PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
25
TAHUN 2008
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: bahwa untuk kelancararan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang…..
-2-
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor
15
Tahun 2004
tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN : .....
-4-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sampang. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sampang. 7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sampang. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sampang. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat .....
-5-
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 13. Sumber Pendapatan Desa adalah segala Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. 14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 16. Pengelolaan Sumber Pendapatan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengelolaan, adalah pengelolaan sumber pendapatan Desa yang meliputi perencanaan, pengaturan, pemeliharaan dan peningkatan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. 17. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan, adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh BPD atau Kepala Daerah sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap Sumber Pendapatan Desa. 18. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditetapkan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
BAB II .....
-6-
BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2
(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas : a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari : 1) hasil usaha Desa termasuk usaha ekonomi Desa dan lumbung Desa; 2) hasil kekayaan Desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten, meliputi : 1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa; dan 2) dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.
Pasal 3
Kekayaan Desa sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) terdiri dari : a. tanah kas Desa; b. pasar Desa; c. tambatan perahu; d. bangunan .....
-7-
d. bangunan Desa; e. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; f. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.
Pasal 4
Pendapatan Desa yang bersumber dari kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa retribusi desa dan sewa.
Pasal 5
Dalam rangka upaya peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan potensi sumber pendapatan Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa dan melakukan usaha pinjaman dengan persetujuan BPD.
Pasal 6
Dalam hal desa tidak memiliki Tanah Kas Desa, Pemerintah Daerah dapat mengusahakan pengadaannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Pasal 7
Pendapatan Desa yang diperoleh dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 8
(1) Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Desa baik berupa pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pengutan tambahan oleh Pemerintah Desa. (2) Sumber .....
-8-
(2) Sumber Pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus dituangkan dalam suatu perjanjian dan pembagian yang jelas secara proporsional.
Pasal 9
Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB III PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
(1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. (2) Pemerintah Daerah wajib membantu pengembangan sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
Pasal 11
(1) Tanah Kas Desa adalah merupakan sember pendapatan Desa, sedangkan proses pengurusannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (2) Desa yang sudah berubah status menjadi Kelurahan maka eks tanah kas Desanya menjadi aset dan diurus Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang bersangkutan.
Pasal 12 .....
-9-
Pasal 12
Penggunaan hasil sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan dan wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.
Pasal 13
(1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, bengkok, titisara pangonan, kuburan, tanah negara, bangunan-bangunan Desa dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai Pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan milik Pemerintah Desa dilarang untuk dijual, dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain. (2) Jika diperlukan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dengan syarat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Pengesahan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapatkan/memperoleh : a. ganti tanah/bangunan/termasuk kekayaan lain yang mempunyai nilai lebih dengan yang dilepas dengan harga yang menguntungkan Desa dan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); b. pengganti ganti rugi berupa uang digunakan untuk membeli pengganti tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat/bangunan/barang lain yang mempunyai nilai lebih; c. ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur Jawa Timur.
- 10 -
Pasal 14
Prosedur dan tata cara proses/persyaratan yang berhubungan dengan Pasal 13 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15
Pemerintah Desa berkewajiban menggali potensi, memelihara dan mempertahankan kekayaan Desa/aset Desa dari kepemilikan.
Pasal 16
Kepala Daerah dan BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa dalam upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Sumber Pendapatan Desa yang berupa Tanah Kas Desa yang selama ini merupakan Sumber Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB V .....
- 11 -
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Peraturan Bupati.
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa termasuk pengelolaan dan pengawasannya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 28 Nopember 2008
BUPATI SAMPANG,
NOER TJAHJA
Diundangkan di : .....
- 12 -
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
:2 Maret
2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 25
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 25
TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan dan perimbangan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 ayat (1) huruf a Cukup jelas. huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional. huruf c Yang dimaksud dengan ”bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
-2-
Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70%
(tujuh
puluh
per
seratus)
digunakan
untuk
kegiatan
pemberdayaan masyarakat. huruf d Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. huruf e Yang dimaksud dengan ”sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wajaf, dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan ”wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Semua pendapatan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 5 Segala upaya peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan potensi sumber pendapatan Desa yang dikelola oleh lembaga/badan yang dibentuk Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD. Pasal 6 Pengadaan tanah kas Desa/barang lainnya pengadaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan.
Pasal 7 …..
-3-
Pasal 7 Cukup jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 8 ayat (1) Semua sumber pendapatan Desa yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, Desa tidak boleh melaksanakan pungutan tambahan. ayat (2) Sumber pendapatan di Desa dikelola oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian dan pembangian yang jelas dan proporsional. Pasal 9 Pendapatan Desa seluruhnya dikelola dan dituangkan dalam APBDes. Pasal 10 ayat (1) Segala pendapatan Pemerintah Desa sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan Desa. ayat (2) Pemerintah Daerah wajib membantu pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa. Pasal 11 ayat (1) Penghasilan dari tanah kas Desa proses pengurusannya melalui APBDes dan pengelolanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil penawaran tertinggi berdasarkan hasil musyawarah Desa. ayat (2) Semua kekayaan Desa diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah setelah Desa menjadi Kelurahan, untuk eks tanah kas Desa pengelolaannya melalui APBD untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang bersangkutan. Pasal 12 Hasil sumber pendapatan yang ditetapkan melalui APBDes wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pasal 13 ayat (1) Tanah kas Desa, bengkok, titisara, pangonan, kuburan, tanah Negara, bangunan-bangunan Desa dan lain yang sejenis dikuasai oleh Pemerintah Desa …..
-4-
Desa merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dijual, dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain. ayat (2) Jika diperlukan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka larangan pada ayat (1) tidak berlaku dengan syarat pelepasannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. ayat (3) Keputusan Kepala Desa diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Desa memperoleh : a. pengganti yang mempunyai nilai lebih; b. sebelum memperoleh pengganti, uang disimpan dalam kas Desa/APBD. c. cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Pemerintah Desa berkewajiban memelihara dan mempertahankan kepemilikannya dan mensertifikatkan dan memasukkan ke buku kekayaan Desa. Pasal 16 Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa oleh Kepala Daerah dan BPD. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Pengelolaan maupun pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Surat, Keputusan maupun Peraturan Kepala Daerah. Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 Cukup jelas.
