PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 49 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA
DINAS
KELAUTAN,
PERIKANAN
DAN
PETERNAKAN KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan istilah : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dearah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 5. Bupati adalah Bupati Sampang.
-4-
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pasal 2
(1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan potensi kelautan, perikanan dan peternakan. (2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati serta melakukan tugas konsultatif serta koordinatif dibidang pengelolaan potensi kelautan, perikanan dan peternakan.
Pasal 4 .....
-5-
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; b. penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan; c. penyiapan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha Kelautan, Perikanan dan Peternakan; d. penyiapan bahan pengawasan teknis Kelautan, Perikanan dan Peternakan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di tingkat pengelolaan dan usaha tani; f.
pelaksanaan Tata Usaha Dinas dan tugas koordinasi guna kelancaran dan peningkatan kinerja;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kelautan; d. Bidang Perikanan; e. Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan; f. Bidang Kesehatan Hewan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Bagian Kesatu .....
-6-
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Keuangan, Program.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi, umum, keuangan dan program; c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan; d. pelaksanaan penyiapan data bahan penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana, pengumpulan dan peyebaran organisasi serta kegiatan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi Dinas dan tata laksananya; f. pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan Kantor Dinas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
(1) Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
Pasal 9 .....
-7-
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengagendaan; b. melaksanakan tata kearsipan, dokumentasi, informasi, hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan; c. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan dinas; d. melaksanakan urusan kepegawaian; e. melaksanakan pemeliharaan,kebersihan dan keamanan kantor; f. mengurus perjalanan dinas dan tugas-tugas protokoler; g. melaksanakan pembinaan, penggunaan pergudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan; h. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta pelaksanaan distribusi barang peralatan dan perbekalan; i. melaksanakan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai dinas; j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban administrasi gudang; k. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan; c. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai; d. mengurus keuangan perjalanan dinas dan biaya lain; e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan dibidang keuangan; f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11 …..
-8-
Pasal 11
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan; b. menghimpun bahan penyusunan dan perumusan usulan kegiatan dan pengembangan pengolahan data Kelautan, Perikanan dan Peternakan; c. mengkoordinir usulan
program kerja dan rencana kegiatan pembangunan dibidang
Kelautan, Perikanan dan Peternakan; d. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan Kelautan, Perikanan dan Peternakan; e. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan Kelautan, Perikanan dan Peternakan. f. melaksanakan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan; g. melaksanakan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Bidang Kelautan
Pasal 12
Bidang Kelautan mempunyai tugas membuat perencanaan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pemanfaatan potensi sumber daya kelautan.
Pasal 13 .....
-9-
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kelautan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan telaahan, analisis dan identifikasi pelaksanaan program dilingkup Kelautan; b. pelaksanaan analisis pemetaan potensi sumberdaya kelautan; c. pelaksanaan kajian pengembangan pesisir dan laut serta pengembangan kepulauan; d. penyiapan rencana pengembangan pesisir dan laut serta pengembangan kepulauan; e. pelaksanaan penyusunan petunjuk operasional, bimbingan dan pembinaan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 14
Bidang Kelautan membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil; b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Lautan dan Pulau Kecil; c. Seksi Data dan Informasi Pesisir, Lautan dan Pulau Kecil.
Pasal 15
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil mempunyai tugas : a. memberdayakan masyarakat pesisir; b. memberikan bimbingan teknis dalam Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan; c. melakukan Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan dan penerapan teknologi penangkapan ikan; d. melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan; e. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah (pembinaan HNSI dan kelompok masyarakat lainnya); f. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; g. membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan ekonomi masyarakat pesisir;
- 10 -
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16
Seksi Pengelolaan Pesisir, Lautan dan Pulau Kecil mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir, lautan dan pulau kecil di wilayah laut kewenangan daerah; b. melaksanakan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah; c. mengkoordinasikan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan daerah; d. melaksanakan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan lautan; e. melaksanakan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten, Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI); f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan daerah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu; g. melaksanakan
pencegahan
pencemaran
dan
kerusakan
sumberdaya
ikan
serta
lingkungannya; h. melaksanakan pengelolaan konservasi ikan, dan lingkungan pesisir, lautan dan pulau kecil; i. melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir, lautan dan pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun, dan terumbu karang); j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Data dan Informasi Pesisir, Lautan dan Pulau Kecil mempunyai tugas : a. melaksanakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi di wilayah laut kewenangan daerah; b. melaksanakan .....
- 11 -
b. melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pesisir, lautan dan pulau kecil; c. melaksanakan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang wilayah; d. membuat sistem informasi pesisir, lautan dan pulau kecil; e. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang kelautan dan perikanan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah dan statistik perikanan nasional; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Perikanan
Pasal 18
Bidang Perikanan mempunyai tugas membuat perencanaan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pemanfaatan potensi sumber daya perikanan.
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perikanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan telaahan, analisis dan identifikasi pelaksanaan program di lingkup Perikanan; b. pelaksanaan analisis pemetaan potensi sumberdaya Perikanan; c. penyusunan petunjuk operasional, bimbingan dan pembinaan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan; d. pembinaan dan pengembangan teknologi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta usaha dan pemasaran hasil perikanan; e. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan; f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
Pasal 20 .....
- 12 -
Pasal 20
Bidang Perikanan membawahi : a. Seksi Penangkapan Ikan; b. Seksi Budidaya Ikan; c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
Pasal 21
Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi pelaksanaan program, penelitian, dan pengembangan teknologi dibidang perikanan; b. mengelola dan memanfaatkan perikanan di wilayah laut kewenangan daerah; c. melakukan koordinasi dan melakukan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan daerah; d. melaksanakan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah; e. memberikan rekomendasi izin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing; f. menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan kewenangan daerah; g. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah; h. melaksanakan inventarisasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT; i. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; j. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; k. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten; l. melaksanakan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Kabupaten; m. melaksanakan pembinaan pasca panen di atas kapal; n. melaksanakan sertifikasi dan perijinan penangkapan ikan;
- 13 -
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan; b. melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut; c. melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan; d. melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; e. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; f. melaksanakan pemetaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; g. melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di daerah; h. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan; i. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungan; j. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; k. melaksanakan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan lingkungan tempat ikan hidup; l. melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi; m. memberikan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; n. membina dan mengembangkan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; o. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dalam keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 23 …..
- 14 -
Pasal 23
Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; b. membangun, merawat dan mengelola pasar ikan yang menjadi tanggung jawabnya; c. melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP; d. melaksanakan.kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; e. melaksanakan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah; f. melaksanakan teknis standarisasi, akreditasi sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; g. melaksanakan analisa usaha perikanan, penyebaran informasi pasar dan promosi produk olahan. h. melaksanakan bimbingan pengelolaan kerjasama usaha perikanan; i. melaksanakan pembinaan, bimbingan, kemitraan KUB dalam rangka pengembangan produksi hasil perikanan; j. melaksanakan pengendalian mutu produk perikanan; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan
Pasal 24
Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi ternak, mutu bibit ternak dan pengembangan teknologi serta agribisnis peternakan.
Pasal 25 .....
- 15 -
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi dan perbibitan ternak; b. pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu pakan ternak; c. pelaksanaan pembinaan teknologi peternakan; d. pelaksanaan perencanaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan; e. pelaksanaan pembinaan agribisnis usaha peternakan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
Pasal 26
Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan membawahi : a. Seksi Perbibitan; b. Seksi Pengembangan Ternak dan Pakan; c. Seksi Usaha Peternakan.
Pasal 27
Seksi Perbibitan mempunyai tugas : a. menetapkan standar bibit ternak; b. mengumpulkan data produksi bibit ternak; c. mengatur sistem pengembangbiakan (breeding system), dan penyebaran ternak serta melestarikan plasma nutfah; d. melaksanakan pembinaan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak; e. melaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitas IB; f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sentra budidaya aneka ternak; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 28 .....
- 16 -
Pasal 28
Seksi Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas : a. merencanakan, melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak; b. mengadakan koordinasi penyebaran dan pengembangan ternak; c. melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan; d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyebaran hijauan pakan ternak; e. melaksanakan pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak; f. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pembuatan pakan ternak; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan petani ternak dibidang usaha peternakan; b. mengadakan pembinaan usaha dan pemasaran dibidang peternakan; c. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang digunakan untuk pengembangan peternakan; d. mengadakan pembinaan dan pemantauan investasi permodalan usaha peternakan; e. melaksanakan pembinaan agribisnis usaha peternakan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Kesehatan Hewan
Pasal 30
Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan fasilitas terhadap pengamatan, penanggulangan, pemberantasan penyakit hewan, pengujian dan pengawasan obat hewan, kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan hewan serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat.
- 17 -
Pasal 31
Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Kesehatan Hewan mempuyai fungsi : a. pelaksanaan analisa epidemiologi pengamatan peyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; b. pemberian advokasi dan fasilitas dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan; c. pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dan alat mesin teknologi kesehatan hewan; d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan pengawasan peredaran obat hewan dan residu; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
Pasal 32
Bidang Kesehatan Hewan membawahi : a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Pasal 33
Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan; b. memberikan rekomendasi perijinan dan pengawasan terhadap semua bentuk pelayanan medik veteriner; c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan klinik hewan, puskeswan dan satuan pelayanan kedokteran hewan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 34 .....
- 18 -
Pasal 34
Seksi Pencegahan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas : a. melaksanakan program pencegahan penyakit hewan menular dan pengawasan penyakitpenyakit zoonosis; b. melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan; c. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan kesehatan hewan; d. melaksanakan perijinan dan pengawasan kesehatan lalu lintas hewan antar daerah termasuk di pasar hewan; e. melaksanakan pembinaan terhadap pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan; f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 35
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan serta pengendalian pemotongan hewan betina produktif; c. memberikan pembinaan perijinan rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan; d. melaksanakan pengawasan peredaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam .....
- 19 -
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana Dinas yang menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dibentuk berdasarkan kebutuhan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kepentingan dinas; d. memberi layanan teknis yang berkaitan dengan aktivitas dinas.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. (4) Jenis .....
- 20 -
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pasal 38
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dinasnya maupun dalam lingkungan antar Dinas atau Instansi lainnya. (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
Pasal 39
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 40
(1) Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Kepala .....
- 21 -
(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 41
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
(1) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka : a. Keputusan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sampang; dan b. Keputusan .....
- 22 -
b. Keputusan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 18 Nopember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan
NOER TJAHJA
kepada : Yth.
1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.
Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7. Kepala .....
- 23 -
7.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 18 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 49
