PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

: a. bahwa barang milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah perlu dikelola secara tertib, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. bahwa dalam rangka pengamanan barang milik Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang …..

-2-

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576); 11. Peraturan .....

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Keputusan .....

-4-

18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 19. Peraturan

Presiden

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

PENGELOLAAN

KABUPATEN

BARANG

MILIK

SAMPANG DAERAH

TENTANG

KABUPATEN

SAMPANG.

BAB I .....

-5-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 7. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 8. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 9. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 10 Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 11. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang. 12. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 14. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

-6 -

15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. 17. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna. 19. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. 21. Pemanfatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 22. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 23. Pijam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. 24. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 25. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

-726. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 27. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. 29. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 30. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 32. penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya. 33. Penatausahaan adalah rangkaian yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 36. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

-8-

37. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. 38. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaran dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 39.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk : a. mengamankan barang milik Daerah; b. menyeragamkan dalam pengelolaan barang milik Daerah; c. memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan barang milik Daerah. (2) Tujuan pengelolaan barang milik Daerah : a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah; b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik Daerah.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah. (2) Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah; b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; c. Kepala SKPD; d. Kepala Unit Kerja.

-9-

(3) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik Daerah, bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloalaan Keuangan dan Aset sebagai pembantu pengelola barang milik Daerah, bertanggungjawab membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Kepala SKPD berwenang dan bertanggungjawab atas penempatan barang milik Daerah di lingkungan SKPD masing-masing. (6) Kepala Unit Kerja SKPD berwenang dan bertanggungjawab atas barang milik Daerah yang ditempatkan di unit kerjanya.

Pasal 4

(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah, mempunyai wewenang : a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah; d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab : a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah; c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah; d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah; f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah. (3) Kepala .....

- 10 -

(3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pengelola barang milik Daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian. (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan Keputusan Kepala Daerah. (4) Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). (5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD. Pasal 6 Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/ Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). Pasal 7 .....

- 11 Pasal 7

(1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

(1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. (3) Kepala Daerah menetapkan panitia pengadaan untuk melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa serta laporan realisasi pengadaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V .....

- 12 -

BAB VI PENYIMPANAN

Pasal 10

(1) Semua hasil pengadaan barang disimpan di SKPD yang bersangkutan. (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimakasud pada ayat (1).

BAB VII PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 11

(1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik Daerah. (2) Kepala SKPD berwenang dan bertanggung jawab : a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola; b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola; h. melakukan .....

- 13 -

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. (3) Kepala Unit Kerja SKPD berwenang dan bertanggungjawab : a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan; b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; c. menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. mengamankan

dan

memelihara

barang

milik

Daerah

yang

berada

dalam

penguasaannya; e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 12

Pengeluaran pembiayaan pemeliharaan barang milik daerah dibebankan kepada APBD.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD. (2) Kepala SKPD bertanggungjawab untuk membuat laporan hasil pemeliharaan barang milik Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kantor Aset. (3) Mekanisme pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII .....

- 14 -

BAB VIII INVENTARISASI

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik Daerah. (2) Kepala SKPD bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya. (3) Daftar rekapitulasi inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pendataan ulang terhadap barang milik Daerah sekali dalam 2 (dua) tahun. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PERUBAHAN STATUS

Bagian Kesatu Penghapusan

Pasal 16

(1) Setiap barang milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/ mati, tidak efisien lagi dapat dihapus dari Daftar Inventarisasi. (2) Penghapusan barang milik Daerah ditetapkan dengan Kepala Daerah, yaitu : a. barang bergerak seperti kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas; b. barang-barang tidak bergerak; c. untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak atau membahayakan.

- 15 -

(3) Barang milik Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan melalui : a. penjualan/pelelangan; b. ruislag/tukar menukar; c. sumbangan/hibah kepada pihak lain; d. pemusnahan. (4) Hasil penjualan/pelelangan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Penjualan Kendaraan Dinas

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 17

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas Pejabat Negara, dilaksanakan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan. (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 18

(1) Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari : a. Kendaraan Dinas Operasional; dan b. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan. (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. (3) Penjualan .....

- 16 -

(3) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. (4) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (5) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

(1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih. (2) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara di Daerah serta pelelangan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18 dan 19 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (2) Hasil penjualan harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan/sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 21 .....

- 17 -

Pasal 21

(1) Selama harga penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18 dan 19 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan. (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli. (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penjualan Rumah Milik Daerah

Pasal 22

(1) Kepala Daerah menetapkan penjualan rumah-rumah milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumahrumah milik Daerah. (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Pasal 23

(1) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. (2) Rumah milik Daerah dimaksud tidak dalam sengketa. (3) Rumah milik Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 .....

- 18 -

Pasal 24

(1) Hasil penjualan rumah milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventarisasi setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi yang mekanismenya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 25

(1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan cara : a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); b. pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling. (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai objek pajak dan harga pasaran umum setempat. (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX .....

- 19 -

BAB IX PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Pinjam Pakai

Pasal 26

(1) Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam-pakaikan. (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah. (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang milik Daerah. (4) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Penyewaan Barang Milik Daerah

Pasal 27

(1) Barang milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah. (2) Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum. (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (4) Barang milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut. (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga .....

- 20 -

Bagian Ketiga Pengguna-usahaan

Pasal 28

(1) Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat diguna-usahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga. (2) Barang milik Daerah yang digunausahakan tidak merubah status hukum. (3) Tata cara pelaksanaan penggunausahaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (4) Perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (5) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Daftar Inventarisasi tersendiri.

Bagian Keempat Swadana

Pasal 29

(1) Barang milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara swadana. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PENGAMANAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh barang miliki daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak. (2) Pengamanan barang milik Daerah dapat dilakukan secara fisik, administratif dan tindakan hukum. (3) Pengamanan administratif dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan buktibukti kepemilikan. (4) Pengamanan .....

- 21 -

(4) Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang. (5) Pengamanan tindakan hukum dilakukan dengan aturan hukum yang berlaku. (6) Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31

Untuk mengamankan barang milik Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Aset, Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah. (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik Daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.

(2) Pengelolaan .....

- 22 -

(2) Pengelolaan barang milik Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah yang diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII SANKSI

Pasal 34

(1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda atau ganti kerugian. (2) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti kerugian dan pembatalan perjanjian. (3) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dikenakan sanksi pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian. (4) Selain ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya. (5) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Jika pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur unsur tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB XV .....

- 23 -

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang pada tanggal

: 28 Nopember 2008

BUPATI SAMPANG, ttd

NOER TJAHJA Diundangkan di : Sampang pada tanggal

: 15

Januari

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19620323 198903 1 014 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN SAMPANG

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SAMPANG

I.

UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Daerah. Untuk melaksanakan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu dituangkan pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sampang dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sampang.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 37 Cukup jelas.