PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 33 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA
SEKRETARIAT
DAERAH
DAN
STAF
AHLI
KABUPATEN SAMPANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-4-
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 5. Bupati adalah Bupati Sampang. 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 9. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. 10. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. 11. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. 12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan, membawahi : 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi : a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; c. Sub Bagian Perangkat Daerah; 2. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi : a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan; c. Sub Bagian Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa; 3. Bagian Hukum, .....
-5-
3. Bagian Hukum, membawahi : a. Sub Bagian Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : 1. Bagian Perekonomian, membawahi : a. Sub Bagian Sarana Perekonomian; b. Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah; c. Sub Bagian Usaha Daerah; 2. Bagian Pembangunan, membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Pelaksanaan Program; c. Sub Bagian Administrasi, Monitoring dan Evaluasi; d. Asisten Administrasi, membawahi : 1. Bagian Umum, membawahi : a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; 2. Bagian Organisasi, membawahi : a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi : a. Sub Bagian Protokoler; b. Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi; c. Sub Bagian Sandi dan Media Massa; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III .....
-6-
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
Pasal 3
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kabupaten; d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Kabupaten; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua .....
-7-
Bagian Kedua Asisten Pemerintahan
Pasal 6
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris Daerah dibidang Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan Hukum serta mengkoordinasikan tugas pembantuan.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi : a. perumusan bahan kebijakan perumusan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; c. penyusunan bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 8
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengolah bahan penyusunan dan petunjuk teknis tentang pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kecamatan, Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah.
Pasal 9 .....
-8-
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan pembinaan Koordinasi Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Pemerintahan; b. pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah; c. pengumpulan bahan kerjasama antar Daerah, Lembaga dan pihak ketiga; d. pelaksana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah; e. pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah; f. pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10
Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah bahan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum; b. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pembinaan pelaksanaan PEMILU; c. mengumpulkan dan mengolah bahan serta mengkoordinasikan rapat MUSPIDA; d. mengumpulkan dan mengolah bahan serta mengkoordinasikan dengan lembaga/instansi lain dalam pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan; e. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan rapat koordinasi masalah sengketa tanah; f. mengumpulkan dan mengolah bahan data dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pertanahan; g. melaksanakan .....
-9-
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 11
Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas : a. mengumpulkan, mengolah bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Otonomi Daerah; b. mengumpulkan, mengolah bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar Daerah, Lembaga dan perorangan; c. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pembinaan kerjasama antar Daerah, Lembaga dan perorangan; d. mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan serta pemindahan nama Ibukota Kabupaten dan Kecamatan; e. mempersiapkan, mengolah bahan dan menyusun petunjuk teknis tentang perubahan namanama Georafis di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; f. mengumpulkan, mengolah bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penataan Batas Daerah; g. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pembentukan, penghapusan dan pemindahan Batas Daerah; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 12
Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas : a. mempersiapkan
segala
bahan
yang
diperlukan
tentang
pencalonan,
pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah; b. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pengangkatan serta pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD; c. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 10 -
d. mengumpulkan dan mengolah bahan tentang data Perangkat Daerah dan Kecamatan; e. menerima, mensistematisasikan dan mengevaluasi laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; f. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pembinaan administrasi Kecamatan; g. mengumpulkan, mengolah bahan dan membuat petunjuk teknis mengenai pembentukan, penghapusan dan pemekaran Kecamatan; h. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka ketatausahaan dan administrasi di Bagian Tata Pemerintahan; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pasal 13
Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas dibidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan dan Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan dan pengembangan, pendapatan dan kekayaan Desa; b. pelaksanaan program
dan
petunjuk
teknis
dibidang Tata Pemerintahan Desa dan
Kelurahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan dan pengembangan, pendapatan dan kekayaan Desa; c. pengawasan dan pengendalian dibidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Perangkat dan administrasi Desa dan Kelurahan dan pengembangan, pendapatan dan kekayaan Desa; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11 -
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Perangkat dan administrasi Desa dan Kelurahan dan pengembangan, pendapatan dan kekayaan Desa; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 15
Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. mengawasi dan mengendalikan Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Pasal 16
Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan; c. mengawasi dan mengendalikan Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Pasal 17 .....
- 12 -
Pasal 17
Sub Bagian Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa; c. mengawasi dan mengendalikan Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan
koordinasi
dan
kerjasama
dengan
lembaga/instansi
lain
dibidang
Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Paragraf 3 Bagian Hukum
Pasal 18
Bagian Hukum mempunyai tugas dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. pengawasan dan pengendalian Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan .....
- 13 -
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Perundangundangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 20
Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Perundang-undangan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Perundang-undangan; c. mengawasi dan mengendalikan Perundang-undangan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Perundangundangan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
Pasal 21
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Bantuan Hukum; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Bantuan Hukum; c. mengawasi dan mengendalikan Bantuan Hukum; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Bantuan Hukum; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
Pasal 22
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. mengawasi dan mengendalikan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 14 -
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain
dibidang
Dokumentasi dan Informasi Hukum; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
Bagian Kedua Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 23
Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan.
Pasal 24
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian; b. perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian; c. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Bagian Perekonomian
Pasal 25
Bagian Perekonomian mempunyai
tugas
dibidang Sarana Perekonomian, Potensi dan
Produksi Daerah dan Usaha Daerah. Pasal 26 …..
- 15 -
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan Sarana Perekonomian, Potensi dan Produksi Daerah dan Usaha Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang pengembangan Sarana Perekonomian, Potensi dan Produksi Daerah dan Usaha Daerah; c. pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan Sarana Perekonomian, Potensi dan Produksi Daerah dan Usaha Daerah; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/ daerah lain dibidang Pengembangan Sarana Perekonomian, Potensi dan Produksi Daerah dan Usaha Daerah; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 27
Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas : a. merumuskan kebijakan Sarana Perekonomian; b. mengkoordinasikan program Sarana Perekonomian; c. mengawasi dan pengendalian Sarana Perekonomian; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/daerah lain dibidang Sarana Perekonomian; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.
Pasal 28
Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah mempunyai tugas : a. merumuskan kebijakan pengembangan Potensi dan Produksi Daerah; b. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan Potensi dan Produksi Daerah; c. mengawasi dan mengendalikan pengembangan Potensi dan Produksi Daerah;
- 16 -
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/daerah lain dibidang Potensi dan Produksi Daerah; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.
Pasal 29
Sub Bagian Usaha Daerah mempunyai tugas : a. merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Daerah; b. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan Usaha Daerah; c. mengawasi dan mengendalikan Usaha Daerah; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/daerah lain dibidang Usaha Daerah; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.
Paragraf 2 Bagian Pembangunan
Pasal 30
Bagian Pembangunan mempunyai tugas dibidang Penyusunan Program, Pelaksanaaan Program dan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
Pasal 31
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penyusunan Program dan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah; b. pengendalian terhadap Pelaksanaan Pembangunan; c. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; d. pelaksanaan .....
- 17 -
d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang Penyusunan Program, Pelaksanaan Program, Administrasi, Monitoring dan Evaluasi; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 32
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis tentang penyusunan dan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah; b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang Penyusunan Program Pembangunan Daerah; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 33
Sub Bagian Pelaksanaan Program mempunyai tugas : a. mengendalikan terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan; b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang Pelaksanaan Program; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pasal 34
Sub Bagian Administrasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas : a. mengelola
administrasi
dan
menyusun
pelaporan
pelaksanaan
program-program
Pembangunan Daerah; b. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga .....
- 18 -
Bagian Ketiga Asisten Administrasi
Pasal 35
Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris Daerah di bidang Umum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 36
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Asisten Administrasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pelaksanaan dibidang Umum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan administrasi Umum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Bagian Umum
Pasal 37
Bagian Umum mempunyai tugas dibidang Rumah Tangga dan Perlengkapan, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Keuangan.
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan
rencana
program
dan
petunjuk
teknis
Perlengkapan, Tata Usaha dan Kepegawaian dan Keuangan;
dibidang Rumah Tangga dan
- 19 -
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Rumah Tangga dan Perlengkapan, Tata Usaha dan Kepegawaian dan Keuangan; c. pengawasan, pengendalian dibidang Rumah Tangga dan Perlengkapan, Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Rumah Tangga dan Perlengkapan, Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 39
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Rumah Tangga dan Perlengkapan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Rumah Tangga dan Perlengkapan; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Rumah Tangga dan Perlengkapan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Rumah Tangga dan Perlengkapan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 40
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Tata Usaha dan Kepegawaian; b. melaksanakan program Tata Usaha dan Kepegawaian dan petunjuk teknis Tata Usaha dan Kepegawaian; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Tata Usaha dan Kepegawaian; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Tata Usaha dan Kepegawaian; f. melaksanakan .....
- 20 -
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 41
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Keuangan; b. melaksanakan program Keuangan dan petunjuk teknis Keuangan; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Keuangan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Keuangan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Bagian Organisasi
Pasal 42
Bagian Organisasi mempunyai tugas dibidang Kelembagaaan, Ketatalaksanaan, dan Analisis dan Formasi Jabatan.
Pasal 43
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Kelembagaaan, Ketatalaksanaan, dan Analisis dan Formasi Jabatan; b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Kelembagaaan, Ketatalaksanaan, dan Analisis dan Formasi Jabatan; c. pengawasan dan pengendalian dibidang Kelembagaaan, Ketatalaksanaan, dan Analisis dan Formasi Jabatan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 21 -
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Kelembagaaan, Ketatalaksanaan, dan Analisis dan Formasi Jabatan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 44
Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Kelembagaaan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Kelembagaaan; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Kelembagaaan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi dibidang Kelembagaaan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 45
Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Ketatalaksanaan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Ketatalaksanaan; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Ketatalaksanaan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan
koordinasi
dan
kerjasama
dengan
lembaga/instansi
lain
dibidang
Ketatalaksanaan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 46
Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Analisis dan Formasi Jabatan; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Analisis dan Formasi Jabatan;
- 22 -
c. melakukan pengawasan dan pengendalian Analisis dan Formasi Jabatan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Analisis dan Formasi Jabatan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 47
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas dibidang Protokoler, Pemberitaan, Penyebaran Informasi, Sandi dan Media Massa.
Pasal 48
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Protokoler, Pemberitaan, Penyebaran Informasi, Sandi dan Media Massa; b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis Protokoler, Pemberitaan, Penyebaran Informasi, Sandi dan Media Massa; c. pengawasan dan pengendalian Protokoler, Pemberitaan, Penyebaran Informasi, Sandi dan Media Massa; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Protokoler, Pemberitaan, Penyebaran Informasi, Sandi dan Media Massa; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 49 .....
- 23 -
Pasal 49
Sub Bagian Protokoler mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Protokoler; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Protokoler; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Protokoler; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Protokoler; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
Pasal 50
Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Pemberitaan dan Penyebaran Informasi; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Pemberitaan, Penyebaran Informasi dan dokumentasi; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Pemberitaan dan Penyebaran Informasi; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
Pasal 51
Sub Bagian Sandi dan Media Massa mempunyai tugas : a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Sandi dan Media Massa; b. melaksanakan program dan petunjuk teknis Sandi dan Media Massa; c. melakukan pengawasan dan pengendalian Sandi dan Media Massa; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Sandi dan Media Massa; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. BAB IV …..
- 24 -
BAB IV STAF AHLI
Pasal 52
(1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan bidang dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Pasal 53
Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
- 25 -
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 54
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 55
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5) Setiap .....
- 26 -
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 56
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 58
Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 59 .....
- 27 Pasal 59 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 17 Oktober 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 17 Oktober 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 33
NOER TJAHJA
