PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 43 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: bahwa dengan diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang sebagai dasar pemberlakuan secara efektif atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang …..
-2-
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang …..
-3-
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 16. Peraturan
Presiden
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
-4-
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah; 23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
SAMPANG
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (PT. BPR) BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang. 4. Bupati adalah Bupati Sampang. 5. Dewan …..
-5-
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. 6. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). 7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang yang selanjutnya disebut PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sampang yang bergerak dibidang perbankan, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. 9. Direksi adalah Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. 10. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. 11. Modal Dasar adalah Modal yang jumlahnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12. Modal Disetor adalah Modal yang telah disetor oleh Pemilik secara tunai sebagai pemenuhan Modal Dasar kepada Perusahaan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang. 13. Tahun Buku PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah tahun takwim yang dilakukan sampai akhir bulan Desember. 14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham BPR daerah yang berbentuk perseroan terbatas. 15. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi Bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan. 16. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. 17. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. 18. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak. 19. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. 20. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi. 21. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama Republik Indonesia.
-6-
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Kantor Pusat PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang berkedudukan di Kabupaten Sampang. (2) PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan di Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sampang dan atau di wilayah Kabupaten/Kota lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan melalui RUPS. (3) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. mendapat ijin dari Direksi Bank Indonesia; b. tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT); c. memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Bank selama 12 (dua belas) bulan; d. memenuhi modal disetor. (4) Untuk pembukaan pelayanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan Pelayanan Kas; b. menyampaikan laporan-laporan pelaksanaaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; d. memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Bank dengan Tingkat Cukup Sehat.
BAB III …..
-7BAB III KEGIATAN USAHA Pasal 3 Kegiatan usaha PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan; b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil menengah; c. melakukan kerjasama antar BPR atau dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya; e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; f. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip konvensional dan/atau syariah; g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB IV BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN Pasal 4 Bentuk badan hukum PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berupa Perseroan Terbatas. BAB V MODAL Pasal 5 (1) Modal dasar dan modal disetor PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat diperbesar lagi maupun diperkecil sesuai perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebutuhan manajemen dan ditetapkan oleh RUPS. (2) Untuk .....
-8(2) Untuk memperbesar ataupun memperkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD untuk ditetapkan dan dianggarkan pada APBD atau dari pihak ketiga.
Pasal 6
(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah melalui penyertaan modal daerah. (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali tahun anggaran sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyard) per tahun anggaran sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyard) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7
(1) Jumlah saham dari PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sebanyak Rp.40.000.000.000,(empat puluh milyard rupiah) 99 % dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau senilai Rp.39.600.000.000,- (tiga puluh sembilan milyard enam ratus juta rupiah) dan 1% dikuasai pihak ketiga atas nama R. Jusuf Chandra atau senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (2) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi untuk dijual minimal kepemilikannya menjadi 51 % dan pihak ketiga menjadi 49 % setelah ditetapkan melalui RUPS dan mendapat persetujuan DPRD dan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perubahan dilakukan. (3) Pengurangan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena kebutuhan Pemerintah Daerah yang sangat mendesak dan untuk lebih memacu kinerja PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. (4) Naiknya kepemilikan saham dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk perbaikan manajemen PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang lebih profesional. (5) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
Pasal 8 …..
-9-
Pasal 8
(1) Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang : a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus BPR, BPRS dan/atau bank umum dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain : 1. memiliki akhlak dan moral baik; 2. bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat. (2) Bagi pemegang saham pengendali, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR.
BAB VI RUPS
Pasal 9 RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
Pasal 10 (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam RUPS. (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham. (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai : a. perubahan anggaran dasar; b. perubahan jumlah modal; c. pengalihan aset tetap;
- 10 -
d. penggunaan laba; e. investasi dan pembiayaan jangka panjang; f. kerjasama BPR antar daerah dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya; g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
(1) Susunan Organisasi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang terdiri dari : a. Dewan Komisaris; b. Direksi; c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); d. Kepala Bagian Operasional membawahi petugas : 1. Tabungan/Deposito; 2. Kasir/Teller; 3. Pembukuan (Accounting); 4. Customer Service (CSR); 5. Umum. e. Kepala Bagian Pemasaran membawahi petugas : 1. Marketing Funding (Dana)/Lending (Kredit); 2. Remedial/Penagihan: 3. Administrasi Kredit; 4. Dokumentasi Kredit. (2) Bagan Struktur Organisasi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.
Bagian Kesatu .....
- 11 -
Bagian Kesatu Dewan Komisaris
Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Komisaris
Pasal 12
(1)Dewan Komisaris adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Bupati dan pihak ketiga. (2) Pada awal pembentukan Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati dan untuk selanjutnya melalui RUPS. (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode. (4) Jumlah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditunjuk sebagai Komisaris Utama. (5) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan. (6) Dewan Komisaris PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR. (7) Dewan Komisaris dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum dan BPR lainnya. (8) Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang secara sehat; c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara; d. sehat jasmani dan rohani; e. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan; g. Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. Pasal 13 …..
- 12 Pasal 13 (1) Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan/atau antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri. (3) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. Paragraf 2 Tata Cara Pengangkatan Dewan Komisaris Pasal 14 (1) Proses pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. (2) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati. (3) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dengan tembusan kepada Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.
Paragraf 3 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
Pasal 15
(1) Dewan Komisaris mempunyai tugas : a. mengawasi, memeriksa pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasehat kepada anggota Direksi untuk kemajuan perseroan; b. menyetujui rencana yang diajukan Direksi; c. membuat …..
- 13 -
c. membuat laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali tentang hasil pengawasan yang dilakukan kepada Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia dan kepada RUPS; d. menyetujui laporan tahunan yang disampaikan Direksi kepada RUPS dan Bank Indonesia; e. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Bupati selaku pemegang saham. (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Komisaris Utama.
Pasal 16
Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan : a. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan; c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; d. pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya; e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; f. pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pasal 17
(1) Dewan Komisaris mempunyai fungsi : a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. pengawasan atas pengurusan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; c. membuat kebijakan anggaran dan keuangan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang;
- 14 -
d. membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang : a. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS; b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; d. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada RUPS; e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Paragraf 4 Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Pasal 18
(1) Komisaris Utama mempunyai tugas : a. memimpin semua kegiatan Dewan Komisaris; b menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS; c. memimpin Rapat Dewan Komisaris; d. menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris. (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas : a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama. (3) Apabila dipandang perlu pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris atas PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Paragraf 5 .....
- 15 -
Paragraf 5 Rapat Dewan Komisaris
Pasal 19
(1) Untuk menyelenggarakan fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Komisaris Utama. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. (3) Keputusan dapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat. (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari. (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan pemegang saham untuk dilakukan RUPS. (7) Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat setiap tahun dua kali dan/atau karena mendesak.
Paragraf 6 Laporan Dewan Komisaris
Pasal 20
(1) Dewan Komisaris harus memberikan laporan berkala kepada pemegang saham dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu : a. setiap bulan Juni dan bulan Desember; b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni dan pada akhir bulan Pebruari untuk laporan bulan Desember. (2) Laporan .....
- 16 -
(2) Laporan pelaksanaan rencana kerja, yaitu : a. penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target; b. uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.
Paragraf 7 Hak, Hasil dan Penghargaan
Pasal 21
(1) Komisaris Utama dan Anggota Komisaris karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut : a. Komisaris Utama paling tinggi 40% dari penghasilan Direktur Utama PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. Anggota paling tinggi 80% dari honorarium Komisaris Utama. (2) Honorarium Dewan Komisaris berasal dari PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang dianggarkan dalam RKAT yang telah ditetapkan dalam RUPS. (3) Setiap akhir masa jabatan, Komisaris Utama dan Anggota Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah di audit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bagi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan. (5) Komisaris Utama dan Anggota Komisaris mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 8 …..
- 17 -
Paragraf 8 Pemberhentian Komisaris
Pasal 22
(1) Dewan Komisaris berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia. (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan melalui RUPS, karena : a. permintaan sendiri; b. alih tugas jabatan/reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; d. melakukan tindakan yang bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara; e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya. (3) Pelimpahan wewenang dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
Pasal 24
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati selaku pemegang saham sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- 18 -
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya. (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak hadir, maka dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Bupati.
Pasal 25
(1) Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.
Bagian Kedua Direksi
Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan Direksi
Pasal 26
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang harus memenuhi beberapa persyaratan umum yaitu : a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah; c. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara; d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; e. berdasarkan …..
- 19 -
e. berdasarkan hasil penilaian pihak yang berwenang, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain : 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang secara sehat. f. sehat jasmani dan rohani. (2) Persyaratan khusus pengangkatan Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah : a. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat dengan Diploma III atau Sarjana Muda, diutamakan Sarjana (S1) dibidang ekonomi, keuangan atau hukum; b. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Direksi wajib berpengalaman operasional dibidang perbankan konvensional dan/atau syariah minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan; c. Direksi yang belum berpengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib mengikuti latihan perbankan konvensional dan/atau syariah.
Pasal 27
(1) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris. (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai BPR dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain. (3) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Pasal 28
(1) Antara sesama Anggota Direksi dan/atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri. (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Ekskutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain.
- 20 -
(4) Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dan jangka panjang setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (5) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Paragraf 2 Pengangkatan Direksi
Pasal 29
(1) Jumlah Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama. (3) Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang untuk pertama kali diangkat oleh Bupati dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir. (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia. (5) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang layak atau tidaknya calon Direksi yang diusulkan tersebut. (6) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Direksi. (7) Keputusan tentang Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Bupati.
Paragraf 3 Tata Cara Pengangkatan Direksi Pasal 30 (1) Proses pengangkatan Direksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21 (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang lama berakhir.
Pasal 31
Laporan pengangkatan Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib disampaikan oleh PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud yang disahkan oleh Bupati.
Pasal 32
(1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang mengadakan serah terima jabatan dan dilantik diambil sumpah jabatan oleh Bupati. (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan tentang Pengangkatan Direksi.
Paragraf 4 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Pasal 33
(1) Direksi
mempunyai
tugas
pokok
menyusun
perencanaan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan operasional PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. memimpin PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang berdasarkan Kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 22 b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang kepada Bupati melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Komisaris; e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
Pasal 35
Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; c. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang atas pertimbangan Dewan Komisaris; d. mewakili PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang di dalam dan di luar pengadilan; e. apabila dipandang perlu untuk mewakili PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih; f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. menjual atau melepaskan hak atas barang milik PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris; h. menggadaikan barang-barang milik PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Komisaris.
Pasal 36 …..
- 23 -
Pasal 36
(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris. (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direktur terdiri dari 2 (dua) orang.
Paragraf 5 Pembagian Tugas Direksi
Pasal 37
(1) Direktur Utama mempunyai tugas : a. bertanggungjawab terhadap bidang pemasaran produk, baik produk penghimpunan sumber dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka maupun produk kredit; b. mengkoordinir dan mengarahkan bagian-bagian yang terkait dengan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit; c. mengkoordinir dan mengarahkan bagian-bagian yang berhubungan dengan penanganan kredit bermasalah; d. merencanakan penyaluran kredit melalui keputusan kredit yang diputuskan dalan Rapat Komite Kredit; e. bersama-sama dengan dengan anggota Direksi lainnya bertanggungjawab untuk mengemban tugas memajukan perseroan; f. bertanggungjawab terhadap stake holder, yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham, Bank Indonesia, Pegawai dan masyarakat yang menggunakan jasa bank. (2) Direktur mempunyai tugas : a. bertanggungjawab terhadap bidang operasional bank; b. mengkoordinir dan mengarahakan bagian-bagian yang bertugas untuk membuat Laporan, baik laporan intern maupun laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia; c. menerapkan mekanisme kerja sesui dengan yang ditetapkan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) bank; d. melakukan evaluasi kinerja bank dan membuat penilaian tingkat kesehatan bank secara periodik;
- 24 -
e. bersama-sama dengan dengan anggota Direksi lainnya bertanggungjawab untuk mengemban tugas memajukan perseroan; f. bertanggung jawab terhadap stake holder, yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham, Bank Indonesia, Pegawai dan masyarakat yang menggunakan jasa bank. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam AD/ART PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. (4) Apabila semua Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Komisaris segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Paragraf 6 Rapat Direksi
Pasal 38
(1) Rapat Direksi bagi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan. (2) Dewan Komisaris memimpin Rapat Direksi.
Paragraf 7 Laporan Direksi
Pasal 39
Direksi wajib membuat laporan tahunan perkembangan usaha PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Paragraf 8 .....
- 25 -
Paragraf 8 Hak, Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 40
(1) Direksi karena jabatannya diberikan gaji sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku , yang meliputi : a. Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pegawai terendah atau 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dan atas persetujuan Dewan Komisaris; b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 (sembilan) kali gaji terendah atau 2,5 (dua setengah) kali gaji tertinggi pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dengan persetujuan Dewan Komisaris. (2) Direksi mendapat fasilitas sesuai dengan ketetapan RUPS diantaranya : a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. Rumah Dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; c. Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; e. Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang. (3) Pelaksanaan pemberian gaji dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan Honorarium untuk Dewan Komisaris dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30% dari total pendapatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
Pasal 41 …..
- 26 -
Pasal 41
(1) Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. cuti tahunan diberikan selama 12 (duabelas) hari kerja; b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi. (2) Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir. (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Pasal 42
(1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% dari Direktur Utama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan. (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% dari laba sebelum di potong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir. Paragraf 9 Pemberhentian Direksi
Pasal 43
(1) Direksi berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia.
- 27 -
(2) Direksi dapat diberhentikan melalui RUPS, karena : a. permintaan sendiri; b. alih tugas jabatan/reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; d. melakukan tindakan yang bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara; e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; f. tidak memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 44
(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, c, dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Komisaris. (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
Pasal 45 (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Dewan Komisaris belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan dilakukan oleh Bupati. (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. (3) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 46 …..
- 28 -
Pasal 46
(1) Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. (2) Apabila Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Bupati mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. Bagian Ketiga Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Pasal 47 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mempunyai fungsi sebagai satuan kerja yang melakukan audit intern atas kinerja perseroan dan merupakan representasi kepentingan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Pasal 48 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mempunyai tugas : a. melakukan pemeriksaan internal terkait kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme kerja sesuai yang ditetapkan Direksi (management audit); b. melakukan pemeriksaan internal terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia; c. melakukan pemeriksaan internal terhadap prosedur transaksi keuangan (financial audit); d. melakukan pemeriksaan internal terhadap risiko perbankan (risk audit); Bagian Keempat …..
- 29 Bagian Keempat Kepala Bagian Operasional Pasal 49 Kepala Bagian Operasional mempunyai fungsi sebagai koordinator petugas operasional bank. Pasal 50 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Bagian Operasional mempunyai tugas : a. mengkoordinir pelaksanaan operasional pada masing-masing petugas yang berada dibawah koordinasinya, yaitu Tabungan/Deposito,
Kasir/Teller, Pembukuan, Customer Service
(CSR) dan Umum; b. mengkoordinir dan mengarahkan petugas yang terkait dengan pembuatan laporan baik laporan intern maupun laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, yaitu Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan; c. menyimpan kunci kombinasi, membuka brankas utama dan seluruh isinya, memeriksa dokumen dan uang tunai yang disimpan; d. memberikan persetujuan transaksi tunai dan non tunai yang menjadi kewenangannya; e. memberikan laporan kepaa Direksi tentang semua kegiatan yang berada dibawah koordinasinya; f. memberikan informasi tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada bagian penagihan.
Paragraf 1 Petugas Tabungan/Deposito
Pasal 51 Petugas Tabungan/Deposito mempunyai tugas : a. menyimpan semua berkas administrasi tabungan/deposito, seperti formulir permohonan pembukaan rekening, buku tabungan, bilyet deposito dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan bagiannya; b. mencatat …..
- 30 b. mencatat semua pemakaian berkas administrasi, seperti formulir permohonan pembukaan rekening, buku tabungan, bilyet deposito dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan bagiannya; c. memberikan pelayanan kepada penabung/deposan yang akan menabung/menarik/ mencairkan deposito; d. menghubungi deposan untuk mengkonfirmasi pencairan/perpanjangan deposito; e. menghitung biaya bunga/pajak atas bunga tabungan/deposito; f. menghitung dan membuat laporan pembayaran fee dana pihak ketiga kepada Lembaga Penjamin Simpanan; g. membuat laporan daftar nominative simpanan pihak ketiga untuk laporan Bank Indonesia; h. menghubungi nasabah dalam rangka pengkinian data. Paragraf 2 Petugas Kasir/Teller
Pasal 52
Petugas Kasir/Teller mempunyai tugas : a. membawa kunci, membuka dan menutup brankas; b. membuat berita acara pembukaan dan perhitungan uang tunai; c. memberikan pelayanan terhadap setiap transaksi keuangan; d. mencatat seluruh transaksi tunai, baik karena setoran Tabungan/Deposito, penarikan Tabungan, pencairan Deposito, Pencairan Kredit, Penerimaan Angsuran, dan transaksi tunai lainnya; e. membuat laporan mutasi harian kas dan membuat berita acara pemeriksaan uang tunai (cash opname/cash count).
Paragraf 3 Petugas Pembukuan (Accounting) Pasal 53 Petugas Pembukuan (Accounting) mempunyai tugas : a. mencatat dalam buku besar (general ledger) seluruh aktivitas keuangan dan harta milik bank;
- 31 b. mencatat penempatan dana pada bank lain dan membukukan pendapatan bunga atas penempatan tersebut serta melakukan rekonsiliasi; c. mencatat seluruh pendapatan bank, baik pendapatan bunga maupun pendapatan lainnya; d. mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank,baik karena biaya bunga dana pihak ketiga maupun biaya operasional lainnya; e. menghitung amortisasi atas inventaris bank dan membuat rekapitulasi laporan penyusutan harta bank; f. menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas penempatan dana antar bank (PPAP Umum); g. menghitung amortisasi terhadap biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh bank; h. membuat laporan neraca harian, bulanan dan/atau tahunan beserta laporan neraca laba rugi; i. membuat laporan bulanan ke Bank Indonesia baik secara on line ke Bank Indonesia Pusat maupun hard copy ke Bank Indonesia Surabaya; j. melakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi non tunai yang dilakukan antar bank.
Paragraf 4 Petugas Customer Service (CSR)
Pasal 54
Petugas Customer Service (CSR) mempunyai tugas : a. melaksanakan pelayanan nasabah baik penabung maupun debitur; b. menjaga hubungan baik dengan nasabah individual dan lembaga dan instansi pemerintah.
Paragraf 5 Petugas Umum
Pasal 55
Petugas Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan sarana kantor dalam hal kebersihan kantor,kesiapan penerangan dan sumber daya listrik, sarana kendaraan operasional; b. memelihara kebersihan, keamanan dan keberadaan seluruh harta yang dimiliki oleh bank;
- 32 -
c. membuat daftar rincian harta dan inventaris yang dimiliki oleh bank; d. menyiapkan daftar presensi karyawan; e. ikut menjaga kedisiplinan karyawan.
Bagian Kelima Kepala Bagian Pemasaran Pasal 56 Kepala Bagian Pemasaran mempunyai fungsi sebagai koordinator petugas pemasaran produkproduk bank. Pasal 57 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Bagian Pemasaran mempunyai tugas : a. mengkoordinir kegiatan pelaksanaan pemasaran produk BPR pada masing-masing petugas yang berada dibawah koordinasinya, yaitu Account Officer Funding (dana)/Lending (kredit), Remedial/ Penagihan, Administrasi Kredit dan Dokumentasi Kredit; b. mengkoordinir dan mengarahkan perugas yang terkait dengan pemasaran produk-produk BPR; c. memberikan rekomendasi permohonan kredit dan/atau persetujuan Kredit sesuai dengan batasan kewenangannya; d. memberikan laporan kepada Direksi tentang semua kegiatan yang berada dibawah koordinasinya; e. bertanggungjawab terhadap penanganan, penagihan dan penyelesaian kredit-kredit yang bermasalah.
Paragraf 1 .....
- 33 -
Paragraf 1 Petugas Marketing Funding (Dana)/Lending (Kredit)
Pasal 58 Petugas Marketing Funding (Dana)/Lending (Kredit) mempunyai tugas : a. memasarkan seluruh produk bank dalam rangka menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan/deposito dan menyalurkan dalam bentuk kredit sesuai dengan target yang dibebankan kepadanya; b. membuat jadwal kunjungan kepada para nasabah; c. menjaga hubungan yang baik antar bank dengan para nasabahnya, dengan melakukan kunjungan kepada para penabung/deposan; d. melakukan survey dan membuat proposal atas permohonan kredit yang diajukan kepada bank untuk marketing kredit; e. melakukan kunjungan kepada debitur dalam rangka melakukan monitoring terhadap kredit yang diberikan; f. melakukan penagihan khusus kepada para debitur yang terlambat atau menunggak dalam pembayaran angsuran pokok dan/atau pembayaran bunga; g. membuat laporan hasil penanganan terhadap kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas kurang lancer sampai dengan macet.
Paragraf 2 Petugas Remidial/Penagihan
Pasal 59
Petugas Remidial/Penagihan mempunyai tugas : a. membuat rekapitulasi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kepada bank; b. menghubungi debitur yang terlambat dalam membayar angsuran pokok dan/atau bunga; c. memberikan surat teguran dan atau surat peringatan kepada debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank; d. melakukan kunjangan (visiting) kepada debitur dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah;
- 34 -
e. turut serta melakukan upaya hukum dalam penyelesaian kredit yang bermasalah; f. membawa kunci, membuka dan menutup brankas; g. membuat berita acara pembukaan dan perhitungan uang tunai; h. memberikan pelayanan terhadap setiap transaksi keuangan; i. mencatat seluruh transaksi tunai, baik karena setoran Tabungan/Deposito, penarikan Tabungan, pencairan Deposito, Pencairan Kredit, Penerimaan Angsuran, dan transaksi tunai lainnya; j. membuat laporan mutasi harian kas dan membuat berita acara pemeriksaan uang tunai (cash opname/cash count).
Paragraf 3 Petugas Administrasi Kredit
Pasal 60
Petugas Administrasi Kredit mempunyai tugas : a. meneliti berkas permohonan kredit dan data lainnya dalam rangka proses persetujuan kredit; b. meneliti berkas persetujuan kredit, rincian droping kredit, membuat perjanjian kredit dan pengikatan baik ikatan di bawah tangan ataupun secara notaris akte; c. membuat slip pengakuan pendapatan provisi, administrasi, pendapatan denda dan pendapatan lainnya yang berhubungan dengan kredit; d. membuat daftar nominative kredit, laporan taksasi jaminan, laporan BMPK dan laporan lainnya yang berhubungan dengan kredit kepada Bank Indonesia; e. menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas kredit yang disalurkan; f. membuat daftar tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga setiap hari dan melakukan koordinasi bersama para marketing kredit; g. memberikan surat peringatan dan teguran serta penarikan (eksekusi) terhadap debitur yang kreditnya bermasalah.
Paragraf 4 …..
- 35 Paragraf 4 Petugas Dokumentasi Kredit Pasal 61 Petugas Dokumentasi Kredit mempunyai tugas : a. menyimpan semua berkas administrasi kredit, seperti formulir permohonan kredit, perjanjian kredit, FEO, jaminan (agunan) kredit dan berkas lainnya yang berhubungan dengan dokumentasi kredit kredit; b. mengadministrasikan jaminan dengan mencatat pada buku register jaminan; c. bertanggung jawab terhadap penyimpanan seluruh dokumentasi kredit. BAB VIII PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 62 Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pengkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pembinaan penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai adalah Direksi. Pasal 63
(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai adalah : a. warga negara indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. bukan anggota dari partai dan/atau organisasi terlarang; e. dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi; f. belum melampaui batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun; g. lulus ujian saringan. (2) Pengangkatan .....
- 36 -
(2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik. (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi : a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa uang pesangon. (5) Apabila pada akhir percobaaan calon pegawai dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat sebagai pegawai
Pasal 64
(1) Apabila dipandang perlu Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan.
Pasal 65
(1) Pensiun Pegawai PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun. (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
Bagian Kedua .....
- 37 -
Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang
Pasal 66
Pangkat Pegawai di atas dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut : 1.
Pegawai Dasar Muda
: Gol A Ruang 1;
2.
Pegawai Dasar Muda I
: Gol A Ruang 2;
3.
Pegawai Dasar
: Gol A Ruang 3;
4.
Pegawai Dasar I
: Gol A Ruang 4;
5.
Pelaksana Muda
: Gol B Ruang 1;
6.
Pelaksana Muda I
: Gol B Ruang 2;
7.
Pelaksana
: Gol B Ruang 3;
8.
Pelaksana
: Gol B Ruang 4;
9.
Staf Muda
: Gol C Ruang 1;
10. Staf Muda 1
: Gol C Ruang 2;
11. Staf
: Gol C Ruang 3;
14. Staf 1
: Gol C Ruang 4;
13. Staf Madya
: Gol D Ruang 1;
14. Staf Madya 1
: Gol D Ruang 2;
15. Staf Madya Utama
: Gol D Ruang 3.
Pasal 67
Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut : a. berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1; b. berijasah Sekolah Lanjutan Pertama dimulai golongan ruang A/2; c. berijasah Sekolah Lanjutan Atas dimulai golongan ruang B/1; d. berijasah Sarjana Muda dimulai golongan ruang B/2; e. berijasah S1 dimulai dengan golongan ruang C/1; f. berijasah S2 dimulai dengan golongan ruang C/2.
Bagian Ketiga .....
- 38 -
Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat
Pasal 68
(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun. (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. kenaikan pangkat biasa; b. kenaikan pangkat pilihan; c. kenaikan pangkat penyesuaian; d. kenaikan pangkat istimewa; e. kenaikan pangkat pengabdian; f. kenaikan pangkat anumerta.
Pasal 69
(1) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipercaya. (2) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai adalah sebagai berikut : a. berijasah Sekolah Dasar, sampai dengan golongan maksimal B/I; b. berijasah sekolah lanjutan pertama,sampai dengan golongan maksimal B/2; c. berijasah sekolah lanjutan tingkat atas, sampai dengan golongan maksimal C/1; d. berijasah sarjana muda,sampai dengan golongan maksimal C/2; e. berijasah S1, sampai dengan golongan maksimal D/1; f. berijasah S2, sampai dengan golongan maksimal D/2. (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pasal 70 .....
- 39 -
Pasal 70
(1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar SLTA Kejuruan, menduduki pangkat Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda 1 dengan golongan ruang B/2. (2) Pegawai yang memiliki ijasah Sarjana Muda/D3 Akademik, menduduki pangkat Pelaksana Muda 1 golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan apabila : a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.
Pasal 71
(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. (2) Kenaikan pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan dengan hasil penilaian setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.
Pasal 72 (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 40 b. sekurang-kurangnya memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil kerja penilaian bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali.
Pasal 73
(1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijasah dapat dinaikkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilaksanakan/ diberikan apabila : a. yang bersangkutan diberi tugas yang memerlukan pengetahuan tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan; b. sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.
Pasal 74
Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Pasal 75
Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia menjadi teladan bagi pegawai di lingkungannya; b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan.
- 41 -
Pasal 76
(1) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
Pasal 77
Kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Pasal 78
Kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.
Bagian Keempat Hak-Hak Pegawai
Pasal 79
Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
Pasal 80
(1) Pegawai berhak mendapat : a. Cuti tahunan; b. Cuti besar;
- 42 -
c. Cuti kawin; d. Cuti bersalin; e. Cuti sakit; f. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; dan g. Cuti di luar tanggungan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera. (2) Kepada pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang, kecuali cuti diluar tanggungan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang.
Pasal 81
Setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua atau pensiun yang dananya dihimpun dari usaha PT. PBR Bakti Artha Sejahtera dan simpanan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasal 82
Gaji merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun.
Pasal 83
(1) Kepada pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diberikan gaji pokok menurut ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut. (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
Pasal 84
Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami maksimal 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila istri/suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan istri/suami dibebankan kepada salah satu diantara istri/suami.
Pasal 85 .....
- 43 -
Pasal 85
(1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta belum nikah atau belum pernah nikah sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan sebanyakbanyaknya untuk 2 (dua) orang anak.
Pasal 86
Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada pegawai diberikan Jasa Produksi yang besarnya tidak melebihi 5 (lima) kali gaji, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 87
(1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
Pasal 88
(1) Penghasilan Pegawai terdiri dari atas gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan; c. tunjangan kemahalan.
(2) Pegawai …..
- 44 -
(2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang, diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan hasil angka perkalian persentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.
Pasal 89
Bagi yang menduduki jabatan disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), juga diberikan : a. tunjangan jabatan; b. tunjangan perumahan.
Bagian Kelima Santuan dan Penghargaan
Pasal 90
Kepada pegawai dapat diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasal 91
Direksi memberikan penghargaan kepada : a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik Maksimal 5 (lima) kali penghasilan terakhir; b. Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- 45 -
Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan
Pasal 92
Setiap pegawai wajib : a. mendukung dan membela serta mengamalkan Idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. mendahulukan kepentingan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang diatas kepentingan lainnya; c. memegang/mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan jabatan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang Sampang; d. memegang teguh rahasia PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dan rahasia jabatan; e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 93
Pegawai dilarang : a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsun Bakti Artha Sejahtera Sampang atau tidak langsung merugikan kepentingan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dan atau Negara; b. menggunakan kedudukannya dalam PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dan atau Negara; d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia bank kepada pihak lain.
Bagian Ketujuh Pelanggaran Peraturan Kepegawaian
Pasal 94
(1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin.
- 46 -
(2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penurunan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan pangkat; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasal 95
Pegawai diberhentikan sementara karena : a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. disangka telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana;
Pasal 96
Pegawai yang diberhentikan sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
Pasal 97
Lamanya pemberhentian sementara tidak lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib.
Pasal 98 .....
- 47 -
Pasal 98
(1) Jika
menurut
penyidikan/pemeriksaan
pegawai
yang
diberhentikan
sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (2)
Jika telah ada kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.
Pasal 99
Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena : a.
meninggal dunia;
b.
telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
c.
kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Tim Penguji Tersendiri;
d.
permintaan sendiri;
e.
pengurangan pegawai.
Pasal 100
(1) Pegawai yang telah berusia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurangkurangnya 21 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan/atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
Pasal 101 .....
- 48 -
Pasal 101
Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat karena : a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan; b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi Negara; d. penyelewengan dibidang keuangan.
Pasal 102
Biaya perjalanan dinas pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasal 103
Dalam pelaksanaan skala gaji mengacu kepada skala gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 104
(1) PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang merupakan kekayaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang dipisahkan. (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari : a. iuran pensiunan dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang; b. dana kesejahteraan; c. usaha-usaha lain yang sah.
BAB X .....
- 49 -
BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 105
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan di RUPS. (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dinyatakan berlaku. (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri.
BAB XI PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 106
(1) Tahun buku PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah tahun takwim. (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama atau seorang Anggota. (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi. (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang bersangkutan.
- 50 -
BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 107
(1) Laba bersih PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. Bagian Laba untuk Daerah ………………… 50 %; b. Cadangan Umum…………………………... 15 %; c. Cadangan Tujuan…………………………... 15 %; d. Dana Kesejahteraan…………………………. 10 %; e. Jasa Produksi..……………………………... 10 %. (2) Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya. (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Bupati. (4) Cadangan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk dana masa berakhir pengurusan Direksi, Dewan Komisaris atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun, Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial, dan sejenisnya. (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.
BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 108
(1) Anggota Direksi atau Pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- 51 -
(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 109
(1) Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama. (2) Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
Pasal 110
(1) Dewan Komisaris tidak mengurangi hak pengawasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga Daerah oleh Bupati yang ditunjuk Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasannya disampaikan kepada Bupati. (2) Akuntan Publik yang ditunjuk berwenang melakukan audit atas pengurusan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang serta pertanggungjawabannya.
BAB XV KERJASAMA
Pasal 111
Direksi PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Bank Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 52 -
BAB XVI PEMBINAAN
Pasal 112
(1) Pembinaan dan fasilitasi terhadap PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.
BAB XVII PEMBUBARAN Pasal 113 (1) Pembubaran PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah. (4) Panitia Pembubaran
PT. BPR
Bakti
Artha Sejahtera Sampang
menyampaikan
pertanggungjawaban pembubaran PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang kepada Bupati. (5) Bupati menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang yang dibubarkan. (6) Pembubaran PT. BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB XVIII .....
- 53 BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 114 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 27
Oktober
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 18
Januari
2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19620323 198903 1 014 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 43
2009
