PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka perlu diatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang .....
-2-
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
83/KMK.04/2000
tentang
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 12. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
84/KMK.04/2000
tentang
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan .....
-3-
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 17. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor SE-111/A51/1993, Nomor SE-64/PG.6/1993 dan Nomor 973/4708/PUOD) tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan; 18. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.15/A/2000 dan Nomor : Kep.87/R/2000 tentang Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2004 Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMUNGUTAN
BUPATI PAJAK
TENTANG BUMI
DAN
PENGGUNAAN BANGUNAN
BIAYA SEKTOR
PEDESAAN/PERKOTAAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SAMPANG.
BAB I …..
-4-
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 2. Bupati adalah Bupati Sampang. 3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sampang. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang selaku Pengguna Anggaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk pada Kas Daerah Kabupaten Sampang. 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak penerimaan besarnya pajak terhutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta mengawasi penyetorannya. 9. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. 10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.
BAB II .....
-5-
BAB II BIAYA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu Besarnya Biaya Pemungutan
Pasal 2
Dalam pemungutan PBB oleh Aparatur Pemungut, diberikan biaya pemungutan.
Pasal 3
(1) Biaya pemungutan PBB sesuai imbangan pembagian biaya pemungutan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten berdasarkan realisasi penerimaan PBB dari target pada tahun bersangkutan. (2) Besarnya imbangan biaya pemungutan sebagaimana pada ayat (1) adalah biaya pungut diterima oleh Pemerintah Kabupaten dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang disetor ke Kas Daerah adalah: a. obyek PBB sektor pedesaan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 65 % (enam puluh lima perseratus); b. obyek PBB sektor perkotaan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 85 % (delapan puluh lima perseratus); c. obyek PBB sektor perhutanan pedesaan jumlah realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 25 % (dua puluh lima perseratus); d. obyek PBB sektor pertambangan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 25 % (dua puluh lima perseratus).
Bagian Kedua …..
-6-
Bagian Kedua Penggunaan Biaya Pemungutan
Pasal 4
(1) Penggunaan biaya pemungutan pada obyek tiap sektor PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai berikut : a. biaya pungut sektor PBB Pedesaan dipergunakan untuk : 1. Aparat Pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan; 2. Aparat Pemungut Kecamatan; 3. Tim Intensifikasi Kabupaten. b. Biaya pungut sektor PBB Perkotaan dipergunakan untuk : 1. Aparat Pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan; 2. Aparat Pemungut Tingkat Kecamatan; 3. Tim Intensifikasi Kabupaten. c. biaya pungut sektor PBB Perhutanan dipergunakan untuk Tim Intensifikasi Kabupaten; d. biaya pungut sektor PBB Pertambangan dipergunakan untuk : 1. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional kegiatan PBB; 2. kegiatan penyisiran atau penagihan PBB Pedesaan/Perkotaan; 3. kegiatan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, dan monitoring; 4. hadiah kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah atas pelunasan PBB Pedesaan/ Perkotaan pada tahun berjalan; 5. Tim Intensifikasi dan Non Tim Intensifikasi PBB Kabupaten; 6. kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan PBB, minyak dan gas Wilayah Kabupaten Sampang. (2) Penetapan pagu pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III …..
-7-
BAB III TATA CARA PENYALURAN
Pasal 5
(1) Penerimaan Biaya pemungutan PBB dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke Kas Daerah. (2) Besarnya Biaya Pemungutan PBB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang pada Belanja Tidak Langsung (5.1) Kode Rekening 5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB. (3) Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan besarannya berdasar realisasi biaya pungut yang ditransfer ke Kas Daerah dengan dilampiri Nota Aplikasi Transfer Bank BO III atau Bank Jatim Cabang Sampang. (4) Penyaluran biaya pemungutan sesuai pembagian penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pertanggungjawaban administrasi keuangannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 .....
-8Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
:8
Juni
2009
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
:8
Juni
2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19620323 198903 1 014
Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 15
