PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR :
60 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu
dilakukan
penataan
kelembagaan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang .....
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Unit .....
-4-
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis di lapangan. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. 10. Bidang adalah Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 2
(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Pasal 4 .....
-5-
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengembangan kelembagaan institusi masyarakat, serta pengembangan usaha ekonomi keluarga; b. perumusan kebijakan teknis peningkatan upaya promosi, perlindungan dan upaya hak-hak reproduksi; c. perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas pelayanan; d. perumusan kebijakan teknis peningkatan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas; e. perumusan kebijakan teknis peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; f. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi keluarga; g. perumusan kebijakan teknis penyediaan data dan informasi keluarga beskala mikro untuk pengelolaan pembangunan khususnya menyangkut pemberdayaan keluarga miskin; h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, perlindungan perempuan dan anak; i. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Badan;
-6-
b. Sekretariat; c. Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat; d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak; e. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga; f. Bidang Keluarga Berencana; g. Unit Pelaksana Teknis Badan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersama Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan barang, perlengkapan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan serta penilaian pelaporan program dan kegiatan.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan/kehumasan; b. pengelolaan Kepegawaian dan mengkoordinir pembinaan dan penilaian angka kredit; c. perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; e. pengelolaan dan pengadministrasian barang/perlengkapan kantor; f. pengolahan, penganalisaan, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
-7-
Pasal 8
Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program dan Kegiatan.
Pasal 9
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, dan perpustakaan; b. melakukan urusan rumah tangga kantor yang meliputi persiapan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat dinas, pemenuhan kebutuhan rutin dan keamanan kantor; c. menyelenggarakan informasi dan tugas-tugas keprotokolan/kehumasan; d. mengurus administrasi dan penata usahaan kepegawaian, dan koordinasi dengan masingmasing bidang untuk pembinaan dan penilaian angka kredit bagi kelompok jabatan fungsional; e. melakukan upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan petugas lapangan BPPKB; f. menyelenggarakan administrasi, inventarisasi dan pelaporan barang, serta fasilitasi dalam pengadaan barang dan pendistribusian barang untuk pelayanan KB; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Program dan Kegiatan dalam rangka perhitungan rencana kebutuhan dan penyusunan anggaran keuangan; b. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaaan keuangan; d. menyusun laporan realisasi kegiatan dan anggaran; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 11 .....
-8-
Pasal 11
Sub Bagian Program Dan Kegiatan mempunyai tugas : a. mengadakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka penyusunan program dan kegiatan; b. menyusun perencanaan program dan kegiatan jangka panjang, sedang, dan jangka pendek; c. mengadakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program dan kegiatan berikutnya; d. menyiapkan, mengumpulkan data sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan operasional di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; e. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan opersional pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan; f. melaksanakan administrasi pengolahan data dan pelaporan; g. menyusun pelaporan hasil analisis atas pelaksanaan program dan kegiatan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat Pasal 12 Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan dan mengendalian kegiatan pembangunan kelembagaan Institusi masyarakat, ketatalaksanaan serta advokasi dan pengembangan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan KB. Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan dan perencanaan program dan kegiatan pembangunan kelembagaan institusi masyarakat; b. pelaksanaan .....
-9-
b. pelaksanaan Kemitraan dalam pelaksanaan advokasi dan KIE program KB dan peningkatan kualitas hidup perempuan; c. pengembangan peran serta dan fasilitasi Tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Institusi masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program KB dan Pengarusutamaan gender; d. pendayagunaan multi media dan multi saluran dalam rangka sosialisasi program KB dan perlindungan perempuan dan anak; e. peningkatan kuantitas dan kualitas Institusi Masyarakat melalui pelatihan dan orientasi; f. penyediaan operasional IMP dalam pelaksanaan program KB; g. pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG (Pengarusutamaan Gender) pada lembaga Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non Pemerintah; h. pemberian dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; i. pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; j. penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program PP dan KB; k. pemberian advokasi kepada Bupati dan Stakeholder program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; l. penetapan, pengembangan dan operasional advokasi; m. penetapan perkiraan sasaran, penyerasian dan kriteria advokasi; n. pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika program PP dan KB; o. penyerasian isu program PP dan KB kedalam program pembangunan di daerah; p. pelatihan manajerial dan pelatihan teknis bagi pengelola dan pelaksana program; q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan program pembangunan kelembagaan institusi masyarakat; r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat membawahi : a. Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
- 10 -
b. Sub Bidang Advokasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pasal 15
Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas : a. menyusun program kerja Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; b. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB; c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan tata laksana. Program KB dan PUG; d. melakukan koordinasi dengan komponen maupun sektor lain dalam rangka penguatan kelembagaan dan mekanisme teknis PUG pada lembaga pemerintah non pemerintah serta lembaga penelitian dan pengembangan; e. melakukan kerjasama dengan sektor terkait dalam rangka pengembangan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap program KB; f. melakukan pengintegrasian program dengan komponen atau sektor lain dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pengayoman pada perempuan; g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam
bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya; h. menyelenggarakan Kebijakan perlindungan perempuan serta pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan; i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan kegiatan kemitraan dengan kelompok- kelompok masyarakat dan komponen lain dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan KB; k. melakukan kebijakan teknis ketatalaksanaan kegiatan pelembagaan program Pemberdayaan Perempuan serta KB; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Sub Bidang Advokasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : a. menetapkan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan;
- 11 b. menetapkan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB; c. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB termasuk jajaran medis, teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; d. melaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB; e. mendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis; f. melaksanakan pendayagunaan SDM program terlatih serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan; g. mengembangkan dan fasilitasi kelompok masyarakat, kelompok Saka dan komponen lain dalam rangka pelaksanaan program KB; h. melakukan pengembangan SDM dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan; i. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan KIE; j. menyelenggarakan operasional advokasi KIE; k. menetapkan perkiraan sasaran advokasi KIE; l. menyerasikan dan penetapan kriteria advokasi KIE; m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembangunan Kelembagaan Institusi Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pasal 17 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengendalikan
program dan kegiatan
kesetaraan
gender, perlindungan anak,
pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga, dan pengumpulan data dan informasi gender, keluarga, dan anak. Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : a. pelaksanaan analisa dan perencanaan untuk merumuskan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga; b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan;
- 12 -
c. pemberian fasilitasi penyediaan data gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 19
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak membawahi : a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak; b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
Pasal 20
Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas : a. menyiapkan data sebagai bahan perencanaan operaional tentang gender, anak dan keluarga; b. menyusun rencana operasional gender, anak dan keluarga; c. melakukan upaya integrasi kegiatan operasinal gender yang meliputi: pelindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah terkena bencana kedalam sektor-sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya; d. melakukan upaya integrasi kegiatan operasional perlindungan anak meliputi penegakan Hak Anak, kekerasan terhadap anak, dan tenaga kerja anak kedalam sektor-sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya; e. melakukan upaya integrasi kegiatan operasional perlindungan keluarga yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga kedalam sektor-sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya; f. melakukan upaya pencapaian, pengembangan operasional program gender, anak dan keluarga; g. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program dan kegiatan gender, anak dan keluarga; h. menyusun model dan media KIE program dan kegiatan;
- 13 -
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 21
Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas: a. menyiapkan data basis kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK); b. menyusun recana operasional program dan kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK; c. melakukan fasilitasi kegiatan operasional integrasi BKB, BKR, BKL dan BLK dengan sektor-sektor terkait yang meliputi, PKK, Diknas, Dinkes, LSOM, dan organisasi profesi; d. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program dan kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK; e. melakukan upaya pencapaian dan pengembangan program dan kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK; f. menyusun dan mengembangkan materi, model dan media KIE program dan kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK; g. melakukan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK; h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan BKB, BKR, BKL, dan BLK; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Usaha Ekonomi Keluarga
Pasal 22
Bidang Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan usaha ekonomi keluarga, menumbuhkan perilaku usaha ekonomi keluarga serta melakukan kemitraan usaha, permodalan, pemasaran dalam rangka usaha peningkatan ekonomi keluarga.
- 14 -
Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Usaha Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi : a. perumusan dan perencanaan program peningkatan usaha ekonomi keluarga; b. penyiapan dan pelaksanaan program pengembangan produksi dan pemasaran usaha ekonomi keluarga dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga; c. pembuatan kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam usaha meningkatkan usaha ekonomi produktif; d. pemberian fasilitasi pengembangan usaha produktif; e. pembuatan kebijakan pengembangan pola kemitraan; f. pelaksanaan usaha pengembangan dan promosi hasil usaha (produk); g. penginventarisasian dan pengolahan data kelompok usaha ekonomi keluarga; h. pembuatan kebijakan peningkatan kemandirian kelompok usaha dan permodalan; i. pemberian dukungan operasional pengembangan usaha ekonomi keluarga melalui bantuan ATTG (Alat Tehnologi Tepat Guna); k. pengembangan dan pendampingan modal bagi kelompok usaha ekonomi keluarga; l. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program pengembangan produksi dan permodalan serta pemasaran produk kelompok ekonomi keluarga; m. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pengembangan produksi dan permodalan serta pemasaran dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan usaha ekonomi keluarga; o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 24
Bidang Usaha Ekonomi Keluarga membawahi: a. Sub Bidang Pengembangan Produksi; b. Sub Bidang Permodalan Dan Pemasaran.
Pasal 25 .....
- 15 -
Pasal 25
Sub Bidang Pengembangan Produksi mempunyai tugas : a. menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan Produksi; b. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan produksi kelompok ekonomi keluarga; c. melakukan pengembangan kemitraan usaha dengan sektor lain dalam upaya peningkatan kualitas produksi; d. melaksanakan kebijakan pengembangan jaringan produksi dalam usaha; e. menyusun kebijakan teknis pengembangan kualitas produksi keluarga; f. melakukan inventarisasi dan pengolahan data hasil produksi keluarga. g. memberikan fasilitasi kegiatan kelompok usaha produktif dalam upaya peningkatan kualitas kelompok usaha; h. melaksanakan bimbingan teknis berupa pelatihan, magang, dan studi banding dalam rangka peningkatan kualitas produksi keluarga; i. menyusun Kebijakan tehnis dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan keluarga. j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Sub Bidang Permodalan Dan Pemasaran mempunyai tugas : a. melaksanakan rencana operasional pelaksanaan pengembangan permodalan dan pemasaran; b. mengidentifikasi potensi kelompok usaha ekonomi produktif; c. melakukan kerjasama yang sinergi melalui kemitraan dalam rangka peningkatan permodalan; d. melaksanakan promosi dan gelar produk; e. memfasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi dalam rangka pengembangan modal usaha; f. meningkatkan kemandirian kelompok melalui pendampingan modal; g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelompok usaha ekonomi produktif; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima .....
- 16 -
Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana
Pasal 27 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA). Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. penyiapan dan pelaksanaan program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA); b. pengembangan program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA); c. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA); d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan pelaksanaan program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA); e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA); f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 …..
- 17 Pasal 29 Bidang Keluarga Berencana membawahi : a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; b. Sub Bidang Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA). Pasal 30 Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas : a. menyiapkan kebijakan tehnis dan strategi pelaksanaan kegiatan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), dan Kesehatan Reproduksi Remaja; b. menyiapkan upaya pengembangan perumusan program dan pelaksanaan kegiatan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), dan Kesehatan Reproduksi Remaja; c. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), dan Kesehatan Reproduksi Remaja; d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), dan Kesehatan Reproduksi Remaja; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (KR), dan Kesehatan Reproduksi Remaja; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 31
Sub Bidang Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak (KHIBA) mempunyai tugas : a. menyiapkan kebijakan tehnis dan strategis pelaksanaan program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak (KHIBA); b. menyiapkan upaya pengembangan perumusan program dan pelaksanaan kegiatan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak (KHIBA);
- 18 -
c. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak (KHIBA); d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak (KHIBA); e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak (KHIBA); f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 32
Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana lapangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan dan mengendalikan Program PP dan KB di tingkat Kecamatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Pasal 33
Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 34
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas : a. mengkoordinir
Penyuluh
Keluarga
dalam
melaksanakan
program
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana; b. mengkoordinir
penyuluh
Keluarga
Berencana
dalam
mengidentifikasi
masalah,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. melaksanakan .....
- 19 -
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di Kecamatan; d. melakukan pembinaan Keluarga Berencana terhadap Penyuluh Keluarga Berencana; e. menyusun rencana kegiatan operasional di Kecamatan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 35
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 36
Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas : a. mengelola surat menyurat, kearsipan; b. mengadministrasikan keuangan; c. mengelola dan pengadministrasian barang/perlengkapan kantor; d. membantu penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang mempunyai tugas melakukan kegiatan khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 38 .....
- 20 -
Pasal 38
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 39
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. mengumpulkan data basis PP dan KB; b. membantu dan atau mengolah , menganalisa dan mengevaluasi data basis PP dan KB; c. menyusun rencana program penyuluhan PP dan KB tingkat Desa; d. melakukan penyuluhan, konseling KB untuk mendapatkan akseptor baru; e. melakukan pembinaan terhadap akseptor baru maupun akseptor aktif; f. melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah binaannya; g. melakukan evaluasi pelaksanaan Program PP dan KB di wilayah binaannya; h. membimbing Penyuluh KB di bawahnya; i. melatih, mengajar pada pelatihan tentang Program PP dan KB; j. membantu membuat petunjuk/informasi Program PP dan KB; k. melakukan pengujian terhadap laporan dan hasil-hasil survey Program PP dan KB; l. membantu dan atau menyelenggarakan konsultasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa; m. membuat laporan penyuluhan KB di wilayahnya; n. melakukan pelayanan Program Integrasi; o. melakukan pembinaan institusi dan atau kader PP dan KB; p. melakukan kegiatan/karya ilmiah (untuk Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan keatas);
- 21 -
q. merumuskan, mengembangkan sistem Penyuluh KB berdasarkan arah kebijaksanaan yang ada dan realitas di lapangan (untuk Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan keatas); r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 40
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana maupun dalam lingkungan Badan/Dinas/Instansi lain.
Pasal 41
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan, lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 42
(1) Para Kepala Sub Bagian dan Pejabat setingkat Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 22 -
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan, dan Kepala Badan menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Bupati Sampang.
Pasal 43
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 44
(1) Kepala Badan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 46
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 .....
- 23 -
Pasal 47
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 3 Desember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 3 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 60
NOER TJAHJA
