PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 43 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
-4-
5. Bupati adalah Bupati Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Pasal 2
(1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang. (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang.
Pasal 4 …..
-5-
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana teknis struktur tata ruang serta penempatan ruang untuk kawasan strategis; b. penyusunan rencana detail dan teknis ruang penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. pembinaan atas pengaturan pembangunan, pengembangan perkotaan, meliputi penataan manajemen perkotaan, penataan lingkungan perkotaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang perkotaan; d. pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan pembangunan gedung dan pelaksanaan pengelolaan bangunan serta pemeliharaannya; e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi atas penyediaan jasa, penggunaan jasa dan masyarakat meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; f. pembinaan dan pengaturan pengawasan pengelolaan, penataan pembangunan perumahan, perumahan swadaya kawasan khusus dan tertinggal serta melaksanakan bantuan teknis pembangunan lingkungan permukiman perumahan; g. pembinaan dan pengaturan pembangunan, pengawasan serta pemeliharaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana air bersih termasuk penyediaan dan pelaksanaan teknis untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih serta penyehatan lingkungan; h. penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penataan/pemeliharaan/perawatan, penerangan jalan umum; i. penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penataan/pemeliharaan/perawatan, perlengkapan penanganan kebakaran; j. penyusunan informasi pembangunan permukiman serta pemberdayaan masyarakat dan usaha swasta; k. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dibidang permukiman; l. pemberian fasilitasi , monitoring dan evaluasi pelaksanaan program permukiman; m. pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
-6-
BAB III ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Pasal 5
(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang terdiri dari : a) Kepala Dinas; b) Sekretariat; c) Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Perkotaan; d) Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi; e) Bidang Perumahan dan Penataan Lingkungan; f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g) Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program kerja.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan; b. penyusunan
peraturan
perundang-undangan,
penyajian
informasi
masyarakat serta pengelolaan perpustakaan; c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
dan
hubungan
-7-
d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; e. pengelolaan pengadministrasian dan perlengkapan kantor; f.
pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya..
Pasal 8 Sekretariat membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan; b. melaksanakan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan, kehumasan dan pengelolaan perpustakaan; c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, keamanan kantor, dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; d. menyajikan informasi dan melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat;. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran; b. menyiapkan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; c. mengolah tata usaha keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas; d. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai; e. menyusun keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain;
-8-
f.
melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang; b. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang; c. melakukan koordinisasi dan sinkronisasi dalam rangka perencanaan dan program pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang; d. mengolah dan menyusun serta menyiapkan laporan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Perkotaan
Pasal 12
Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas malaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sampang dibidang tata ruang dan pengembangan perkotaan.
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan Ruang Dan Pengembangan Perkotaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang; b. pengelolaan dan menganalisis data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang; c. pelaksanaan perencanaan tata ruang;
-9-
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang; e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen perkotaan; f. pengendalian dan meneliti permohonan pelaksanaan izin prinsip tata ruang; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang sesuai bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Penataan Ruang Dan Pengembangan Perkotaan membawahi : a. Seksi Perencanaan dan Penataan Tata Ruang; b. Seksi Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan; c. Seksi Tata Ruang.
Pasal 15
Seksi Perencanaan dan Penataan Tata Ruang mempunyai tugas : a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang dan penataan tata ruang; b. melaksanakan survey, pemetaan dan pengukuran serta mengolah hasilnya untuk penataan ruang; c. melaksanakan penyusunan rencana detail dan teknis tata ruang; d. menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data beserta informasi tentang perkembangan tata ruang dan tata kota; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
Pasal 16
Seksi Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan mempunyai tugas : a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen dan prasarana lingkungan
perumahan perkotaan, pengembangan sosial ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat serta penataan lingkungan perkotaan; b. melaksanakan pengembangan penataan rencana induk sistem jaringan prasarana lingkungan permukiman perkotaan;
- 10 -
c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum perkotaan, pintu gerbang, batas kecamatan serta batas administrasi wilayah lainnya; d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan permukiman; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Tata Ruang mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tata ruang; b. melaksanakan pembinaan masyarakat terhadap pelaksanaan tata ruang; c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tata ruang; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
Pasal 18
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sampang dibidang tata bangunan dan jasa konstruksi.
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas : a. perencanaan penataan bangunan; b. pelaksanaan bantuan teknis pembangunan gedung daerah; c. pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan penghapusan gedung daerah; d. pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya; e. pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan peran serta pelaku pembangunan teknik dan pembangunan pemukiman; f. pelaksanaan .....
- 11 -
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang sesuai bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi membawahi : a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan; b. Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung; c. Seksi Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
Pasal 21
Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan mempunyai tugas : a. menyiapkan perencanaan penataan bangunan dan peraturan bangunan; b. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung negara/daerah; c. melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan gedung negara/daerah; d. melakukan iventarisasi harga bahan bangunan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung mempunyai tugas : a. melaksanakan pendataan gedung daerah; b. melaksanakan pengaturan pemanfaatan bangunan gedung daerah; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pembangunan gedung daerah; d. melaksanakan penafsiran dan penilaian gedung daerah; e. membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan bangunan gedung negara/ daerah. f. melaksanakan .....
- 12 -
f. melaksanakan pemeliharaan, pembangunan dan perbaikan bangunan gedung negara/ daerah; g. melakukan pemerikasaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan proses pelaksanaan bangunan gedung negara/daerah; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 23
Seksi Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dan kerja sama dengan asosiasi terkait; b. melaksanakan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi kepada para pelaku pembangunan; c. melakukan penyusunan standarisasi teknis dan pemberian penyuluhan, pelatihan dan informasi teknis bangunan, pembinaan pengembangan teknologi konstruksi guna peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang bangunan gedung; d. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi dan pengawasan demi tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Perumahan dan Penataan Lingkungan
Pasal 24
Bidang Perumahan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sampang dibidang perumahan dan penataan lingkungan.
Pasal 25 .....
- 13 -
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perumahan dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungan permukiman; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pengembangan
perumahan dan permukiman; c. pemberikan rekomendasi izin penghunian, persewaan perumahan, pembangunan kawasan perumahan, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman; d. pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman; e. pemberian bantuan teknis dan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman; f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Perumahan Dan Penataan Lingkungan membawahi: a. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Pemadam Kebakaran; b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; c. Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
Pasal 27
Seksi Penerangan Jalan Umum dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas : a. mendata, menginventarisasi, merencanakan dan melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum; b. melaksanakan analisis tagihan rekening penerangan jalan umum; c. menginventarisasi dan melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan umum dan perlengkapan pemadam kebakaran secara periodik; d. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat mengenai penerangan jalan umum; e. mengadakan pelatihan untuk mengatasi kebakaran secara berkesinambungan;
- 14 -
f.
melaksanakan pemeliharaan dan penertiban area pemakaman dalam kota;
g. mMelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
Pasal 28
Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menginventarisasikan data dalam rangka perencanaan, perbaikan peremajaan perumahan dan pengembangan permukiman serta prasarana lingkungannya permukiman; b. memberi bantuan teknis dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan perumahan; c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan dalam pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya; d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, permukiman dan pemakaman; e. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat mengenai organisasi pemakaman; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasya.
Pasal 29
Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai tugas : a. melakukan pembinaan pemantauan, pengawasan. dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana air bersih serta sanitasi penyehatan lingkungan; b. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian rekomendasi penghunian, persewaan perumahan atau pembangunan kawasan perumahan serta bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman; c. melaksanakan normalisasi drainase perkotaan dan lingkungan permukiman; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Penataan Lingkungan sesuai bidang tugasnya.
Bagian .....
- 15 -
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana Dinas yang menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekrataris. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang dibentuk berdasarkan kebutuhan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kepentingan dinas. d. memberi layanan teknis yang berkaitan dengan aktivitas dinas.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang sesuai dengan bidang keahliannya. (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (3). Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang. (4) Jenis .....
- 16 -
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Pasal 32
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dinasnya maupun dalam lingkungan antar Dinas atau Instansi lainnya. (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
Pasal 33
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 34 …..
- 17 -
Pasal 34
(1) Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 35
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 36
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 38 .....
- 18 -
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman Wilayah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 39
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 10 Nopember
2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan
NOER TJAHJA
kepada : Yth. 1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.
Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala …..
- 19 -
7.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 10 Nopember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 43
