PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
4
TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada Pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang …..
-2-
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I …..
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sampang; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah; 8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa; 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga
yang
merupakan
perwujudan
demokrasi
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 11. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Palaksana Teknis dan Kepala Dusun;
-4-
13. Peraturan Desa adalah kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran Keuangan Desa;
BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Pasal 3
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung , menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Pasal 4
BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. menyusun tata tertib BPD. Pasal 5 …..
-5-
Pasal 5
Anggota BPD mempunyai Hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat; c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa; d. mengajukan pertanyaan; e. menyampaikan usul dan pendapat; f. memilih dan dipilih; g. memperoleh tunjangan.
Pasal 6
Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan; b. melaksanakan
kehidupan
demokrasi
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses Pemilihan Kepala Desa; f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat satempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Pasal 7 …..
-6-
Pasal 7
(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada mayarakat. (2) menyampaikan hasil kinerja BPD Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
BAB III PANITIA MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BPD
Pasal 8
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam bulan) sebelum berakhir masa jabatan. (2) 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. (3) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan anggota masyarakat sesuai dengan ketentuan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Wakil Sekretaris merangkap anggota; e. Bendahara merangkap anggota; f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Penentuan kedudukan dalam Panitia musyawarah ditetapkan dengan musyawarah, apabila dalam musyawarah tidak mendapat kata sepakat maka melalui mekanisme Pemilihan.
Pasal 9 …..
-7-
Pasal 9
(1) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mempunyai tugas : a. melaksanakan pendaftaran peserta musyawarah dan pengesahan daftar; b. menerima pendaftaran peserta musyawarah penetapan anggota BPD; c. melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon; d. melaksanakan musyawarah penunjukan calon anggota BPD; e. membuat Berita Acara penetapan penunjukan dan melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah penunjukan calon anggota BPD kepada yang berwenang. f. biaya penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan dengan Keputusan BPD yang dibebankan pada APBDes.
BAB IV PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. (2) Anggota BPD terdiri diri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. (3) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi Anggota BPD adalah : a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. sehat jasmani dan rohani; c. berumur sekurang-kurangya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun; d. bersedia dicalonkan; e. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
-8-
f. setia dan taat kepada Pancasila dan dan Undang-undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; g. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus putus; h. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederjat; i. apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka sekurang-kurangnya harus berijasah sekolah Dasar atau yang sederajat dengan itu; j. nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; k. berkelakuan baik dan jujur; l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat setempat.
Pasal 11 (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah : a. peserta musyawarah yang hadir diberikan kesempatan memberikan atau menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta musyawarah yang dinilai patut untuk dicalonkan sebagai anggota BPD; b. pada saat musyawarah dilaksanakan para peserta musyawarah harus berada ditempat untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah; c. apabila pada saat pelaksanaan musyawarah ada peserta berhalangan hadir dapat diganti oleh orang lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3); d. pada
saat
musyawarah
dilaksanakan,
Panitia
Musyawarah
berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan musyawarah berjalan tertib , lancar, aman dan teratur; e. pelaksanaan dimulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Desa dengan cara musyawarah dan mufakat; f. apabila pelaksanaan Musyawarah tidak tecapai sebagaimana huruf e maka dapat dilaksanakan pemilihan; g. penetapan calon anggota BPD hasil musyawarah ditingkat Dusun dilaksanakan dan ditetapkan dengan berita acara Musyawarah; h. calon …..
-9-
h. calon anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas mewakili dusun yang bersangkutan. (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi , Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. (4) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Peserta Musyawarah. (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah pnduduk dan kemampuan keuangan Desa.
Pasal 12
(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Susunan kata kata sumpah BPD sebagai berikut : “ Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya/akan memenuhi kewajiban saya/selaku Anggota Badan Permusyaratan Desa/ Desa ………….Kecamatan……../dengan sebaikbaiknya/sejujur-jujurnya /dan seadil-adilnya; Bahwa saya/akan selalu taat /dalam mengamalkan Pncasila/sebagia Dasar Negara; Dan bahwa saya/akan menegakkan kehidupan berdemokrasi/dan undang-undang Dasar 1945/serta segala Perundang-undangan yang berlaku/bagi Desa/Daerah/dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “
Pasal 13
(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- 10 -
(3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Pasal 14
(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekuarng-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 15
(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.
BAB VI PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD
Pasal 16
(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- 11 -
(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
BAB VII LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 17
(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek Desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang , barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; d. menyalahgunakan wewenang; e. melanggar sumpah/janji jabatan; f. membuat keputusan secara khusus yang memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga, golongan tertentu atau sekelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum; g. menyampaikan pendapat pribadi/golongan yang mengatasnamakan BPD diluar rapat BPD; h. tidak menghadiri rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali secara berturutturut tanpa alasan yang dapat dipertangghung jawabkan; i. melakukan
perbuatan
yang
bertentangan
dengan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.
BAB VIII …..
- 12 -
BAB VIII MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 18
(1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) 3 (tiga) bulan sebelum
berakhir masa bakti keanggotaan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diadakan musyawarah penetapan anggota BPD baru untuk masa bakti berikutnya.
Pasal 19
(1) Pimpinan dan anggota BPD diberhentikan dengan hormat karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru; d. tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya; e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini; (2) Pimpinan dan anggota BPD dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena : a. mendapat tegoran secara tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali tanpa ada perubahan sikap dan prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; b. tersangkut tindak pidana dengan mendapatkan sanksi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; c. melanggar norma-norma dan ketentuan yang berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat;
(3) Keputusan …..
- 13 -
(3) Keputusan pemberhentian bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan BPD dan diteruskan kepada Kepala Desa untuk dimintakan pengesahan Bupati.
Pasal 20
Penggantian anggota BPD dapat dilakukan sewaktu-waktu dikarenakan adanya sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
BAB IX PENGGANTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Pasal 21
(1) Pemberhentian anggota BPD antar waktu apabila yang bersangkutan diberhentikan sebelum berakhir masa keanggotaanya. (2) Penggantian antar waktu dapat dilaksanakan apabila anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan (2). (3) Penggantian antar waktu anggota dapat diusulkan kembali melalui musyawarah mufakat sesuai distriknya. (4) Masa bakti anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa bakti anggota BPD yang digantikan. (5) Apabila tidak ada calon pengganti antar waktu maka BPD mengadakan rapat untuk menentukan atau menunjuk pengganti baru dari dusun yang terdekat .
BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD
Pasal 22
Setiap Tindakan Penyidikan terhadap anggota BPD yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Desa.
- 14 -
BAB XI PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 23
(1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD. (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
BAB XII MEKANISME RAPAT BPD
Pasal 24
(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD. (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan tata tertib BPD.
BAB XIII …..
- 15 -
BAB XIII TATA CARA MENGGALI , MENAMPUNG, MENYALURKAN DAN MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 25
(1) Menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan proses demokratisasi pembangunan yang tertumpu pada potensi kebutuhan dan dukungan masyarakat. (2) Penggalian aspirasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dapat dilaksanakan melalui BPD, rembug desa, pertemuan RT/RW untuk menghasilkan masukan tentang harapan dan kebutuhan masyarakat yang perlu dimasukkan dalam usulan pembangunan. (3) Penggalian dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pelayanan umum dapat dilakukan melalui BPD, pusat informasi layanan, pusat aduan pelanggan, kotak pos, survey kepuasan masyarakat dan pusat pengaduan pelayanan publik. (4) Dalam melakukan inventarisasi masalah-masalah berdasarkan tingkat mendesaknya persoalan dapat dilakukan melalui pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Desa, masyarakat dan pihak terkait dengan agenda membahas aspirasi masyarakat.
BAB XIV HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN KEMASYARAKATAN
Pasal 26
(1) Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat Desa diharapkan berperan serta dalam upaya mempengaruhi Keputusan Kepala Desa. (2) Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan di Desa setempat. (3) Meningkatkan kemampuan secara individual maupun kelembagaan.
- 16 -
(4) Merangkai jalinan komunikasi dan kerjasama sinergis antar pelaku dalam rangka mempengaruhi kebijakan pembangunan dan pelayanan umum kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
BPD dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dalam pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan menuju kearah yang lebih baik.
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Sekretariat BPD yang telah ada secara kelembagaan dinyatakan tidak berlaku (2) Sekretaris dan Staf Sekretaris BPD yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diangkat menjadi Staf Sekretaris BPD sepanjang masih dibutuhkan. (3) Segala sesuatu yang ditimbulkan dalam pengangkatan ini dibebankan pada APBDes yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa.
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka nomenklatur Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 30 …..
- 17 -
Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Desa dan semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Perwakilan Desa serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 14 Agustus 2006
BUPATI SAMPANG, ttd
SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
H. FADHILAH BUDIONO
- 18 3. 4. 5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 14 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 090 098 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor : 4 SERI : E
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR :
4
TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I.
UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengatur ketentuan tentang Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Sebutan Badan Perwakilan Desa, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan ini berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 Cukup jelas.
