PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG, Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk dan mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mnegingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan …..
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.
-4-
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.
Bupati adalah Bupati Sampang.
4.
Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.
7.
Camat adalah Camat di Kabupaten Sampang.
8.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sampang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.
Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sampang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk : a. Kecamatan; b. Kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Kecamatan Sreseh; b. Kecamatan Torjun; c. Kecamatan Sampang; d. Kecamatan Camplong;
-5-
e. Kecamatan Omben; f. Kecamatan Kedungdung; g. Kecamatan Jrengik; h. Kecamatan Tambelangan; i. Kecamatan Banyuates; j. Kecamatan Robatal; k. Kecamatan Sokobanah; l. Kecamatan Ketapang; m. Kecamatan Pangarengan; n. Kecamatan Karang Penang. (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. Kelurahan Polagan; b. Kelurahan Banyuanyar; c. Kelurahan Rongtengah; d. Kelurahan Karang Dalem; e. Kelurahan Gunung Sekar; f. Kelurahan Dalpenang.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
Paragraf 1 Kecamatan
Pasal 3
(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 …..
-6-
Paragraf 2 Kelurahan
Pasal 4
(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Paragraf 1 Kecamatan
Pasal 5
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
Pasal 6
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan perumusan program serta kebijakan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat dilingkungan Kecamatan; b. pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati; c. pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; d. pengelolaan .....
-7-
d. pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri; e. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan; f. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan; g. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan; i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kelurahan
Pasal 7
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat.
Pasal 8
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kelurahan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat; b. pemberian pelayanaan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; c. pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; e. pelaksanaan pembinaan dan penyaluran bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; f. pelaksanaan tugas lain yang yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
-8-
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
(1) Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut : a. Kecamatan, terdiri dari : 1. Camat; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. b. Kelurahan, terdiri dari : 1. Lurah; 2. Sekretariat; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; 6. Seksi Pelayanan Umum; 7. Lingkungan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V …..
-9-
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap …..
- 10 -
(4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12
(1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persayaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 14 .....
- 11 -
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 15
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 4
Juli
2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan kepada : Yth.
1. 2.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta; Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
NOER TJAHJA
- 12 6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupa-
8.
ten Sampang; Camat se Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 7 Oktober
2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 14
TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
I.
UMUM
Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan selama ini dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sampang. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil analisis, maka keberadaan Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan, termasuk tugas dan fungsi serta jumlah jabatan strukturalnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini. Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Cukup jelas.
