PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dapat menyelesaikan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan. Setiap instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kepada kegiatan yang telah dilakukannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan konsekuensi logis dan amanat instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas/Instansi. Inpres tersebut mewajibkan setiap dinas / Instansi sebagai unsur penyelenggara tugas-tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi intropeksi terhadap kebijakan yang akan diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga dalam melakukan penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan RPJMN maupun RPJMD dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2015 ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak, dan kami mengharapkan kritik dan saran

i

sebagai bahan dalam meningkatkan kesempurnaan baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja maupun penyusunan SAKIP pada tahun berikutnya. Harapan kami SAKIP Kota Prabumulih tahun 2015 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik. Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Prabumulih,

Februari 2016

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Ir. DWI KORYANA Pembina Tk. I NIP. 196601131993032004

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas / Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) Dinas / Instansi, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran pencapaian kinerja Badan Lingkungan

Hidup Kota Prabumulih

dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi.

Selanjutnya

dilakukan

analisis

terhadap

penyebab

terjadinya

kesenjangan kinerja (Performance Gap) antara rencana kerja dan realisasinya serta tindakan koreksi yang diperlukan dimasa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 ini menyajikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kendala-kendala yang dihadapi serta langka-langkah yang akan diambil dalam mengatasinya. a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai  Sasaran (1) Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam (2) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL (3) Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan (4) Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku (5) Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

iii

(6) Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur (7) Tercapainya peningkatan disiplin aparatur (8) Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

 Tujuan (1) Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (2) Meningkatkan kapabilitas dan kualitas aparatur

 Kendala – kendala yang dihadapi Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain: kurangnya koordinasi lintas sektor Koordinasi lintas sektor dengan instansi lain diperlukan untuk beberapa kegiatan, dimana kegiatan tersebut melibatkan pihak-pihak lain seperti koordinasi kegiatan Adipura, pemantauan kualitas lingkungan, pembuatan status lingkungan hidup daerah kota Prabumulih tahun 2015. Hal ini bertujuan memperlancar pencapaian sasaran. keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen program/kegiatan baik perencanaan, pengawasan, penyusunan data dan evaluasi dan juga dalam pembiayaan. Dukungan masyarakat. Kurangnya

dukungan

masyarakat

terutama

dalam

pengelolaan

lingkungan. Dimana masyarakat masih banyak belum mengetahui dan menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan sejak dini yakni dalam dimulai dari lingkungan rumahnya sendiri. Masih banyak ketidakpedulian pihak swasta dalam hal ini industri dalam pengolahan limbah hasil produksinya sendiri, hal ini disebabkan masih menganggap hal tersebut masih menjadi urusan pemerintah saja dan pembiayaan pengolahan limbah yang mahal dan hanya akan merugikan perusahaan saja.

iv

Untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan berbagai misi yang telah ditetapkan, maka disusun strategi pemecahan masalah yang core business-nya adalah dalam upaya lebih meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih ke depan, yaitu :  Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi.  Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.  Peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup melalui diklat dan manajemen SDM Dinas BLH Kota Prabumulih.  Efisiensi dan efektifitas program sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan secara proporsional.

v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................i Ikhtisar Eksekutif..................................................................................................... iii Daftar Isi ...................................................................................................................vi Bab. I Pendahuluan ................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang .........................................................................................1 1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................2 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BLH ................................................................. 2 1.4. Struktur Organisasi . ................................................................................3 1.5.Sistematika Penyusunan ..........................................................................21 Bab II. Rencana Strategis dan Rencana Kerja ......................................................23 2.1 Rencana Strategis ....................................................................................23 2.1.1. Visi BLH Kota Prabumulih..............................................................23 2.1.2. Misi BLH Kota Prabumulih .............................................................24 2.1.3. Tujuan ............................................................................................24 2.1.4. Sasaran .........................................................................................24 2.2 Rencana Kerja Tahunan BLH ................................................................... 31 2.3 Indikator Kinerja Utama ............................................................................37 Bab III. Akuntabilitas Kinerja.. ................................................................................44 3.1. Evaluasi Kinerja .....................................................................................44 3.2. Analisisi Pencapaian Kinerja ................................................................. 45 3.3. Akuntabilitas Keuangan .........................................................................74 Bab V. Penutup ........................................................................................................82

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan

serta

cita-cita

bangsa.

Dalam

rangka

itu

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

dan

legitimate,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) serta Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih. Kedudukan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk selanjutnya disingkat BLH, merupakan Lembaga Teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah

Daerah

yang

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Badan

dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.

PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

1

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

penyusunan

SAKIP

(Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah) BLH Kota Prabumulih tahun 2016 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BLH yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan SAKIP BLH Kota Prabumulih tahun 2016 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BLH dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggungjawaban secara periodik.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BLH Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Badan Lingkungan Hidup

Kota Prabumulih

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah melaksanakan kewenagan otonomi kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup b. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas Badan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;


2

b. Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penaatan lingkungan serta komunikasi lingkungan; c. Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan SPPL; d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penaatan lingkungan; e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan hidup. f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan; g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor .. Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh searang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala badan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Esselon III A (Sekretaris), 4 (empat) orang Pejabat Esselon III B (Kepala Bidang), 11 (sebelas) orang Pejabat Esselon IV A (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD) dan 1 (satu) orang pejabat Esselon IV B (Sub Bagian Tata Usaha UPTB), sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup pada halaman berikut ini :


3

Berdasarkan struktur di atas dapat dijelaskan susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih per 1 Februari 2015 adalah sebagai berikut : A. Kepala Badan 1)

Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan

2)

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan; b. Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penaatan lingkungan serta komunikasi lingkungan; c. Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan SPPL; d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penaatan lingkungan; e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan hidup. f.

Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4

B. SEKRETARIAT

1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

2)

Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Lingkungan Hidup serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas dan arsip, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas serta perjalanan dinas. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan; b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas; e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program; f.

Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

g. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas


5

4. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan (2) Pengumpulan bahan dan koordinasi perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan; (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan di lingkungan Badan; (4) Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan; (5) Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); (6) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup; (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan;

1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan anggaran, belanja dan akuntansi keuangan; 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

6

(a) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan ; (b) Pelakasanaan proses surat permintaan pembayaran dan surat perintah

membayar;

(c) Pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan keuangan; (d) Pelaksanaan pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Badan; (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Umum ;

1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala

Sub

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

melakukan

pengumpulan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan serta administrasi kepegawaian; 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian umum; b. Pelaksanaan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas humas serta rumah tangga di lingkungan Badan; c. Pengumpulan

bahan

penyusunan

rencana

kebutuhan,

pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan badan; d. Pelaksanaan

administrasi kepegawaian dan pengumpulan

bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.


7

C. BIDANG TATA LINGKUNGAN

1. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengkajian dampak

lingkungan,

melaksanakan

merencanakan

pengawasan

serta

pengelolaan

evaluasi

lingkungan

penerapan

dan

pelaksanaan

pengelolaan lingkungan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai Fungsi : (1) Pembentukan Tim Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat AMDAL Kota; (2) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instasi terkait dalam penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL/UPL; (3) Pelaksanaan pembinaan tata lingkungan; (4) Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan; (5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan pelaporan terhadap hasil pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (7) Bidang Tata Lingkungan membawahi: a. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; 1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2) Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok : melaksanakan koordinasi teknis pengkajian dampak lingkungan; 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

mempunyai fungsi; a. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; b. Pengumpulan

bahan

dan

koordinasi

pelaksanaan

teknis

pengkajian dampak lingkungan; PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

8

c. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil pengkajian dampak lingkungan serta menyiapkan rekomendasi kelayakan lingkungan dan Izin Lingkungan; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan; 1) Sub Bidang Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

mempunyai fungsi; a. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan; b. Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pengawasan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pengelolaan

lingkungan; c. Pelaksanaan

evaluasi,

monitoring,

dokumentasi

dan

penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.


9

D. BIDANG

PENGENDALIAN

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

DAN

PENGELOLAAN LIMBAH

1.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

2. Kepala Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan,

pemantauan

dan

pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai Fungsi : (1) perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; (2) pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan

di

bidang

pengendalian

pencemaran

lingkungan

dan

pengelolaan limbah; (3) pembinaan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; (5) penyiapan bahan penetapan baku mutu pencemaran lingkungan hidup; (6) pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (7) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah membawahi: a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

10

2) Kepala

Kepala

Lingkungan

Sub

Bidang

mempunyai

tugas

Pengendalian pokok

Pencemaran

:

melaksanakan

pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran

Lingkungan mempunyai fungsi; a. pengumpulan, pengolahan data, dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; b. pengumpulan

bahan dan

koordinasi pelaksanaan teknis

pengendalian pencemaran lingkungan serta perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. pelaksanaan penyusunan

evaluasi, laporan

monitoring, hasil

dokumentasi,

pengendalian

dan

pencemaran

lingkungan; d. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungandan

Pengelolaan Limbah.

b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah; 1) Sub Bidang Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2) Kepala Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penaatan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan limbah.


11

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah

mempunyai fungsi; a. pengumpulan, pengolahan data, dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Limbah; b. pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pengelolaan limbah; c. pelaksanaan

evaluasi,

monitoring,

dokumentasi,

dan

penyusunan laporan hasil pengelolaan limbah; d. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

E. BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN 1.

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

2. Kepala Pengendalian Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengendalian Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai Fungsi : (1) Penyiapan bahan dan Koordinasi teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan; (2) Pelaksanaan pembinaan bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan; (3) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan;


12

(4) Penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan dan daya dukung lingkungan; (5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dokumentasi dan pelaporan terhadap hasil pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan. (6) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan; (7) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (8) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah membawahi: a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA); 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam (SDA) dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang; 2) Kepala Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam (SDA) mempunyai tugas

pokok : melakukan pengumpulan, menganalisa, penyiapan bahan dan

koordinasi

pengendalian

kerusakan

lingkungan

dan

Konservasi SDA. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai fungsi; a. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA; b. Pelaksanaan

koordinasi

teknis

pengendalian

kerusakan

lingkungan dan Konservasi SDA; c. Penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan dan daya dukung lingkungan; PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

13

d. Penyiapan bahan pengendalian kerusakan lingkungan akibat dampak perubahan iklim; e. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dokumentasi

dan

penyusunan laporan hasil pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi SDA; f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; 1) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2) Kepala Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok : melakukan pengawasan pemulihan lingkungan. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan

mempunyai fungsi; a. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; b. Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis pemulihan lingkungan; c. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dokumentasi

dan

penyusunan laporan hasil pemulihan lingkungan; d. Pelaksanaan analisa dan penyusunan pedoman di bidang pengelolaan

pengaduan

dan

penyelesaian

pengelolaan

pengaduan

sengketa

lingkungan; e. Pelaksanaan

masyarakat

dan

pemantauan tindak lanjut pengaduan;


14

f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

F. BIDANG PENAATAN DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

1.

Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

2. Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penaatan dan komunikasi lingkungan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai Fungsi : (1) perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (2) pemantauan dan pengawasan, analisis dan evaluasi serta pelaporan di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (3) pembinaan di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (4) penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum di bidang penaatan dan komunikasi lingkungan; (5)

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait bidang penaatan dan komunikasi lingkungan;

(6) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (7) Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan membawahi: a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; 1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok : Melakukan pengumpulan, penyiapan PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

15

bahan dan

koordinasi dalam

bidang penegakan hukum

lingkungan 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi; a. Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan; b. Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis bidang penegakan hukum lingkungan; c. Pengumpulan bahan dan penyusunan rancangan produk hukum

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup; d. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkungan hidup; e. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dokumentasi

dan

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan;

b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan; 1.

Sub

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Komunikasi

Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang; 2. Kepala Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas pokok : Melaksanakan edukasi pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;


16

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi; (1) Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan renacana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan; (2) Pengumpulan bahan dan koordinasi pelaksanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan edukasi dan komunikasi lingkungan; (3) Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,

pengembangan

edukasidan

komunikasi

lingkungan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; (4)

Pelaksanaan

evaluasi,

monitoring

,

dokumentasi

dan

penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup melalui komunikasi lingkungan; (5) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) 1. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium; 2. Unit

Pelaksana

Teknis

Badan

(UPTB)

mempunyai

tugas

pokok

:

melaksanakan teknis operasional laboratorium lingkungan yang melayani langsung dunia usaha. Instansi pemerintah dan masyarakat; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai Fungsi : (1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan Operasional Laboratorium Lingkungan PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

17

(2) Pelaksanaan pengujian yang meliputi pengambilan contoh uji ( sampel ) termasuk

analisa

di

lapangan,

penanganan

transfortasi

sampel,

penyimpanan sampel, preparasi dan analisa sampel di laboratorium (3) Pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan/limbah cair dengan parameterfisik/kimia/biologi (4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengujian dengan instansi terkait atau laboratorium lainnya jika terjadi keterbatasan sumber daya dan metode yang dimiliki (5) Pengolahan data dan pembuatan laporan hasil pengujian (6) Penyelesaian administrasi pelaksanaan pengujian di laboratorium (7)

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian laboratorium

(8) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian di laboratorium (9) Pelaksanaan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan humas serta administrasi keuangan laboratorium (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi BLH Kota Prabumulih didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang PNS. Jumlah pegawai BLH Kota Prabumulih berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


18

Tabel 1.1. Jumlah PNS dan PHL BLH Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No

Pendidikan

Status Kepegawaian PNS

PHL

Jumlah

%

1

SD

0

0

0

0.00

2

SMP

0

0

0

0.00

3

SMA

1

6

7

20,59

4

D3

0

2

2

5,88

5

S1

17

2

19

55,88

6

S2

6

0

6

17,65

Jumlah

24

10

34

100

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai BLH Kota Prabumulih sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SMA sebesar 20,59%, D3 sebesar 5,88%, S1 55,88 % dan S2 17,65%. Jumlah pegawai BLH Kota Prabumulih berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pegawai BLH Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2015 No

Golongan

Status Kepegawaian PNS

CPNS

Jumlah

%

1

Gol I

0

0

0

0

2

Gol II

1

0

1

4,17

3

Gol III

20

0

20

83,33

4

Gol IV

3

0

3

12,5

Jumlah

24

0

24

100


19

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BLH Kota Prabumulih berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 4,17 %, Golongan III sebanyak 83,33 %, dan Golongan IV sebanyak 12,5 %, melihat komposisi tersebut pegawai BLH banyak ditempati oleh golongan III. Di samping pendidikan formal, pegawai BLH juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Data Pegawai Negeri Sipil BLH Kota Prabumulih Yang telah mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2015 No

Tingkat Diklatpim

Jumlah

1

I

0

2

II

0

3

III

0

4

IV

4

Jumlah

4

Pegawai BLH Kota Prabumulih yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Data Pegawai BLH Berdasarkan Esselon Tahun 2015 No

Tingkat Esselon

Jumlah

1

II

1

2

III

5

3

IV

9

Jumlah

15


20

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data sarana dan prasarana Badan Lingkungan Hidup yang ada :

Tabel 1.5 Jenis dan Jumlah sarana BLH Kota Prabumulih No 1

Jenis Sarana Gedung

Jumlah

laboratorium

lingkungan

1 unit

laboratorium

lingkungan

1 unit

hidup 2

Musholla hidup

3

Mobil laboratorium dan sepeda motor

1 unit mobil dan 4 unit motor

1.5.Sistematika Penyusunan SAKIP BLH Kota Prabumulih tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun SAKIP BLH Kota Prabumulih Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi; kewenangan dan sistematika penulisan.

BAB II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta rencana kinerja tahun 2016.


21

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan

BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi Pemecahan masalah.


22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis BLH Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLH Kota Prabumulih tahun 2015 sampai dengan 2018, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.1.1. Visi BLH Kota Prabumulih Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh BLH Kota Prabumulih. Rumusan visi mencakup cerminan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi, memiliki orientasi terhadap masa depan dan mampu menumbuhkan komitmen dalam lingkungan BLH. Visi BLH Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 : “Sebagai institusi yang profesional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan masyarakat Kota Prabumulih yang Madani” Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur prganisasi, maka dirumuskan Misi BLH Kota Prabumulih yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BLH. PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

23

2.1.2. Misi BLH Kota Prabumulih Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah : 1. Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan profesionalitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup Nilai-nilai yang diyakini oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai budaya kerja dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai berikut : 1. Kerjasama 2. Profesionalitas 3. Tanggung Jawab 4. Kepedulian Lingkungan 5. Keterbukaan

2.1.3. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dam misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dam misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Badan Lingkungan Hidup kota Prabumulih sebagai berikut :


24

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No

Misi

Tujuan

1.

Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2.

Meningkatkan sumberdaya

Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

profesionalitas Meningkatkan kualitas dan aparatur dalam kapabilitas aparatur

pengelolaan lingkungan hidup

2.1.4. Sasaran Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dari instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran No 1.

Tujuan Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


Sasaran 1.

Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam

2.

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL

25

2.

Meningkatkan kapabilitas dan kualitas aparatur

3.

Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan

4.

Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku

5.

Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

1.

Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur

2.

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

3.

Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Dalam mencapai setiap tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal organisasi itu sendiri. BLH Kota Prabumulih sebagai lembaga perencana, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh perserta pembangunan (stakeholders) yang ada baik di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih maupun di luar Pemerintahan Kota Prabumulih. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran BLH adalah : a. Partisipasi; Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

26

objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yanga ada. Penempatan masyarakat

sebagai

subjek

pembangunan

mutlak

diperlukan

sehingga

masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Partisipasi para pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan

akan

semakin

menggambarkan

kebutuhan

pembangunan

di

masyarakat. b. Sumber Daya Manusia; Perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum. c. Dana; Kegiatan

perencanaan

memerlukan

biaya

untuk

pelaksanaan

proses

perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumus kebijakan d. Data; Kegiatan perencanaan memerlukan data dan informasi untuk kebutuhan pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumus kebijakan e. Sarana; Sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada halaman berikut ini :


27

Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan Renstra Tahun 2015 – 2018 Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Visi : Sebagai institusi yang profesional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan Misi I : Mewujudkan peningkatan terhadap perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup No 1.

Tujuan Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Sasaran 1.

Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam

Strategis

Arah Kebijakan

-Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- Membuat atau membangun ruang terbuka hijau yang representatif

- Peningkatan kualitas dan akses informasi informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Mengikutsertakan masyarakat untuk giat menanam pohon

- Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

- Menanam bibit pohon di daerah lahan kritis dan di sempadan sungai

- Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

- Membuat atau membangun ruang terbuka hijau berupa taman, penanaman pohon - Membuat daerah reasapan air


28

2.

3.

4.




Tercapainya kembali pemulihan pada lingk. yg telah tercemar sesuai dgn standar baku mutu lingkungan yg berlaku


- Meningkatkan daerah resapan air

- Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yg wajib dokumen lingkungan


- Meningkatkan produk-produk hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yg berpotensi menimbulkan pencemaran

- Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

- Meningkatkan pelayanan pencegahan pencemaran lingkungan

- Meningkatkan daerah tangkapan air (cacthment area)

29

- Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam - Peningkatan kualitas dan akses informasi informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

5.

Terpenuhinya - Peningkatan kebutuhan sarana kinerja pengelolaan persampahan persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

- Meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran lingkungan Meningkatnya sarana penunjang pengolahan sampah terpadu

Misi II :Meningkatkan profesionalitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.

Meningkatkan kapabilitas dan kualitas aparatur

1.

Meningkatnya kompetensi aparatur

-Peningkatan profesionalisme aparatur

Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

2.

Meningkatnya disiplin aparatur

-Peningkatan kedisiplinan aparatur

- Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan

3.

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perkantoran

-Peningkatan sarana dan prasarana

Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana

-Peningkatan laporan keuangan & kinerja yg disampa

Membuat laporan capaian kerja dan keuangan


30

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dalam jangka pendek akan dilaksanakan seiring melalui kegiatan tahunan. Untuk Tahun Anggaran 2015 BLH melaksanakan 11 program dan 51 kegiatan yang bersumber pada APBD Kota dan DAK Bidang Lingkungan Hidup, kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas : NO

SASARAN STRATEGIS

NILAI ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

JUMLAH ANGGARAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2.866.472.000

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

255.690.000 1.420.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

31.590.000

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

32.600.000

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10.800.000

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17.720.000

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.400.000

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

1.000.000

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.460.000

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perutaran Perundangan-Perundangan

9.000.000

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

11

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

12


10.000.000 100.200.000 4.800.000

31

13

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran

14

Penyediaan Jasa Media Informasi

25.200.000 1.500.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Alat-alat studio dan Komunikasi

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer

4 5

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kalibrasi Alat Lab

6

Pengadaan Motor Sampah dan Tempat Sampah (DAK)

7 8

Pembelian Bahan Kimia Habis Pakai Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK)

3 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

20.000.000

2

5 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD Penyusunan Dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum ) Bidang LH Akreditasi Laboratorium Lingkungan

4 5 6 1 7

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah 3 R Program Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam


689.862.000 25.000.000 50.000.000 5.000.000 25.250.000 25.000.000 329.112.000 25.000.000 205.500.000 10.500.000 10.500.000

50.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 145.000.000

32

1 2 3 4 5

Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengolahan B3 dan Limbah B3 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Monitoring dan evaluasi dokumen laboratorium dan pengujian sampel di lab. Lingkungan Monitoring, Reporting dan Verifikasi emisi GRK di Sektor Limbah Padat dan Cair

25.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000 35.000.000

8

Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi

25.000.000

1

Pengujian Emisi udara sumber tidak bergerak Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran berbasis DAS

25.000.000

9 1 10 1 2 11

1 2 3

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Pengadaaan dan Penanaman Pohon Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Sosialisasi Program Bina Lingkungan (Adiwiyata)

35.000.000 35.000.000 660.000.000 160.000.000 500.000.000 165.000.000 50.000.000 35.000.000

Penyebarluasan Informasi Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melalui Pawai

15.000.000

4

Penyebarluasan Informasi Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melalui Pameran

15.000.000

5

Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Sosialisasi Peraturan Mengenai Dokumen Lingkungan

6 12

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1

Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Pendirian Pos Pengaduan Pemantauan pelaksanaan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan

2 13

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1

Pembuatan Taman Kota dan Perlengkapan (DAK)

25.000.000 25.000.000 55.000.000 35.000.000 20.000.000 705.420.000 705.420.000


33

Rencana kerja Badan Lingkungan hidup Kota Prabumulih berdasarkan Program Kegiatan pada APBD Perubahan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 1.307.307.127,-

2. Belanja Langsung

Rp. 2.866.472.000,-

Adapun program kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan yang dituangkan dalam Rencana kerja anggaran (RKA) Perubahan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO

SASARAN STRATEGIS

Badan Lingkungan Hidup

NILAI ANGGARAN

3.664.882.000

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

1.420.000 60.000.000

3

52.600.000

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

26.720.000

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12.900.000

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Perutaran Perundangan-Perundangan

8 9 10 11 12 13

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran


10.800.000

1.000.000 2.460.000 9.000.000 15.000.000 130.200.000 4.800.000 25.200.000

34

14

Penyediaan Jasa Media Informasi

3.000.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Alat-alat studio dan Komunikasi

-

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

3 4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

27.250.000

5

Kalibrasi Alat Lab

25.000.000

6

10

Pengadaan Motor Sampah dan Tempat Sampah (DAK) Pengembangan Taman Kota dan Bank Sampah (DAK-LH) Pembelian Bahan Kimia Habis Pakai Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK) Pengadaan Hardware dan Software

3 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

10.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

20.000.000

2

7 8 9

4 1 5 1 2 3 4 5 6 1 7 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)SKPD Penyusunan Dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum ) Bidang LH Akreditasi Laboratorium Lingkungan

8.000.000

139.556.000 189.556.000 25.000.000 205.500.000 20.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah 3 R

44.000.000

Program Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Pemantauan Kualitas Lingkungan

25.000.000


35

2 3 4 5 8 1 9 1 10 1 2 3

1 2 3 4 5 6 11 1 2

Pengolahan B3 dan Limbah B3 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Monitoring dan evaluasi dokumen laboratorium dan pengujian sampel di lab. Lingkungan Monitoring, Reporting dan Verifikasi emsi GRK di Sektor Limbah Padat dan Cair Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi Pengujian Emisi udara sumber tidak bergerak Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran berbasis DAS Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Pengadaaan dan Penanaman Pohon Pengadaan Lampu Hias Taman Kota Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Sosialisasi Program Bina Lingkungan (Adiwiyata) Penyebarluasan Informasi Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melalui Pawai Penyebarluasan Informasi Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup melalui Pameran Koordinasi dan Inventarisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Sosialisasi Peraturan Mengenai Dokumen Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Pendirian Pos Pengaduan Pemantauan pelaksanaan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan

30.000.000 30.000.000 25.000.000 35.000.000

25.000.000

35.000.000

195.000.000 40.000.000 400.000.000

50.000.000 35.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 25.000.000

35.000.000 20.000.000

12

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1

Pembuatan Taman Kota dan Perlengkapan (DAK)

705.420.000

2

Pembuatan Taman Kota (Bantuan Gubernur)

780.000.000


36

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Bdan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) sesuai dengan peraturan tanggal 31 Mei 2007 Peraturan Menteri Pandayagunaan Apartur Negara Nomor : 09/MenPan/5/2007. Dimana indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif fan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan yang ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok : a. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya; b. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; c. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Outcomes merupakan ukuran

seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :


37

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015

No 1.

2.

Sasaran Renstra Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam


Indikator Kinerja Utama - Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

- Persentase daerah resapan air

- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)

3.


- Jumlah sanksi yang dikeluarkan


Penanggung Jawab

Sumber Data

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan

Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon


Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon

Bidang Tata Lingkungan

Data pelaksanaan Koordinasi & Inventarisasi Penyusunan Dok. Ling

Bid. Penaatan dan Komunikasi Lingkungan serta Bid. Pengend. Kerusakan dan pemulihan ling.

Data Penyusunan produk hukum dan data sengketa lingkungan

Keterangan

Luas RTH yang ada Luas wilayah Kota Prabumulih

Luas RTH yg dibangun x 100 % Luas RTH yang ada

Jumlah usaha/kegiatan yg memiliki AMDAL (dokumen lingkungan) yg telah diawasi Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki AMDAL (dokumen lingkungan)

Jumlah surat peringatan yang dikeluarkan untuk kegiatan / usaha yg melanggar atau mencemari lingkungan

X 100%

No

Sasaran Renstra

4.

Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yag berlaku

Indikator Kinerja Utama - Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan adminstratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan

- Persentase emisi gas rumah kaca

- Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran LH 5.


- Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu


Penanggung Jawab Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan

Sumber Data

Data Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Data Pelaksanaan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Keterangan Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi pencemaran air

Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi sumber emisi tidak bergerak

X 100%

X 100%

Data Pelaksanaan Monitoring, reporting dan verifikasi emisi GRK

Emisi GRK thn yg dipantau Emisi GRK thn perkiraan

X 100%


Data Pelaksanaan Koordinasi sengketa dan Pos Pengaduan

Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti Total pengaduan akibat dugaan pencemaran

X 100%

Bid. Penaatan dan Komunikasi Lingkungan

Data pengadaan tempat pengelolaan persampahan

Jumlah sarpras penunjang pengelolaan persampahan Total Kebutuhan sarpras penunjang pengelolaan persampahan

X 100%

No 6.

Sasaran Renstra Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Utama - Persentase pelayanan Administrasi kantor - Persentase sarana dan prasarana yang memadai - Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja yang disampaikan

7.

8.

Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur Tercapainya peningkatan disiplin aparatur


- Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan, pelatihan dan Bimtek - Persentase Pakaian Seragam BLH

Penanggung Jawab

Sumber Data

Bagian Umum (Sekretariat)

Data Pelaksanaan surat masuk - keluar

Bagian Umum (Sekretariat) Bagian Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat)

Data Sarana dan Prasarana Kantor Data Capaian kinerja dan Anggaran

Sekretariat

Data Pelatihan dan Diklat

Sekretariat

Data Pengadaan Pakaian

Keterangan Jumlah Bulan Pelayanan Total Pelayanan selama 12 bulan

X 100%

Sarana prasarana yang ada Kebutuhan Sarana dan Prasarana

X 100%

Jumlah Laporan Total Laporan

X 100%

Pegawai yang Ikut Pelatihan Total Pegawai Jumlah pakaian yg dibuat Total Pegawai

X 100% X 100%

2.4. PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Format Penetapan Kinerja Secara umum format Penetapan Kinerja Dinas BLH Tahun Anggaran 2015 menurut Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dari Tim studi pengembangan SAKIP Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, memuat : a. Pernyataan Penetapan Kinerja ; b. Lampiran yang berisi:  Program-Program Utama;  Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan

program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi

pada hasil (outcome); PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

41

 Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa: – Indikator Kinerja – Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator;  Anggaran untuk setiap Program Utama

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 1

2 3

4

5

Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur Tercapainya peningkatan disiplin aparatur Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paruparu lingkungan alam Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yag berlaku

a.

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

b.

Persentase sarana dan prasarana yang memadai

70%

c.

Persentase laporan keuangan dan Kinerja BLH yang tepat waktu dan sesuai regulasi

6 Dokumen

a.

Persentase pegawai BLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

40%

a.

Presentase Penyediaan pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah

100%

a.

a.

Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaranLingkungan hidup

b.

Persentase emisi gas rumah kaca

c.

6


a. .

b.


Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran LH

1 Lokasi

80%

80%

80%

Persentase daerah resapan air

25%

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)

80%

42

7.

8.


a.


a.


Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu

60%

Jumlah sanksi yang dikeluarkan 0%

43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Kinerja Dalam evaluasi kinerja menyajikan hasil capaian kinerja yang dapat dilihat dari pengukuran capaian kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran

dimaksud

merupakan

hasil

dari

suatu

penilaian

(assessmet) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikatopr masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pada Bab ini akan diuraikan capaian-capaian kinerja sasaran, program/kegiatan dan keuangan. setelah itu dilakukan pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran dapat diindikasikan pengukuran

sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan. Hasil

kemudian

di

analisa

tentang

hambatan/kendala

serta

permasalahannya. Hal ini berkenaan dengan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja dilakukan pada: 1. Evaluasi dan analisis sasaran 2. Evaluasi dan analisis program/kegiatan 3. Evaluasi dan analisis keuangan

Ketiga poin tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam mengukur kinerja yang dilakukan selama satu tahun dan kaitannya juga dengan renstra (lima tahunan). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

44

dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat untuk memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain: 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. 2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro maka dapat digunakan skala ordinal dan makna nilai tersebut, yaitu: 80 – 100

; Baik

60 – 79

; Cukup baik

< 60

; tidak baik

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 menetapkan 5 (lima) sasaran yang ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja, setiap indikator kinerja mempunyai rumus perhitungannya masing-masing sebagaimana tercantum pada indikator kinerja utama pada halaman sebelumnya. Adapun indikator kinerja tersebut ada yang belum dilaksanakan dan tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.


45

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Lingkungan hidup, untuk lebih rincinya pencapaian sasaran , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Indikator Capaian Kinerja Dari Sasaran Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015

No

1 2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase

100%

100 %

100


Persentase

70%

63,8 %

91,14

Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

100

Persentase

30%

25 %

83,3

Persentase

100%

100 %

100

Rasio

1:2

1 : 2,2

90

Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

100

Persentase Rata-rata

60%

48%

80

80%

75 %

93,8

Persentase laporan keuangan dan Kinerja BLH yang tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase pegawai BLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Presentase Penyediaan pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah

Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan

Persentase (pencegahan pencemaran udara)


46

8

9

10

11

12

13

Persentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakuan

Persentase (pencegahan pencemaran air) Persentase

Persentase jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu

Persentase


Persentase

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan) Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar atau pencemar lingkungan

40%

21 %

52,5

0,87

0,57

66

100 %

100

60%

52,91 %

88,18

50 %

45,17 %

90,34

40 %

21 %

52,5

0

0

100

100% Persentase

Persentase

Buah

Jumlah rata-rata

87,8

Dari pengukuran indikator kinerja tersebut maka rata-rata pencapaian sasaran adalah 90,97 %. Secara umum capaian kinerja diatas telah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun belum keseluruhan indikator kinerja tersebut dapat terealisasi sampai 100 %.


47

Sasaran Strategis 1 Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No

Indikator Sasaran

Satuan

Target (%)

Realisasi (%)

% Capaian

1.

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

%

100

100

100

2.


%

70

63,8

91,14

3.

Persentase laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu dan sesuai regulasi

%

100

100

100

Sasaran pertama adalah tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, mempunyai 3 indikator sasaran, yaitu: 1. Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran Diperoleh dari perhitungan jumlah surat yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibanding dengan surat masuk yang harus ditindaklanjuti. Indikator Kunci

Keterangan

Jumlah Surat yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

612 Surat

Jumlah Surat Masuk yang harus

612 Surat

ditindaklanjuti dalam satu tahun Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran


  jmlh surat yg ditindakla njuti  x 100 %    jmlh surat masuk yg harus ditindakla njuti  612 surat  x100 % 612 surat  100 %

48

Data surat yang masuk sebanyak 612 surat sedangkan surat yang ditindaklanjuti sebanyak 612 surat sehingga realisasi capaian persentase pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai Diperoleh dari perhitungan jumlah sarana dan prasarana Aparatur yang tersedia terhadap jumlah kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur. Indikator Kunci

Keterangan

Jumlah sarana dan prasarana

638

yang tersedia Jumlah kebutuhan sarana dan

1000

prasarana Persentase

Sarana

dan

Prasarana yang memadai

Kemudian

dilakukan

 jmlh sarpras yg tersedia   x 100 %    jmlh kebutuhan sarpras  638 unit  1000 unit  63 ,8 %

analisa

kebutuhan

dan

dilakukan

perbandingan

dengan

ketersediaan maka didapatkan sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5

Jenis Sarana dan Prasarana Sarana Transportasi Mebeuler Sofware Alat Studio/ Lapangan Alat Laboratorium (glassware, portable dan alat analisa berupa COD reaktor, oven dll) Rata-rata


Ketersediaan 4 70 13 5 546

Kebutuhan 17 144 54 24 761

% 24% 49% 24% 21% 71,7%

638

1000

63,8%

49

3. Persentase laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disampaikan Diperoleh dari perhitungan jumlah laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu dan sesuai regulasi terhadap jumlah laporan yang diminta sesuai regulasi. Formula Jumlah laporan keuangan dan kinerja yang selesai tepat waktu dan sesuai regulasi

Keterangan 1. Laporan

Akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

(LAKIP 2015) 2. Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD DPELH 2015) 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ BLH 2015) 4. Laporan Keuangan Semesteran TA 2015 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2015 6. Laporan Aset 7. Laporan RKA Induk dan Perubahan 8. Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Lingkungan Hidup 2015 9. Laporan Realisasi Fisik setiap bulan TA 2015 10. Laporan Penggunaan APBD dan DAK Bid. LH TA 2015 Jenis Laporan Keuangan dan Kinerja yang diminta sesuai regulasi

1. Laporan

Sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah (SAKIP 2015) 2. Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD BLH 2015) 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ BLH 2015) 4. Laporan Keuangan Semesteran TA 2014 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2014 6. Laporan Aset 7. Laporan RKA Induk dan Perubahan 8. Laporan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Lingkungan Hidup 2015 9. Laporan Realisasi Fisik setiap bulan TA 2015 10. Laporan Penggunaan APBD dan DAK Bid. LH TA 2015 Prosentase laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu dan sesuai regulasi

 Jumlah Lap . keu dan kinerja selesai tepat waktu dan sesuai regulasi   Jumlah lap keu dan kinerja yg dim int a sesuai regulasi   10 laporan    10 laporan  100 %

)   x 100 % 

Sumber Data; Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan BLH, 2015


50

Sasaran Strategis 2. Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur. Tabel 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Persentase Pegawai BLH Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

%

Target (%) 30

Realisasi (%) 25

% Capaian 83,3

Diperoleh dari perhitungan jumlah pegawai yang mengikuti diklat terhadap jumlah pegawai yang ada : Keterangan

Formula Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

6 pegawai diklat lingkungan

Jumlah pegawai yang ada

24 pegawai

Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

 Jumlah pegawai yg mengikuti diklat )   x 100 %   Jumlah pegawaiyan gada    ( 6 pegawai    24 pegawai  25 %

)   x 100 % 

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BLH, 2015


51

Sasaran Strategis 3. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur. Tabel 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No 1.

Indikator Sasaran Persentase Jumlah pakaian seragam BLH

Satuan %

Target (%) 100

Realisasi (%) 100

% Capaian 100

Diperoleh dari perhitungan jumlah pakaian yang dibuat dan jumlah pegawai BLH sebagai berikut :

Formula

Keterangan

Jumlah pakaian olahraga yag dibuat

40 stel

Jumlah pegawai BLH

40 pegawai

Persentase pakaian BLH yang dibuat

    Jumlah pakaian yang dibuat )     x 100 % Jumlah pegawai BLH        40    40  100

  x 100 %  %

Sumber Data; Sub Bagian Umum BLH, 2015


52

Sasaran Strategis 4. Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam.

Tabel 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 4 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah

Rasio

Target (%) 1:2

Lokasi

1 Lokasi

Realisasi (%) 1 : 2,214

1 Lokasi

% Capaian 90,33

100

Diperoleh dari perhitungan Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yg dibangun terhadap Luas Wilayah Kota Prabumulih. Pada tahun 2015 perhitungan % RTH dalam kota, didapat data sebagai berikut: Formula Luas Ruang Terbuka Hijau

Keterangan

Luas Wilayah Kota Prabumulih

Luas Hutan Kota = 10 Ha Luas Pertanian dan Perkebunan = 19.615 Ha Luas RTH yang dibangun = 0,234 Ha Total RTH = 19.625,234 Ha 43.450 Hektar

Rasio RTH persatuan wilayah

19.625,234 : 43.450 = 1 : 2,214 1 Lokasi ruang terbuka hijau yang dibangun

Sumber Data: Bidang Lingkungan Hidup BLH, 2015

Tahun 2015, Upaya peningkatan ruang terbuka hijau dengan melaksanakan Kegiatan sebagai berikut : 1. Pembuatan Taman Kota di Kelurahan Prabujaya dengan luas 2.339,82 m

2

dan Penanaman Pohon

sebanyak 120 pohon dan 820 rumpun-rumpunan


53

Gambar pemanfaatan taman kota hasil kegiatan DAK Bidang LH Kota Prabumulih tahun 2015


54

Sasaran Strategis 5. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alami dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL.

Tabel 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 5 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No

Indikator Sasaran

Satuan

1.


%

Target (%) 50

2.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL & UKL-UPL

%

40

Realisasi (%) 45,17 21

% Capaian 90,34 52,5

Diperoleh dari perhitungan Persentase daerah resapan air adalah Persentase RTH yg ada terhadap Luas wilayah yang ada. Pada tahun 2015 perhitungan % RTH dalam kota, didapat data sebagai berikut: Formula 

Keterangan

Persentase Daerah Resapan Air

Luas Ruang Terbuka Hijau yang

Luas RTH yang dibangun = 0,234 Ha

dibangun Luas Ruang Terbuka Hijau yang ada

Persentase daerah resapan air 

Luas Hutan Kota = 10 Ha Luas Pertanian dan Perkebunan = 19.615 Ha Total RTH = 19.625,234 Ha Luas wilayah Prabumulih = 43.450 (19.625,234 / 43.450) x 100 % = 45,17%

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL-UKL & UPL

Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL

15 perusahaan

& UKL-UPL yg diawasi Jumlah perusahaan yang memiliki

73 perusahaan

AMDAL % UKL-UPL yg ada 

Cakupan pengawasan terhadap

(15/73) x 100 % = 21 %

pelaksanaan AMDAL (Dokumen lingkungan)


55

Daftar perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL & UKL-UPL)

NO

NAMA PERUSAHAAN

JENIS KEGIATAN

3

PT. Pertamina Unit BEP Limau

4

PT. Kalingga Murda

5

PT. Gumay Prima Energi

Rencana Pembangunan Kilang NGL dan Pemasangan Pipa NGL di Provinsi Sumatera Selatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Area Prabumulih Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Limau Pembangunan Kawasan Bisnis Terpadu Pertambangan Batubara

6

TPA Sungai Medang

Pengembangan TPA

1

PT. E1 PERTAGAS

2

PT. Pertamina EP Region Sumatera

DOKUMEN YANG DIMILIKI

KETERANGAN

AMDAL

AMDAL

AMDAL AMDAL AMDAL AMDAL

7

PT. Pertamina Gas Area Sumbagsel

Pengembangan ekplorasi Gas

8

PT. Titis Sampurna

Pengembangan LPG

9

SPBU Karangan (SPBU No.: 24.311.131)

SPBU

10

PT. PLN Enjiniring dan PT. Elnusa

PLTMG Prabumulih

UKL-UPL UKL-UPL UKL-UPL UKL-UPL

11

PT. Somea Mitra Serasan

Pabrik Crum Rubber

UKL-UPL

12

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Pembangunan Lab. Lingkungan DPELH

UKL-UPL

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Pembangunan RSUD Prabumulih

UKL-UPL

13

14

RS. Pertamina

Pembangunan Rumah Sakit

UKL-UPL

15

RM. Siang Malam Cambai

Rumah Makan

UKL-UPL

16

Perumahan Griya Pangkul Sejahtera

Perumahan

UKL-UPL

17

SPBU

18

SPBU Simpang Relay (SPBU No.: 24.311.41) SPBU Prabumulih Barat 24.311.40

19

Perumahan Palem Mutiara

Perumahan

20

Kementerian ESDM RI

Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

UKL-UPL

UKL-UPL

UKL-UPL SPBU UKL-UPL UKL-UPL

21

RS. AR Bunda

Rumah Sakit

22


Gas Kota


UKL-UPL

56

23

24 25 26 27


Pembangunan SUTT

Kantor Kebersihan dan Pemakaman Kota Prabumulih

TPA Sungai Medang

SPBU Kec. Rambang Kapak Tengah

SPBU

UKL-UPL

PT. Yulianda Tyara Mandiri

Pembangunan & Pengoperasian Pabrik Pengolahan Karet

UKL-UPL

Pemboran Eksplorasi Sumur Talang Jimar Deep (TJD)-A

UKL-UPL


UKL-UPL

UKL-UPL

28

SPBU No. 24.311.125

SPBU

29

SPBU No. 24.311.39

SPBU

30

Perumahan Johar Garden

Perumahan

31

Rumah Sakit Fadhillah

Rumah Sakit

32

PT. Nusa Raya Perkasa

Sarana Hiburan dan Olahraga NR

UKL-UPL

33

Perumahan Griya Putri Gading Cempaka II

Perumahan

UKL-UPL


34

35

Gudang Material PT. CIBA Pamenang Menkaraya Area Prabumulih Perumahan Prabu Sejahtera

36

Perumahan Griya Damai Sejahtera

37

Pembangunan Rel Kereta Api Jalur Ganda antara Tanjung Rambang X5 - X6 Kota Prabumulih

38

41

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

UKL-UPL

Perumahan Sindur Sejahtera Residence

Perumahan

UKL-UPL

KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd

Pemboran Sumur Eksplorasi Sumur Injeksi 01A, 01B, 02A, 02B dan Sumur Produksi 02

UKL-UPL

Pengembangan Lapangan MIGAS Terbatas PMT EOR Talang Jimar

UKL-UPL

39

40

Gudang Material

PT. Pertamina EP Asset 2

PT. Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 7

42

Perumahan Villa Gumay Sejahtera I

42

Perumahan Griya Muara Sungai Indah

Pemboran Gas Metana Batu Bara Sumur ABK-B001

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

44

Hotel Gran Nikita

45

Hotel Apulman Prabumulih

Hotel

46

Perumahan Sukaraja Indah Permai

Perumahan

Hotel

UKL-UPL UKL-UPL UKL-UPL


57

47


Pembangunan Fasilitas Gas Turbine Compressor

48

Perumahan Palem Prabu Jaya

Perumahan

49

Perumahan Royal Beverly

Perumahan

50

Perumahan Palem Bukit Arda

Perumahan

51

Gedung Kampus dan Asrama Akademi Kebidanan Budi Mulya

Pembangunan Gedung Kampus

52

SPBU PT. CINDO ABADI PERKASA

SPBU

53

Perumahan Adhylah Garden City

54

PT. Titis Sampurna

Pembangunan Fasilitas Gas Turbine Compressor Penambahan Fasilitas Penunjang (Genset, Compressor dan Water Pond)

UKL-UPL


UKL-UPL

55

56

57

UKL-UPL

KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd.

Pengembangan Lapangan MIGAS Terbatas Field Limau Timur

PT. Bama Bumi Sentosa

Pembangunan Gudang Alat Berat dan Workshop

UKL-UPL

Pengembangan Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK)

UKL-UPL

PT. Indotirta Sriwijaya Perkasa

58

Perumahan Bukit Permata Residence

Perumahan

59

PT. Pertagas Niaga

Pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Ruas Jalan di Kota Prabumulih

60

UKL-UPL

PT. Lentera Cahaya Cemerlang

UKL-UPL

UKL-UPL UKL-UPL

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji UKL-UPL

61

PDAM Tirta Prabujaya

PDAM Kota Prabumulih UKL-UPL

62

PT. Paramarta Utama

Pool Kendaraan Alat Berat

63

Perumahan Griya Akbar dan Grand Alia PT. General Buditeknindo Drilling dan Work Over Service

Perumahan

PT. Sinar Surya Graha Persada

Gudang Alat Berat dan Workshop

UKL-UPL


UKL-UPL

UKL-UPL

64 65

66 67

PT. Maju Mandiri Utama

UKL-UPL Yard Sewa UKL-UPL

Dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Prabumulih

Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih

UKL-UPL

68

Perumahan Prawira Karang Jaya

PT. Indosol

UKL-UPL

69

Peternakan dan Budidaya Ayam Petelur di Kota Prabumulih Milik Sdr. Johan

Peternakan dan budidaya ayam petelur

UKL-UPL


58

70

71

PT. Daqing Jaya Petroleum Engineering Area Prabumulih

Pengembangan Gudang dan Workshop

PT. Fastfood Indonesia Tbk

Pengembangan Restoran KFC

UKL-UPL

UKL-UPL 72 73

Perumahan Griya Muara Dua Sejahtera

Perumahan

PT. Epsindo Jaya Pratama

Pembangunan Workshop

UKL-UPL UKL-UPL

Sumber Data : Sub Bidang Dokumen Lingkungan Amdal & UKL- UPL Dinas BLH, 2015

Daftar perusahaan yang telah diawasi dalam pelaksanaan AMDAL – UKL-UPL NO

NAMA PERUSAHAAN

1


JENIS KEGIATAN

2


3

TPA Sungai Medang

Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Area Prabumulih Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Limau Pengembangan TPA

4

PT. Titis Sampurna

Pengembangan LPG


KETERANGAN

AMDAL

AMDAL AMDAL UKL-UPL

5

RS. Pertamedika


UKL-UPL

6

RS. AR Bunda

Rumah Sakit

UKL-UPL

7

Hotel Gran Nikita

Hotel UKL-UPL

8


Rumah Sakit

9

Perumahan Griya Pangkul

Perumahan

10



11

12

13

14

15


KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd. PT. Sinar Surya Graha Persada


Perumahan Griya Akbar dan Grand Alia


Pembangunan Fasilitas Gas Turbine Compressor Pengembangan Lapangan MIGAS Terbatas Field Limau Timur Gudang Alat Berat dan Workshop

UKL-UPL UKL-UPL

UKL-UPL

UKL-UPL

UKL-UPL

UKL-UPL


UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

59

Perhitungan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL & UKL-UPL diperoleh dari jumlah perusahaan yang diawasi tahun 2015 yakni sebanyak 10 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL & UKL-UPLsebanyak 73 perusahaan. Realisasi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL & UKL-UPL (dokumen lingkungan) sebesar 21 % atau kurang dari target yang telah ditetapkan yakni 40 %. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan terbatas pada jumlah aparatur yang menangani yakni terdiri dari satu (1) esselon IV dan satu (1) orang staf dan pagu anggaran yang ada sehingga dari 73 perusahaan ditargetkan hanya 15 perusahaan yang diawasi pada tahun 2015 ini atau capaian kinerja sebesar 52,5 %.


60

Sasaran Strategis 6 Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan. Tabel 6. Pengukuran Pencapaian Sasaran 6 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan

%

Target (%) 0

Realisasi (%) 0

% Capaian 100

Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi kegiatan/usaha yang melanggar atau mencemari lingkungan di kota Prabumulih dilihat pada tabel berikut ini : Formula Jenis Kegiatan / Usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di kota Prabumulih Jenis Kegiatan / Usaha yang diberi sanksi dikarenakan melanggar atau mencemari lingkungan Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi usaha/ kegiatan yang melanggar atau mencemari lingkungan Sumber Data :

Keterangan 185 jenis usaha

0 buah

0 buah

 Bidang Tata Lingkungan, 2015  Bidang Pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, 2015  Bidang Pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, 2015


61

Sasaran Strategis 7 Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku. Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran 7 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 No

Indikator Sasaran

Satuan

1.

Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan , meliputi : a. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran air b. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak) Persentase emisi gas rumah kaca

% ratarata

2.

3.

Target (%) 60

Realisasi (%) 48

% Capaian 80

%

40

21

52,5

%

80

75

94

Gg CH4

0,87

0,57

66

%

100

100

100

Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran LH

Dalam sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 1. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan yang meliputi : a. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran air


62

Diperoleh perhitungan jumlah usaha/kegiatan yang dipantau terhadap jumlah usaha/kegiatan yang telah menaati administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Dimana pada tahun 2015 dilakukan pemantauan kualitas lingkungan pada outlet perusahaan Migas di kota Prabumulih, dengan data sebagai berikut :

Formula

jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi memiliki limbah cair yang diawasi

jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi memiliki limbah

Keterangan 1. PT.Pertamina EP Asset II 2. PT. Pertamina Unit Bisnis EP Limau 3. PT. Pertamina Gas Area Sumbagsel 4. PT. Titis Sampurna 5. KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd. 6. PT. Pertamina EP Region Sumatera 7. PT. Maju Mandiri Utama 8. TPA Sungai Medang 9. RS. Pertamedika 10. Perumahan Griya akbar dan Grand Alia 11. RS. Bunda 12. Rs Fadillah 13. PT. Sinar Surya Graha Persada 14. Perumahan Griya Pangkul 15. Hotel Gran Nikita

Beban Pencemaran air dipantau pada outlet perusahaan yang ke badan air yakni : ada 73 buah perusahaan (daftar terlampir)

cair Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran air

 jmlh usaha / keg . yg berpotensi memiliki limbah cair yg diawasi   jml usaha/ keg yg berpotensi memiliki limbah cair 

=

×

%=

  x 

%

Sumber data : Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limb


63

Daftar perusahaan yang mempunyai potensi memiliki limbah cair NO

NAMA PERUSAHAAN

JENIS KEGIATAN

3


4

PT. Kalingga Murda

5

PT. Gumay Prima Energi

Rencana Pembangunan Kilang NGL dan Pemasangan Pipa NGL di Provinsi Sumatera Selatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Area Prabumulih Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Limau Pembangunan Kawasan Bisnis Terpadu Pertambangan Batubara

6

TPA Sungai Medang

Pengembangan TPA

1

PT. E1 PERTAGAS

2



KETERANGAN

AMDAL

AMDAL

AMDAL AMDAL AMDAL AMDAL

7


Pengembangan ekplorasi Gas

8

PT. Titis Sampurna

Pengembangan LPG

9

SPBU Karangan (SPBU No.: 24.311.131)

SPBU

10

PT. PLN Enjiniring dan PT. Elnusa

PLTMG Prabumulih


11

PT. Somea Mitra Serasan

Pabrik Crum Rubber

UKL-UPL

12


Pembangunan Lab. Lingkungan DPELH

UKL-UPL

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Pembangunan RSUD Prabumulih

UKL-UPL

13

14

RS. Pertamina


UKL-UPL

15

RM. Siang Malam Cambai

Rumah Makan

UKL-UPL

16

Perumahan Griya Pangkul Sejahtera

Perumahan

UKL-UPL

17

SPBU

18

SPBU Simpang Relay (SPBU No.: 24.311.41) SPBU Prabumulih Barat 24.311.40

19

Perumahan Palem Mutiara

Perumahan

20

Kementerian ESDM RI

Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

UKL-UPL

UKL-UPL

UKL-UPL SPBU UKL-UPL UKL-UPL

21

RS. AR Bunda

Rumah Sakit

22


Gas Kota


UKL-UPL

64

23

24 25 26 27


Pembangunan SUTT

Kantor Kebersihan dan Pemakaman Kota Prabumulih

TPA Sungai Medang

SPBU Kec. Rambang Kapak Tengah

SPBU

UKL-UPL

PT. Yulianda Tyara Mandiri

Pembangunan & Pengoperasian Pabrik Pengolahan Karet

UKL-UPL

Pemboran Eksplorasi Sumur Talang Jimar Deep (TJD)-A

UKL-UPL


UKL-UPL

UKL-UPL

28

SPBU No. 24.311.125

SPBU

29

SPBU No. 24.311.39

SPBU

30

Perumahan Johar Garden

Perumahan

31


Rumah Sakit

32

PT. Nusa Raya Perkasa

Sarana Hiburan dan Olahraga NR

UKL-UPL

33

Perumahan Griya Putri Gading Cempaka II

Perumahan

UKL-UPL


34

35

Gudang Material PT. CIBA Pamenang Menkaraya Area Prabumulih Perumahan Prabu Sejahtera

36

Perumahan Griya Damai Sejahtera

37

Pembangunan Rel Kereta Api Jalur Ganda antara Tanjung Rambang X5 - X6 Kota Prabumulih

38

41

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

UKL-UPL

Perumahan Sindur Sejahtera Residence

Perumahan

UKL-UPL

KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd

Pemboran Sumur Eksplorasi Sumur Injeksi 01A, 01B, 02A, 02B dan Sumur Produksi 02

UKL-UPL


UKL-UPL

39

40

Gudang Material


PT. Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 7

42

Perumahan Villa Gumay Sejahtera I

42

Perumahan Griya Muara Sungai Indah

Pemboran Gas Metana Batu Bara Sumur ABK-B001

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

Perumahan

UKL-UPL

44

Hotel Gran Nikita

45

Hotel Apulman Prabumulih

Hotel

46

Perumahan Sukaraja Indah Permai

Perumahan

Hotel

UKL-UPL UKL-UPL UKL-UPL


65

47


Pembangunan Fasilitas Gas Turbine Compressor

48

Perumahan Palem Prabu Jaya

Perumahan

49

Perumahan Royal Beverly

Perumahan

50

Perumahan Palem Bukit Arda

Perumahan

51

Gedung Kampus dan Asrama Akademi Kebidanan Budi Mulya

Pembangunan Gedung Kampus

52

SPBU PT. CINDO ABADI PERKASA

SPBU

53

Perumahan Adhylah Garden City

54

PT. Titis Sampurna

Pembangunan Fasilitas Gas Turbine Compressor Penambahan Fasilitas Penunjang (Genset, Compressor dan Water Pond)

UKL-UPL


UKL-UPL

55

56

57

UKL-UPL

KSO PT. Pertamina EP - Indospec Energy Limau Ltd.

Pengembangan Lapangan MIGAS Terbatas Field Limau Timur

PT. Bama Bumi Sentosa

Pembangunan Gudang Alat Berat dan Workshop

UKL-UPL

Pengembangan Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK)

UKL-UPL

PT. Indotirta Sriwijaya Perkasa

58

Perumahan Bukit Permata Residence

Perumahan

59

PT. Pertagas Niaga

Pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Ruas Jalan di Kota Prabumulih

60

UKL-UPL

PT. Lentera Cahaya Cemerlang

UKL-UPL

UKL-UPL UKL-UPL

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji UKL-UPL

61

PDAM Tirta Prabujaya

PDAM Kota Prabumulih UKL-UPL

62

PT. Paramarta Utama

Pool Kendaraan Alat Berat

63

Perumahan Griya Akbar dan Grand Alia PT. General Buditeknindo Drilling dan Work Over Service

Perumahan

PT. Sinar Surya Graha Persada


UKL-UPL


UKL-UPL

UKL-UPL

64 65

66 67


UKL-UPL Yard Sewa UKL-UPL

Dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Prabumulih

Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih

UKL-UPL

68

Perumahan Prawira Karang Jaya

PT. Indosol

UKL-UPL

69

Peternakan dan Budidaya Ayam Petelur di Kota Prabumulih Milik Sdr. Johan

Peternakan dan budidaya ayam petelur

UKL-UPL


66

70

71

PT. Daqing Jaya Petroleum Engineering Area Prabumulih

Pengembangan Gudang dan Workshop

PT. Fastfood Indonesia Tbk

Pengembangan Restoran KFC

UKL-UPL

UKL-UPL 72 73

Perumahan Griya Muara Dua Sejahtera

Perumahan

PT. Epsindo Jaya Pratama

Pembangunan Workshop

UKL-UPL UKL-UPL

Sumber Data : Sub Bidang Dokumen Lingkungan Amdal & UKL- UPL Dinas BLH, 2015

b. Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencegahan pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak)

Diperoleh data bahwa perusahaan

yang menaati persyaratan administrasi dan

teknis pada pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak) pada tabel berikut ini : Formula

Keterangan

Jumlah Usaha yang dipantau sumber emisi tidak bergerak

3 jenis usaha

Jumlah usaha yang memiliki potensi sumber emisi tidak bergerak

4 jenis usaha

Persentase usaha /keg yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pada pencemaran udara (sumber emisi tidak bergerak)


 Jumlah usaha yg dipantau emisi   x 100 %    Total usaha yg ada sumber emisi   3 jenis    4 jenis  75 %

usaha usaha

)   x 100 

%

67

Data industri yang dipantau sumber emisi tidak bergerak No

Nama Pemrakarsa

Diawasi

Jumlah cerobong (emisi)

1

PT. Pertamina EP Asset II

√

2

2 3

PT. Pertamina gas area sumbagsel

√

3

PT. Pertasamtan

√

4

PT. Pertamina EP Limau

-

3 3

Total

12

Sumber data : Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah

2. Persentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakukan Diperoleh perhitungan emisi gas rumah kaca sektor limbah domestik dengan menggunakan Metode Sign Smart GRK, didapat data sebagai berikut: Indikator Kunci Besaran perkiraan emisi

Keterangan 0,87 Gg CH4

Gas Rumah Kaca pd tahun yg dipantau Besaran Emisi Gas Rumah

0,57 Gg CH4

Kaca yg dipantau Persentase besaran Emisi Gas Rumah Kaca dengan

 Besaran emisi GRK thn yg dipantau    Besaran perkiraane misi GRK thn yg dipantau

  x 100 % 

perlakukan = (0,57 / 0,87) x 100 % = 66 %

Besaran emisi GRK di TPA (Solid Disposal Waste)

Jenis Emisi

Tahun 2013 (Gg CH4) Metode Metode tier-1 sign smart

Tahun 2014 (Gg CH4) Metode Metode tier-1 sign smart 0,90 0,49

Tahun 2015 (Gg CH4) Metode Metode tier-1 sign smart 0,87 0,57

Emisi GRK di 0,81 0,40 Solid Waste Disposal Sumber data : Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA


Keterangan

Terjadi kenaikan emisi tiap tahunnya

68

3. Persentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran Lingkungan Hidup Diperoleh dari perhitungan jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan yang masuk ke BLH Kota Prabumulih selama tahun 2015.

Formula

Keterangan

Jumlah Pengaduan masyarakat akibat

12 pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti

dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan masyarakat akibat

12 Pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ada

dugaan pencemaran lingkungan yang masuk Prosentase Jumlah Peng

=

12

100%

12

aduan masyarakat akibat dugaan = 100 %

pencemaran yang ditindaklanjuti Sumber Data : Sub Bidang Pemulihan, 2015

Data Kasus dugaan adanya pencemaran lingkungan Tahun 2013 - 2015

Uraian

2013

2014

2015

Jumlah Kasus yang masuk

23 Kasus

9 Kasus

12 kasus

Jumlah Kasus yang selesai

23 Kasus

9 Kasus

12 kasus

%

100

100

100

Sumber Data : Sub Bidang Pemulihan, 2015

Adapun Tata cara pengaduan akibat dugaan pencemaran dapat dilihat pad bagan berikut ini:


69

Pelapor

Lisan

Penerimaan

Penelahaan

Pengadu mengisi form isian pengaduan

Bukan Pengaduan Lingkungan Hidup

Langsung ke Pos Pengaduan

Melalui Telepon

Tulisan

Petugas Penerima Pengaduan mengisi Form

Pengaduan diterima

Pengaduan Lingkungan Hidup


Tidak Terjadi pelanggaran izin lingkungan /PUU di Bid. PPLH

Terjadi Pelanggaran izin Lingkungan/PUU di Bid. PPLH

Rekomendasi Tindak lanjut

Pemberitahuan Kepada Pengadu dan pihak yang diadukan

- Penerapan sanksi Administrasi

- Penyelesaian

Bukan Kewenangan Instansi Penerima Pengaduan

Kewenangan Instansi Penerima Pengaduan Surat, surat elektronik, faksmili, sms dll

Verifikasi

Terjadi pelanggaran diindikasikan dan atau telah menimbulkan kerugian masyarakat/lingkungan

sengketa lingkungan diluar pengadilan /melalui pengadilan

- Penegakan Hukum Pidana

Penyampaian perkembangan

Diteruskan ke Instansi terkait dengan tembusan kepada Pengadu

Diteruskan ke Instansi yg bertanggung jawab dengan tembusan

DAFTAR PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITANGANI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

NO

TANGGAL MASUK

TERKENA DAMPAK

JENIS KASUS YANG TERJADI

1 1

2 16 Januari 2015

3 Pengaduan Sdr. A. Muid dan Sunaryo

7 Minyak mentah dari kegiatan PT. PERTAMINA EP Asset 2

2

3

4

5

16 Februari 2015

25 Maret 2015

Kelurahan Muara Dua

30 April 2015


DAMPAK

8 Kelurahan Sukaraja

9 Tercemarnya sumur warga akibat terkontaminasi minyak mentah lama sehingga warga tidak dapat menggunakan sumur tersebut sebagai sumber air bersih Berdampak negatif terhadap kualitas air sungai Bulu itam dan mahluk hidup di dalamnya

HASIL PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN 10

Telah selesai

Asin asin dari kegiatan PT. PERTAMINA EP Asset 2

Kel. Muara Dua

Kebisingan dari PT. Pertagas

RT. 01 RW.03 Kel. Cambai

Gangguan terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat

Pengaduan dari Sdr. Farried Addzani

Air buangan dari IPAL SKG X PMB dan Ground pit sumur PMB-P13

RT 01 RW 03 Kel. Anak Petai

Pencemaran pada air danau Kel. Anak Petai untuk beberapa parameter sedikit diatas baku mutu lingkungan

Telah selesai

Pengaduan dari Sdr. Mat Sali, Mat Yadam dan A. Keman

Limbah lumpur akibat penggalian jalur pipa gas dari kegiatan PT. PGN

Kel. Gunung Kemala

Kerusakan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan PT. PGN

Belum selesai

Pengaduan A. Bambang J

Maret 2015

LOKASI

Telah selesai

Telah selesai Z

6

18 Mei 2015

Pengaduan Sdr. Maryunus

7

25 Mei 2015

Desa Sinar Rambang

8

9

10

11

12

2 Juli 2015

26 Agustus 2015

11 September 2015 29 September 2015

Februari Oktober 2015

Minyak mentah dari PT. Indospec Energy Limau Ltd Kebisingan dari kegiatan dari PT. Indospec Energy Limau Ltd

Desa Kemang Tanduk

Pengaduan Sdr. Samsul bahri, Alamsyah dan Trisno Junaidi

Minyak mentah dari kegiatan PT. PERTAMINA EP Asset 2 Field Prabumulih

RT 06 RW 02 kel. Majasari

Desa Tanjung Menang

Air asin dari kegiatan PT. Indospec Energy Limau Ltd

Jalur pipa L5A045 Desa Tanjung Menang

Pengaduan H. Legiman Kelurahan Pasar II Pengaduan Sdr. Cik Adan Kelurahan patih Galung

Limbah (kotoran) Sapi dari usaha H. Risman Kerusakan lingkungan oleh PT. PGN

RT 02 RW 02 Kel. Pasar II Kebun Panggung Pedare Kelurahan Patih galung

Matinya beberapa tanaman di kebun milik Cik Adan

Warga masyarakat Kel. Gn Kemala dan Payuputat

Limbah Lumpur dari kegiatan PT. GHEMI

Kel. Gunung Kemala dan Kel. Payu Putat

Rusaknya lingkungan seperti pendangkalansungai dan matinya tanan tumbuh warg akibat tertimbun limbah lumpur


Desa Sinar Rambang

Kerusakan tanam tumbuh akibat terkena minyak mentah Terganggunya kesehatan dan kenyamanan warga desa Sinar Rambang Akibat kebocoran pipa tersebut menyebabkan terjadinya pencemara di sumur warga yaitu Samsul Bahri, Alamsyah dan Trisno Junaidi serta terjadinya pencemaran sekitar lokasi pipa. Menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran pada halaman rumah, rumah kebun karet dan sumur warga Pencemaran air sumur akibat kotoran sapi

Telah selesai Telah selesai

Telah selesai

Telah selesai

Telah selesai

Belum selesai

Belum selesai

Sasaran Strategis 8 Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran 8 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015

No 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu

%

Target (%) 60

Realisasi (%) 52,91

% Capaian 88,18

Diperoleh dari perhitungan kebutuhan tempat sampah yang diadakan pada kegiatan pengadaan tempat pemilahan 5-P dengan data sebagai berikut : Formula Jumlah sarana penunjang pengolahan sampah terpadu yang diadakan Total kebutuhan sarana penunjang pengolahan sampah terpadu berdasarkan kebutuhan titik pantau adipura Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu

Keterangan 100 buah

189 titik pantau (data terlampir)

 J ml sarana pengolahan sampah yg ada   berdasarkn ttk pantau  Jumlah kebutuhan  100    189

  x 100 % 

  x 100 %  52 , 91 % 

Data : Titik pantau Adipura Kota Prabumulih, Tahun 2015


73

Tempat sampah 5P (5-Pemilahan) telah didistribusikan ke sekolah-sekolah Adiwiyata dan titik-titik pantau di Kota Prabumulih (seperti : instansi perkantoran, puskesmas, perumahan, dll). Tempat sampah 5P juga telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Gambar pemanfaatan tempat sampah 5P

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan / realisasi anggaran yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2015 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebagai berikut :

Anggaran Belanja

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Belanja

4.802.189.127,-

4.673.545.139,-

Belanja Tidak langsung

1.307.307.127,-

1.061.741.482,-

Belanja Langsung

3.494.882.000,-

3.611.803.657,-


74

Adapun sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut

No 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase sarana dan prasarana yang memadai Persentase laporan keuangan dan Kinerja BLH yang tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase pegawai BLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Presentase Penyediaan pakaian harihari tertentu bagi pegawai Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah

% Capaian

Anggaran (Rp.) 355.100.000

Realisasi (Rp.) 335.897.363

Realisasi (%) 94,59

639.862.000

634.931.000

99,23

50.000.000

44.832.600

89,67

25.000.000

25.000.000

100

10.500.000

10.500.000

100

705.420.000

696.487.100

98,73

100

91,14

100

83,3 100

88,6 100

1 Lokasi

1 Lokasi

100

Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan a. Pencegahan pencemaran udara b. Pencegahan pencemaran air

93,8 52,5

25.000.000 55.000.000

24.980.000 55.000.000

99,92 100

Persentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakuan

66

35.000.000

35.000.000

100

100

55.000.000

54.670.000

99,40

88,18

183.464.000

183.464.000

100

1.485.420.000

1.466.119.100

98,70

52,5

25.000.000

25.000.000

100

100

105.0000.00

105.0000.00

100

Persentase jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup Persentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu Persentase daerah resapan air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan) Jumlah sanksi yang dikeluarkan bagi pelanggar atau pencemar lingkungan


90,34

75

ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

1. Keuangan a. Realisasi Belanja Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisien, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih. Belanja Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih meliputi : a. Belanja Pegawai meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung b. Belanja Barang c. Belanja Modal

Rincian Belanja Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, adapun Realisasi sampai dengan TA 2015 sebesar Rp. 4.673.545.139,- atau 97,32%.dari anggaran Rp. 4.802.189.127,Belanja SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih berdasarkan klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi belanja TA 2015, sebagai berikut : No.

Belanja SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1 Belanja Operasi (BO)

2.525.157.127,-

2.421.466.139,-

95,89

- Belanja pegawai

1.301.517.127,-

1.218.564.076,-

93,63

- Belanja barang

1.223.640.000,-

1.202.902.063,-

98,31

2.277.032.000,- 2.252.079.000,0

98,90

2 Belanja Modal (BM) - Belanja peralatan dan mesin

644.500.000,-

639.447.000,-

99,22

- Belanja bangunan dan gedung

1.632.532.000,-

1.612.632.000,-

98,78

4.802.189.127,-

4.673.545.139,-

97,32

Jumlah PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016

76

Penjelasan atas dana Non APBD Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih   Dana DAK-Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mendapat bantuan dan DAK-LH pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.109.120.000,- . Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


77

No

Jenis Kegiatan DAK (Rp.juta)

1

2

1

Kegiatan Pembuatan Taman Kota dan Perlengkapan

2

Pengadaan Tempat/Kotak Sampah 5P

Pelaksana Kegiatan Jumlah Pendamping Total Biaya (Rp.juta)

Realisasi Swakelola (Rp-Juta)

Kontrak (Rp-Juta)

Fisik (%)

Keuangan (%)

(Rp.juta)

3

4

5

6

7

8

9

631.847.273

63.184.727

705.420.000

-

686.700.000

100

100

125.000.000

12.500.000

137.500.000,-

136.250.000

-

100

100

3.

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan

181.818.182

18.181.818

205.500.000

195.900.000

-

100

100

4.

Pengembangan Taman Kota dan Bank Sampah

170.454.545

17.045.455

189.700.000

186.300.000

-

100

100

686.700.000

100

100

-

Pekerjaan Upgrading Taman Tugu Serangan Balas - Pekerjaan Upgrading Taman Wonosari - Pekerjaan Upgrading Bank Sampah TOTAL


23.500.000 46.300.000

116.500.000 1.109.120.000

110.912.000

1,240,032,000

518.450.000

Tahun 2015 ini Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam pengukuran realisasi kinerja kegiatan, realisasi pencapaian sasaran dan rincian realisasi APBD Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 

Persentase realisasi kinerja kegiatan Tahun 2015

= 97,39 %



Persentase realisasi pencapaian sasaran Tahun 2015

= 93,86 %



Persentase rincian realisasi anggaran Tahun 2015

= 90,97 %


79

Kendala dan Strategi Program Pelayanan Jasa Administrasi Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kendala Kurangnya perencanaan karena dana habis terserap sebelum tahun aggaran berjalan berakhir. misalnya pada rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, sehingga pada pertengahan tahun perlunya perubahan anggaran. Bila adanya perencanaan, Outcome bisa melebihi target Masih kurangnya sarana kinerja aparatur dan peralatan operasional lapangan Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang, rata-rata masing-masing sub bidang tidak terdapat staf

Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang “baik” inventarisasi data yang kurang kurangnya koordinasi antara PPTK dan setiap Bidang dalam perumusan tujuan dan sasaran dan mengintegrasikan secara menyeluruh kurangnya koordinasi lintas sektor Kurangnya alat lapangan untuk melakukan pemantauan dan uji sample Belum sepenuhnya mencakup standar pelayanan minimum bidang lingkungan hidup Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, didukung dengan beban pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yg semakin tinggi Anggaran yang masih belum memenuhi cakupan kinerja yang diharapkan


Langkah yang diambil Komunikasi untuk mempertimbangkan mana yang penting

Penganggaran peralatan lapangan Analisa kebutuhan diklat untuk peningkatan kapasitas SDM Perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama BKD. Melakukan review terhadap laporan sebelumnya dan dilakukan Perbaikan-perbaikan laporan baik format dan isi Perlunya koordinasi dengan lintas sektor lainnya Perlu dilakukan review terhadap kegiatan sebelumnya

Strategi Masing-masing bidang memiliki skala prioritas untuk program pelayanan jasa administrasi kantor selama 1 (satu) tahun

Analisa kebutuhan peralatan operasional lapangan

Menaikkan anggaran program peningkatan kapasitas SDM BLH, dan mencari peluang diklat yang dibiayai/ sharing cost dengan pelaksana diklat.

Komunikasi efektif melalui rapat, lembar kerja/evaluasi

Komunikasi efektif melalui surat menyurat, komunikasi langsung

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Mulai meresponnya jenis usaha/kegiatan terhadap pentingnya mempunyai dokumen lingkungan Pembuatan Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang mencakup data Sumber daya alam, sumber daya buatan dan tersedianya informasi yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan terkendala pada data yang disampaikan oleh pihak-pihak yang dimintakan data (antar instansi pemerintah dan swasta/BUMN/pemilik usaha) agak lama. Sudah mulainya keterlibatan swasta/BUMN dalam kegiatan hari lingkungan hidup Kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat yang berada di daerah pelaksanaan kegiatan sehinggga terjadi perusakan pada media perbaikan kualitas lingkungan yang dilakukan


Sosialisasi kepada jenis usaha/kegiatan untuk mempunyai dokumen lingkungan Proaktif dalam mendapatkan data Proaktif lagi dalam penyebarluasan informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Pengumpulan data-data ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun maka pendekatan dan dijalinnya kerja-sama dengan instansi/ pihak terkait Penguatan jejaring informasi lingkungan daerah dan pusat Membuat sistem informasi dan data lingkungan secara online Meningkatkan partisipasi swasta/BUMN dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dan ikut menyebarluaskan informasi lingkungan hidup

BAB IV PENUTUP Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013-2015. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015 ini merupakan gambaran kinerja badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai dan merupakan penjabaran kegiatan pada tahun 2015. Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai instansi tenis yang melayani bidang lingkungan hidup, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari pengukuran indikator kinerja diketahui rata-rata pencapaian sasaran adalah 90,97 %. Secara umum capaian indikator kinerja telah dapat tercapai dengan baik, walaupunbelum keseluruhan indikator kinerja tersebut dapat terealisasi sampai 100%. Laporan capaian kinerja Tahun 2015 merupakan laporan kinerja tahun pertama periode Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih dimana Badan Lingkungan Hidup ini baru terbentuk pada 31 Januari 2015, untuk itulah pada tahun ini belum ada tahun pembanding untuk realisasi capaina kinerja. PENYUSUNAN SAKIP BLH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

82

Demikian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kota PrabumulihTahun 2015 yang merupakan implementasi dari APBD Tahun 2015 dan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi tujuan yang telah ditentukan, dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan atau kinerja berikutnya.

Prabumulih,

Februari 2016

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Ir. DWI KORYANA Pembina Tk. I NIP. 196601131993032004


83

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)

Recommend Documents