PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu
dilakukan
penataan
kelembagaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan .....
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
-4-
3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang. 8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis dilapangan. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas : a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkar daerah.
Pasal 4 .....
-5-
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian, penyusunan dan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan; e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan; f. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi; d. Bidang Statistik dan Penelitian; e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; g. UPT Badan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
Bagian Kesatu …..
-6-
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan; b. pengelolaan administasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. penyusunan rencana program dan kegiatan; e. pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di Lingkungan Badan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal 8
Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program dan Kegiatan.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan;
-7-
b. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan; c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor, rapat dinas, dokumentasi dan informasi serta mengelola perpustakaan; d. melakukan tata usaha kepegawaian; e. menyiapkan kenaikan pangkat pegawai; f. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; b. melaksanakan pengelolaan keuangan pembayaran gaji pegawai dan hak-hak lainnya; c. melakukan verifikasi pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Program dan Kegiatan mempunyai tugas : a. menghimpun data dan mengintegrasikan usulan rencana-rencana kegiatan tahunan; b. menyusun rencana kegiatan tahunan; c. melakukan evaluasi rencana kegiatan tahunan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua .....
-8-
Bagian Kedua Bidang Perencanaan Sosial Dan Ekonomi
Pasal 12
Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan sosial kependudukan.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan sosial dan ekonomi; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sosial dan ekonomi; e. pelaksanaan inventarisasi pembangunan sosial dan ekonomi; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal 14
Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi membawahi : a. Sub Bidang Sosial Ekonomi; b. Sub Bidang Sosial Kependudukan.
Pasal 15
Sub Bidang Sosial Ekonomi mempunyai tugas : a. melakukan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, budaya, pariwisata, pengelolaan pasar, BUMD, ketahanan pangan dan pendapatan daerah;
-9-
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sosial ekonomi; c. melakukan inventarisasi pembangunan sosial ekonomi; d. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial ekonomi; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16
Sub Bidang Sosial Kependudukan mempunyai tugas : a. melakukan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, agama, kesehatan, kesos, pemerintahan, kependudukan dan capil, perempuan dan anak, hukum, pemberdayaan masyarakat serta sosial politik; b. melakukan koordinasi, rencana pembangunan bidang sosial kependudukan; c. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial kependudukan; d. melakukan inventarisasi pembangunan bidang sosial kependudukan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Statistik Dan Penelitian
Pasal 17
Bidang Statistik dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan disemua bidang.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Statistik dan Penelitian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan statistik, monitoring, evaluasi, serta penelitian dan dokumentasi; b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian, dokumentasi dan visualisasi statistik dan pelaporan;
- 10 -
c. pengembangan data/informasi pelaksanaan pembangunan; d. penyusunan laporan dan hasil penelitian serta visualiasi pelaksanaan pembangunan; e. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 19
Bidang Statistik dan Penelitian membawahi : a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; b. Sub Bidang Penelitian dan Dokumentasi.
Pasal 20
Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan statistik dan pengembangan data/informasi hasil pembangunan; b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan; c. melakukan koordinasi pengendalian program pembangunan; d. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Penelitian sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 21
Sub Bidang Penelitian dan Dokumentasi, mempunyai tugas : a.
melakukan penelitian dan pengembangan program pembangunan;
b. melakukan koordinasi penelitian dan pengembangan melakukan penyusunan dan pelaporan hasil penelitian program pembangunan; c.
melakukan penyusunan dokumentasi dan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Penelitian.
Bagian Keempat .....
- 11 -
Bagian Keempat Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Pasal 22
Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; c. melakukan inventarisasi program-program pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; d. penyusunan program-program pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; g. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal 24
Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup membawahi : a. Sub Bidang Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
- 12 -
Pasal 25
Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a. melakukan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang sumber daya alam meliputi sumber daya alam hayati dan non hayati baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang sumber daya alam sumber daya alam hayati dan non hayati baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; c. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang sumber daya alam baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; d. melakukan inventarisasi pembangunan sumber daya alam; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a. melakukan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup meliputi dampak dan pencemaran lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang lingkungan hidup meliputi dampak dan pencemaran lingkungan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup baik lintas sektor maupun dan lintas kecamatan; c. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang lingkungan hidup meliputi dampak dan pencemaran lingkungan, konservasi dan rehabilitasi baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; d. melakukan inventarisasi pembangunan bidang lingkungan hidup; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima .....
- 13 -
Bagian Kelima Bidang Perencanaan Fisik Dan Prasarana
Pasal 27
Bidang
Perencanaan
Fisik
dan
Prasarana
mempunyai
tugas
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana.
Pasal 28
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang fisik dan prasarana; b. pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan bidang fisik dan prasarana; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan fisik dan prasarana; e. pelaksanaan inventarisasi pembangunan fisik dan prasarana; f. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 29
Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana membawahi : a. Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah; b. Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang.
Pasal 30
Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas : a. melakukan perumusan rencana program pembangunan fisik dan prasarana meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, prasarana wilayah, irigasi baik lintas sektor maupun lintas kecamatan;
b. melakukan .....
- 14 -
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan fisik dan prasarana wilayah meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, prasarana wilayah, irigasi baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; c. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan fisik dan prasarana wilayah meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, prasarana wilayah, irigasi baik lintas sektor maupun dan lintas kecamatan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan perhubungan dan prasarana wilayah; e. inventarisasi pembangunan bidang perhubungan dan prasarana wilayah; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 31
Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang mempunyai tugas : a. melakukan perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan fisik dan prasarana pengembangan kawasan permukiman, termasuk air bersih dan sanitasi, pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dan penataan ruang (rencana umum, rencana detail dan rencana tata ruang wilayah) baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan fisik dan prasarana perhubungan pengembangan kawasan permukiman termasuk air bersih dan sanitasi, pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dan penataan ruang (rencana umum, rencana detail dan rencana tata ruang wilayah) baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; c. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan fisik dan prasarana pengembangan kawasan permukiman termasuk air bersih dan sanitasi, pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dan penataan ruang (rencana umum, rencana detail dan rencana tata ruang wilayah baik lintas sektor maupun lintas kecamatan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan permukiman dan tata ruang; e. pelaksanaan inventarisasi pembangunan bidang permukiman dan tata ruang; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam .....
- 15 -
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 32
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan merupakan unsur pelaksana Badan yang menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan. (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kepentingan dinas; d. memberi layanan teknis yang berkaitan dengan aktivitas Badan.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas melakukan kegiatan khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 34
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap …..
- 16 -
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sampang. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 35
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun dalam lingkungan Badan/Dinas/Instansi lain.
Pasal 36
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 37 …..
- 17 -
Pasal 37
(1) Para Kepala Sub Bagian dan Pejabat setingkat Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan, dan Kepala Badan menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Bupati.
Pasal 38
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 39
(1) Kepala Badan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 41 .....
- 18 -
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 1 Desember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan
NOER TJAHJA
kepada : Yth.
1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.
Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7. Kepala .....
- 19 -
7.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 1 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 56
