PEMERINTAH KOTA MATARAM
RENCANA STRATEGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2011-2015 KECAMATAN SELAPARANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dengan berakhirnya masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Mataram, dalam rangka menyongsong Pemerintahan batu Walikota dan Wakil Walikota Mataram dengan tetap mengacu pada Ptogram pembangunan jangka panjang, maka Kecamatan Selaparang pada program jangka menengah daerah (5 tahun) kedepan mempunyai Visi “Kecamatan Selaparang menjadi Terdepan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya eselon II saja yang membuat rencana strategis, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja. Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, strategi, program dan Kegiatan Adapun dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu dengan menetapkan Visi dan Misi SKPD yang kemudian dari visi misi tersebut ditetapkan sasaran selama 5 (lima) tahun. Pada setiap sasaran ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan sehinggasetiap tahunnya direnanakan melalui penyusunan renja. Kaitannya dengan RPJPD yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah dalam hal ini Visi Misi Kota Mataram , harus ditetapkan sasaran untuk 20 tahun mendatang. Mengingat jangka waktunya panjang maka perlu ditentukan arah kebijakan setiap 5 (lima) tahunnya 1
yang kemudian dari arah kebijakan tersebut ditetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui penyusunan RPJMD. 1.2 Landasan Hukum Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis Kecamatan Selaparang adalah : a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah; e. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. Undang-undang nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk II Mataram; g. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; j. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; k. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; l. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram; m. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
2
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Selaparang adalah sebagai dokumen resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan. Adapun Visi Kota Mataram adalah “Mataram Maju, Regius dan Berbudaya”. Dalam usaha pencapaian visinya Pemerintah Kota Mataram menetapkan beberapa Misi: a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN”; b. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia (SDM); c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi local; d. Meningkatkan kwalitas pelayanan public; e. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana perkotaan. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Selaparang merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen (G. Terry) yaitu, tindakan perencanaan (planning), yang efektif, efisien dan sistematis yang berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selaparang Kota Mataram dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kota Mataram sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selaparang adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Kecamatan Selaparang merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMD Kota 2011-2015 yang tidak terlepas dari Renstra nasional. Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang sdh ditentukan.
3
1.4 Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya Manusia 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi SKPD 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Mataram nomor 9/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram. Pada bab II pasal 5 ayat (1) tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Sekretariat Daerah menyebutkan bahwa pola struktur organisasi Kecamatan Selaparang Perda Kota Mataram Nomor 36/PERT/2008 yaitu terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris 3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian b. Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan 4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 4 (empat) seksi : Berdasarkan jabatan structural adalah sebagai berikut: Eselon IIIa : 1 (satu) orang Camat Eselon IIIb : 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan Eselon Iva : 4 (empat) orang Eselon IVb : 2 (dua) orang Kelurahan sebanyak 9 (Sembilan) kelurahan Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Selaparang Kota Mataram adalah Sesuai dengan keputusan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 bahwa Pemerintahan Kecamatan Selaparang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Camat Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung 5
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang terpadu. b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat . d. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat. e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kecamatan. f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan. 2. Sekretaris Camat Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan
tugas
dan
program
kerja
Pemerintah
Kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan; c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kecamatan; d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan 6
f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; i. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan pemerintah kelurahan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
7
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut. a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan; g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana adalah : 8
a. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana termasuk pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana; e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; f. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik sarana dan prasarana di kelurahan; g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian fisik sarana dan prasarana; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahtaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan
pembinaan kesejahteraan
sosial lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
dibidang
sosial
dan
pemberdayaan masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang social dan pemberdayaan masyarakat;
9
f. Penyiapan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
musyawarah
pembangunan
bermitra
masyarakat (MPBM); g. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang social dan pemberdayaan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang social dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
merencanakan,
mengatur
mengawasi
dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan; c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan; d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan pengeolaan keuangan; e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya; f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK); g. Pengokoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Kecamatan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
merencanakan,
mengatur,
mengawasi
dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan; d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan; e. Pelaksanaan
pengadaan,
penyimpanan,
pemeliharaan
dan
pendistribusian
perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Kecamatan; h. Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 9.
Lurah
Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kelurahan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang terpadu. b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kelurahan. c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat kelurahan. 11
d. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan masyarakat kelurahan. e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kelurahan. f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan. 10.
Sekretaris Lurah Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kelurahan dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan
tugas
dan
program
kerja
Pemerintah
Keelurahan.
Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kelurahan; b. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kelurahan; c. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; d. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan; g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; h. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12
11.
Kepala Seksi Kelurahan a. Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kelurahan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan pemerintah kelurahan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Ketertiban dan Ketertiban (Trantib) Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan
kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut. 13
a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan; g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Fisik, Sarana dan Prasarana Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas
pokok
sebagai
berikut
:
memimpin,
merencanakan,
mengatur,
serta
mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kelurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana adalah : a. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana termasuk pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana; e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 14
f. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik sarana dan prasarana di kelurahan; g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian fisik sarana dan prasarana; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. d. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahtaraan Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh
seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembinaan kesejahteraan sosial lingkup Kelurahan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; d. Pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
dibidang
sosial
dan
pemberdayaan masyarakat; e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang social dan pemberdayaan masyarakat; f. Penyiapan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
musyawarah
pembangunan
bermitra
masyarakat (MPBM); g. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 15
Adapun struktur organisasinya adalah dibawah ini : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELAPARANG
C A M A T Drs. M. SALEH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS CAMAT Drs. AGUS SURYADI
KASUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SRI LIES HARYANI, S.Pd
KASUB BAG PERENCANAN & KEUANGAN KURATUL AM, SE
KASI PEMERINTAHAN
KASI KEAMANAN & KETERTIBAN
KASI SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KASI PEREKO, FISIK, SARPRAS
I KETUT PANDEY, S. Sos
I MADE WIBISANA G., SSTP
DANIL HADI
BQ. SUSI INDRAMALA
KELURAHAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
LURAH REMBIGA LURAH KARANG BARU LURAH MONJOK BARAT LURAH MONJOK LURAH MONJOK TIMUR LURAH MATARAM BARAT LURAH GOMONG LURAH DASAN AGUNG LURAH DASAN AGUNG BARU
: EDWIN ZAMRONI, SSTP : H. L M. AMIN, SPd : IRWANSYAH, SSTP : BUDI WARTONO, SSTP : EDI SUPRIYANTO, SH : LISDIYANTO TRI : LL. SWETA ARIF, SH : HAMBALI, S.Sos : APRIYADI, SSTP 16
2.2. Sumber Daya Kecamatan Selaparang Bahwasanya Sumber Daya yang ada di Kecamatan Selaparang terdiri dari Pegawai dan sarana prasarana berupa peralatan kantor. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2010 Kecamatan Selaparang mempunyai 8 orang pejabat struktural, 6 orang staf, 5 orang tenaga kontrak dan 3 orang tenaga sukarela. Berikut adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan dan jabatannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.2.1 Jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan terakhir dan jabatannya Di Kecamatan Selaparang NO
NAMA
GOLONGAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
JABATAN
KET
1
2
3
4
5
6
Drs. M. Saleh Drs. Agus Suryadi Danil Hadi I Ketut Panday, S.Sos B. Susi Indramala I Made Wibisana,SSTP Sri Lies Haryani, S.Pd Kuratul Am, SE Haryanti, SE Ni Ketut Taman, SIP Rahman Siti Kurniawati, A. Md Hesti Pramurti Alfian, A. Md Nurul Madaniah, SH L. januhardi Jibril Trisna Tri Angga K Linda Martini Gunawan, SE Pri Dwi mandalika Edi Kurniawan Anita Hikmawati
IV/a IV/a III/d III/d III/d III/c III/d III/c III/b III/b II/c II/c II/a II/c -
S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 SMA SMA SMA SMA S1 SMA SMA SMA SMA SMA SMA S1
Camat Sekretaris Kasi Pereko. Kasi Trantib Kasi Pem. Kasi Kesos Kasubag. Kepeg Kasubag. Keu Staf Staf Staf Staf Staf Staf Honor Kontrak Honor Kontrak Honor Kontrak Honor Kontrak Honor Kontrak Honor sukarela Honor sukarela Honor sukarela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sumber data : Kantor Camat Selaparang
17
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staff) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal diperlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karier pegawai menerapkan sistem Reward and Punishment yang tegas dan adil. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Selaparang dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Mataram didukung oleh sarana dan prasarana seperti : kendaraan roda 2 (dua) & roda 4 (empat), komputer, meubler dan lain-lain. Tabel 2.3 Jumlah Sarana Penunjang Pada kantor Camat Selaparang Kota Mataram No
Uraian
Jumlah
Keterangan
1
Kend. Roda 4
1
-
2
Kend. Roda 2
20
-
3
Meublair
15
-
4
Komputer
12
-
5
Laptop
8
-
6
Sarana kebersihan
15
-
7
Mini container
5
-
8
Printer
11
-
9
Sound sistem
2
-
9
Papan informasi
7
-
10
Kamera
2
-
11
HT
11
-
-
-
Jumlah Sumber data : Kantor Camat Selaparang
18
2.3. Kinerja Pelayanan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Selaparang sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Selaparang, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Selaparang untuk meningkatkan kinerja; 2) Keberadaan
organisasi
pembangunan
kemasyarakatan
merupakan
peluang
sebagai
dalam
mitra
rangka
pemerintah
meningkatkan
dalam kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5) Kurangnya
dukungan
dari
dinas/instansi
dalam
pembangunan
sehingga
menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pemekaran sudah banyak kekurangan baik sarana maupun prasarana; 2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Selaparang belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada; 3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu computer, meublair, dan peralatan lainnya masih kurang; 4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Selaparang masih terbatas; 5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.; 6. Terkadang tidak bias dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belu adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih. 3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram
Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kota Mataram sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kota Mataram. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kota Mataram kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan
hak-hak
dasar
masyarakat
merupakan
agenda
strategis
yang
dalam 20
pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : a.
Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota.
b.
Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
c.
Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
d.
Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. Mataram dengan visinya menempatkan diri sebagai Kota yang maju disegala bidang
tanpa melupakan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kota Mataram, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini memerlukan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka landasan pembangunan Kota Mataram kedepan adalah sinkronisasi hubungan antaran manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan sang Pencipta-Nya. Untuk mencapai Visi Kota Mataram “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, terdapat 5 Misi yang yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi : a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.
21
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Pada prinsipnya misi pembangunan Kota Mataram ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro governance. Pembangunan pro growth (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. Pro poor (pro kemiskinan) ditindak lanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan pro governance (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus
meningkatkan
kredibilitas
pemerintah
daerah
sekaligus
memberdayakan
masyarakat Kota Mataram. 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mataram, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota Mataram untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Mataram, Penataan Ruang Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota. Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota. 22
Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kota Mataram diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Selaparang dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini: 1. Pelayanan Masyarakat Kecamatan Selaparang sebagai kantor yang lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah tentu lebih mengutamakan kepentingan umum. Namun secara defakto Pemerintah belum melakukan pelimpahan kewenangan terkait dengan pelayanan kepada Kecamatan.Namun begitu Kecamatan harus tetap intens dan kedepannya harus memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat apalagi untuk tahun depan setelah tersusunlya SOP Kecamatan Selaparang. 2. Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan Berbicara masalah sampah tidak akan ada habis-habisnya karena sampah itu hal yang sederhana tapi membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada khususnya dan pembangunan Kota Mataram pada umumnya.Dengan manajemen persampahan pola angkut buang yang sekarang ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram ternyata belum bisa secara maksimal merubah pola tingkah laku masyarakat dalam pengelolaan sampah kearah yang lebih positif. Bertitik tolak dari masalah tersebut maka, Pemerintah Kecamatan Selaparang tergugah untuk membuat suatu gerakan yang disebut gerakan LISAN ( Gerakan Menciptakan Lingkungan dengan Sampah Menuju Nihil) 3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Selaparang untuk tahun selanjutnya sangat diperhatikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat karena hal ini merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram pada umumnya dan di Kecamatan Selaparang pada khususnya. 4. Penataan Lingkungan pemukiman sehat Beberapa tahun terakhir ini banjir sempat melanda Kota Mataram. Ini menandakan menurunnya daya dukung lingkungan di Kota Mataram. Penurunan daya dukung lingkungan ini langsung maupun tak langsung dapat menghambat aktivitas perekonomian bahkan dapat merusak infrastruktur yang berfungsi 23
mendukung kegiatan perekonomian. Untuk itu diperlukan langkah-langkah preventif agar banjir yang mungkin sewaktu-waktu akan datang dapat dihindari. 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan dan kelurahan. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia. SDM inilah yang menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan. Untuk itu jika SDMnya baik dalam arti berkualitas maka hasil pembangunannya pun akan menjadi baik . Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah harus memperhatikan kompetensi aparatur sehingga tercipta the right man on the right place.
24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)
4.1 Visi dan Misi Mengingat penduduk Kecamatan Selaparang sangat heterogen sekali sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun Pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud.Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Selaparang dalam jangka panjang maka ditetapkan Visi Kecamatan Selaparang adalah “Kecamatan Selaparang menjadi Terdepan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Selaparang telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut : 1
Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang maju dan agamis;
2. Memberdayakan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; 3. Meningkatkan penataan lingkungan yang bersih, asri, aman dan tertib; 4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur kecamatan dalam rangka pelayanan prima. 4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi di atas adalah : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 2. Meningkatkan administrasi dan manajemen pengelolaan Keuangan daerah; 3. Meningkatnya supremasi hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan keindahan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan; 6. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; 7. Meningkatkan manajemen PNS dan sarana prasarana aparatur secara profesional dalam bidang tugasnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : 25
1. Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek kehidupan; 2. Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha; 3. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan; 4. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan; 5. Terciptanya keadaan yang kondusif; 6. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera; 7. Terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan; 8. Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan; 9. Terwujudnya pelayanan public yang handal; 10. Tersedianya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai. 4.3 Strategi (Kebijakan dan Program) Kecamatan Selaparang Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Bappeda. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. A. Analisis Lingkungan Strategis Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). o Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan
Kantor Camat Selaparang Kota Mataram mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :
26
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di Kecamatan Selaparang adalah terdiri dari pendidikan S1 dan SMA; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance). b. Kelemahan
Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Selaparang mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut : 1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Selaparang sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal; 2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai; 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada; 4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di Kantor Camat Selaparang. Adanya SOP yang memadai dapat mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; 5) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada; o Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang 6)
Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Selaparang untuk meningkatkan kinerja;
7)
Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
27
8)
Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
b. Ancaman a. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. b. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan; B. Analisis Strategi Pilihan Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T. Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. 1.
Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O) Kekuatan (S)
Peluang (O)
1) Sumber Daya Manusia yang 1) Tuntutan implementasi handal dalam melaksanakan Good Governance merupakan peluang pada roda pemerintahan dan Kantor Camat pembangunan; Selaparang untuk meningkatkan kinerja 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Pemerintaha mitra pemerintah dalam dan pembangunan maupun pembangunan
Strategi S-O 1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi Good Governance; 2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam 28
Kekuatan (S) pelayanan masyarakat;
Peluang (O) terhadap
3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada; 4) Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).
2.
merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
1) Masih terbatasnya pengetahuan
3)
4)
5)
melaksanakan program pembangunan; 3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.
Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O) Kelemahan (W)
2)
Strategi S-O
Peluang (O)
1) Tuntutan implementasi dalam penyusunan perencanaan Good Governance program kegiatan di Kecamatan merupakan peluang pada Selaparang sehingga dalam Kantor Camat Selaparang implementasinya masih kurang untuk meningkatkan maksimal ; kinerja Masih terbatasnya sumber daya 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai yang ada dalam hal ini mitra pemerintah dalam pegawai/staf. Untuk lebih pembangunan merupakan lancarnya pelaksanaan tugas peluang dalam rangka yaitu pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas kegiatan di Kecamatan harus perencanaan didukung oleh sumber daya pembangunan melalui yang memadai koordinasi dan dalam Ketersediaan data belum implementasi program maksimal, padahal hal ini sangat pembangunan penting sekali bagi pelaksanaan 3) Kepedulian pihak swasta program yang ada dalam mendukung Belum tersusunnya SOP program yang akan (Standar Operasi dan Prosedur) dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas mendukung kegiatan Ketersediaan sarana dan pelaksanaan prasarana masih terbatas, ini pembangunan; juga sangat mempengaruhi
Strategi W-O 1. Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Selaparang 2. Peningkatan validitas dan manajemen data 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain. 4. Penyusunan SOP diKecamatan Selaparang
29
Kelemahan (W)
Peluang (O)
Strategi W-O
pelaksanaan program kegiatan yang ada
3.
Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T) Kekuatan (S)
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
Ancaman (T)
Strategi S-T
1) Menurunnya kepercayaan 1. Peningkatan masyarakat dalam peran serta pelaksanaan pembangunan masyarakat sehingga dapat dalam aan, mempengaruhi partisipasi pelaksanaan masyarakat dalam pembangunan . pembangunan. 2. Meningkatkan 2) Kurangnya dukungan dari koordinasi dinas/instansi dalam dengan dinas pembangunan sehingga /instansi lain. menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan
4) Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).
4.
Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T) Kelemahan (W)
Ancaman (T)
1) Masih terbatasnya pengetahuan
1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Selaparang sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ;
Strategi W-T 1. Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan 30
2) Masih terbatasnya sumber daya
yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai 3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada 4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas 5) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada
pembangunan. data dan 2) Kurangnya dukungan dari pelaksanaan dinas/instansi dalam pembangunan pembangunan sehingga 2. Peningkatan menyebabkan tidak peran serta maksimalnya kinerja masyarakat dalam dihasilkan kompleksitas aan, pelaksanaan dan dinamisnya masalah pembangunan. pembangunan 3.Peningkatan sarana dan prasarana
Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Camat Selaparang. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Camat Selaparang. Adapun factor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Selaparang adalah : 1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi Good Governance; 2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan; 3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat 4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Selaparang 5) Peningkatan validitas dan manajemen data 6) Penyusunan SOP diKecamatan Selaparang 7) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Selaparang Tahun 2011-2015 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Renstra SKPD Kecamatan Selaparang ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Selaparang mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Selaparang berencana melaksanakan 11 program dan 30 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Selaparang adalah pada matrik terlampir dibawah ini :
32
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SELAPARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Kecamatan Selaparang merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Kecamatan Selaparang. Dengan demikian indikator kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengurus SKPD masing-masing. Berikut akan ditunjukkan bagaimana keterkaitan Indikator Kinerja Kecamatan Selaparang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. TABEL 6 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SELAPARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Kondisi Kinerja pada No
Indikator Kinerja Kecamatan
awal periode
Selaparang
RPJMD
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja pada Akhir periode RPJMD
(1)
(2)
1
Rasio Penduduk Miskin (%)
2.
Rasio Kriminalitas (%)
3.
4.
5.
Rasio pembuangan sampah (TPS) persatuan produk Tersedianya
dokumen
perencanaan tahunan (%) Persentase sampah (%)
penanganan
Thn 2010
2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
24,59
21,59
18,59
12,59
12,59
12,59
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
3,02
4,01
5,01
5,25
5,50
6,00
100
100
100
100
100
100
76,19
78
80
83
84
85
(9)
85
33
BAB VII PENUTUP
Renstra Kecamatan Selaparang merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Selaparang untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Selaparang guna memenuhi tuntutan Undangundang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Selaparang beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kecamatan Selaparang untuk terus mengeksplor kreatifitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud. Adapun visi Kecamatan Selaparang adalah “Kecamatan Selaparang menjadi Terdepan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat”.
34
Tabel 4.3 STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM) Tahun : 2011 s/d 2015 INSTANSI
: KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMIS
MISI NO
1
I
: MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA YANG MAJU DAN AGAMIS tujuan
sasaran uraian
1 2 Mewujudkan Sumber * Terwujudnya Daya Manusia yang kesetaraan gender berkualitas diberbagai aspek kehidupan
cara mencapai tujuan dan sasaran indikator
kebijakan
program
3 4 5 Menurunnya Meningkatkan pembinaan Prog. Peningkatan kesenjangan antara terhadap personil pada Kesetaraan Gender dan perempuan dan laki-laki organisasi perempuan itu Kepemudaan sendiri
* Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha
- Meningkatnya Meningkatkan daya saing Prog. Pengembangan pendapatan dan daya tarik investasi Kinerja Pengelolaan masyarakat Persampahan - Terciptanya lapangan usaha bagi masyarakat
* Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- Menurunnya AKINO - Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi masyarakat
Meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan kesadaran akan kesehatan
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
keterangan 6
2
Meningkatkan * Tersusunnya Laporan Administrasi dan Capaian Kinerja dan manajemen Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya dokumen Meningkatkan laporan kinerja dan keikutsertaan keuangan pelatihan keuangan
Prog. Peningkatan dalam Pengem bangan bidang Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3
Meningkatkan * Terciptanya keadaan Menurunya persentase Meningkatkan Supremasi Hukum yang kondusif. pelanggaran hukum di keterlibatan masyarakat demi tercapainya masyarakat selain pemerintah dan keamanan dan swasta dalam ketertiban masyarakat pengambilan kebijakan publik yang proporsional
Prog. Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Prog. Peningkatan Keamanan lingkungan
Tabel 4.3 STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM) Tahun : 2011 s/d 2015 INSTANSI
: KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMIS
MISI NO
II
: MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT tujuan 1
1
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
sasaran
cara mencapai tujuan dan sasaran
uraian
indikator
kebijakan
program
2
3
4
5
* Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera
Persentase peningkatan Meningkatkan partisipasi Prog. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam Keberdayaan masyarakat penyediaan dan Masyarakat Pedesaan pengelolaan ekonomi
keterangan 6
Tabel 4.3 STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM) Tahun : 2011 s/d 2015 INSTANSI
: KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI MISI
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMAIS : MENINGKATKAN PENATAAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, ASRI, AMAN DAN TERTIB
NO
III
tujuan 1
1
sasaran
cara mencapai tujuan dan sasaran
uraian
indikator
kebijakan
program
2
3
4
5
Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat akan kesadaran kebersihan lingkungan
Prog. Peningkatan partisipasi Masyarakat kelurahan dalam Pembangunan
Meningkatkan * Terpeliharanya Sarana Terwujudnya pengadaan Kesadaran akan dan prasarana dasar lomba kebersihan Kebersihan dan lingkungan lingkungan keindahan Lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan
Prog. Peningkatan Kesadaran Lingkungan
keterangan 6
Tabel 4.3 STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM) Tahun : 2011 s/d 2015 INSTANSI
: KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI MISI
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMAIS : MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN APARATUR KECAMATAN DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA
NO
IV
tujuan 1
1
Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
sasaran
cara mencapai tujuan dan sasaran
uraian
indikator
kebijakan
program
2
3
4
5
* Terwujudnya integrasi Persentase ketersediaan Meningkatkan dan sinkronisasi data di Kecamatan kemitraan pelaksanaan Selaparang stakeholder pembangunan
pola Prog. Pengembangan antar Data/Informasi
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
* Terwujudnya pelayanan publik handal
Terciptanya pelayanan Penyusunan SOP yang yang baik dan lancar
Prog. Pelayanan administrasi Perkantoran
keterangan 6
NO
2
tujuan 1 Meningkatkan manajemen PNS dan sarana prasarana aparatur secara profesional dalam bidang tugasnya
sasaran uraian
cara mencapai tujuan dan sasaran indikator
kebijakan
program
2 3 4 5 * Tersedianya pegawai Terlaksananya kegiatan Meningkatkan kualitas * Prog. Peningkatan yang handal serta dengan baik pengembangan SDM dan Sarana dan prasarana sarana dan prasarana kualitas sarana prasarana aparatur yang memadai yang ada
keterangan 6
TABEL 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas
Sasaran
2 * Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek kehidupan.
Indikator Sasaran
3 Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan lakilaki
Kode
4
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5
6
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Kesetara01.42. an Gender dan Kepemudaan 1.20.1.20.09 - Keg. Pembinaan dan Pem01.42.03 berdayaan organisasi Perempuan
* Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha
* Terwujudnya Peningkatan dera jat kesehatan masyarakat.
Meningkatkan Administrasi dan manajemen Pengelolaan Keuang an Daerah
Meningkatkan Supremasi Hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat
* Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
* Terciptanya keadaan yang kondusif.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat
1.20.1.20.09 * Prog. Pengembangan Kinerja 01.45. Pengelolaan Persampahan
- terciptanya lapangan usaha bagi masyarakat
1.20.1.20.09 - Keg. Pengelolaan dan Pengo01.45.03 lahan sampah pemukiman sampah nihil 1.20.1.20.09 * Peningkatan Keberdayaan 01.44. Masyarakat Pedesaan. 1.20.1.20.09 - keg. Peningkatan Kesehatan 01.44.01 masyarakat Kelurahan
- Menurunnya AKINO - meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi masyarakat
Tersedianya dokumen laporan kinerja dan keuangan
Menurunya persentase pelanggaran hukum di masyarakat.
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Kapasitas 01.40. Kelurahan 1.20.1.20.09 - Keg. Koordinasi pembangun01.40.05 an Keamanan dan ketertiban masyarakat.
Meningkatkan Kesadaran akan Kebersihan dan keindahan Lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.
* Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera
* Terpeliharanya Sarana dan prasarana dasar lingkungan
Persentase peningkatan kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya pengadaan lomba kebersihan lingkungan
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Keberda01.44. yaan Masyarakat Pedesaan 1.20.1.20.09 - Keg. Pelaksanaan STQ dan 01.44.02 Pawai Takbiran Tingkat Keca matan 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan partisipasi 01.41. Masyarakat kelurahan dalam Pembangunan. 1.20.1.20.09 - Keg. Evaluasi penilaian Ke01.41.04 bersihan Lingkungan.
8,250,000
Tahun I (2011)
Tahun II (2012)
Tahun III (2013)
Tahun IV (2014)
Tahun V (2015)
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.83
14,025,000
3.46
20,865,000
4.22
20,865,000
4.62
22,865,000
4.62
2.02
10,000,000
8.88
53,524,250
5.16
25,524,250
5.16
25,524,250
5.67
1.08
5,335,000
1.56
9,410,000
2.09
10,351,000
2.09
10,351,000
2.30
1.66
10,000,000
2.22
11,000,000
2.22
11,000,000
2.45
Terbentuknya pokja masyarakat yang menangani sampah produktif
-
Meningkatnya usaha kesehatan sekolah Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Pengem01.06. bangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.09 - keg. Penyusunan Laporan 01.06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1.20.1.20.09 - Keg. Penyusunan Pelaporan 01.06.04 Akhir Tahun 1.20.1.20.09 - keg. Penyusunan Pelaporan 01.06.04 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Keamanan 01.43. lingkungan 1.20.1.20.09 - Keg. Pengendalian keamanan 01.43.01 dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat
Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Terbina dan Berdayanya Organisasi Perempuan
Capaian pada thn awal perencanaan 2,010 7
5,960,000
-
0.00
-
-
0.33
1,640,000
0.63
3,795,000
0.84
4,174,500
0.93
4,591,950
1.01
-
0.33
1,640,000
0.26
1,590,000
0.40
2,000,000
0.51
2,500,000
0.51
Terlaksananya Kegiatan Pengen dalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Terkoordinasinya Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Terbentuknya sistem keamanan lingkungan masyarakat Terlaksananya Pengendalian Kea manan dan Kenyamanan Lingk. Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya pembinaan kegiatan keagamaan Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan
12,480,000
3.82
18,900,000
3.14
18,900,000
3.82
18,900,000
3.82
18,900,000
3.82
7,840,000
1.73
8,570,000
1.72
10,370,000
2.31
11,407,000
2.31
11,407,000
2.54
27,003,500
5.71
28,272,000
4.92
29,663,500
5.99
29,663,500
5.99
29,663,500
5.99
Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Terevaluasinya Tingkat Kebersihan Lingkungan
4,095,000
1.20
5,937,000
0.99
5,987,000
1.61
7,987,000
1.78
8,785,700
1.78
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
Program dan Kegiatan
4 5 1.20.1.20.09 - Monitoring Kebersihan ling01.41.05 kungan.
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Kesadaran 01.31. Lingkungan 1.20.1.20.09 - keg. Gerakan sadar kebersih01.31.01 an dan ketertiban
Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah
* Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
Persentase ketersediaan data di Kecamatan Selaparang an
an
1.20.1.20.09 * Prog. Pengembangan Data/ 01.32. Informasi 1.20.1.20.09 - Keg. Penyusunan data kepen 01.32.01 dudukan 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Partisipasi 01.41. Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan 1.20.1.20.09 - Pelaksanaan MPBM tingkat 01.41.01 Kecamatan. 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Partisipasi 01.41. Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan 1.20.1.20.09 - Keg. Evaluasi Kinerja Peme01.41.02 rintah Kelurahan.
* Terwujudnya pelayanan publik yang handal
Terciptanya pelayanan yang baik dan lancar
1.20.1.20.09 * Prog. Pelayanan administrasi 01.01. Perkantoran.
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan jasa komu01.01.02 nikasi, sumber daya air dan listrik. 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan alat tulis 01.01.10 kantor 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan barang ceta 01.01.11 kan dan penggandaan 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan komponen 01.01.12 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan peralatan 01.01.13 dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan peralatan 01.01.14 rumah tangga 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan bahan ba01.01.15 caan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan makanan 01.01.17 dan minuman 1.20.1.20.09 - keg. Rapat-rapat koordinasi 01.01.18 dan konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.09 - Keg. Penyusunan dokumen 01.01.19 perencanaan
1.20.1.20.09 - keg. Pengelolaan administrasi 01.01.20 umum kepegawaian
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan administrasi 01.01.26 Keuangan
Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6 Terlaksananya Monitoring Keber sihan Lingkungan Termonitornya Kebersihan Lingkungan Meningkatnya kesadaraan akan kebersihan dan ketertiban lingkungan Terwujudnya kebersihan dan ketertiban Terlaksananya gerakan sadar kebersihan dan ketertiban Meningkatnya mutu data kependudukan Tersedianya Data Kependudukan Terlaksananya Penyusunan Data Kependudukan
Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Kelurahan Terwujudnya Administrasi Per kantoran Yang Lancar, Tertib dan Teratur Serta Dapat Diper tanggungjawabkan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Capaian pada thn awal perencanaan 2,010 7 4,800,000
8 1.01
9 4,975,000
10 1.08
11 6,490,000
12 1.44
13 7,139,000
14 1.59
15 7,852,900
16 1.75
75,000,000
8.32
41,181,450
0.87
5,250,000
1.06
5,250,000
1.06
5,250,000
1.06
4,720,000
1.91
9,440,000
1.58
9,540,000
2.12
10,494,000
2.12
10,494,000
2.33
23,943,000
4.85
24,015,000
4.27
25,740,000
5.72
28,314,000
5.72
28,314,000
6.29
7,855,000
2.04
10,095,000
1.69
10,195,000
2.06
10,195,000
2.27
11,214,500
2.27
1.74
8,600,000
2.19
13,200,000
2.67
13,200,000
2.67
13,200,000
2.67
-
Tahun I (2011) %
Rp
Tahun II (2012) %
Rp
Tahun III (2013) %
Rp
Tahun IV (2014) %
Rp
Tahun V (2015) %
Tersedianya Alat Tulis Kantor
25,825,723
2.81
13,894,923
2.63
15,842,723
3.20
15,842,723
3.52
17,426,995
3.52
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Ins talasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Per lengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman
11,739,100
1.13
5,600,000
0.31
1,859,000
0.51
2,500,000
0.51
2,500,000
0.51
1,500,000
0.20
1,000,000
0.17
1,000,000
0.20
1,000,000
0.20
1,000,000
0.20
7,025,000
0.94
4,628,650
1.34
8,100,000
1.64
8,100,000
1.29
6,400,000
1.41
-
0.80
3,960,000
0.00
0.80
3,960,000
0.00
-
0.18
900,000
0.17
1,020,000
0.21
1,020,000
0.23
1,122,000
0.23
12,871,000
0.78
3,840,000
0.32
1,950,000
0.39
1,950,000
0.39
1,950,000
0.39
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Dokumen Perencana an SKPD Tersusunnya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP Tersedianya Administrasi Umum dan Kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Admi nistrasi Umum dan Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Keuangan
40,000,000
8.71
43,073,200
6.64
40,000,000
8.08
40,000,000
8.08
40,000,000
8.08
2,880,000
3.04
15,018,000
1.51
9,127,000
2.03
10,039,700
2.23
11,043,670
2.46
2,040,000
1.39
6,898,000
3.59
21,653,000
2.96
14,653,000
3.26
16,118,300
3.58
90,090,000 17.86
88,360,000 17.98
-
108,360,000 21.90
108,360,000 21.90
-
0.00
108,360,000 21.90
Tujuan
1
Meningkatkan manajemen PNS dan sarana prasarana aparatur secara profesional dalam bidang tugasnya.
Sasaran
2
* Tersedianya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai
Indikator Sasaran
3
Terlaksananya kegiatan dengan baik
Kode
Program dan Kegiatan
4 5 1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan jasa peme01.01.06 liharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Sarana dan 01.02. prasarana aparatur 1.20.1.20.09 - Keg. Pengadaan peralatan 01.02.09 gedung kantor
1.20.1.20.09 - Keg. Pengadaan Gedung 01.02.12 kantor 1.20.1.20.09 - Keg. Pemeliharaan rutin/ 01.02.24 berkala kendaraan dinas/ operasional.
Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas /Operasional Terpelihara dan berizinnya ken daraan dinas/operasional
Terwujudnya sarana dan pra sarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang tupoksi Terlaksananya Pengadaan Per alatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung KantorKantor Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional
Capaian pada thn awal perencanaan 2,010 7 -
Tahun I (2011)
Tahun II (2012)
%
Rp
%
8 0.11
9 550,000
10 0.17
76,685,400
9.50
47,000,000
0.00
35,050,000
8.48
41,967,000 24.00
11,955,000
3.64
17,992,500
pengaduan LPG
487,307,723 49,480,723 (7,500,000)
2.25
Rp
Tahun III (2013) %
11 1,000,000
-
12 0.20
0.00
144,591,250 24.66
13,535,000
602,557,723 602,557,723 -
2.74
Rp
Tahun IV (2014) %
13 1,000,000
-
14 0.20
0.00
Rp
Tahun V (2015) %
15 1,000,000
-
16 0.20
0.00
122,000,000
8.48
41,967,000
4.44
13,535,000
2.74
13,535,000
2.74
Tahun V (2015) Rp
17
22,865,000
28,076,675
11,386,100
12,100,000 5,000,000 2,500,000
18,900,000
12,547,700
29,663,500
8,785,700
Kondisi Renstra pada akhir Periode Renstra SKPD 18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
20
21
Tahun V (2015) Rp
17 8,638,190
5,250,000
11,543,400
31,145,400
11,214,500
13,200,000
17,426,995 2,500,000 1,000,000
7,000,000 1,122,000
1,950,000 40,000,000
12,148,037
17,730,130
108,360,000
Kondisi Renstra pada akhir Periode Renstra SKPD 18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
20
21
Tahun V (2015) Rp
17 1,000,000
-
21,967,000
13,535,000
Kondisi Renstra pada akhir Periode Renstra SKPD 18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
20
21
