PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 2 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang beserta perubahannya; b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan tersendiri; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan untuk menyesuaikan besarnya tarif retribusi dengan kondisi saat ini, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat
: …..
-2-
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan …..
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/ MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1457/ MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
-4-
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang; 2. Bupati adalah Bupati Sampang; 3. Sarana Pelayanan Kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, meliputi Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Ambulance; 4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat BRSUD; 5. Kepala …..
-5-
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang; 6. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan; 7. Pasien adalah seseorang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit untuk keperluan diagnosa, pengobatan, maupun pemulihan kesehatan; 8. Penjamin adalah seseorang atau Badan Hukum yang bertindak sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit; 9. Orang yang tidak atau kurang mampu adalah seseorang yang benar-benar tidak atau kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat; 10. Instalasi Kesehatan adalah Instalasi Kesehatan yang ada di rumah sakit; 11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan rumah sakit yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; 12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit; 13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit; 14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap; 15.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, kosultasi dan tindakan medik; 16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan; 17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi; 18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
-6-
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prosetetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya; 20. Visite Dokter adalah kunjungan dokter terhadap pasien dalam rangka perawatan penderita; 21. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan rehabilitasi medik dan perawatan kesehatan lainnya; 22. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya; 23. Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan; 24. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pemanfaatan mobil ambulan milik rumah sakit untuk pengangkutan penderita; 25. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pemanfaatan mobil jenazah milik rumah sakit untuk pengangkutan penderita; 26. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat Darurat maupun Rawat Inap; 27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya; 28. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima; 29. Tarif …..
-729. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan pada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterima; 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 31. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati; 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya
disingkat
SKRDBT
adalah
Surat
Keputusan
yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungan dan atau denda.
BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di BRSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
-8-
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan di BRSUD.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari BRSUD.
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB III CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Pengenaan tarif retribusi ini didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB IV PRINSIP, STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Pasal 8 …..
-9-
Pasal 8
Biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 7 meliputi biaya pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan dan Instalasi Kesehatan.
Pasal 9
Pengenaan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB V KLASIFIKASI DAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI BRSUD
Bagian Pertama Klasifikasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Pasal 10
Klasifikasi pelayanan kesehatan terdiri dari : 1. Pelayanan Rawat Jalan; 2. Pelayanan Rawat Darurat; 3. Pelayanan Rawat Inap.
Pasal 11
(1) Setiap pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian Poliklinik. (2) Karcis harian Poliklinik merupakan tanda bukti pembayaran atas jasa pelayanan, jasa sarana dan jasa konsultan medik.
(3) Pengendalian …..
- 10 -
(3) Pengendalian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku untuk pemeriksaan diagnostik, tindakan medis dan terapi, tindakan medik dan radioterapi medik serta pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus. (4) Biaya pemeriksaaan atau tindakan sebagaimanana dimaksud dalam ayat (1), dibayar terpisah diluar karcis harian Poliklinik sesuai dengan tarif yang ditetapkan. (5) Tarif tindakan medis operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif rawat inap Kelas III. (6) Tarif semua pemeriksaan rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis penderita rawat inap Kelas II.
Pasal 12
(1) Tarif Instalasi Rawat Darurat ditetapkan 2 X (dua kali) besaran tarif pada karcis harian rawat jalan. (2) Tindakan dan pemeriksaan penunjang pada pelayanan Instalasi Rawat Darurat dikenakan biaya sejenis dengan jenis pelayanan yang diberikan.
Pasal 13
(1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan tarif pelayanan kesehatan berupa jasa pelayanan dan sarana rumah sakit yang dihitung untuk setiap hari rawat inap. (2) Penderita yang masuk rumah sakit selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan telah menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan rawat inap sehari. (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk : a. obat-obatan; b. alat-lat kesehatan habis pakai; c. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik; d tindakan medik dan terapi;
- 11 -
e. pelayanan rehabilitasi medik; f. tindakan medik dan radioterapi; g. pemeriksaan dan tindakan diagnostik; h. perawatan jenazah. (4) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan tarif tersendiri dan dibayar terpisah dari tarif pelayanan rawat inap.
Bagian Kedua Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan di BRSUD
Pasal 14
Jenis-jenis pelayanan kesehatan di BRSUD meliputi : 1. pelayanan medik meliputi pelayanan medik operatif dan pelayanan medik non operatif ; 2. pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan lab klinik, lab patologi anatomi, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik dan diagnostik khusus; 3. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan; 4. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental; 5. pelayanan gigi dan mulut; 6. pelayanan konsultasi khusus; 7. pelayanan medico legal; 8. pelayanan pemulasaran jenazah; 9. pelayanan penunjang non medik (gizi, farmasi, pelatihan…..dll sesuai kapasitas BRSUD); 10. pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis;
Pasal 15
(1) Komponen biaya dan pelayanan medik meliputi : a. jasa rumah sakit; b. jasa pelayanan; c. jasa anastesi.
- 12 -
(2) Tarif pelayanan medik dan terapi rawat jalan berasal dari rujukan swasta disesuaikan dengan tarif sejenis penderita rawat inap Kelas II. (3) Tarif pelayanan medik dan terapi tidak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 %.
Pasal 16
(1) Pelayanan penunjang medik meliputi : a. pelayanan lab klinik; b. pelayanan lab patologi anatomi; c. pelayanan radiodiagnostik; d. pelayanan diagnostik elekromedik; e. pelayanan diagnostik khusus. (2) Komponen tarif pelayanan penunjang medik meliputi : a. bahan habis pakai; b. jasa sarana; c. jasa pelayanan. (3) Tarif pelayanan penunjang medik didasarkan pada pola perhitungan pada bahan alat yang digunakan sebagai dasar penetapan komponen jasa rumah sakit dan jasa pelayanan. (4) Tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap Kelas III. (5) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi : a. lab klinik sederhana; b. lab klinik kecil; c. lab klinik sedang; d. lab klinik besar; e. lab klinik khusus. (6) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik meliputi : a. radiodiagnostik X foto polos; b. radiodiagnostik foto contras; c. radiodiagnostik USG. Pasal 17 …..
- 13 -
Pasal 17
(1) Pelayanan kebidanan meliputi : a. pemeriksaan ante natal ibu hamil; b. pertolongan persalinan normal; c. pertolongan persalinan patologis pervaginam; d. pertolongan persalinan patologis perabdominan (operasi); e. penanganan komplikasi-komplikasi akibat kehamilan, persalinan/ nifas; f. pemeriksaan ibu nifas. (2) Pelayanan penyakit kandungan meliputi : a. pengobatan infeksi kandungan; b. penanganan infertilitas; c. penanganan komplikasi-komplikasi pada kehamilan muda; d. penanganan tumor-tumor kandungan. (3) Tarif tindakan operasi khusus kebidanan dan penyakit kandungan dikelompokkan dalam kelompok operasi ringan, sedang, berat/ khusus. (4) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan komponen jasa rumah sakit/jasa pelayanan.
Pasal 18
Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dikenakan : a. tarif pelayanan pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis tarif pasien kelas III; b. tarif pelayanan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
Pasal 19
(1) Tarif pelayanan rawat jalan gigi dan mulut ditetapkan dengan tarif rawat jalan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit yang dinyatakan dalam blanko karcis harian.
- 14 -
(2) Tarif pelayanan rawat jalan gigi dan mulut meliputi : a. pemeriksaan; b. pengobatan; c. tambal gigi; d. pencabutan gigi; e. tindakan lain-lain (3) Tindakan medik dan terapi pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi : kecil, sedang, besar dan khusus. (4) Tarif tindakan medik dan terapi berdasarkan perhitungan tarif tindakan dan terapi sejenis Poli Rawat Inap Kelas II.
Pasal 20
Pelayanan konsultasi khusus dikenakan pada semua Kelas perawatan yang pembayarannya ditanggung pihak penjamin berdasarkan perjanjian tersendiri dengan Dokter yang bersangkutan.
Pasal 21
Besarnya tarif untuk pelayanan medico legal ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 22
(1) Jenis pelayanan jenazah meliputi : a. perawatan jenazah; b. konservasi tindak lanjut; c. keterangan sebab kematian; d. pengiriman jenazah. (2) Komponen tarif pelayanan jenazah meliputi : a. jasa sarana; b. jasa pelayanan. (3) Tarif konservasi bedah mayat dan keterangan sebab kematian tidak termasuk tarif pemeriksaan laboratorium dan sejenisnya.
- 15 -
(4) Tarif pengiriman jenazah paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebesar tarif rawat inap Kelas III untuk setiap harinya.
Pasal 23
(1) Pelayanan penunjang medik dikenakan tarif yang ditetapkan oleh Kepala Badan atas dasar tingkat kecanggihan. (2) Pelayanan penunjang non medis meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan dikenakan tarif yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 24
Tarif pelayanan obat dan alat kesehatan ditetapkan oleh Kepala Badan atas dasar harga plafon.
Bagian Ketiga Ketentuan Retribusi Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
Pasal 25
(1) Setiap orang dapat meminta pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah. (2) Untuk mendapatkan pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk.
Pasal 26
Besarnya biaya penggunaan mobil ambulance, pulang pergi adalah untuk penggunaan dalam kota dan keluar kota ditentukan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 27 …..
- 16 -
Pasal 27
(1) Penggunaan ambulance dan mobil jenazah bagi orang yang kurang atau tidak mampu, Kepala Badan dapat memberikan keringanan atau pembebasan dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini. (2) Pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada permohonan yang bersangkutan dengan melampiri surat keterangan kurang atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
Pasal 28
Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah untuk pengangkutan orang karena kecelakaan atau penderita karena wabah dibebaskan dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini.
Pasal 29
Apabila mobil ambulance dan mobil jenazah beserta sopir atau petugas sampai bermalam di luar kota tempat atau tujuan mobil tersebut, maka jumlah retribusi ditambah dengan uang penginapan dan uang makan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Golongan II.
BAB VI PERJANJIAN PELAYANAN DAN KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 30
BRSUD dapat melakukan kerjasama dengan perorangan dan atau lembaga pelayanan kesehatan dengan seijin Bupati. BAB VII …..
- 17 -
BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
Pasal 32
Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 34
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB IX …..
- 18 -
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 35
(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB X TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 36
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila …..
- 19 -
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB XI KADALUWARSA
Pasal 37
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran, atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XII ……
- 20 -
BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 38
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 39
Semua pendapatan BRSUD dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Sampang.
Pasal 40
(1) Seluruh penerimaan jasa medik dan jasa anestasi setelah disetor ke Kas Daerah, dikeluarkan kembali 100% (seratus prosen) dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Kepala Badan. (2) Jasa visite dan jasa konsultasi diterimakan 100% (seratus prosen) kepada tenaga medik yang bersangkutan.
Pasal 41 …..
- 21 -
Pasal 41
Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima BRSUD sebagai Pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di BRSUD dan menjadi tanggug jawab Kepala BRSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV KETENTUAN LARANGAN
Pasal 42
Setiap pasien dan pengunjung BRSUD dilarang membawa senjata, bendabenda yang dapat menimbulkan bahaya, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya.
Pasal 43
Setiap petugas dilarang : a. melakukan pungutan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. b. menambah atau menaikkan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XV KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang. (2) Pengawasan …..
- 22 -
(2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45
(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah : a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- 23 -
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. pemeriksaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan sanksi; f. pemeriksaan di tempat kejadian. (2) Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
(1) BRSUD dapat menyelenggarakan penyediaan obat pelengkap dan alat habis pakai sebagai kegiatan yang melengkapi pelayanan farmasi. (2) Penyediaan obat pelengkap dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diselenggarakan dengan cara melakukan kerja sama dengan Koperasi dalam Lingkungan BRSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Harga barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan harga yang berlaku menurut ketentuan yang berlaku.
- 24 -
(4) Pengelolaan penyelenggaraan penyediaan obat pelengkap dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Bupati.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 4 Januari 2007
PJ. BUPATI SAMPANG, ttd
SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
H. IMAM UTOMO. S
- 25 2. 3. 4. 5.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya; Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 4 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 090 098 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor : 2 SERI : C
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan di Lingkungan BRSUD Kabupaten Sampang, maka perlu diatur tersendiri pengaturan retribusinya dan ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, disamping itu perlu adanya penyederhanaan-penyederhanaan didalam kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah melalui pungutan retribusi dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan BRSUD Kabupaten Sampang serta mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 serta perubahannya.
II. PENJELASAN …..
-2-
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 angka 1 sampai dengan 8 Cukup jelas. angka 9 Seseorang dinyatakan tidak atau kurang mampu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Camat. Untuk seseorang dimaksud bila dipelihara oleh Badan Sosial/RumahYatim Piatu, surat keterangan diperoleh dari Instansi yang bersangkutan yang diketahui oleh Camat. angka 10 Instalasi Kesehatan di BRSUD terdiri dari : 1. Instalasi Farmasi; 2. Instalasi Laboratorium; 3. Instalasi Pemeliharaan Sarana; 4. Instalasi Gizi; 5. Instalasi lain yang ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan. angka 11 sampai dengan 35 Cukup jelas. Pasal 2 sampai dengan Pasal 48 Cukup jelas.
