PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 8A TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang; b. bahwa keberadaan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang sangat dibutuhkan untuk segera melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Sampang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sambil melaksanakan proses penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan .....
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/ M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
-4-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 6. Lembaga Lain Kabupaten Sampang adalah lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. 8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sampang. 9. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sampang. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan ini dibentuk Lembaga Lain Kabupaten Sampang, terdiri dari : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
-5-
BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana; d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan; f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 4
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana. Pasal 5 .....
-6-
Pasal 5
(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari : a. pejabat Pemerintah Kabupaten; b. anggota masyarakat profesional dan ahli. (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
(1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang termasuk dalam klasifikasi B. (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pasal 7
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV .....
-7-
BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8
(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah SKPD yang merupakan unsur pelayanan administratif Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris. (2) Sekretaris secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI; b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI; c. penyelenggaraan tata hubungan kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap jenjang/tingkatan kepengurusan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 9
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari: a. Sekretaris; b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
-8-
c. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani; d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 11
(1) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (5) Dalam .....
-9-
(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII ESELONERING JABATAN
Pasal 12
Eselonering jabatan struktural di lingkungan Lembaga Lain adalah sebagai berikut : a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III a, sedangkan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon III b; b. Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a; c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV b;
BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13
(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris Dewan pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kepala .....
- 10 -
(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Bagan Susunan Organisasi Lembaga Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
Pasal 15
Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Lain ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 17
Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sampang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Pasal 18 .....
- 11 -
Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 27
M e i
BUPATI SAMPANG,
NOER TJAHJA
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 27
M e i
2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Madya NIP. 19620323 198903 1 014 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 8A
2010
