PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

: a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang …..

-2-

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG TATA CARA

PENCALONAN,

PEMILIHAN,

PELANTIKAN

DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I …..

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang; 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sampang; 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut Klebun dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 6. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 7. Calon Kepala Desa, adalah warga masyarakat desa setempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; 8. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD; 9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; 10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; 11. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Hak Pilih;

-4-

12. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihnya; 13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan; 14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat. (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas , rahasia , jujur dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa melalui tahap pencalonan dan pemilihan. (4) Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Camat dapat mengajukan kepada Bupati untuk memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya. (5) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum bisa dilaksanakan, Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

BAB III .....

-5-

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IV SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNGJAWAB PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri

dari

Unsur

Perangkat

Desa,

Unsur

Pengurus

Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyakbanyaknya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Bendahara merangkap anggota; d. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia pemilihan Kepala Desa ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang : a. mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa;

-6-

b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa; c. melaksanakan Pendaftaran Penduduk yang berhak memilih dan mengesahkanya pada daftar hak pilih sementara maupun tetap; d. menjaring dan menyaring bakal Calon Kepala Desa; e. melakukan Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon; f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih; g. merencanakan dan menganggarkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa; h. mengumumkan nama Calon dan daftar Hak Pilih; i. menyiapkan dan menentukan tanda gambar Calon Kepala Desa; j. menetapkan tata cara kampanye; k. menyiapkan Surat Undangan, Kartu Suara, Kotak Suara dan Kelengkapan lainnya; l. menyampaikan surat undangan kepada Pemilih; m.menetukan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Tim Pengawas Kabupaten; n. melaksanakan Pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara; o. membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD. (2) Panitia

Pemilihan

Kepala

Desa

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 6

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh Unsur Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang lain, berdasarkan ketetapan BPD.

BAB V .....

-7-

BAB V HAK MEMILIH DAN DIPILIH SERTA PERSYARATAN BAKAL CALON

Pasal 7

Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia dengan syarat- syarat : a. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurangkurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus; b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pencoblosan dilaksanakan; c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8

(1) Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan UUD 1945, atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; d. berpendidikan

sekurang-kurangnya

Sekolah

Lanjutan

Tingkat

Pertama dan/atau sederajat; e. pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

-8-

f. sehat jasmani dan rohani; g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; h. berkelakuan baik, jujur dan adil; i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri; j. tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat; l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; m. terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak berputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar desa tersebut. (2) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan. (3) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta syarat-syarat lain yang sudah ditentukan oleh induk instansi masing-masing (anggota TNI/POLRI harus mendapat rekomendasi/ijin dari Instansi induknya. (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI. (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal pelantikannya harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan. (6) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat selambatlambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Pasal 9 .....

-9-

Pasal 9

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dan telah disahkan sebagai pemilih mempunyai hak pilih, selanjutnya untuk hadir pada pelaksanaannya dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 10

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (2) 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada BPD. (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan segera melakukan pengumuman I dan II untuk menjaring Bakal Calon Kepala Desa. (2) Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII …..

- 10 -

BAB VII PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

(1) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 setelah dilengkapi dengan berkas persyaratan kemudian dilakukan penyaringan. (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

BAB VIII PENETAPAN BAKAL CALON

Pasal 13

Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon.

Pasal 14

(1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak untuk dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri. (2) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri. (3) Apabila salah seorang Calon Kepala Desa dari 2 (dua) orang calon yang ada meninggal dunia sebelum hari H pemilihan, maka Panitia Pemilihan harus membuka kembali tahapan pengumuman pendaftaran Kepala Desa.

- 11 -

(4) Jika Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri memperoleh dukungan suara terbanyak maka dianggap batal, dan calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

BAB IX KAMPANYE CALON

Pasal 15

(1) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penyampaian

program

yang

akan

dilaksanakan

apabila

yang

bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa. (3) Dalam Pelaksanaan mencari dukungan dan kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk : a. pawai atau arak arakan; b. pemberian uang, barang dan fasilitas lain; c. pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 100 (seratus) meter dari rumah calon yang berhak dipilih; d. melakukan intimidasi terhadap pemilih. (4) 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan diadakan masa tenang, sehingga dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sampang.

BAB X PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 16 Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan, Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menyediakan : a. surat undangan dan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan .....

- 12 -

Pemilihan dengan cap atau stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda yang sah; b. kotak surat suara yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan, berikut juga seperangkat kuncinya; c. papan pengumuman yang memuat nama calon, jumlah pemilih dan ketentuan quorum; d. bilik suara sebagai tempat pemberian suara; e. alat pencoblos didalam bilik suara; f. papan atau kertas tulis untuk penulisan hasil perhitungan surat suara; g. peralatan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 17

(1) 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan sura dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan

kepada

masyarakat

tentang

akan

dilaksanakan

Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon yang berhak dipilih, dan daftar pemilih yang sudah terdaftar di Panitia Pemilihan. (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Surat Undangan yang memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih. (3) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang diserahkan. (4) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan dapat mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti indetitas lain yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

(1) Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon

yang berhak dipilih dan para pemilih serta Tim Pengawas Tingkat …..

- 13 -

Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Sebagai Unsur Perangkat Daerah dan /atau undangan lain yang dianggap perlu. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Setiap hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. (4) Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten.

Pasal 19

Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih yang sudah disahkan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter maka sebagai gantinya ditempatkan pas foto yang bersangkutan dalam ukuran besar (minimal 16 R / 30 x 40 cm).

BAB XI .....

- 14 -

BAB XI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

(1) Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan membuka kotak surat suara dan memperlihatkan kepada para Calon, Saksi dan Pemilih yang hadir bahwa kotak surat suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan. (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan. (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 22

(1) Pemungutan Suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar dan /atau foto calon yang berhak dipilih. (2) Pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan untuk memberikan suaranya kepada salah satu orang calon yang berhak dipilih. (3) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya satu kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan. (4) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara yang disediakan panitia pemilihan dalam kedaan terlipat.

- 15 -

Pasal 23

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia Pemilihan pada hari itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan suara bersama sama dengan para calon yang berhak dipilih dan dapat ditambah oleh masing-masing saksi.

BAB XII PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

(1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan surat suara. (2) Panitia Pemilihan membuka Kotak Surat Suara, meneliti setiap lembar surat suara satu-persatu dan membacakan tanda gambar dan atau foto calon Kepala Desa yang yang mendapat surat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh para saksi dan pemilih yang hadir. (3) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang telah dipilih.

Pasal 25 …..

- 16 -

Pasal 25

Surat Suara dinyatakan sah apabila didalam surat suara hanya terdapat satu lubang bekas tusukan/coblosan tepat didalam kotak pada salah satu tanda gambar calon yang berhak dipilih, dengan menggunakan alat yang telah disediakan.

Pasal 26

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; b. tidak terdapat tanda-tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara; c. ditanda-tangani atau mencantumkan identitas pemilih; d. memberikan suara lebih dari satu pada calon yang berhak dipilih; e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih; f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan; g. mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan pada saat itu juga. (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) sebelum pemungutan surat suara dimulai diumumkan kepada pemilih.

Pasal 27

(1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

(2) Apabila …..

- 17 -

(2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorang pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang. (3) Pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan berita acara pemilihan. (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 28

(1) Apabila calon yang mendapat dukungan suara terbanyak lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang. (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan. (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya dimusyawarahkan antara BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan membacakan perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dan menandatangani berita acara penghitungan suara dengan para saksi dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 30 …..

- 18 -

Pasal 30

Apabila Calon atau saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan 29, sepanjang pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dimusyawarahkan dengan BPD, Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Kecamatan serta Tim Pengawas Kabupaten, maka Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah dan dituangkan dalam berita acara tersendiri.

BAB XIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 31

(1) Untuk kelancaran pelaksanan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibentuk Tim Pengawas Kabupaten dan Kecamatan dengan beranggotakan beberapa Badan/Dinas/Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam proses pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang dan tugas : a. mengarahkan dan memberikan bimbingan tehnis pelaksanaan pemilihan; b. memonitor/mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala kepada Bupati; c. menerima laporan

pelanggaran dalam proses/tahapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa; d. memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; e. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (3) Sedangkan .....

- 19 -

(3) Sedangkan Tim Pengawas Kecamatan dalam proses pemilihan Kepala Desa mempunyai berkewajiban : a. mengarahkan dan memberikan bimbingan tehnis pelaksanaan pemilihan; b. memonitor/mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pengawas Kabupaten; c. menerima laporan

pelanggaran dalam proses/tahapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa; d. memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; e. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengawas Kabupaten. (4) Tim Pengawas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Apabila ditemui adanya pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilihan, masyarakat maupun bakal calon kepala desa dapat melaporkan kepada Tim Pengawas baik secara lisan atau tertulis yang berisi : a. nama dan alamat pelapor; b. waktu dan tempat kejadian; c. nama dan alamat pelanggar; d. nama dan alamat saksi-saksi; e. uraian kejadian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengawas

selambat-lambatnya

pelanggaran.

7

(tujuh)

hari

sejak

terjadinya

- 20 -

(3) Tim Pengawas akan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. (4) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima, jika dipandang perlu Tim Pengawas dapat memanggil pelapor untuk dimintai tambahan keterangan dalam melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 33 (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsurunsur pidana dapat diselesaikan oleh Tim Pengawas dan sebaliknya untuk laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya akan diteruskan kepada aparat penyidik. (2) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Tim Pengawas dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan apabila tidak tercapai kesepakatan Tim Pengawas membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 35 .....

- 21 -

Pasal 35

(1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (3) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.

BAB XIV PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 36

(1) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat. (2) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD. (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Pembatalan hasil pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati apabila : a. proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku; b. dengan …..

- 22 -

b. dengan mempertimbangkan saran yang dapat diberikan oleh Panitia Pemilihan, BPD dan Tim Pengawas bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 38

(1) Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya keputusan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD. (2) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari BPD belum menyampaikan Surat Keputusan penetapan Kepala Desa Terpilih kepada Kepala Daerah, maka diberikan toleransi batas waktu tambahan 15 (lima belas) hari untuk menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD Belum juga memyampaikan, maka laboran sebagaimana pada Pasal 36 ayat (1) sudah dianggap cukup untuk menerbitkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI PELANTIKAN

Pasal 39

(1) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan. (2) Kepada Calon Kepala Desa Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 40 …..

- 23 -

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, maka Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mengucapkan Sumpah/janji. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 41

(1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan dipusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan Masyarakat Desa setempat serta Tim Pengawas Kecamatan dan Kabupaten sebagai Unsur Perangkat Daerah. (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa segera melaksanakan Serah Terima Jabatan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan. (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain yaitu dipusat Pemerintah Kecamatan atau dipusat Pemerintah Kabupaten.

Pasal 42 …..

- 24 -

Pasal 42

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama. (2) Apabila pelaksanaan pelantikan dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. (3) Dalam hal pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal masa berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. (4) Urutan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagai berikut : a. Pembacaan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Kepala Desa terpilih; b. Pengambilan sumpah/janji oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji; d. Kata-kata pelantikan; e. Penyematan tanda jabatan; f. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan; g. Sambutan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk; h. Doa.

BAB XVII …..

- 25 -

BAB XVII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 44

(1) Bagi bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan atau melakukan kecurangan yang dibuktikan dan atau dikuatkan oleh Lembaga yang berkompeten dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan bakal calon atau calon Kepala Desa tersebut gugur. (2) Dalam hal pemalsuan keterangan dan atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan syah, maka calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (3) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap syah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII …..

- 26 -

BAB XVIII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 45

(1) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali pada masa jabatan selanjutnya.

BAB XIX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 46

(1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah diverifikasi Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dan mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Tim Pengawas Kabupaten. (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes dan APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan dana lain. (3) Apabila biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi maka dengan sepengetahuan BPD, Panitia Pemilihan dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang dalam hal ini bisa dari Calon

Kepala

Desa,

masyarakat

atau

pihak

lain

dengan

mempertimbangkan prinsip kelayakan dan kewajaran sesuai Peraturan Bupati. (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya diarahkan untuk : a. biaya administrasi; b. penggandaan; c. bahan cetakan dan biaya rapat koordinasi; d. biaya lain-lain tidak terduga.

- 27 -

(5) Panitia

Pemilihan

mempertanggungjawabkan

penggunaan

biaya

Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 47

(1) Kepala

Desa

memimpin

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

BPD

serta

menginformasikan

laporan

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada masyarakat. (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB XXI …..

- 28 -

BAB XXI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 48

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pegadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukukan tindak pidana korupsi. tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamaan Negara.

Pasal 50

(1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimasud Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Apabila diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 29 -

Pasal 51

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Daerah hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

(1) Kepala Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan (tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan ); c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(3) Usul .....

- 30 -

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat. berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 53

(1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI. (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional. (3) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang berhenti, diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 54

(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya dan melakukan perbuatan yang melanggar adat istiadat atau Norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan, dikenakan tindakan administratif berupa teguran.

- 31 -

(2) Apabila teguran administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 55

(1) Kepala Desa yang terbukti bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD atas dasar musyawarah mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan/atau peringatan. (2) Kepala Desa yang terbukti menggunakan keuangan Negara untuk kepentingan pribadi, BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka BPD dapat mengusulkan salah seorang Perangkat Desa kepada Camat untuk menjadi pelaksana harian tugas-tugas Kepala Desa. (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Kepala Desa belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya,

maka

BPD

melalui

Camat

dapat

mengusulkan

pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XXII …..

- 32 -

BAB XXII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 57

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari. BAB XXIII PENJABAT KEPALA DESA Pasal 58 (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul BPD melalui Camat; (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat dapat mengajukan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. (3) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

- 33 -

(4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan atau sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru. (5) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas,wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali : a. memberhentikan/mengangkat Perangkat Desa; b. mengalihkan aset-aset Desa kepada pihak lain melalui proses tukar-menukar maupun ganti rugi maupun jual beli. (6) Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 59

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 52, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55.

BAB XXIV LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 60

Kepala Desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik; b. merangkap jabatan sebgai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- 34 -

g. menyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XXV LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 61

Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 52, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55.

Pasal 62

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, harus sudah dimulai persiapan pemilihan Kepala Desa. (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

(1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih menjabat tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini. (2) Kepala Desa yang dilantik setelah tanggal 15 Oktober 2004 mempunyai masa jabatan selama 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- 35 -

Pasal 64

Bagi Kepala Desa yang menjabat dan mantan Kepala Desa yang pernah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diperbolehkan mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa sepanjang yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peratuaran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 67 …..

- 36 -

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang pada tanggal

: 14 Agustus 2006

BUPATI SAMPANG, ttd

SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 14 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 090 098 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor : 5 SERI : E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I.

UMUM Bahwa berdasarkan Pasal 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 ayat (3) Cukup jelas. Pasal 2 ayat (4) Yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan tepat waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena sesuatu hal sehingga Pemilihan Kepala Desa tertunda tidak sesuai dengan jadwal, untuk itu Camat mengajukan kepada Bupati untuk memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-pemuka Masyarakat lainnya. Pasal 4 ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan c Cukup jelas.

huruf d …..

-2huruf d Yang dimaksud penjaringan adalah upaya yang dilakukan Panitia untuk memperoleh Calon Kepala Desa melalui sosialisasi, mencari atau mendatangi warga yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat sebagai Kepala Desa untuk ditawari dan diajak untuk ikut mencalonkan diri. Sedangkan Penyaringan adalah upaya panitia untuk menentukan Calon yang memenuhi Persyaratan secara administratif, kemampuan maupun kemimpinan bagi calon Kepala Desa. huruf e Apabila terjadi keraguan terhadap berkas kelengkapan persyaratan calon maka dikonsultasikan dengan Tim Pengawas. huruf f Cukup jelas. huruf g Yang dimaksud dengan merencanakan dan menganggarkan besarnya biaya pemilihan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Bupati. huruf h sampai dengan o Cukup jelas. Pasal 5 ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 huruf a Yang dimaksud terdaftar secara sah adalah terdaftar dalam buku induk Penduduk dan mempunyai KTP di Desa yang bersangkutan. huruf b Berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah nikah harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti akte kelahiran, ijasah dan surat nikah bagi yang sudah nikah. Apabila terjadi 2 bukti atau data yang berbeda, maka data yang dipakai adalah data yang tertua (keluarnya lebih awal). huruf c dan d Cukup jelas. Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan c Cukup jelas.

huruf d …..

-3huruf d Yang dimaksud Tamat adalah yang telah memiliki Ijazah/Lulus. Yang dimaksud sederajat SLTP ádalah SMP, MTs, Paket B atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama (SKYBS) dengan ijazah SMP (UPRES) yang dilegali oleh pejabat yang berwenang. huruf e Berusia 25 tahun harus didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti KTP dan atau akte kelahiran dan atau ijazah dan atau bukti lain yang sah, apabila terjadi 2 (dua) bukti/data yang berbeda maka data yang dipakai adalah data yang tertua (keluar lebih awal). huruf f sampai dengan l Cukup jelas. huruf m Yang disebut Putra desa adalah hak yang dimiliki setiap orang terhadap asal-usul tanah kelahirannya. Putra Desa adalah mereka yang dilahirkan dari orang tua yang berasal usul dan tetap menetap serta bertempat tinggal di Desa tersebut sebagai warga desa yang bersangkutan. Pasal 8 ayat (2) Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Kepala Desa yang telah menjabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Cukup jelas. Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ketentuan Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua yang dinyatakan calon terpilih adalah apabila calon tersebut mendapat calon terbanyak, sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah pemilih. Apabila tidak terdapat calon yang berhak dipilih kedua yang mendapat suara terbanyak 1/5 dari jumlah pemilih maka Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), (3) dan (4). Pasal 15 sampai dengan Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Pengucapan sumpah / janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : a. diawali dengan ucapan “ Demi Allah “ untuk penganut agama Islam; b. diawali …..

-4b. diawali dengan ucapan “ Saya menyatakan berjanji dengan sungguhsungguh “ serta diakhiri “ Kiranya Tuhan menolong saya “ bagi yang beragama Kristen Protestan atau Khatolik; c. diawali dengan ucapan “Om Alah Paramawasesa “ bagi yang beragama Hindu; d. diawali dengan ucapan “ Demi Sanghyang Adi Budha “ bagi penganut agama Budha. Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Yang dimaksud dengan diketahui sebelum diadakan pemilihan adalah bahwa apabila ada keraguan tentang keabsahan berkas administrasi Calon Kepala Desa, agar terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Tim Pengawas Kecamatan dan atau Kabupaten dengan tidak mempengaruhi jadwal atau pentahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan, berarti tidak dibenarkan menunda pentahapan Pemilihan Kepala Desa berikutnya. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Penjelasan dimaksud dalam ayat (3) ditentukan sebagai berikut : a. biaya yang berasal dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk biaya administrasi, barang cetakan dan barang administrasi lainnya. b. biaya dari Pemerintah Desa dan sumbangan Pihak Ketiga dipergunakan untuk biaya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Bupati Sampang. Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas. ayat (4) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi. Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 Cukup jelas.