PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3A TAHUN 2008 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sampang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan dan Pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa Tertinggal, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang …..
-2-
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 1);
-314. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERDESAAN
KABUPATEN
SAMPANG
TAHUN
ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008.
Pasal 2
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 Desember 2007 Nomor : 414.2/2634/PMD perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri-Perdesaan PPK TA.2008. Pasal 3 Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang, Program 1.22.01.15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kegiatan 1.22.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Pasal 4 (1) Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 pada Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
-4(2) Penggunaan dana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Januari 2008. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 6 Pebruari 2008
PJ. BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan Bupati ini disampaikan kepada : Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang; 5. Kepala Bagian Keuangan Sekreta riat Daerah Kabupaten Sampang 6. Camat se Kabupaten Sampang.
Diundangkan di pada tanggal
Drs.CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM. MSi
Pembina Utama Madya NIP. 010 056 836
: Sampang : 6 Pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Madya NIP. 510 090 098 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 3A
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
: 3A
TANGGAL :
6
TAHUN
2008
Pebruari
2008
MEKANISME PENDANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2008
Mekanisme Pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut : 1. Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Bantuan Langsung kepada masyarakat berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi. Bantuan ini diperuntukkan kepada masayarakat di Kecamatan, terutama dimanfaatkan oleh penduduk miskin. 2. Sumber dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sumber Dana berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; b. Cost Sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; c. Dana PNPM-PPK Mandiri dari Dana Alokasi Umum (DAU); d. Partisipasi dunia usaha; e. Swadaya masyarakat. Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan penetapan lokasi Kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi; b. Penetapan Lokasi PNPM-PPK Mandiri Perdesaan ditetapkan Keputusan Bupati Sampang; c. Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada daftar pembukaan administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 3. Mekanisme Penyaluran Dana Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan/atau Kas Daerah ke Rekening kolektif Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
-2-
Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai berikut : a. penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; b. penyaluran dana pendamping (cost sharing) yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengajukan pencairan dana kepada Bupati Sampang dilengkapi dengan : - surat pengantar pengajuan permohonan pencairan dana kepada Bupati Sampang; - Surat Penetapan Camat (SPC) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD III); - Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) oleh Penanggungjawab Operasional (PJOK) dan dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK); - kwitansi tanda terima dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang diketahui oleh PJOK; - foto copy Rekening Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM-PPK Mandiri di masing-masing Kecamatan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sampang. c. Dana pendamping (cost sharing) yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN yang bersumber dari pinjaman luar negeri; d. Besaran dana pendamping (cost sharing) dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya. 4. Mekanisme Pencairan Dana Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa. Mekanisme pencairan dana adalah sebagai berikut : a. pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) antar Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK); b. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (PRD) sesuai kebutuhannya dilampiri dengan dokumen-dokumen proposal usulan kegiatan; c. untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
-3-
5. Dana Operasional Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Pelaksanaan di Desa untuk membiayai kebutuhan operasional kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Desa dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada prinsipnya bertumpu pada swadaya masyarakat namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan) dan PNPM-PPK Mandiri. Dana operasional Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebesar maksimal 2 % (dua persen) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional Desa/Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maksimal 3 % (tiga persen) dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
yang
dialokasikan untuk Desa yang bersangkutan. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas juga untuk PNPM-PPK Mandiri Kabupaten Sampang.
PJ. BUPATI SAMPANG, ttd Drs.CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM. MSi
Pembina Utama Madya NIP. 010 056 836
