PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR :
62 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Unit .....
-4-
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis dilapangan. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 2
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah. (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) serta Honorer Daerah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan; b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; d. penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan,
kenaikan
pangkat,
pemindahan
dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. pelayanan .....
-5-
e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daeah sesuai dengan norma, standar dan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; h. penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil daerah; i. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait; k. pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah; l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 5
(1) Susunan Oganisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a Kepala Badan; b Sekretariat; c Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian; d Bidang Mutasi; e Bidang Pengembangan Karir; f
Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
g Unit Pelaksana Teknis Badan; h Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
Pasal 6 .....
-6-
Pasal 6
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah.
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan laporan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana, urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan laporan; b. pengelolaan administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9 Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
Pasal 10 .....
-7-
Pasal 10
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. mengelola administrasi surat menyurat; b. menyelenggarakan perumusan naskah laporan kepegawaian; c. menyelenggarakan dan mengelola kearsipan; d. menyelenggarakan dan mengelola perlengkapan administrasi kesekretariatan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan; b. menyelenggarakan dan mengelola pemberian gaji; c. menyelenggarakan dan mengelola pembuatan daftar gaji; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyelenggarakan dan mengelola program dan kegiatan; b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengelola petunjuk teknis pembuatan program; c. merencanakan, menyelenggarakan dan mengelola tata naskah program dan kegiatan; d. merencanakan, menyelenggarakan dan mengadakan koordinasi dengan Bdang-bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berkaitan dengan program dan kegiatan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua .....
-8-
Bagian Kedua Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Kepegawaian
Pasal 13
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan kedudukan hukum, disiplin dan pemberian sanksi serta pembinaan dan peningkatan kesejahteraan kepada pegawai.
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian; b. perencanaan dan penyelenggaraan segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai; c. perencanaan dan penyelenggaraan segala sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 15
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian membawahi : a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; b. Sub Bidang Kejahteraan Pegawai.
Pasal 16
Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas : a. merencanakan dan menyelenggarakan petunjuk teknis segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai; b. merencanakan dan menyelenggarakan petunjuk teknis pemberian sanksi hukuman;
-9-
c. melaksanakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pemberian sanksi hukuman pegawai; d. merencanakan dan menyelenggarakan petunjuk teknis pembinaan dan disiplin pegawai; e. menyelenggarakan dan menghimpun peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas : a. merencanakan dan menyelenggarakan petunjuk teknis segala sesuatu yang berkenaan dengan kesejahteraan pegawai; b. merencanakan dan menyelenggarakan petunjuk teknis pemberian dana Taperum; c. merencanakan dan menyelenggarakan petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada pegawai; d. menyelenggarakan dan melaksanakan pemberian kartu Pegawai, Taspen, Kartu Isteri dan Kartu Suami Pegawai; e. menyelenggarakan dan melaksanakan pemberian cuti bagi Pegawai; f. merencanakan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang terkait berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Mutasi
Pasal 18
Bidang Mutasi mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan menyusun petunjuk teknis administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan, perpindahan antar Kabupaten/Provinsi dan pemberian pensiun bagi pejabat dan staf baik struktural maupun fungsional.
- 10 -
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud dalam Pasal 18, Bidang Mutasi mempunyai fungsi : a. perencanaan dan penyelenggaraan serta penghimpunan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian baik struktural maupun fungsional; b. perencanaan dan penyelenggaraan kenaikan pangkat pejabat struktural maupun fungsional; c. perencanaan dan penyelenggaraan mutasi pejabat struktural maupun fungsional; d. perencanaan dan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural maupun fungsional; e. penyelenggaraan dan penghimpunan pemberian pensiun bagi pejabat struktural maupun fungsional; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Mutasi membawahi : a. Sub Bidang Struktural; b. Sub Bidang Fungsional.
Pasal 21
Sub Bidang Struktural mempunyai tugas : a. merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian bagi jabatan struktural; b. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis administrasi kepangkatan pejabat struktural; c. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis perpindahan bagi pejabat struktural dalam dan atau antar Kabupaten/Provinsi; d. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi gaji berkala pejabat struktural; e. merencanakan .....
- 11 -
e. merencanakan dan menyelenggarakan pengangkatan dan pemberhentian Dalam Jabatan bagi pejabat struktural; f. menyelenggarakan dan menghimpun pemberian pensiun bagi pejabat struktural; g. melaksanakan pemberian izin/rekomendasi pencalonan Kepala Desa dari pejabat struktural; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
Sub Bidang Fungsional mempunyai tugas : a. merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian bagi jabatan fungsional; b. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis administrasi kepangkatan pejabat fungsional; c. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional; d. merencanakan dan menyelenggarakan perpindahan dalam dan atau antar Kabupaten/ Provinsi bagi pejabat fungsional; e. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi gaji berkala pejabat fungsional; f. merencanakan dan menyelenggarakan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat fungsional ; g. merencanakan, menyelenggarakan alih tugas bagi pejabat fungsional; h. menyelenggarakan dan menghimpun pemberian pensiun bagi pejabat fungsional; i. melaksanakan pemberian izin/rekomendasi pencalonan Kepala Desa dari pejabat fungsional; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat .....
- 12 -
Bagian Keempat Bidang Pengembangan Karir
Pasal 23
Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan menyusun petunjuk teknis formasi dan pengadaan pegawai dalam rangka untuk pengembangan karir pegawai.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Karir mempunyai fungsi : a. perencanaan dan penyelenggaraan formasi dan pengadaan pegawai; b. perencanaan dan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian; c. perencanaan dan penyelenggaraan pemberian izin belajar, ujian dinas, ujian dan penyesuaian ijasah dalam rangka pengembangan karir pegawai; d. perencanaan dan penyelenggaraan formasi bagi tenaga honorer daerah; e. perencanaan dan penyelenggaraan pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 25
Bidang Pengembangan Karir membawahi : a. Sub Bidang Formasi Pegawai; b. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
Pasal 26
Sub Bidang Formasi Pegawai mempunyai tugas : a. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis formasi pegawai;
- 13 -
b. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis sistem informasi pegawai; c. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai; d. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3); e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Karir sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 27
Sub Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai tugas : a. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan pegawai; b. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pemberian iji belajar, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijasah dalam rangka pengembangan karir pegawai; c. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis formasi dan alih tugas bagi tenaga honorer daerah; d. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); e. merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembuatan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Karir sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Pasal 28
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan, dan merencanakan serta mengumpulkan bahan program pendidikan dan pelatihan aparatur, ijin tugas belajar dan latihan prajabatan. Pasal 29 .....
- 14 -
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan aparatur; b. perencanaan dan penyelenggaraan Program Latihan Prajabatan; c. perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi dan penugasan tugas belajar pegawai; d. perencanaan dan penyelenggaraan serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis maupun fungsional pegawai; e. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 30
Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi : a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
Pasal 31
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas : a. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan diklat teknis aparatur; b. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan diklat fungsional aparatur; c. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis Program diklat teknis dan fungsional; d. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pemberian rekomendasi seleksi dan penugasan tugas belajar pegawai;
e. merencanakan, .....
- 15 -
e. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 32
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas : a. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan diklat Pimpinan bagi aparatur; b. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis Program diklat Pimpinan; c. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis pemberian rekomendasi seleksi program latihan prajabatan bagi pegawai; d. merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program pendidikan dan pelatihan Pimpinan serta pelaksanaan latihan prajabatan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 33
(1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana Badan yang menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris. (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- 16 -
(3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan UPTB; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. memberi masukan layanan teknis yang berkaitan dengan Badan Kepegawaian Daerah; d. menyusun konsep rencana kebutuhan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran dan perlengkapan serta sarana prasarana pada UPTB Badan Kepegawaian Daerah yang disetujui Kepala Badan; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan ketatausahaan UPTB.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas melakukan kegiatan khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 35
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV .....
- 17 -
BAB IV TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi
baik dalam lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten maupun
dalam lingkungan Badan/Dinas/Instansi lain.
Pasal 37
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 38
(1) Para Kepala Sub Bagian dan Pejabat setingkat Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan, dan Kepala Badan menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Bupati Sampang.
Pasal 39 .....
- 18 -
Pasal 39
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 40
(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 42 .....
- 19 -
Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 5 Desember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 5 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 62
NOER TJAHJA
