIAN ………………………………………………………….
16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………
22
5.1
Kesimpulan ……………………………………………………………………….
22
5.2
Saran ………………………………………………………………………………
23
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………
24
iv
DAFTAR TABEL
4.1
Tabel Perbandingan Tingkat Pendidikan Dalam Politik Uang ……………………….
16
4.2
Tabel Perbandingan Tingkat Pekerjaan dalam Politik Uang …………………………
17
4.3
Tabel Perbandingan Jenis Kelamin Dalam Politik Uang …………………………….
17
4.4
Tabel Perbandingan Tingkat Usia Dalam Politik Uang ………………………………
18
4.5
Tabel Perbandingan Sumber Uang ……………………………………………………
19
4.6
Tabel Perbandingan Alasan dalam Politik Uang ……………………………………..
19
4.7
Tabel Perbandingan Kesediaan Ikut Serta Dalam Pemilu ……………………………
20
4.8
Tabel Perbandingan Penyebab Politik Uang ………………………………………….
21
v
DAFTAR GRAFIK
4.1
Grafik Perbandingan Tingkat Pendidikan Dalam Politik Uang ……………………….
16
4.2
Grafik Perbandingan Tingkat Pekerjaan dalam Politik Uang …………………………
17
4.3
Grafik Perbandingan Jenis Kelamin Dalam Politik Uang …………………………….
18
4.4
Grafik Perbandingan Tingkat Usia Dalam Politik Uang ………………………………
18
4.5
Grafik Perbandingan Sumber Uang …………………………………………………..
19
4.6
Grafik Perbandingan Alasan dalam Politik Uang ……………………………………..
20
4.7
Grafik Perbandingan Kesediaan Ikut Serta Dalam Pemilu ……………………………
21
4.8
Grafik Perbandingan Penyebab Politik Uang …………………………………………. 21
vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Politik Uang atau yang bisa dikenal dengan Money Politic bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik Uang sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi Politik Uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik Uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan dalam suatu pemilihan umum. Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata dengan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya money politik tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum. Dari situlah Politik Uang mulai berjalan yang seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut tidak di perkenankan disuatu pemilu atau pemilukada. Yang perlu digaris bawahi adalah sudahkah masyarakat itu mengetahui uang itu sebenarnya darimana, kenapa, dan bagaimana nantinya setelah uang itu diberikan. Mungkin kebanyakan orang menganggap Politik Uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya setelah kami mengkaji bahwa Politik Uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu. Politik Uang seharusnya tidak di jadikan sarana dalam menyukseskan pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat, tidak harus memberikan sejumlah uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Seharusnya 1
BAWASLU lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengembang tugasnya sebagai pengawas, sehingga Politik Uang ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Menurut M. Alfonso Aprilio bahwasanya Politik Uang , akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat. "Karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu trust telah dibeli dengan uang. Dampaknya, pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar,". Sehingga masyarakat seharusnya berfikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan dirinya agar bisa terpilih. Politik Uang seakan-akan di perbolehkan, mungkin sah-sah saja bagi mereka yang berkepentingan, seolah-olah hukum di Negara ini pun diam dan membiarkan semua itu terjadi. Sehingga seharusnya para generasi muda tidak hanya diam saja menanggapi permasalahan tersebut, permasalahan ini bukan hanya masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan kejelasan dari berbagai pihak. Karena dampak-dampak Politik Uang sudah banyak sekali. Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi poltik uang, sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah “Money Politik (politik uang) Terhadap Daya Pilih Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan”.
1.2 Rumusan masalah Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diungkapkan melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “ Bagaimana poltik uang (money politic) terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu? “
2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh money politic / pemberian uang kepada masyarakat terhadap daya pilih mereka. 1.3.2 Manfaat penelitian Dari hasil penelitian yang kami lakukan maka manfaat penelitian tersebut adalah, sebagai berikut: a.
Untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai lingkup pemilu.
b. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan sejumlah uang yang ditawarkan dalam mendekati pemilu. c.
Hasil penelitian diharapkan dapat membuka mata masyarakat sehingga dapat menuankan suara mereka sesuai pilihan yang mereka kehendaki bukan karena faktor uang tertentu.
d. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan saran bagi pelaksana pemilu dan para pembuat kebijakan (pemerintah) untuk dapat menagantisipasi dan meminimalisir kecurangan dalam pemilu.
1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari latar belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiaannya. Dan juga terdiri dari rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, yang berguna untuk mendiskripsikan tujuan dan manfaat setelah dan sesudah penelitaan. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN
Pada bab ini dijabarkan teori-teori apa saja yang dipakai peneliti sebagai landasan teori pada penelitiannya. Terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangkah pikir.
3
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, subjek/objek dan informan penelitian, tehnik penentuan informan, tehnik pengumpulan data, sumber dan jenis data, tehnik analisis data, desain penelitian, dan konseptualisasi. BAB IV HASIL PEMBAHASAN
Bab ini membahas hasil dari wawancara/kuesioner yang telah dilakukan oleh tim peneliti yang akan memberikan gambaran kondisi dari penelitian yang telah dilakukan sebagai bahan untuk membuat kesimpulan dan saran.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk stakeholder pemilihan umum (pemilu) baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat.
1.5 Waktu Pelaksanaan Penelitian Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai awal bulan Juni 2015 dan berakhir pada akhir bulan Juli 2015 (selama 2 bulan).
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN
2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Politik a. Pengertian Politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: 1. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) 2. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara 3. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di maSayarakat 4. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. b. Sistem Politik 1. Pengertian Sistem Politik 5
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.18. Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng 2. Macam-Macam Sistem Politik Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : a)
Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan dari atas. Atau lebih tegas lagi oligarki, otoriter, atau aristokrasi.
b) Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. selain itu, jika kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam maSayarakat, maka rezim itu disebut totaliter. begitu pula pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dan membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan bermaSayarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah tetapi kehidupan maSayarakatnya dijamin dengan tata hukum yang telah disepakati bersama. rezim ini disebut liberal. Kedua sistem tersebut menyangkut hubungan kekuasaan, yaitu siapa yang menjadi pemegang kekuasaan dan bagaimana hasil penggunan kekuasaan itu. hal itu digunakan untuk membedakan sistem politik yang mencakup beberapa faktor. misalnya, kebaikan bersama, pemersatu atau
6
identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip legitimasi kewenangan , dan hubungan politik dengan ekonomi. 2.1.2 Politik Uang a. Pengertian Politik Uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik Uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik Uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada maSayarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. b. Dasar Hukum Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu." c. Dampak Politik Uang Kalau kita berbicara dampak dari Politik Uang memang banyak sekali. Dampak sistemik dari Politik Uang yang melekat hampir dalam proses politik. Jadi tidak pada pemilihan umum saja termasuk kasus bank Century merupakan dampak dari Politik Uang.
7
Politik Uang bisa memberikan dampak yang negatif terutama pada mental seseorang. Dengan uang semua orang bisa terpengaruh baik dalam pemilihan umum maupun yang lainya. Jika kita sadari Politik Uang sangat merugikan kita semua meskipun dampaknya itu terjadi setelah sekian tahun maupun sekian bulan. Mungkin kita tidak menyadari bahwasannya salah satu pemicu terjadinya korupsi ialah Politik Uang, mengapa semua itu bisa terjadi, karena Politik Uang memerlukan modal yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan. Jika kita logika dengan akal sehat maka untuk menutupi kerugiannya mereka mengambil jalan korupsi.
2.1.3 Teori komunikasi politik 1. Teori kebutuhan
Teori kebutuhan mengemukakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan psikologis, rasa mana dan kepastian, kasih sayang, penghargaan diri, dan katualisasi diri. Perilaku manusia merefleksikan upaya untuk memenuhi kebutuhan ini. Kecuali jika orang telah memenuhi kebutuhan pokok tertentu – kebutuhan akan makanan, pakain, rumah, energi, keturunan, dsb- sedikit seklai kemungkinan bahwa mereka akan berpikir, merasa atau bertindak secara politis. Orang hanya berbalik kepada politik hanya setelah memenuhi kebutuhan pokok fisik dan sosial. Para perumus teori kebutuhan berargumentasi bahwa banyak diantara yang dipelajari orang tentang politik bergantung pada kepribadian yang diperoleh pada masa kanak-kanak sementara berusaha memenuhi kebutuhan pokok psikologis dan sosial pada masa dini usianya. Tulis Knutson, betapa pentingnya pola kepribadian yang dipelajari anak sebelum memulai pendidikan formalnya. Sehingga “Kperibadian individu, sebagai mana dibentuk dalam tahun-tahun pertama usianya, akan merupakan sumber yang lebih penting meskipun kurang 8
tampak dari ‘informasi, nilai, atau perasaanya di hadapkan kepada’ peraturan dasar yang pokok yang mengerjakan dan menghubungkan seluruh sistem kemanusiaan –sosial, politik, dan ekonomi –kepada ketimbang sosialisasi yang terjadi bersamaan dan di kemudian hari terwujudnya yang mempengaruhi dirinya. Ringkasnya, kebutuhan membuat anak itu menjadi bapak manusia politik. 2. Teori psikoanalitik. Dua variasi yakni personal dan interpesoanal, bagaimana kepribadian mempengaruhi belajar dan perilaku politik. Personal. Aliran personal dari teori psikoanalitik adalah tradisi Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa orang bertindak atas dasar motif yang tak disadarinya maupun atas dasar pikiran, perasaan dan kecenderungan yang disadari dan sebagaian disadari. Freud berpendapat tentang proses yang menjadi pokok berfungsinya kepribadian : (1) Id, yaitu proses orang yang berusaha memaksakan keinginnanya akan hal yang menyenangkan. (2) Ego, alat yang digunakan untuk menliai sekitar orang itu, atau realitas. (3) Superego, yaitu gagasan orang diturunkan (biasanya melalui pengalaman dengan
orang
tuanya)
tentang
apa
baik
dan
buruk
itu.
Proses id mencari kesenangan dan perasaan benar atau salah, direfleksiakn didalam superego, sering berselisih. Ego menyeleseikan konflik ini melalui berbagai mekanisme pertahanan.
2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian ini menggunakan teori the spiral of silence dikemukakan oleh Elizabeth noelle – Neuman (1976), yaitu teori ini berkaitan dengan pernyataan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Serta menggunakan pendekatan social science, melalui metode ini 9
peneliti mengamati sikap dan perilaku dari orang-orang yang ditelitinya, membaur dan melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan dari orang-orang yang telitinya. Interpretasi atas sikap dan perilaku dari orang-orang yang ditelitinya, tidak hanya didasarakan atas informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan orang-orang yang ditelitinya, tetapi juga atas dasar pengamatan langsung dan pengalaman berinteraksi dengan mereka. Hubungan antara teori dengan penelitian ini yaitu bagaimana saling mempengaruhi antara objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini bukan hanya melibatkan komunikasi antar pribadi, tetapi juga melibatkan komunikasi politik dan komunikasi massa, disini kita ingin melihat bagaimana ketiga proses komunikasi tersebut saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu pendapat umum. Dalam penelitian ini komunikasi politik sangat mempengaruhi untuk membujuk masyarakat dengan money politik, sehingga masyarakat bisa terperdaya dan mempengaruhi daya pilih mereka.
10
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabalong, dengan alasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, didaerah tersebut sering terdapat praktek money politik atau pemberian uang ke warga-warga sekitar lokasi penelitian setiap mendekati pemilu. 2. Adanya relevansi masalah yang akan diteliti di daerah tersebut. 3. Lokasi relatif dekat dengan domosili tim peneliti, sehingga mudah dijangkau dan bisa lebih efisien (waktu dan biaya).
3.2 Subjek / Objek dan Informan/Responden Penelitian
a. Subjek / objek penelitian Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat dan orang-orang yang terlibat dalam politic money. Sedangkan objeknya yaitu uang yang diterima oleh masyarakat dari para calon kepala deaerah atau kontestan yang akan bertarung dalam pemilu.
b. Informan/Responden penelitian Adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat kabupaten Tabalong.
3.3 Teknik Penentuan Informan/Responden Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong, namun tidak semua populasi akan dijadikan sampel untuk menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan, diantaranya: 1. Pengambilan informan/Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sequential yang mana informan/Responden yang dipilih tidak ditentukan batasannya, jumlahnya akan bertambah jika peneliti menilai data yang dikumpulkan dari sejumlah informan/responden belum cukup memberikan hasil analisis yang sesuai dan akan mencapai harapan serta
sudah tidak ada hal baru lagi yang akan dikembangkan. 11
Adapun Responden yang diambil mewakili disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong 2. Penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan/narasumbernya yakni individu yang pernah mendapat atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan money politik tersebut. 3.
Jumlah dari Informan/Responden juga dibatasi sebanyak 100 orang. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh beberapa tokoh penelitian komunikasi bahwa informan/responden dalam sebuah penelitian berjenis kualitatif adalah 10 sampai 15 orang saja. Sehingga dengan jumlah 100 orang sudah cukup memadai.
3.4 Tehnik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini kami melakukan penelitian dengan: observasi, dan wawancara secara langsung. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu) dengan informan untuk menggali informasi-informasi penting dan tajam seputar tema penelitian yang dipandu dengan sebuah guide interview sebagai bahan dasar wawancara, akan tetapi dalam aktualisasinya dapat berkembang sejalan dengan wawancara yang berlangsung. Karena salah satu keuntungan dalam wawancara medalam adalah kita lebih mudah merekam hasil wawancara sehingga memudahkan kita menganalisisnya, sekaligus dalam wawancara mendalam kita dapat melakukan observasi langsung sebagai pembantu dan pelengkap pengumpulan data.
3.5 Sumber dan Jenis Data 3.5.1 Sumber data a. Data primer
12
Data yang diperoleh secara langsung dari responden/informan yang diteliti dengan melakukn observasi dan wawancara secara langsung. b. Data sekunder Data yang diperoleh melalui observasi dan studi keperpustakaan untuk memperoleh landasan teori yaitu dengan membaca berbagai literatur atau bukubuku yang ada kaitannya dengan tema penelitian. 3.5.2
Jenis data a. Data kualitatif Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan melakukan pencatatan unit-unit elementer ke dalam beberapa kategori klasifikasi (Hirdjan, 1992). Data kualitatif ini bertujuan untuk mendeskriptifkan tentang pengaruh money politik (politik uang) terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan. b. Data kuantitatif Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variabel (Hirdjan, 1992). Data kuantitatif ini bertujan untuk mendeskriptifkan data yang diperoleh dengan persentase terhadap pengaruh money politik terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu.
3.6 Teknik Analisis Data Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyakbanyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisasian. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.
13
Tehnik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif data yang di analisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.
3.7 Desain Penelitian Lokasi penelitian : Kabupaten Tabalong Permasalahan
: Bagaimana money politik terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu
TEKNIK KERANGKA UNIT NO
UNIT ANALISIS
PENGUMPULAN ANALISIS DATA
1.
Money politik terhadap daya pilih masyarakat dalam pemilu Kegiatan money politik
Memberikan
sejumlah
uang kepada masyarakat
Wawancara Observasi
Mempengaruhi masyarakat
2.
Daya pilih masyarakat Memberikan suara kepada dalam pemilu
calon kepala daerah yang Wawancara bersangkutan
dalam Observasi
pemilu.
3.
Menggunakan
-
Masyarakat
Observasi
14
pendekatan
social
science
Kabupaten Tabalong - Media cetak -
Subjek
dan
objek
penelitian
3.8 Konseptualisasi Politik Uang memang sulit untuk di hentikan akan tetapi mari kita sebagai generasi muda mulailah mengkaji bahwasannya Politik Uang sangat merugikan bagi kita semua. Memang uang itu kebutuhan kita tetapi uang tidak di bagikan secara cuma – cuma kecuali pada shodaqoh, hadiah dan infaq. Jika Money Politics di Indonesia masih berjalan saya yakin korupsi belum bisa berkurang. Ini tidak berlaku di dunia politik saja akan tetapi terjadi di perusahaan maupun institusi lainya. Untuk mencapai keberhasilan suatu pimilihan tertentutidak hanya dengan Politik Uang saja akan tetapi bisa di capai dengan cara-cara yang sah. Dengan cara menunjukkan dedikasinya sebagai calon pemimpin yang baik, dapat meyakinkan serta mempunyai visi dan misi yang jelas kepada calon pemilih. Kami rakyat Indonesia sangat berharap kepada para pemimpin untuk memperketat jalannya Pemilihan Umum agar Politik Uang ini tidak terjadi. Karena sudah ada Undang Undang yang mengatur yaitu Undang Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang sudah jelas jelas menerangkan bahwasannaya "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu." Sehingga BAWASLU tidak perlu takut untuk mengungkap kasus tersebut jika itu terjadi di dalam Pemilihan Umum.
15
BAB IV HASIL PENELITIAN
Dari hasil pengolahan data berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti banyak hal yang ditemui dan sebagai bahan pembelajaran bagi semua stakeholder dalam penyelenggaraan pemilu di kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan yang dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 4.1 Perbandingan Tingkat Pendidikan dalam Politik Uang No. 1 2 3 4 5
Tingkat Pendidikan
Partisipasi dalam politik uang Pernah 13 9 5 4 1
TK / Tidak Sekolah SD / MI SMP / MTS SMA / MA Perguruan Tinggi
Tidak Pernah 7 11 15 16 19
Grafik 4.1 Perbandingan Tingkat Pendidikan dalam Politik Uang Keterangan : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam poltik uang ini terlihat dari jawaban responden pada waktu wawancara dilakukan, seperti yang terlihat dari grafik disamping ini semakin rendah tingkat pendidikan semakin mudah dipengaruhi untuk mau menerima uang untuk menentukan pilihan
Pengaruh tingkat pendidikan dalam politik uang di Tabalong 5 Perguruan Tinggi 3%
4 SMA / MA 12%
1 TK / Tidak Sekolah 41%
3 SMP / MTS 16% 2 SD / MI 28%
16
Tabel 4.2 Perbandingan Tingkat Pekerjaan dalam Politik Uang No. 1 2 3 4
Tingkat Pekerjaan Pegawai Negeri Pegawai Swasta Pengusaha Buruh, Tani, Nelayan, Lain2
Partisipasi dalam politik uang Pernah Tidak Pernah 2 24 4 10 0 11 26 23
Grafik 4.2 Perbandingan Tingkat Pekerjaan dalam Politik Uang Keterangan : Pekerjaan/Profesi mempunyai pengaruh terhadap keterlibatan pemilih dalam politik uang, hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan kategori pekerjaan ternyata yang bekerja pada bidang buruh tani, nelayan dll, termasuk yg tidak memiliki pekerjaan angkanya cukup tinggi yaitu 81%
Partisipasi pekerjaan dalam politik uang di Tabalong 1 Pegawai Negeri 6%
2 Pegawai Swasta 13% 3 Pengusaha 0%
4 Buruh, Tani, Nelayan, Lain2 81%
Tabel 4.3 Perbandingan Jenis Kelamin dalam Politik Uang No. 1 2
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Partisipasi dalam politik uang Pernah Tidak Pernah 31 51 1 17
Grafik 4.3 Perbandingan Jenis Kelamin dalam Politik Uang
17
Keterangan : 97% dari jumlah yang memilih calon tertentu didasarkan atas uang/imbalan adalah laki-laki, dari pengamatan dan wawancara laki-laki mudah ditemui dan mau diajak ikut dalam pertemuan oleh kontestan pemilu.
Partisipasi Jenis Kelamin dalam Politik Uang di Tabalong 2 Perempuan 3%
1 Laki-laki 97%
Tabel 4.4 Perbandingan Tingkat Usia dalam Politik Uang No. 1 2 3 4
Kelompok Usia Usia antara 17 s.d. 26 Tahun Usia antara 27 s.d. 36 Tahun Usia antara 37 s.d. 46 Tahun Usia diatas 46 Tahun
Partisifasi dalam politik uang Pernah Tidak Pernah 12 27 7 30 2 25 1 15
Grafik 4.4 Perbandingan Tingkat Usia dalam Politik Uang Keterangan : 55% dari jumlah yang memilih calon tertentu didasarkan atas uang/imbalan adalah mareka yang masih berusia muda (pemula), dari pengamatan dan wawancara kaula muda mudah diajak dan ikutikutan dalam menentukan pilihan didasarkan uang/imbalan.
Partisipasi kelompok usia dalam Politik Uang di Tabalong 3 Usia antara 37 s.d. 46 Tahun 9%
4 Usia diatas 46 Tahun 4%
2 Usia antara 27 s.d. 36 Tahun 32%
1 Usia antara 17 s.d. 26 Tahun 55%
18
Tabel 4.5 Perbandingan Sumber pemberian Uang/Hadiah No. 1 2 3
Sumber/asal-usul Uang
Jumlah
Dari Partai Politik Dari Caleg/Calon Kepala Daerah Dari Aparat (Lurah/Kades/RT, dll)
13 18 1
Grafik 4.5 Perbandingan Sumber pemberian Uang/Hadiah Keterangan : 56% dari jumlah yang memilih calon tertentu didasarkan atas uang/imbalan adalah berasal dari calon 19las an19ive maupun kepala daerah, 41% dari partai politik.
3 Dari Aparat (Lurah/Kades/ RT, dll) 3%
Perbandingan sumber pemberian uang/hadiah
2 Dari Caleg/Calon Kepala Daerah 56%
1 Dari Partai Politik 41%
Tabel 4.6 Perbandingan Alasan/dorongan dalam Menerima Uang/hadiah No. 1 2 3 4 5 6
Alasan-alasan penerimaan uang Terpaksa Ancaman Kebutuhan mendesak Sudah kebiasaan Hanya ikut-ikutan Lain-lain
Jumlah 2 0 6 9 12 3
19
Grafik 4.6 Perbandingan Alasan/dorongan dalam Menerima Uang/hadiah Keterangan : Masyarakat tabalong yang menerima uang/politik uang prosentasenya 38% hanya ikut-ikutan sedangkan 28% dengan alasan sudah kebiasaan dimasyarakat.
Perbandingan Alasan Menerima Uang/ Hadiah 6 Lain-lain 9%
1 Terpaksa 6%
5 Hanya ikutikutan 38%
2 Ancaman 0% 3 Kebutuhan mendesak 19%
4 Sudah kebiasaan 28%
Tabel 4.7 Perbandingan Kesediaan Ikut Berpartisipasi dalam Pemilu Walaupun Tanpa Imbalan Uang/Hadiah No. 1 2 3
Partisipasi dalam Pemilu Tanpa Imbalan Uang Bersedia Tidak Bersedia Ragu-ragu
Jumlah 26 4 2
Grafik 4.7 Perbandingan Kesediaan Ikut Berpartisipasi dalam Pemilu Walaupun Tanpa Imbalan Uang/Hadiah
20
Keterangan : Pada dasarnya Masyarakat Tabalong yang menerima uang pada pemilu sebelumnna masih mau bersedia ikut berpartsipasi dalam pemilu (tidak golput) walaupun tanpa imbalan uang, angkanya cukup tinggi yaitu 81%
Perbandingan Kesediaan Berpartisipasi tanpa Imbalan Uang 2 Tidak Bersedia 13%
3 Ragu-ragu 6%
1 Bersedia 81%
Tabel 4.8 Perbandingan Penyebab Terjadinya Politik Uang No.
Penyebab terjadinya politik uang
1
Kurangnya Pengawasan dari Penyelenggara Pemilu Politik Uang sudah menjadi Kebiasaan dimasyarakat Kurangnya kesadaran masyarkat dan kontestan pemilu untuk pemilu yang jujur dan adil
2 3
Jumlah 4 9 19
Grafik 4.8 Perbandingan Penyebab Terjadinya Politik Uang Keterangan : Penyebab terjadinya politik uang di Kabupaten Tabalong paling banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk pemilu yang jujur dan adil (58%), sedangkan penyebablainnya yaitu politik uang sdh menjadi kebiasaan masyarkat hanya 28%
Perbandingan Penyebab Politik Uang 3 Kurangnya kesadaran masyarkat dan kontestan pemilu untuk pemilu yang jujur dan adil 59%
1 Kurangnya Pengawasan dari Penyelenggara Pemilu 13%
2 Politik Uang sudah menjadi Kebiasaan dimasyarakat 28%
21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian/survey yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap pengaruh politik uang pada daya pilih masyarakat tabalong dapa disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada Tabel 4.7 tergambar bahwa masyarakat tabalong yang pernah mengikuti pemilu dan sebagai penerima uang (politik uang) masih bersedia untuk mengikuti pemilu walaupun tidak dibayar (diberi imbalan berupa uang atau hadiah) dari calon tertentu, ini menjadi modal dasar bahwa politik uang di kabupaten tabalong bisa diminimalisir atau dihentikan; 2. Politik uang dikabupaten tabalong dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan dan jenis kelamin seperti yang terlihat pada Tabel. 4.1., Tabel 4.2. dan Tabel 4.3., dimana semakin rendah tingkat pendidikan dan semakin rendah penghasilan semakin rendah pula daya tahan mereka untuk bisa menolak tawaran pihak-pihak tertentu untuk menerima imbalan dalam pemilu, untuk jenis kelamin lebih banyak didominasi kaum laki-laki dalam politik uang. 3. Politik uang/penerima imbalan banyak didominasi oleh pemilih pemula atau pemuda seperti yang terlihat pada tabel 4.4. dimana pemilih pemula dan pemuda sebanyak 87 % dari jumlah penerima uang/imbalan (politik uang) secara keseluruhan. 4. Sumber dana dalam politik uang lebih banyak berasal dari calon anggota legislatif atau dan atau calon kepala daerah yaitu 56% sedangkan dari partai politik sekitar 41% seperti yang terlihat pada tabel 4.5. 5. Sementara alasan pemilih menerima uang dalam pemilu yang paling banyak adalah 38% hanya ikut-ikutan, 28% karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, 19% merupakan kebutuhan mendesak seperti yang terlihat pada tabel 4.6. 6. Masyarakat tabalong pada survey ini yang melakukan/memilih dengan menerima imbalan ketika ditanyakan apakah mereka mau/bersedia ikut berpartisipasi dalam 22
pemilu meskipun tidak akan menerima imbalan lagi, 81% bersedia, 13% tidak bersedia dan hanya 6% yang ragu-ragu, hal ini menggambarkan politik uang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat terhadap daya pilih mereka dan ini menjadi modal dasar bagi penyelenggara pemilu untuk dapat membina dan mensosialisasikan tentang pemilu jujur dan adil. 7. Penyebab politik uang yang terlihat dari hasil survey lebih besarnya yaitu 59% disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, sedangkan 28% sudah menjadi kebiasaan dan 13% kurangnya pengawasan dari penyelenggara pemilu seperti yang terlihat dari tabel 4.8. 5.2. Saran 1. Penyelenggara Pemilu, Aparat, Partai Politik, dengan mengajak masyarakat bersatu padu melakukan pengawalan dan pengawasan pada tahapan/proses pemilu baik pada masa kampanye, proses pencoblosan, dan pada saat penghitungan suara guna lebih meningkatkan pengendalian proses pemilu; 2. Penyelenggara Pemilu dan Aparat harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan politik uang; 3. Penyelenggara pemilu dan pemerintah harus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman pada masyarkat terkait dengan kualitas hasil dari pemilu itu sendiri dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama guna menghindari terjadinya politik uang; 4. Penyelenggaran pemilu dan atau pemerintah harus melakukan pembekalan kepada pemilih pemula tentang Pemilu secara berkala dan berkelanjutan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan lembaga yang ada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti tentang pemilu itu sendiri sebagai sarana untuk memperoleh perwakilan dan atau pemimpin yang amanah jujur dan adil.
23
DAFTAR PUSTAKA
Meriam B, dkk. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta Barat: Gramedia Pustaka Utama Wikipedia.2011. Politik Uang. Diambil pada tanggal 20 mei 2013 pukul 19.00 WIB dari http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang Wartawarga.2011. Macam-Macam Sistem Politik. Diambil pada tanggal 20 mei 2013 pukul 20.00 WIB dari http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/macam-macamsistem-politik/ Gudang Materi .2011. Politik Kekuasaan Negara dan Demokrasi. Diambil pada tanggal 20 mei 2013 pukul 19.00 WIB dari http://www.gudangmateri.com/2010/10/politikkekuasaan-negara-dan-demokrasi.html http://www.teguhsantoso.com/2010/12/teori-komunikasi-politik.html#ixzz2UW1NVQSJ Bungin, Burhan. 2001 .Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. Effendy, Onong Uchajana. 2007. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung : Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya. Cetakan Kedua.
24
KUESIONER PARTISIPASI MASYARAKAT TABALONG DALAM PEMILU ( Isi jawaban dengan mencentak kolom yang tersedia ) Nama
: ( tidak perlu diisi )
Jenis Kelamin
: Laki
Perempuan
Tempat Tinggal : Kecamtan
: …………………………… (tuliskan kecmatan tempat tingal anda)
Kelurahan/Desa : ……………………..… (tuliskan kelurahan tempat tingal anda) Usia
: …………… Tahun
Keikutsertaan Dalam Pemilu
: ………….... ( Berapa Kali )
PENDIDIKAN :
TK
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
Perguruan Tinggi ( S1/S2/S3 ) PROFESI / PEKERJAAN :
Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Militer Pegawai Swasta Petani / Kebun
Nelayan Pedagang Pengusaha Lainnya (sebutkan) ………………………………………..
Jawablah pertanyaan dengan jujur : 1. Apakah kamu pernah menerima uang dari kelompok/seseorang dalam proses pemungutan suara/pemilu (memilih calon tertentu) ?
Pernah, 1 kali
Pernah, Sering
Tidak Pernah
2. Jika Pernah, Dari siapa uang tersebut kamu terima ? (jawaban boleh lebih dari satu)
Dari Partai Politik,
Dari Aparat (RT, Lurah dll)
Dari Calon Anggota Dewan/Kepala Daerah
3. Jika Pernah, Apa yang mendorong kamu menereima uang tersebut ? (jawaban boleh lebih dari satu)
Terpaksa,
Adanya Ancaman,
Kebutuhan Pribadi
Sudah menjadi Kebiasan di Masyarkat
Hanya Ikut-ikutan
Alasan lain (sebutkan) : …………………………………………..
4. Jika Pernah, Apakah kamu masih bersedia datang ke TPS untuk memilih walaupun tidak menerima imbalan uang ?
Bersedia,
Tidak Bersedia
Ragu-ragu
5. Menurut Anda, kenapa politik uang bisa terjadi ? (jawaban boleh lebih dari satu)
Kurangnya Pengawasan Dari Penyelenggara (KPU/Panwaslu/Aparat) Politik uang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemilu yang jujur dan adil
6. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk menghentikan politik uang ? (jawaban boleh lebih dari satu)
Sosialisasi ke masyarakat secara langsung Sosialiasi ke masyarkat melalui berbagai media (TV, Radio, Spanduk dll) Melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Ceramah dan Diskusi) Meningkatkan Pengawasan (KPU/Panwas/Aparat) Memberikan sanksi (hukuman) bagi pelaku
KOMISI PIMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
AGUS MUSDIAN NOOR
CICIK AGUS SULISTIANI, ST
NOOR ABDILLAH, S.Sos
IRISANDY WINATA NASUTION, S.Pd
MUHAMMAD KHAIRUS SHALEH, S.Pd
