PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 41 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan .....
-3-
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 5. Bupati adalah Bupati Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat .....
-4-
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
Pasal 2
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang Pendidikan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan perijinan serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan; b. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Pendidikan; c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat;
-5-
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan; e. pengelolaan dan melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); f. pemberian fasilitasi program Pendidikan Tinggi; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Sekretariat; b. Bidang Kebijakan dan Pembiayaan; c. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA,SMK dan PLB; d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI); f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu Sekretaris
Pasal 6
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan program dan perencanaan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.
Pasal 7 .....
-6-
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan urusan rumah tangga dinas; b. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan-bangunan perkantoran; c. pelaksanaan administrasi, kepegawaian, tenaga administrasi pendidikan; d. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris dinas dan peralatan lainnya; e. pengurusan pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kebutuhan barang serta penghapusan barang-barang dinas; f. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan dinas; g. penyetujuan usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan Pelaksana Kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran; h. pelaksanaan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan; i. penyusuanan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 8
Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas; b. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat; c. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
-7-
d. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, serasehan, seminar, acara pembinaan, upacara, dan kunjungan kerja untuk kelancaran tugas; e. melakukan pengelolaan kepegawaian bagi tenaga administrasi kependidikan; f. menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya meningkatkan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan karier bagi pegawai administrasi pendidikan; g. melakukan pendataan, menginventarisir dan mengalisa data kepegawaian bagi tenaga administrasi; h. mengumpulkan bahan dalam rangka pengawasan disiplin pegawai bagi tenaga administrasi; i. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai bagi tenaga administrasi; j. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris dan administrasi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai. b. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan Pelaksana Kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran. c. melaksanakan Verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. mengadakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan;
-8-
b. menyusun rencana monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan mutu tenaga kependidikan; c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai dasar penyusunan rencana, penelitian dan pengembangan program serta pengendalian pembangunan Dinas Pendidikan; d. menganalisis dan memanfaatkan data pendidikan; e. mengadakan koordinasi dalam rangka pendataan pembangunan pendidikan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Kebijakan dan Pembiayaan
Pasal 12
Bidang Kebijakan dan Pembiayaan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pembiayaan, verifikasi, penelitian dan pengembangan serta pembangunan Dinas Pendidikan.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kebijakan dan Pembiayaan mempunyai fungsi : a. perencanaan dan pelaksanaan anggaran seluruh unit Organisasi Dinas Pendidikan; b. pelaksanaan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga pendidikan; d. penyusunan laporan pengendalian pembangunan pendidikan; e. penyusunan pedoman dasar pelaksanaan standarisasi pendidikan; f. penyetujuan usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan pelaksana kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan; g. penyiapan data dalam rangka penyusunan Anggaran Keuangan baik Anggaran rutin maupun Anggaran Pembangunan Dinas Pendidikan; h. pelaksanaan pendistribusian subsidi sekolah negeri; i. perencanaan …..
-9-
i. perencanaan usulan pembangunan sekolah, rehabilitasi gedung sekolah, dan pembangunan kantor serta bangunan fasilitas penunjang penyelenggaraan pendidikan; j. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian bantuan pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/MI, PLB, SMP/MTs, SMA/MA, SMK; k. pelaksanan pembangunan sarana dan prasarana PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/MI, PLB, SMP/MTs, SMA/MA, SMK; l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 14
Bidang Kebijakan dan Pembiayaan membawahi : a. Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi ; b. Seksi Pembiayaan; c. Seksi Sarana dan Prasarana.
Pasal 15
Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas : a. merencanakan dan melaksanakan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja seluruh unit Organisasi Dinas pendidikan; b. menyusun laporan pengendalian pembangunan pendidikan; c. menyusun pedoman dasar pelaksanaan standarisasi pendidikan; d. merencanakan dan melaksanakan pendataan pendidikan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16
Seksi Pembiayaan mempunyai tugas : a. menyusun Anggaran Keuangan baik Anggaran rutin maupun Anggaran Pembangunan Dinas Pendidikan;
- 10 -
b. melaksanakan pendistribusian anggaran/subsidi ke lembaga pendidikan; c. melaksanakan verifikasi dan seleksi bantuan pembangunan pendidikan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Kebijakan dan Pembiayaan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. merencanakan
usulan
pembangunan
sekolah,
rehabilitasi
gedung
sekolah,
dan
pembangunan kantor serta bangunan fasilitas penunjang penyelenggaraan pendidikan; b. melaksanakan pengadaan, pendistribusian bantuan pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana PAUD, Taman Kanak-Kanak, SD/MI, PLB, SMP/MTs, SMA/MA, SMK; c. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana PAUD, Taman Kanak-Kanak, SD/MI, PLB, SMP/MTs, SMA/MA, SMK; d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI); e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Pembiayaan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB
Pasal 18
Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan, pelaksanaan dan pembinaan pendidikan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB.
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB mempunyai fungsi : a. penetapan kurikulum pendidikan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB;
- 11 -
b. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; c. penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; d. penetapan bahan ajar yang relevan pada pendidikan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; e. peyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; f. penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; g. pemantauan dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; h. penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; i. pembantuan mengendalikan, menilai pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah; j. pengembangan soal-soal ujian, penilaian hasil belajar TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; k. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; l. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi; m. pengadaan pengembangan manejemen peningkatan mutu berbasis sekolah; n. pelaksana program akreditasi sekolah; o. pelaksana peningkatan mutu tenaga pendidik sesuai dengan bidangnya; p. pemberian rekomendasi peyelenggaraan lembaga pendidikan; q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB membawahi : a. Seksi Pengembangan Kurikulum TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; b. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kesiswaaan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; c. Seksi Akreditasi dan Penjamin Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB;
- 12 -
Pasal 21
Seksi Pengembangan Kurikulum TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB mempunyai tugas : a. menyusun kurikulum pendidikan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB, berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; c. menyusun petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; d. menyusun bahan ajar yang relevan pada pendidikan TK, RA, SD, SMP, SMA,SMK dan PLB; e. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran TK, RA, SD, SMP, SMA,SMK dan PLB; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB sesuai bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Pembinaan Kelembagaan Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kesiswaan TK, RA, SD, SMP,SMA,SMK dan PLB mempunyai tugas : a. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, RA, SD, SMP,SMA,SMK dan PLB; b. membantu mengendalikan, menilai pelaksanaan proses belajar mengajar dan menajemen sekolah; c. pengembangan soal-soal ujian, penilaian hasil belajar TK, RA, SD, SMP, SMA,SMK dan PLB; d. melaksanakan pembinaan dan rekomendasi penyelenggaraan lembaga pendidikan; e. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, RA, SD, SMP, SMA,SMK dan PLB; f. menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; g. memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, RA, SD, SMP, SMA,SMK dan PLB; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB sesuai bidang tugasnya.
- 13 -
Pasal 23
Seksi Akreditasi dan Penjamin Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB mempunyai tugas : a. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; b. mengadakan pengembangan manejemen peningkatan mutu berbasis sekolah; c. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah; d. melaksanakan peningkatan mutu tenaga pendidik; e. melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB sesuai bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 24
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : a. melaksanakan pendataan dan analisis keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan; b. menetapkan bahan kebijakan tehnis pembinaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c. melaksanakan pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d. menyusun dan melaksanakan program standarisasi kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. melakukan .....
- 14 -
f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi : a. Seksi Mutasi dan Promosi; b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karier; c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
Pasal 27
Seksi Mutasi dan Promosi mempunyai tugas : a. melaksanakan pendataan dan analisis kenaikan pangkat jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; b. melaksanakan proses kenaikan pangkat dan berkala untuk jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; c. melaksanakan proses usulan promosi dan mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 28
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karir mempunyai tugas : a. melaksanakan pendataan/analisis kubutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; b. melaksanakan proses sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; c. melaksanakan pelatihan dalam rangka sertifikasi jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. melaksanakan perencanaan
pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 .....
- 15 -
Pasal 29
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; e. menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya meningkatkan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan karier pegawai bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan; f. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
Pasal 30
Bidang Pendidikan Non Fromal dan Informal, mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
Pasal 31
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), mempunyai fungsi : a. penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kurikulum PNFI dan kurikulum muatan lokal PNFI; b. penetapan petunjuk pelaksanan hasil belajar dan penyelenggaraan program dan evaluasi hasil belajar PNFI; c. penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi PNFI;
- 16 -
d. penetapan petunjuk pelaksanaan dan rekomendasi penyelenggaraan kursus-kursus dan kelembagaan lainnya dalam ruang lingkup PNFI; e. pelaksana pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan PNFI; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 32
Bidang Pendidikan Non formal dan Informal, membawahi : a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Seksi Pendidikan Kesetaraan; c. Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
Pasal 33
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas : a. melaksanakan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan standart isi dan standart kompetensi yang telah ditetapkan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.(PAUD); c. menyusun bahan ajar penyelenggaraan PAUD; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan PAUD; e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD; f. merencanakan bahan ajar, tempat belajar dan fasilitas lain dalam penyelenggaraan PAUD; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAUD; h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan mitra/lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan PAUD; i. melaksanakan pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan PAUD; j. menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik PAUD; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 34 .....
- 17 -
Pasal 34
Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas : a. melaksanakan kurikulum Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan berdasarkan standart isi dan standart kompetemsi yang telah ditetapkan; b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kurikulum muatan lokal dan pendidikan kecakapan hidup dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan tutorial dan penilaian hasil belajar program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; d. menyusun petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan penilaian hasil belajar program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; e. menyusun bahan ajar yang relevan pada program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; f. menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan warga belajar program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; g. memantau dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;. h. melaksanakan peningkatan mutu tenaga pendidik (tutor) dan tenaga kependidikan; i. melaksanakan pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan mitra/lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; k. merencanakan pengadaan bahan ajar dan fasilitas lain dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 35
Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas : a. mengidentifikasi kelembagaan pendidikan Non Formal dan Informal.(PNFI); b. melaksanakan kurikulum pendidikan kursus dan pelatihan ketrampilan berdasarkan standart nasional pendidikan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan pendidikan kursus, pelatihan ketrampilan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- 18 -
d. melaksanakan standarisasi,akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan Non Formal dan Informal.(PNFI); e. melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga
Pendidikan Non Formal dan
Informal.(PNFI); f. melaksanakan Pengembangan Kompetensi tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan bagi lembaga pendidikan kursus dan pelatihan ketrampilan serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM); g. merencanakan pengadaan bahan ajar dan fasilitas lain dalam penyelenggaraan pendidikan kursus, pelatihan ketrampilan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); h. memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan kursus, pelatihan ketrampilan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); i. menyelengarakan rekomendasi operasioanal dalam penyelenggaraan Kelembagaan Non Formal dan Informal lainnya; j. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan mitra/lembaga/instansi terkait dalam penyelengaraan pendidikan kursus, pelatihan ketrampilan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
(UPTD)
merupakan
unsur
pelaksana
Dinas
yang
menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris.
Pasal 37
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan;
- 19 -
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama; c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan Kantor UPTD; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Biasa, Wajib Belajar, Pendidikan Masyarakat; d. memberi layanan teknis yang berkaitan dengan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal dan Informal; e. menyusun konsep rencana kebutuhan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran dan perlengkapan serta sarana prasarana PAUD, Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa yang disetujui Kepala Dinas; f. memantau pelaksanaan kegiatan PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Biasa, Wajib Belajar, Pendidikan Masyarakat; g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan ketatausahaan Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Biasa, Wajib Belajar, Pendidikan Masyarakat; h. mengusulkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan layanan kenaikan jabatan fungsional (PAK) berdasarkan ketentuan yang berlaku; i. merencanakan/mengusulkan penggabungan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan; j. mengkoordinasikan tugas-tugas kepengawasan PAUD, TK, SD dan PNFI. (3) Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin seorang Kepala Sekolah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris. (4) Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas : a. melaksanakan kurikulum dalam proses belajar mengajar, penerimaan siswa baru, mutasi siswa, kalender pendidikan dan evaluasi hasil belajar; b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian tenaga guru;
- 20 c. melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu guru; d. melaksanakan hubungan dengan masyarakat stakeholders; e. melaksanakan pengelolaan dan kegiatan siswa; f. melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah; g. melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah; h. melaksanakan kebijakan-kebijakan Kepala Dinas Pendidikan. (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Sekolah dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 38
Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Pasal 39
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri dari Pengawas Sekolah dan Penilik dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi : a. Kelompok Pengawas TK/RA; b. Kelompok Pengawas SD/MI; c. Kelompok Pengawas SMP/MTs/SMA/MA/SMK; d. Kelompok Penilik PLS. (2) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d, dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan. (3) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Kepala Bidang terkait dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pengawas .....
- 21 -
(5) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, mempunyai tugas : a. mengendalikan termasuk pembimbing pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. mengendalikan termasuk pembimbing tenaga pendidik agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku; c. mengendalikan termasuk pembimbing hubungan kerja sama sekolah dengan instansi terkait, organisasi masyarakat dan Komite Sekolah; d. menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku; e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekolah antara lain kalender pendidikan, penerimaan murid baru, mutasi murid, evaluasi belajar, pembagian rapor dan kegiatan insidental lainnya; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan untuk Pengawas TK dan SD; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk Pengawas SMP/MTs/SMA/MA/SMK. (6) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas : a. mengendalikan termasuk pembimbing pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal PNFI agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. mengendalikan termasuk pembimbing Tutor agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku; c. mengendalikan termasuk pembimbing hubungan kerja sama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat; d. menilai hasil pelaksanaan kurikulum PNFI berdasarkan ketentuan yang berlaku; e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan PNFI antara lain kalender pendidikan, penerimaan warga belajar baru, mutasi warga belajar/murid, evaluasi belajar, pembagian rapor dan kegiatan insidental lainnya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pendidikan.
BAB IV .....
- 22 -
BAB IV TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
Pasal 40
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap
Pimpinan
Satuan
Organisasi
dalam
Lingkungan
Dinas
Pendidikan
bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam lintas sektoral.
Pasal 41
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sabagai bahan tindak lanjut.
Pasal 42
(1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 43
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V .....
- 23 -
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 46
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 6 Nopember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
NOER TJAHJA
- 24 5. 6. 7.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 6 Nopember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 41
