PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan keolahragaan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; b. bahwa
untuk
diselenggarakan
menjamin Daerah,
terwujudnya perlu
mutu
ditetapkan
pendidikan Standar
yang
Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2008-2010 dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 2. Undang-Undang …..
-2-
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Percepatan Penuntasan Buta Aksara; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur; 11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/225/KPTS/013/2006 tentang Tim Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Propinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN : .....
-3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
PELAYANAN
SAMPANG
MINIMAL
(SPM)
TENTANG BIDANG
STANDAR PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 2. Bupati adalah Bupati Sampang; 3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sampang; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang; 5. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah; 6. Jenis Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah; 7. Indikator Kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat; 8. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPM; 9. Standar Teknis adalah pedoman kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah; 10. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan; 11. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, Madrasah Ibtidaiyah disingkat dengan MI, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP, Madrasah Tsanawiyah disingkat dengan MTs, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA, Sekolah Menengah Kejuruan disingkat dengan SMK, dan Madrasah Aliyah disingkat dengan MA; 12. Angka Putus Sekolah/Drop Out adalah anak yang keluar dari satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan DO; 13. Pendidikan .....
-4-
13. Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK, Roudlotul Athfal disingkat dengan RA yang selanjutnya disingkat dengan PAUD;
BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 2 (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan luar biasa (pendidikan berkebutuhan khusus) menjadi wewenang Daerah. (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk PAUD menjadi wewenang Pemerintah Daerah. (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM Bidang Pendidikan. (4) SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan pendidikan yang mencakup semua jenis pelayanan hingga mencapai indikator kinerja minimal. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAMAN KANAK-KANAK/ ROUDLATUL ATHFAL Pasal 3 SPM Bidang Pendidikan TK/RA terdiri dari : a. 80% jumlah penduduk usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA; b. 80% guru TK/RA dengan kualifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; c. 95% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain; d. 75% TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah; e. 60% TK/RA telah terakreditasi Sekolah/Madrasah;
BAB IV .....
-5BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR Pasal 4 (1) SPM Bidang Pendidikan SD/MI terdiri dari : 1. 99% (sembilan puluh persen) anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI dan sederajat; 2. 0,01 % DO dari jumlah siswa yang bersekolah; 3. 100% SD/MI telah terakreditasi; 4. 65% SD/MI memiliki perpustakaan; 5. 100% SD/MI melaksanakan MBS dengan baik; 6. 100% Gedung SD/MI/SDLB dalam kondisi baik; 7. 100% BOS SD/MI telah sesuai dengan ketentuan; 8. setiap Kabupaten memiliki minimal 1 SD/MI rintisan bertaraf internasional; 9. 80% sarana sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan; 10. 80% kebutuhan guru SD/MI terpenuhi; 11. dimulainya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dalam bidang/kegiatan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI; 12. terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepala Sekolah SD/MI yang membina calon peserta Olimpiade Internasional; 13. dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI; 14. 50% guru SD/MI berpendidikan minimal S-1/D4; 15. 40% guru dan Kepala Sekolah memiliki sertifikasi kompetensi; 16. 100% siswa SD/MI sudah memiliki buku teks semua mata pelajaran pokok yang layak; 17. 100% Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah; 18. 100% Komite Sekolah berfungsi dengan baik; 19. terwujudnya transparansi & akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan; 20. 100% SD/MI telah terakreditasi. (2) SPM Bidang Pendidikan SMP/MTs terdiri dari : 1. 95% penduduk usia 13 -15 tahun bersekolah di SMP/MTs dan sederajat; 2. 0,25% DO dari jumlah siswa yang bersekolah; 3. 80% sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
-64. 100% sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi; 5. 90% kebutuhan guru SMP/MTs terpenuhi; 6. 100% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 7. 100% buku semua mata pelajaran tersedia; 8. 99% dari lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs; 9. 100% SMP/MTs telah terakreditasi; 10. 100% Gedung SMP/ MTs dalam kondisi baik; 11. 100% BOS SMP/MTs telah digunakan sesuai dengan ketentuan; 12. dimulainya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs; 13. terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepala Sekolah SMP/MTs yang membina calon pemenang Olimpiade Internasional; 14. dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs; 15. 50% guru dan Kepala Sekolah SMP/MTs memiliki sertifikat kompetensi; 16. 100% Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah; 17. 100% Komite Sekolah berfungsi dengan baik; 18. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan; 19. 85% SMP/MTs memiliki perpustakaan; 20. 100% SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik; 21. 100% SMP/MTs yang memiliki akses listrik menerapkan TV Based Learning; 22. 70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6.00; 23. On-line sistem administrasi pengawasan memanfaatkan ICT; 24. 100% SMP/MTs telah terakreditasi. BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH Pasal 5 (1) SPM Bidang Pendidikan SMA/MA terdiri dari : 1. 80% penduduk usia 16 -18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK; 2. 0,3% DO dari jumlah siswa yang bersekolah;
-73. 90% sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 4. 100% sekolah memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi; 5. 100% kebutuhan guru SMA/MA terpenuhi; 6. 100% guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 7. 60% siswa memiliki buku semua mata pelajaran; 8. 80% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/SMK; 9. 100% SMA/MA telah terakreditasi; 10. dimulainya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA; 11. terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepsek yang membina calon pemenang Olimpiade Internasional; 12. dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 13. 100% guru dan Kepala Sekolah memiliki sertifikasi kompetensi; 14. 100% kurikulum tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh sekolah; 15. 100% Komite Sekolah berfungsi dengan baik; 16. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan; 17. 100% Gedung SMA/MA dalam kondisi baik; 18. BOS SMA/MA mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM; 19. Setiap Kabupaten memiliki minimal 1 SMA/MA rintisan bertaraf Internasional; 20. 55% SMA/MA yang memiliki akses listrik menerapkan ICT Based Learning; 21. 100% SMA/MA memiliki perpustakaan; 22. 80% SMA/MA memiliki laboratorium; 23. 50% SMA/MA memiliki sarana olahraga; 24. 100% SMA/ MA melaksanakan MBS dengan baik; 25. 70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6.00; 26. On-line sistem administrasi pengawasan memanfaatkan ICT; 27. 80% SMA/MA telah terakreditasi. (2) SPM Bidang Pendidikan SMK terdiri dari : 1. 0,82% DO dari jumlah siswa yang bersekolah; 2. 75% SMK memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 3. 100% SMK memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi;
-84. 100% jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi; 5. 100% guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 6. 100% buku teks semua mata pelajaran yang layak tersedia; 7. 30% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya; 8. 80% SMK telah terakreditasi; 9. dilaksanakannya pengembangan kemitraaan dengan LPTK dan instansi/organisasi dan inservice training bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK secara periodik; 10. terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepsek yang membina calon pemenang World Skill Contest dan Asean Skill Contest; 11. dilaksanakannya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 12. 100% guru dan Kepala Sekolah memiliki sertifikasi kompetensi; 13. 10% SMK di setiap Kabupaten bersertifikat ISO; 14. 100% kurikulum tingkat satuan pendidikan telah terlaksana; 15. 100% Komite Sekolah berfungsi dengan baik; 16. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam bentuk laporan capaian kinerja tahunan; 17. 95% Gedung SMK dalam kondisi baik; 18. BOS SMK mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM; 19. setiap Kabupaten memiliki minimal 1 SMK bertaraf Internasional; 20. 55% SMK yang memiliki akses listrik menerapkan ICT Based Learning; 21. 100% SMK memiliki perpustakaan; 22. 100% SMK melaksanakan MBS dengan baik; 23. 70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6,00 dan untuk mata pelajaran kompetensi keahlian minimal 7,00; 24. On-line system administrasi pengawasan memanfaatkan ICT; 25. Rasio siswa SMA/MA : SMK = 40:60; 26. 100% SMK menyelenggarakan pembelajaran berorientasi pada pembentukan disiplin dan aspirasi kerja; 27. 100% SMK menyelenggarakan program kewirausahaan; 28. 100% SMK menyelenggarakan program bakat dan minat; 29. 100% SMK menyelenggarakan sertifikasi keahlian dan standar nasional sebagai bagian persyaratan penetapan kelulusan; 30. 10% SMK di Kabupaten/Kota menyelenggarakan sertifikasi keahlian standar Internasional sebagai bagian persyaratan kelulusan;
-931. 100% SMK menyediakan bahan praktik siswa secara individual untuk melaksanakan praktik kerja industri. BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL Pasal 6 SPM Bidang Pendidikan non formal terdiri dari : 1. 60% anak dalam kelompok 2 - 4 tahun mengikuti kegiatan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau satuan PAUD sejenis; 2. 62% guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD; 3. 100% penduduk usia produktif (15-44 tahun) bisa membaca, menulis, dan berhitung; 4. 90% jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD/MI menjadi peserta didik Program Paket A; 5. Peserta didik program paket A yang tidak aktif tidak melebihi 4%; 6. 60% peserta didik memiliki modul Program Paket A; 7. 100% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket A lulus ujian kesetaraan; 8. 99% lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau Program Paket B); 9. 75% dari tutor Program Paket A yang diperlukan terpenuhi; 10. 80% tutor Program Paket A memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 11. 55% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran; 12. 25% DO SD/MI melalui Paket A terlayani; 13. 85% jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B; 14. Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 5%; 15. 100% modul Program Paket B tersedia; 16. 90% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan; 17. 70% lulusan Program Paket B bekerja; 18. 70% lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau Program Paket C); 19. 100% kebutuhan tutor Program Paket B terpenuhi; 20. 40% tutor .....
- 10 20. 40% tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 21. 80% jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik Program Paket C; 22. Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif tidak melebihi 3%; 23. 50% modul Program Paket C tersedia; 24. 90% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket C lulus ujian kesetaraan; 25. 70% lulusan Program Paket C bekerja; 26. 10% lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 27. 50% kebutuhan tutor Program Paket C terpenuhi; 28. 60% tutor Program Paket C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 29. 15% warga masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang; 30. 100% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah; 31. 30% lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi; 32. 80% kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang dibina secara terus menerus; 33. 90% lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja; 34. 100% kebutuhan tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/ kelompok belajar usaha/magang terpenuhi; 35. 75% tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; 36. 100% peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat; 37. 80% kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. BAB VII STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEBUDAYAAN Pasal 7 SPM Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1. 90% museum Kabupaten dan museum peninggalan sejarah kepurbakalaan terpelihara dengan baik;
- 11 2. 90% museum daerah di Kabupaten Sampang dapat dimanfaatkan sebagai tempat studi dan rekreasi; 3. 80% terlaksananya penggalian sejarah, budaya dan kepurbakalaan; 4. 75% kawasan Kerajaan Majapahit menjadi museum terbuka sebagai pusat informasi sejarah, nilai seni budaya dan pariwisata Jawa Timur; 5. 80% inventarisasi/dokumentasi, publikasi dan eksibisi budaya lokal dan nilai tradisional terlaksana; 6. 80% terlaksananya pengkajian, pelestarian dan pengembangan nilai budaya; 7. 80% terlaksananya apresiasi sejarah, budaya, dan kepurbakalaan pada masyarakat; 8. 60% tersedianya bantuan sarana dan prasarana seni dan budaya di sekolah dan masyarakat; 9. 90% Kabupaten melaksanakan festival pekan seni budaya daerah; 10. 90 % guru pembina seni di sekolah kompetensinya meningkat; 11. 80% meningkatnya profesionalisme tenaga bidang seni budaya; 12. 100 % siswa berkesempatan untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam lomba seni; 13. 75 % peralatan kesenian dapat difungsikan dengan baik; 14. 50% karya cipta seniman dapat dipatenkan; 15. 100% pemberian bantuan kepada organisasi seni budaya daerah yang mempunyai reputasi tingkat nasional/internasional terlaksana; 16. 80% pemahaman terhadap seni budaya mulai usia dini melalui paguyuban peminat seni tradisi (PPST) di sekolah meningkat. BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA Pasal 8 (1) SPM Bidang Program Peningkatan Wawasan dan Sikap Pemuda terdiri dari : 1. 80%
Lembaga
Pendidikan
Formal
membentuk
Pasukan
Pengibar
Bendera
(PASKIBRAKA) sekolah yang terorganisir; 2. 80% terlaksananya penyuluhan/sosialisasi di sekolah yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak usia remaja; 3. 99% Sekolah melaksanakan Upacara Bendera secara rutin dan berkesinambungan; 4. 75% Sekolah terlaksana kegiatan latihan Baris Berbaris untuk peningkatan disiplin peserta didik; 5. 50% Sekolah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah; 6. 60% terlaksananya sosialisasi Bahaya Narkoba di sekolah;
- 12 7. 30% Sekolah melaksanakan Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS). (2) SPM Penyelenggaraan Program Peningkatan Keterampilan Pemuda terdiri dari : 1. 75% Sekolah melaksanakan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK); 2. 50% terlaksananya Program pendamping bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Kabupaten Sampang; 3. 30% Kelompok Pemuda potensi diberikan Pelatihan Kewirausahaan; 4. 30% terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. (3) SPM Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terdiri dari : 1. 50% peningkatan peran serta organisasi olahraga dalam pengembangan olahraga pendidikan; 2. 40% mengendalikan Kegiatan olahraga pendidikan; 3. 50% meningkatkan mutu tenaga Keolahragaan dalam bentuk Bimbingan Teknik Keolahragaan (Bintek) Tingkat Kabupaten; 4. 40% membentuk wadah keolahragaan yang disebut Kelompok Berlatih Olahraga (KBO) di sekolah atau Gugus; 5. 75% inventarisir Atlit Pelajar Potensial di Tingkat Sekolah. (4) SPM Program Pemassalan Olahraga terdiri dari : 1. 60% melaksanakan dan mengendalikan berbagai kegiatan olahraga yang bersifat massal; 2. 50% meningkatkan dan melestarikan olahraga tradisional; 3. 75% melaksanakan olahraga massal seperti senam, gerak jalan, jalan-jalan sehat bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat; 4. 75% terlaksananya sosialisasi senam di tingkat Kabupaten; 5. 75% terlaksananya Kegiatan Keolahragaan dalam rangka Hari Besar Keolahragaan (HAORNAS, Hari Jantung Sehat Nasional dan Hardiknas); 6. 60% terlaksananya Senam Bugar di tingkat Aparatur Pemerintah dan Masyarakat. (5) SPM Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terdiri dari : 1. 60% terlaksananya pembinaan dengan pemanduan bakat di tingkat Kecamatan; 2. 75% terlaksananya seleksi Atlit Pelajar (POR) tingkat Kabupaten; 3. 70% terlaksananya pembinaan Atlit Pelajar dalam peningkatan prestasi; 4. 75% terlaksananya pengiriman Atlit Pelajar potensi Kabupaten ke even Jawa Timur (PORDA dan POPDA); 5. 50% terlaksananya Kompetisi dalam rangka Hari Besar Keolahragaan tingkat Kabupaten (HAORNAS, Hari Jantung Sehat Nasional dan Hardiknas).
BAB IX .....
- 13 BAB IX PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN SPM Pasal 9 (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi wewenangnya sesuai SPM Bidang Pendidikan. (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 10 Sumber pembiayaan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang. BAB XI PEMBINAAN Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan. (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi : a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
sesuai SPM Bidang
Pendidikan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Pendidikan; c. penilaian pengukuran kinerja; d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.
- 14 Pasal 12 Pelaksanaan supervisi dan pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SPM Bidang Pendidikan. BAB XII PENGAWASAN Pasal 13 (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan. (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sesuai SPM Bidang Pendidikan, kepada Gubernur, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15 .....
- 15 Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 1 Pebruari 2008
PJ. BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan Bupati ini disampaikan Drs.CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM. MSi kepada : Pembina Utama Madya Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; NIP. 010 056 836 2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang; 5. Kepala Badan Perencanaan Pemba ngunan Daerah Kabupaten Sampang; 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang; 7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 1 Pebruari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Madya NIP. 510 090 098 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 2
