PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 52 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11); . MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dearah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 5. Bupati adalah Bupati Sampang.
-4-
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Pasal 2
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Pasal 4 .....
-5Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya, pengelolaan keuangan dan aset; b. perumusan petunjuk Penyusunan Rancangan APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku; c. pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional pelaksanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi serta pendapatan Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan; d. pembimbingan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan pasar daerah; e. perumusan kebijakan pengelolaan aset daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku; f. pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan pendapatan daerah dan aset; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Pasal 5
(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; d. Bidang Pendapatan; e. Bidang Pengelolaan Aset; f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Bagian Kesatu …..
-6-
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan dan penyusunan Program termasuk kepegawaian serta tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya; c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan perencanaan serta mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
-7-
b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan, peralatan serta keamanan dan kebersihan kantor; c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas; d. melakukan kegiatan dokumentasi dan mengagendakan perpustakaan; e. menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian; f.
memproses kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai;
g. menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan, anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. merencanakan dan menyusun kegiatan program; b. menghimpun dan menyusun bahan evaluasi dan laporan; c. membuat laporan kegiatan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua …..
-8-
Bagian Kedua Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
Pasal 12
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Anggaran, Belanja Pegawai dan Perbendaharaan serta serta tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. penyiapan petunjuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. penghimpunan data dan melakukan pengelolaan keuangan daerah; c. penyiapan rencana penyusunan APBD; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi : a. Seksi Anggaran; b. Seksi Perbendaharaan; c. Seksi Belanja Pegawai.
Pasal 15
Seksi Anggaran mempunyai tugas : a. menyiapkan petunjuk dan Pelaksanaan APBD; b. menyiapkan Rancangan APBD, Perubahan rancangan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
-9-
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas : a. menerbitkan surat perintah penagihan; b. menyiapkan surat penyediaan dana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menguji kebenaran penagihan dan menerbitkan SP2D atas surat penyediaan dana; d. memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah dan perbendaharaan ganti rugi; e. memeriksa, meneliti dan menilai kelengkapan dokumen; f. memberikan pembinaan teknis kepada para bendahara; g. memberikan peringatan/tegoran kepada bendaharawan yang tidak membuat laporan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas : a. meneliti dan menguji SPP dan permintaan gaji dan pensiun serta tunjangan lainnya; b. memproses surat pemberhentian pembayaran; c. menghimpun data gaji PNS sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaannya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga .....
- 10 -
Bagian Ketiga Bidang Pendapatan
Pasal 18
Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, pengendalian serta pembinaan pasar dalam rangka peningkatan pendapatan daerah termasuk dana perimbangan.
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah; c. perencanaan pelaksanaan pengendalian opersional dalam rangka peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya serta pembinaan pasar daerah; d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan dan penyetoran PBB kedalam pengawasan pembayaran PBB dan DHKP; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Pendapatan membawahi : a. Seksi Pendapatan; b. Seksi Pasar Daerah; c. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah.
Pasal 21 .....
- 11 -
Pasal 21
Seksi Pendapatan mempunyai tugas : a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan; b. melakukan pembinanan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya; c. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya untuk pengendalian operasional; d. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; e. melakukan pemantauan, mengolah dan mengevaluasi pendapatan dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan; f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Pasar Daerah mempunyai tugas: a. mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pendapatan pasar; b. melakukan pembinaan pengelolaan pasar dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; c. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kebersihan dan pemeliharaan sarana fisik untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa pasar/masyarakat; d. mengumpulkan bahan perencanaan program ketertiban dan keamanan serta pengawasan teknis operasional pasar; e. memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, legalitas dan pemberian ijin menempati kios/berjualan di pasar; f. melaksanakan kegiatan membimbing dan membina ketertiban dan kelancaran arus perdagangan dipasar dan pengelompokan jenis barang dagangan sesuai kebijaksanaan Kepala Daerah; g. melaksanakan …..
- 12 -
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 23
Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pajak dan retribusi daerah, legalitas dan proses pemberian perijinan dan atau perijinan yang belum menjadi wewenang suatu dinas lain serta pendapatan daerah lainnya; b. mengumpulkan dan mengolah data sumber pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; d. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah; e. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Aset
Pasal 24
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 25 …..
- 13 -
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi : a. pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan peralatan daerah; b. penyusunan dan pengkoordinasian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); d. pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah, pengkoordinasian pemanfaatan aset Daerah; e. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan barang daerah; f. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang Daerah; g. pusat pelayanan informasi barang Daerah; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Pengelolaan Aset membawahi : a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; b. Seksi Pemanfaatan; c. Seksi Inventarisasi.
Pasal 27
Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standar mutu, standar harga dan standar kebutuhan barang daerah serta Indeks biaya operasional pemakaian barang Daerah; b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); c. menyusun .....
- 14 -
c. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); d. menghimpun, menganalisa langkah tindak pengendalian terhadap kebutuhan barang milik daerah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 28
Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas : a. menghimpun dan menganalisa data pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) data penghapusan serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal Pemerintah Daerah, perubahan status hukum dan penghapusan) barang daerah; b. menyusun daftar rencana pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum; c. mempersiapkan dan menyelenggarakan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum; d. menyelenggarakan administrasi pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tangananan yang meliputi perubahan status hukum; e. melaporkan hasil pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tangananan yang meliputi perubahan status hukum; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Inventarisasi mempunyai tugas : a. menghimpun, menganalisa dan menyusun indek biaya pemeliharaan barang daerah; b. mengkoordinasikan pemeliharaan dan perawatan barang daerah serta menghimpun dan menganalisa pemeliharaan barang daerah; c. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris serta melaksanakan entri data dan analisa barang inventaris;
- 15 -
d. menghimpun data pengadaan dan pemeliharaan barang daerah serta menganalisa data mutasi barang daerah; e. menyusun buku inventaris barang daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi barang daerah; f.
melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah;
g. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 30
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran.
Pasal 31
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan Kebijakan, Pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan Keuangan Daerah; b. pembinaan kepada satuan kerja tentang akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah; c. pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; d. penyusunan laporan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; e. pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 32 .....
- 16 -
Pasal 32
Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi : a. Seksi Akuntansi Penerimaan; b. Seksi Akuntansi Pengeluaran; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
Pasal 33
Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas : a. melakukan pencatatan secara sistematis seluruh transaksi penerimaan kas daerah ke dalam jurnal penerimaan kas dan BKU; b. melakukan posting secara periodik transaksi penerimaan kas dari jurnal penerimaan ke buku besar; c. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi penerimaan pada bidang akuntansi dengan penerimaan SKPD; d. menyiapkan data penerimaan kas untuk menyusun laporan keuangan daerah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 34
Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas : a. melakukan Pencatatan secara sistematis seluruh transaksi Pengeluaran kas daerah ke dalam jurnal Pengeluaran dan BKU; b. melakukan posting secara periodik transaksi pengeluaran ke dalam jurnal pengeluaran ke buku besar; c. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran pada bidang akuntansi dengan pengeluaran SKPD; d. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan daerah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 35 .....
- 17 -
Pasal 35
Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas : a. melakukan evaluasi secara periodik atas laporan realisasi APBD; b. menyusun laporan bulanan realisasi APBD; c. menyusun Laporan Keuangan Keuangan Daerah; d. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana Dinas yang menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibentuk berdasarkan kebutuhan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan UPTD; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. memberi layanan teknis yang berkaitan dengan Pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan aset; d. menyusun konsep rencana kebutuhan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran dan perlengkapan serta sarana prasarana pada UPTD Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang disetujui Kepala Dinas; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan ketatausahaan UPTD.
- 18 -
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37
Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Pasal 38
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk berdasarkan kebutuhan dinas. (2) Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh Kepala UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. (3) Kelompok JabatanFungsional dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Kepala Bidang terkait dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Pasal 39
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam lintas sektoral. Pasal 40 …..
- 19 -
Pasal 40
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sabagai bahan tindak lanjut.
Pasal 41
(1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 42
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 43
(1) Kepala Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2). Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
BAB VI .....
- 20 -
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka : a. Keputusan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Aset Kabupaten Sampang; dan b. Keputusan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 28 Nopember
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
NOER TJAHJA
2008
- 21 -
3. 4.
5. 6. 7.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya; Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 28 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 52
