PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 16 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBAGIAN PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: bahwa untuk pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Sampang, maka perlu diatur Pembagian Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang .....
-2-
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
83/KMK.04/2000
tentang
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 12. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
84/KMK.04/2000
tentang
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
-3-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 17. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor SE-111/A51/1993, Nomor SE-64/PG.6/1993 dan Nomor 973/4708/PUOD) tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan; 18. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.15/A/2000 dan Nomor : Kep.87/R/2000 tentang Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2004 Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/ Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 15); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN BIAYA
PEMUNGUTAN
PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN
KABUPATEN SAMPANG.
BAB I PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 1
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada aparatur pemungut dalam rangka kegiatan pemungutan dan digunakan untuk kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sampang.
-4-
BAB II IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 2
(1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan imbangan pembagian biaya pemungutan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target pada tahun bersangkutan. (2) Besarnya imbangan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemungutan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dari Pemerintah Pusat yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sampang adalah : a. obyek PBB sektor pedesaan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 65 % (enam puluh lima perseratus); b. obyek PBB sektor perkotaan adalah jumlah realisasi realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 85 % (delapan puluh lima perseratus); c. obyek PBB sektor perhutanan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 25 % (dua puluh lima perseratus); d. obyek PBB sektor pertambangan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9 % (sembilan perseratus) kali 25 % (dua puluh lima perseratus).
BAB III PENERIMAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 3
(1) Penggunaan biaya pemungutan dan pembagiannya pada masing-masing Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dipergunakan untuk : 1. aparat pemungut tingkat Desa/Kelurahan sebesar 76% (tujuh puluh enam perseratus); 2. aparat pemungut tingkat Kecamatan sebesar 15 % (lima belas perseratus); 3. Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
b. Pajak .....
-5-
b. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dipergunakan untuk : 1. aparat pemungut tingkat Desa/Kelurahan sebesar 56 % (lima puluh enam perseratus); 2. aparat pemungut tingkat Kecamatan sebesar 20 % (dua puluh perseratus); 3. Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus); c. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan dipergunakan untuk Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 100 % (seratus perseratus); d. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan dipergunakan untuk : 1. penyediaan sarana dan prasarana operasional kegiatan sebesar 15 % (lima belas perseratus); 2. kegiatan penyisiran atau penagihan sebesar 3 % (tiga perseratus); 3. kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring sebesar 5 % (lima perseratus); 4. pemberian hadiah kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun berjalan sebesar 10,25 % (sepuluh koma dua puluh lima perseratus); 5. Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 32,75 % (tiga puluh dua koma tujuh puluh lima perseratus); 6. aparatur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar 10 % (sepuluh perseratus); 7. dana operasional untuk koordinasi dan konsultasi yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta minyak dan gas bumi yang ada di Wilayah Kabupaten Sampang sebesar 20,50 % (dua puluh koma lima puluh perseratus); 8. Camat yang berada di area lokasi pembangunan Minyak dan Gas Bumi 3,50 % (tiga koma lima puluh perseratus). (2) Besarnya Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang pada Belanja Tidak Langsung (5.1) Kode Rekening 5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB. (3) Perincian penerimaan pembagian penerimaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.
Pasal 4…..
-6Pasal 4 Laporan pertanggungjawaban dan administrasi keuangan penggunaaan biaya pemungutan dan pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
:8
Juni
2009
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA Diundangkan di : Sampang pada tanggal :8 Juni
2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19620323 198903 1 014
Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 16
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
:
TANGGAL :
16 TAHUN
2009
8 JUNI
2009
DAFTAR PROSENTASE PEMBAGIAN PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG
NO
URAIAN
1
2
1. 2. 3. 4.
Bupati Sampang Wakil Bupati Sampang Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan di Pamekasan Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dispendaloka Kabupaten Sampang Kepala Bidang Anggaran dan Perbenda haraan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Asisten Pemerintahan Sekteraris Daerah Kabupaten Sampang Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekteraris Daerah Kabupaten Sampang Kepala Bagian Hukum Sekterariat Daerah Kabupaten Sampang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang
5. 6.
7.
8. 9.
10. 11. 12. 13.
14
15. 16.
17.
PROSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN Pedesaan Perkotaan Perhutanan Pertambangan 3 4 5 6 1,50 1,00 0,90 0,75
3,50 3,00 2,75 2,50
16,00 14,50 13,50 12,50
4,75 3,75 3,25 3,00
0,75
2,50
12,50
2,50
0,60
2,00
6,50
1,75
0,50
1,25
3,50
1,25
0,50
1,25
3,50
1,25
0,50
1,25
3,50
1,25
0,30
0,50
2,75
1,00
0,30
0,50
2,75
1,00
0,30
1,00
2,75
1,00
-
-
-
2,00
0,30
0,50
1,50
0,75
0,30
0,50
1,50
0,75
0,50
1,00
2,75
1,25
-
-
-
0,75
18. Kepala .....
-2-
1
2
3
4
5
6
18.
Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Camat se Kabupaten Sampang Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sampang Penyediaan Sarana dan Prasarana Biaya Penagihan/Penyisiran Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Pemberian Hadiah kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa lunas PBB Perkotaan/Pedesaan Operasional Koordinasi dan Konsultasi PBB, Minyak dan Gas Bumi Camat yang berada di Area Lokasi Pembangunan Minyak dan Gas Bumi
-
-
-
0,75
-
-
-
0,75
-
-
-
10
15 76
20 56
-
-
-
-
-
15 3,00 5,00 10,25
-
-
-
20,50
-
-
-
3,50
100
100
100
100
19.
20.
21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28.
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
