PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 42 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang .....
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
-4-
5. Bupati adalah Bupati Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pasal 2
(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan tugas pembantuan serta melakukan tugas konsultatif, koordinatif di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 4 .....
-5-
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembentukan bimbingan dan rekomendasi perijinan serta pembinaan penyelenggaraan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; b. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; c. pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; d. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat; e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga secara fisik dan non fisik; f. pemfasilitasian program Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang terdiri : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemuda dan Olah raga; d. Bidang Kebudayaan; e. Bidang Pariwisata; f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
-6-
(2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu Sekretaris
Pasal 6
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan, program dan perencanaan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan unsur-unsur yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan umum, keuangan dan urusan rumah tangga dinas; b. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan-bangunan perkantoran; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian; d. penyelenggaraan penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris daerah dan peralatan lainnya; e. pengurus pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kebutuhan barang serta penghapusan barang-barang dinas; f. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan dinas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan;
-7-
c. Sub Bagian Program.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas; b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan; c. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan kantor; d. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat; e. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja untuk kelancaran dinas; f. melakukan pengelolan kepegawaian tenaga adminsitratif serta upaya peningkatan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai; b. menghimpun data dan menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. mengadakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; b. menyusun rencana program pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
-8-
c. melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; d. menganalisis dan memanfaatkan data Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; e. mengadakan koordinasi dalam rangka pendataan pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Pemuda dan Olah Raga
Pasal 12
Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana bidang pemuda dan olah raga.
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. perencanaan dan pelaksanaan anggaran seluruh Seksi Pemuda dan Olah Raga; b. pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olah raga; c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembinaan kepemudaan dan olah raga; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Pemuda dan Olah Raga membawahi : a. Seksi Kepemudaan; b. Seksi Keolahragaan; c. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga. Pasal 15 .....
-9-
Pasal 15 Seksi Kepemudaan mempunyai tugas : a. menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda; b. melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan; c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis kepemudaan; d. menyediakan bahan belajar, temp at belajar dan fasilitas lainnya bagi kepemudaan; e. melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembinaan generasi muda; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasa1 16
Seksi Keolahragaan mempunyai tugas : a. menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan di masyarakat; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan; c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis keolahragaan; d. memfasilitasi dan mengembangan olahraga masyarakat dan olah raga tradisional; e. melaksanakan peningkatan kebugaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat; f. melaksanakan pembinaan olah raga bagi anak usia dini dan pelajar; g. melaksanakan kompetisi olah raga bagi pelajar dan masyarakat; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasa1 17
Seksi Bina Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas : a. melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; b. merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; c. melaksanakan pendistribusian bantuan dan peralatan kepemudaan dan olah raga; d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; e. melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 10 -
Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan
Pasal 18
Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengelola, melaksanakan, membina, menyelenggarakan perlindungan dan pengembangan budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. perencanaan dan pelaksanaan anggaran seluruh Seksi Kebudayaan; b. pengadaan perlindungan, pengembangan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional; c. pengadaan kerjasama, pengkajian dan penelitian bidang seni budaya sejarah dan nilai-nilai tradisional; d. penetapan dan pelaksanaan setiap event kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai nilai tradisional; e. penyusunan
petunjuk
Teknis
dan
petunjuk
pelaksanaan
penyelenggaraan
dan
pengembangan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Kebudayaan membawahi : a. Seksi Perlindungan dan Pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi Budaya; c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum dan kepurbakalaan
Pasal 21 .....
- 11 -
Pasal 21
Seksi Perlindungan dan Pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan tentang perlindungan, pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional; b. mengadakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai budaya ke lembaga pendidikan dan masyarakat; c. mengadakan kerjasama dan pelestarian nilai-nilai budaya tradisional; d. mengadakan pembinaan, pengkajian dan pergelaran tentang bidang kesejarahan, nilai-nilai tradisional; e. melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama lintas budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional; f. melaksanakan peningkatan kemitraan dengan pihak terkait serta pemberian penghargaan terhadap seniman; g. mengadakan pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai nilai tradisional; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi Budaya mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan; b. mengadakan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan seniman dalam pengembangan seni budaya; c. melaksanakan pengkajian dan penghargaan karya seni bagi para seniman; d. melaksanakan promosi kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai tradisional; e. mengadakan kegiatan festival seni budaya di lingkungan lembaga pendidikan dan masyarakat; f. mengadakan kegiatan studi banding, sarasehan dan seminar seni budaya; g. mengadakan pembinaan kepada sanggar-sanggar seni; h. melaksanakan .....
- 12 -
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 23
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum dan kepurbakalaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan tentang pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan, sejarah, museum dan kepurbakalaan; b. melakukan pengendalian, pemeliharaan, sarana dan prasarana kebudayaan, museum dan kepurbakalaan; c. mengadakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian, kegiatan museum dan kepurbakalaan; d. menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan muskala; e. melakukan pemeliharaan dan pembangunan bidang museum dan kepurbakalaan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pariwisata
Pasal 24
Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan mengelola, melaksanakan, membina mengembangkan dan mempromosikan pariwisata.
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan program kegiatan bidang pengembangan pariwisata; b. penyusunan konsep program pengembangan pariwisata; c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap usaha kepariwisataan; d. penyusunan .....
- 13 -
d. penyusunan
petunjuk
teknis
dan
petunjuk
pelaksanaan
penyelenggaraan
dan
pengembangan pariwisata; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Pariwisata membawahi : a. Seksi Pemasaran Pariwisata; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
Pasal 27
Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan promosi budaya dan pariwisata; b. melakukan dan menyusun bahan pemasaran kepariwisataan; c. menyusun dan melakukan kegiatan pameran; d. menyiapkan bahan kerjasama bagi para investor dalam pengembangan budaya dan pariwisata; e. menyusun dan melaksanakan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri; f. menyusun rencana kegiatan pengembangan sistem informasi budaya dan pariwisata; g. menyediakan informasi budaya dan pariwisata secara akurat, up todate dan pembentukan juru informasi wisata; h. menyediakan bahan informasi budaya dan pariwisata nusantara dalam dan lua negeri; i. menyiapkan bahan kerjasama dengan biro perjalanan wisata; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasa1 28
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 14 -
b. menyiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS); c. mengadakan pelatihan SDM wisata secara terpadu; d. menyelenggarakan kerjasama dengan konsultan pihak ketiga dalam pengembangan SDM yang terintegral dan holistik; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM wisata secara berkala; f. menyelenggarakan dan memberdayakan pemilihan duta wisata; g. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi budaya dan pariwisata lintas daerah; h. melakukan pembinaan terhadap sanggar seni wisata dan budaya; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata; b. melakukan pengendalian, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata; c. melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan dan pengelolaan sarana wisata secara efektif; d. merumuskan kebijakan bagi pengembangan obyek dan daya tarik wisata; e. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan obyek wisata; f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman pengembangan obyek wisata; g. menyiapkan bahan penyusun pedoman pengembangan obyek dan daya tarik wisata; h. menghimpun data dan melakukan verifikasi perijinan, kelayakan operasional usaha budaya dan pariwisata; i. merumuskan kebijakan teknis bagi pengembangan sarana wisata yang baru; j. mengadakan pengkajian, rekomendasi perijinan sarana dan prasarana hotel, biro perjalanan dan lain-lain; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian .....
- 15 -
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30
(1) Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
(UPTD)
merupakan
unsur
pelaksana
Dinas
menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan UPTD wisata alam, bahari, religi, budaya, pemuda dan olah raga; b. menjelaskan prosedur kerja (Protap) pada setiap aspek wisata, budaya pemuda dan olah raga; c. memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya. (3) Kepala Unit Pelaksana Tekhins Dinas (UPTD) dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap keompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 16 -
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam lintas sektoral.
Pasal 34
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sabagai bahan tindak lanjut.
Pasal 35
(1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Sekretaris .....
- 17 -
(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 36
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 38
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 7 Nopember
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth.
1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
NOER TJAHJA
2008
- 18 -
2.
Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 7 Nopember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 42
