PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR :
5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra Pengusaha Kecil dan Menengah (Sentra UKM), maka dipandang perlu adanya fasilitas penyertaan modal daerah dalam bentuk dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010; b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu diatur Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang; Mengingat : .....
-2-
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang .....
-3-
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan; 18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro;
-419. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : .....
-5-
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2010. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sampang.
3.
Bupati adalah Bupati Sampang.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5.
Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha yang menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.
Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
8.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan penyertaan modal daerah.
9.
Kontrak Bagi Keuntungan adalah kegiatan membagi laba dari suatu usaha bilamana terjadi keuntungan. 10. Kontrak .....
-6-
10. Kontrak Bagi Hasil adalah kegiatan membagi hasil dari suatu usaha yang tidak terikat dengan terjadinya keuntungan atau kerugian. 11. Dana Bergulir adalah pinjaman dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra Pengusaha Kecil dan Menengah (Sentra UKM) yang disalurkan/digulirkan dalam bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan. 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 13. Tim Pengelola adalah Tim Kelompok Kerja Teknis Dana Bergulir yang ditetapkan Bupati. 14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau Badan Usaha Mikro yang mempunyai kriteria sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; b. memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp.300.000.000.,- (tiga ratus juta rupiah). 15. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan atau Badan Usaha Kecil yang mempunyai kriteria sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 16. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan mempunyai kriteria sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). 17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
-7-
18. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga ekonomi yang didirikan dengan tujuan pembangunan ekonomi masyarakat yang merupakan embrio dari sebuah koperasi. 19. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Sentra UKM adalah pusat kegiatan suatu kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam suatu kawasan/lokasi tertentu yang menggunakan bahan baku yang sama, menghasilkan produk sama/sejenis dan memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 20. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba.
BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2
(1) Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya lapangan kerja. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM dilaksanakan dengan cara pengalokasian berupa uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 4 .....
-8-
Pasal 4
(1) Untuk melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM, perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010. (2) Setelah tersedianya dana untuk Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan penjajakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM yang akan mendapatkan dana dimaksud. (3) Bupati menunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.
Pasal 5
Kekayaan Daerah yang tertanam di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Tim Pengawas. (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Inspektorat Kabupaten Sampang. (4) Inspektorat
Kabupaten
Sampang
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. BAB V …..
-9-
BAB V HASIL USAHA
Pasal 7
Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran berjalan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang tahun berikutnya.
BAB VI SUMBER DANA BERGULIR
Pasal 8
Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Dana Bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah).
BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERGULIR
Pasal 9
(1) Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM selaku Dinas yang mengelola fasilitas permodalan dana bergulir untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010. (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mengadakan kerjasama dalam bidang penyaluran kredit dan pembayaran kembali dengan Bank Pelaksana. (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang.
- 10 -
(4) Penyaluran Dana Bergulir dilaksanakan dengan sistem Konvensional.
Pasal 10
Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memberikan Keputusan Persetujuan Pemberian Kredit kepada penerima fasilitas modal/dana bergulir dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Pengelola Dana Bergulir.
Pasal 11
(1) Bank Pelaksana melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima fasilitas modal/dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, serta memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana. (2) Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu Fasilitator yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 12
Dinas Koperasi dan PKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program bersama Instansi terkait serta Bank Pelaksana.
Pasal 13
Dana Bergulir yang disalurkan Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian tersendiri mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Bergulir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII …..
- 11 -
BAB VIII MEKANISME PEMBAYARAN BUNGA DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR
Pasal 14
(1) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir pola konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah sebesar 6 % (enam persen) per tahun (flat rate) dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar 3/6 % (tiga per enam persen); b. administrasi Bank Pelaksana sebesar 1/6 % (satu per enam persen); c. biaya operasional Kelompok Kerja Teknis Pengelola Dana Bergulir sebesar 2/6 % (dua per enam persen). (2) Pemanfaatan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana.
Pasal 15
(1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Laporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah melalui proses evaluasi dari Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis).
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Terhadap dana bergulir yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kontrak/perjanjian dan untuk perguliran berikutnya harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.
BAB X .....
- 12 -
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di: Sampang pada tanggal : 26
J u l i
BUPATI SAMPANG,
NOER TJAHJA
2010
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2010
I. UMUM Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dimana Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Dana Bergulir menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 yang merupakan kegiatan yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya lapangan kerja. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 Cukup jelas.
