PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR :
46 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN OPERASIONAL KINERJA KECAMATAN DARI PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan publisitas, akuntabilitas dan sinergitas
antar
Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota
dan
Kecamatan di Jawa Timur dalam validitas data perlu diberikan Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan di Provinsi Jawa Timur; b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009; c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka untuk pelaksanaan di Kabupaten Sampang dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan Dari Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sampang Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 205 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
-3-
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri A); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Seri A); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2009; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 15); 19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5); 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 39);
MEMUTUSKAN : .....
-4-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN OPERASIONAL KINERJA KECAMATAN DARI PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2009.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Bupati adalah Bupati Sampang. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. 6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sampang. 7. Tim Evaluasi dan Pengawas Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang membidangi bantuan operasional kinerja Kecamatan.
Pasal 2
Pedoman Umum Bantuan Operasioal Kinerja Kecamatan Dari Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sampang Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Pasal 3
Pedoman Umum Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kerangka acuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan guna menyediakan dukungan data dan informasi.
Pasal 4 .....
-5-
Pasal 4
Pedoman Umum Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai Pedoman bagi Kecamatan di Kabupaten Sampang.
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 17 Nopember BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 17 Nopember
2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19620323 198903 1 014 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 46
2009
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
: 46
TAHUN
2009
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2009
PEDOMAN PEDOMAN UMUM BANTUAN OPERASIONAL KINERJA KECAMATAN DARI PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2009 I.
LATAR BELAKANG Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplitsit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi, Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat sera masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berposisi dalam melayani masyarakat dan membina serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan harus diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan dan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Padahal secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Oleh karena tugas, kewenangan, yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada masingmasing Camat di Provinsi Jawa Timur sangat komplek, serta kurangnya dukungan aspek sarana dan prasarana serta keuangan oleh Bupati, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan Operasional Kinerja Kecamatan pada Tahun 2009.
II.
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan .....
-22. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
13.
14. 15. 16. 17. 18.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi awa Timur Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
III. TUJUAN DAN SASARAN 1.
Tujuan Menunjang peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan guna menyediakan dukungan data dan informasi bagi proses pengambilan Keputusan.
2.
Sasaran 1. Terwujudnya tertib Administrasi di jajaran aparat kecamatan yang mampu memberikan pelayanan publik dengan baik 2. Tersedianya data-data monografi kecamatan, data Indeks Pembangunan Manusia dan Data Produk Domistik Regional Bruto; 3. Memantapkan Monitoring program-program di wilayah kecamatan
IV. Ruang Lingkup Kegaiatan Pemerintah Provinsi melakukan falisitasi peningkatan kinerja perangkat Kabupaten yang berada di kecamatan. Bentuk Fasilitasi yang dilakukan meliputi bantuan biaya operasioal peningkaan kinerja kepada 14 (empat belas) kecamatan, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang diarahkan untuk menunjang upaya koordinasi program dan kegiatan meliputi : a. Memperkuat akurasi data monografi dan administrasi Kecamatan; b. Menunjang data pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
-3c. Monitoring program dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Camat. V.
SUMBER DANA DAN PENETAPAN ALOKASI Sumber dana program ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.
VI. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Meningkatkannya tertib administrasi kecamatan di jajaran aparat kecamatan, sehingga mampu memberikan pelayanan publik degan baik; 2. Adanya Link akurasi data administrasi kecamatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Website; 3. Adanya data pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB). gkan di sekolah/madrasah juga di bentuk Satuan Tugas Peng VII. MEKANISME PELAKSANAAN A. Penetapan Tim Dalam rangka pengendalian dan pengawasan Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan di Provinsi Jawa Timur, maka dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk : 1. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan; 2. Memberikan pembinaan kepada Kecamatan dalam kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan; 3. Memverifikasi Data dan Biaya yang diusulkan Kecamatan; 4. Mengusulkan pencairan dan penyaluran dana bantuan operasional kinerja kecamatan kepada Bupati; 5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan operasionalisasi pemberian bantuan operasional kinerja kecamatan; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur; 7. Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi dan Pengawas Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan diatur dalam Keputusan Bupati Sampang. B. Kelompok/Lembaga Penerima : Penerima bantuan operasional kinerja kecamatan ini adalah Camat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1. Mengelola dan melaksanakan pengadministrasian data monografi 2. Mengelola dan melaksanakan pengadministrasian Register administrasi kecamatan yang terdiri dari : 1) Model A ( 13 jenis form ) a. Model A. 1 : Register Surat Masuk b. Model A. 2 : Register Surat Keluar c. Model A. 3 : Pelaksanaan dan Pelaporan Piket d. Model A. 4 : Tamu e. Model A. 5 : Inventaris Kantor f. Model A. 6 : Notulen Rapat g. Model A. 7 : Rekapitulasi data Kependudukan h. Model A. 8 : Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) i. Model A. 9 : Rekapitulasi Transmigrasi j. Model A. 10 : Rekapitulasi Tanah k. Model A. 11 : Data Bencana Alam dan Pengungsi l. Model A. 12 : Data Kejadian Kriminal dan Konflik m. Model A. 13 : Kinerja Kecamatan 2) Model B ( 7 jenis form ) a. Model B. 1 : Daftar Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Model B. 2 : Daftar Rekapitulasi APBD Desa c. Model B. 3 : Register Peraturan Desa d. Model B. 4 : Daftar Kerjasama Desa e. Model B. 5 : Rencana Pembangna Desa f. Model B. 6 : Kegiatan Pembangunan Desa g. Model B. 7 : Kader Pembangunan Desa 3) Model C .....
-43) Model C ( 8 jenis form ) a. Model C. 1 : Daftar Organisasi Desa dan Partai Politik b. Model C. 2 : Register Wesel dan Surat-Surat tercatat c. Model C. 3 : Register Legalisasi surat-surat d. Model C. 4 : Kegiatan PKK e. Model C. 5 : Daftar Rekomendasi surat keterangan catatan polisi f. Model C. 6 : Rekapitulasi Akseptor Keluarga Berencana g. Model B. 7 : Daftar Rekomendasi dan Perijinan h. Model C. 8 : Register Calon Jamaah Haji 4) Agenda Kerja Camat (1 jenis form) 3. Berkoordinasi dengan Mantri Statistik (Mantis) untuk melakukan penghitungan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB); 4. Melakukan sosialisasi kegiatan bantuan operasonal kinerja kecamatan; 5. Melakukan Link akurasi data monografi dan administrasi kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Website ; 6. Bertanggung jawab atas penggunaan bantuan operasonal kecamatan yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Mendokumentasikan dan melaporkan Realisasi Penggunaan Dana dan hasil kegiatan secara berjenjang. C. Struktur Organisasi Pengelola Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan:
GUBERNUR
REKENING KASDA KABUPATEN melalui BUPATI Prog/Keg ( Belanja Langsung )
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB atau KECAMATAN
D. Pengelolaan Keuangan : Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 815/10898/011/2009 tanggal 24 Juli 2009 perhal Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan di Provinsi Jawa Timur, bahwa dana bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk Kecamatan se Jawa Timur, agar dituangkan pada Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 : 1. Proses Pencairan Dana : Proses Pencairan Dana Bantuan Kinerja Operasional Kecamatan di Kabupaten Sampang di realisasikan berupa Cah Transfer dan disalurkan langsung ke Rekening Camat se Kabupaten Sampang Bank Jatim Pusat setelah menerima dana dari APBD Provinsi menyalurkan ke Bank Jatim Cabang Kabupaten, atas nama Camat;
-5Bank Jatim Cabang Kabupaten selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah menerima dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten menyalurkan ke Kecamatan (Rekening Kecamatan Masing-masing) sesuai dengan Dana besarnya Dana Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan di Provinsi Jawa Timur; Bank Jatim Cabang wajib memberitahukan agar segera mencairkan dana Bantuan Operasional Kinerja kepada masing-masing Camat se Kabupaten Sampang.
- Contoh Kwitansi :
KWITANSI (Penerimaan Uang dari Kabupaten)
Terima dari
: PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AMPANG)
Terbilang
:
Untuk Pembayaran
: Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan ............... untuk operasional Kinerja
==.Dua Puluh Lima Juta Rupiah,-==
Kecamatan di Kabupaten Sampang Tahun 2009.
Jumlah
:
Rp. 25.000.000,-
Sampang , ..................... 2009 Mengetahui Pengguna Anggaran
Bendahara
.
Penerima Stempel, Materai & TTD
Drs. H. MOH. SJAMSUL ARIFIM NIP. 19550120 198003 1 004
MOH. SYUIB, S.Sos
NIP. 19740911 199602 1 001
Camat NIP……………
Bagan .....
-6Bagan Proses Pencairan Dana
PEMERINTAH KABUPAEN SKPD KECAMATAN DISPENDALOKA - Surat Pengajuan Permohonan Pengajuan Pencairan Dana - Kwitansi asli bertanda
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D)
KASDA KABUPATEN
: Penyaluran Bantuan : Koordinasi
Bank Jatim
-72. Penggunaan Anggaran : Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan di Kabupaten dikelola oleh Kecamatan dipergunakan antara lain untuk : 1. Biaya operasional penyusunan/pengisian dokumen-dokumen monografi, administrasi kecamatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) di Kecamatan; 2. Biaya Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kabupaten dan Provinsi dalam rangka koordinasi dan pengiriman dokumen-dokumen monografi, administrasi kecamatan, IPM dan PDRB (maksimal 30 %); 3. Biaya Koordinasi pembuatan Website Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kecamatan. 4. Biaya penggandaan, meliputi : o Buku dokumen-dokumen monografi, administrasi kecamatan, PDRB dan IPM yang dihimpun dalam soft copy dalam bentuk CD dan hard copy; o CD tentang Profil Wilayah Kecamatan; Penggadaan soft copy dan hard copy tersebut sebanyak 4 (empat) rangkap terdiri dari : 1 (satu) rangkap untuk Kecamatan, 1 (satu) rangkap untuk pemerintah Kabupaten, 2 (dua) rangkap untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat. 3. Pertanggungjawaban Keuangan : • Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 Ayat 2 : “Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan kepada Kepala Daerah.” Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan, disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum dengan tembusan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; Laporan realisasi pertanggungjawaban bantuan keuangan yang dikirim kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Pemerintahan Umum setda Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu diketahui oleh Tim Evaluasii Kabupaten; Bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban disimpan oleh masing-masing kecamatan, yang dalam hal ini sebagai obyek pemeriksaan dimana bukti tersebut harus ditunjukan kepada pemeriksa apabila suatu saat diadakan pemeriksaan.
Bagan Pertanggungjawaban Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan
Bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban disimpan oleh masing-masing kecamatan
: Penyaluran Subsidi : Koordinasi
PEMERINTAH PROVINSI
Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Tim Evaluasi dan Pengawas Provinsi Jawa Timur
as Peng VIII. MONEV, TOLOK UKUR KINERJA DAN PENGAWASAN A. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) dilaksanakan untuk : 1. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program; 2. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; 3. mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program; 2. Monev dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawas Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan; 3. Tim Kabupaten yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan operasional kinerja kecamatan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten; 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.
Bagan Monitoring dan Evaluasi
GUBERNUR JAWA TIMUR
L A P O R A N
Tim Evaluasi dan Pengawas Provinsi Jawa Timur/Kabupaten
KECAMATAN
B. Tolok Ukur Kinerja Kinerja dan keberhasilan kegiatan ini dapat diketahui melalui penilaian dan evaluasi, dengan tolok ukur sebagai berikut : 1. Tertibnya buku dokumen-dokumen monitoring, administrasi kecamatan, PDRB dan IPM yang telah dihimpun dalam bentuk soft copy (CD) dan hard copy; 2. Telah dibuatkan CD tentang Profil Wilayah Kecamatan; 3. Telah dibuatkan Website yang memuat point 1 da 2, sehingga Pemerintah Provinsi dapat mengaksesnya melalui Website tersebut; 4. Meningkatnya hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. C. Pengawasan 1. Pengawasan kepada pengelola bantuan operasional kinerja kecamatan secara fungsional dlakukan oleh Tim Evaluasi dan Pengawas Bantuan Operasional Kinerja Kecamatan Tahun 2009; 2. Apabila hasil pengawasan menunjukan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola bantuan operasional kinerja kecamatan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Mengingat .....
-93. Mengingat dana bantuan keuangan untuk kecamatan tersebut berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka kegiatan tersebut menjadi obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau Inspektorat Provinsi Jawa Timur. IX. Larangan Kegiatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan antara lain : a. Hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma sosial; b. Dana operasional pemeliharaan atau renovasi gedung; c. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas politik seperti kampanye rapat-
rapat partai dan pengadaan atribut partai; d. Dana operasinal pemeliharaan kendaraan; e. Bantuan kepada pihal ketiga. X.
Penutup Demikian pedoman umum pelaksanaan ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pengeloalaan bantuan operasional kinerja kecamatan di Kabupaten Sampang.
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
