PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang …..
-2-
4. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan …..
-3-
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
SAMPANG
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Sampang; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang; 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten; 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
-4-
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; 8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa; 9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, seperti LPMD; 10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah
dalam rangka
pelaksanaan
Desentralisasi; 11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh Kabupaten; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Sampang bersama Bupati; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
Pasal 2 Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ADD, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.
BAB II .....
-5BAB II SISTEMATIKA PETUNJUK PELAKSANAAN Pasal 3 Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : I.
PENDAHULUAN
II.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
III. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD V.
ARAH PENGGUNAAN ADD
VI. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM ADD VII. MEKANISME MONITORING, EVALUASI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD VIII. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN PERMASALAHAN IX. INDIKATOR KEBERHASILAN ADD X.
PENGHARGAAN DAN SANKSI
XI. TAHAP PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN XII. KETENTUAN PERALIHAN XIII. PENUTUP. Pasal 4 Penjabaran Sistematika Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 6 .....
-6Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 22
April
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang; 8. Camat se-Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 14 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Madya NIP. 510 090 098 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 12
NOER TJAHJA
2008
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 12 TAHUN 2008 TANGGAL : 22 APRIL 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa; 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/228/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1841/SJ tanggal 17 agustus 2006 perihal Alokasi Dana Desa; 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. B. Latar Belakang 1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sampang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat; 2. Undang-Undang …..
-22. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah; 3. Pemerintah Desa sebagai unit terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana untuk melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 4. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat; 5. Program ADD merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dengan didasarkan kepada pendekatan Tri Daya yakni Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat selaku pelaku kegiatan. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud ADD dimaksud untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 2. Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan keuangan Desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; 2. Meningkatkan kemampuan LPMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; 3. Meningkatkan motivasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Desa; 4. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun Desa; 5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di Desa; 6. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan Desa; 7. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat Desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD 1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa; 2. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa; 3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan taat hukum; 4. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. E. Formulasi …..
-3E. Formulasi Penentuan Besaran ADD 1. ADD yang disalurkan kepada Desa berasal dari 10 % Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai; 2. Besarnya Dana ADD yang diterima desa akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Sampang; 3. Formulasi yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD berdasarkan azaz adil dan merata; 4. Azaz merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk tiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); 5. Azaz Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan bobot Desa yang dihitung dengan rumus variabel independen tertentu untuk menentukan nilai bobot desa yang selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); 6. Penentuan Nilai Bobot Desa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Nilai Bobot Desa x (Bd) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent; b. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai Bobot setiap Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lain; c. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh kabupaten berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data Daerah; d. Variabel utama adalah variabel yang dianggap terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa. Variabel independen utama meliputi : 1. kemiskinan; 2. keterjangkauan Desa; e. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang ditambahkan untuk dijadikan beberapa acuan dalam menentukan besaran ADD, yaitu : 1. jumlah penduduk; 2. luas wilayah; 7. Besarnya persentase perbandingan antara azaz adil dan merata ditetapkan adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD; 8. Rumus Penghitungan ADD sebagai berikut : a. ADD = ADDM + ADDP Keterangan : ADD : Alokasi Dana Desa ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal (60% dari ADD dan dibagi secara merata ke semua Desa) ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional (40% dari ADD dan dibagi secara proporsional) b. ADDx = ADDMx + ADDPx Keterangan : ADDx : ADD yang diterima Desa x ADDMx : ADDM yang diterima Desa x ADDPx : ADDP yang diterima Desa X c. ADDPx …..
-4c. ADDPx = Bd.Lw + Bd.Jp + Bd.RTM + Bd.Kw Keterangan : ADDPx : ADDP yang diterima Desa x Bd.Lw : Bobot Desa berdasarkan variable Luas Wilayah Bd.Jp : Bobot Desa berdasarkan variable Jumlah Penduduk Bd.RTM : Bobot Desa berdasarkan variable Kemiskinan Bd.Kw : Bobot Desa berdasarkan variable Keterjangkauan Wilayah II. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menunjuk salah satu perangkat yang telah mendapat pelatihan ADD dan atau bidang tugasnya mengelola keuangan Desa sebagai pengelola anggaran keuangan Desa. 2. Tata cara penyusunan anggaran : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Desa; b. menyusun rancangan APBDes dan perubahan APBDes; c. melaksanakan pemungutan pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes merupakan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 4. Institusi pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendamping di tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ditingkat Desa : a. Tingkat Kabupaten Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Fasilitasi (TF) yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan. Pembentukan Tim Fasilitasi serta honor yang diterima tiap bulan dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang. Adapun susunan keanggotaan Tim Fasilitasi terdiri dari : 1. Pembina : a. Bupati Sampang; b. Wakil Bupati Sampang; 2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang; 3. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang; 4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 5. Anggota : a. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Sampang; b. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang; d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang; e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang; f. Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sampang; g. Kepala Dinas Pemukiman Wilayah Kabupaten Sampang; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; i. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; j. Kepala …..
-5j. Kepala Sub Bagian Pengembangan Lembaga Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; k. Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; l. Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Adapun tugas Tim Fasilitasi Kabupaten adalah sebagai berikut : 1. menyusun usulan penetapan besaran ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan kepada Bupati; 2. menyusun Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan ADD; 3. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD; 4. Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa; 5. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; 6. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya serta mengkoordinasikan dengan badan pengawasan Daerah Kabupaten Sampang; 7. memberikan rekomendasi kepada Bupati Sampang untuk menghentikan aliran dana ADD kepada Desa yang dinilai melakukan penyimpangan pelaksanaan ADD dan atau tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan ADD yang telah ditetapkan; 8. memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan verifikasi setiap usulan pencairan dana dari tiap-tiap Desa melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 9. memberikan penghargaan kepada Desa berprestasi dalam pelaksanaan program ADD; 10. merumuskan sanksi yang akan diberikan kepada Desa yang dinilai tidak melaksanakan program ADD sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan ADD yang telah ditetapkan; 11. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati. b. Tingkat Kecamatan Di Tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Pendamping Kecamatan (TPK) dan tiap bulan diberikan honor yang dituangkan dengan Keputusan Bupati Sampang dengan susunan keanggotaan terdiri dari : 1. Ketua sekaligus Penanggungjawab : Camat; 2. Koordinator : Sekretaris Kecamatan; 3. Anggota : a. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan; b. Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan; c. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan; d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan; e. Kepala Seksi Kesejahteraan sosial pada Kecamatan. Adapun …..
-6Adapun tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut : 1. Camat selaku Penanggungjawab kegiatan ADD di Wilayahnya bertanggungjawab melaksanakan bimbingan, monitoring, mengesahkan dokumen-dokumen, memfasilitasi dan menyelesaikan masalah-maslah yang timbul dalam pelaksanaan program ADD di wilayahnya; 2. menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan ADD di Wilayahnya serta langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara berkala kepada Bupati; 3. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD terutama proses penetapan APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; 4. melakukan penyuluhan agar pengelolaan dan penggunaan ADD sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes; 5. memeriksa dan membimbing Pemerintah Desa menyiapkan kelengkapan dokumen dalam rangka mempercepat proses penyusunan dokumen teknis kegiatan beserta kelengkapannya, pencairan dan pertanggung jawaban ADD; 6. melakukan sosialisasi tentang ADD agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD di Desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa; 7. melakukan pengawasan pekerjaan dan monitoring/pengendalian tentang penggunaan ADD di Desa melalui kunjungan lapangan guna memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dan laporan dengan fakta dilapangan; 8. membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa; 9. mengumpulkan data serta menginventarisasi usulan kegiatan dari Desa untuk di cross check dengan program Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih; 10. memverifikasi kelayakan dan administrasi kegiatan di Desa; 11. guna optimalisasi keberhasilan ADD di Wilayah masing-masing, maka komando pembagian dan penegasan tugas-tugas Tim Pendamping Kecamatan diserahkan kepada Camat dengan memperhatikan keanekaragaman, potensi dan jabatan anggota Tim yang dimilikinya. c. Tingkat Desa Penanggungjawab pengelolaan ADD di tingkat Desa adalah Kepala Desa, sedangkan pelaksana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah LPMD yang diketuai oleh Ketua LPMD yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati Sampang tembusan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Pembentukan LPMD, agar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan susunan dan jumlah pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak diperkenankan masuk dalam susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya. Adapun …..
-7Adapun tugas-tugas Pelaku ADD di Desa adalah sebagai berikut : 1. Kepala Desa Kepala Desa mempunyai tugas : a. bertanggungjawab atas penggunaan dana operasional Desa dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa; b. bersama BPD, melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta menyusun Peraturan Desa tentang APBDes; c. ikut menciptakan keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ADD; d. mendorong Lembaga Kemasyarakatan dan pelaku lain ditingkat Desa untuk berperan aktif dalam ADD; e. mendorong masyarakat termasuk kelompok masyarakat miskin dan perempuan agar berpartisipasi penuh dalam ADD; f. melaksanakan musyawarah Desa berkaitan dengan pengelolaan ADD; g. mendorong partisipasi masyarakat dalam menggali gagasan penyusunan kegiatan; h. memfasilitasi forum musyawarah Desa dalam rangka membentuk LPMD dan menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pembiayaan dari ADD; i. membantu LPMD terutama jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; j. membuat jadwal rencana pencairan dana dan melaksanakan administrasi keuangan serta pertanggungjawabannya; k. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Camat; l. menugaskan kepada Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa yang ditunjuk untuk membuka rekening Desa; m. mengikutsertakan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat dalam musyawarah untuk menyusun Peraturan Desa tentang APBDes yang menampung ADD; n. bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan dan keberhasilan ADD; o. menandatangani dokumen-dokumen dalam program ADD; p. menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan ADD. 2. LPMD Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah LPMD yang dapat dibentuk berdasarkan musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tugas LPMD adalah sebagai berikut : a. menyebarluaskan dan memberikan pemahaman tentang informasi kegiatan bantuan pemberdayaan Desa pada masyarakat; b. melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan proyek fisik/ pemberdayaan ADD serta pembuatan dokumen pelaksanaan; c. melaksanakan dan menyusun administrasi keuangan kegiatan pemberdayaan masyarakat/Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dan menyerahkan kepada Bendahara Desa; d. mendampingi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan; e. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. 3. Badan …..
-83. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : Dalam pelaksanaan kegiatan, BPD ikut berpartisipasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. memfasilitasi pembentukan LPMD bersama Kepala Desa; 2. memantau pelaksanaan kegiatan; 3. bersama Kepala Desa, melakukan sosialisasi; 4. mendukung pelaksanaan kegiatan; 5. bersama pemerintahan desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDes; 6. membantu dalam hal penyelesaian masalah. III. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN A. Tahap Persiapan 1. Tim di tingkat Kabupaten hingga Desa telah terbentuk; 2. Tim Fasilitasi Kabupaten telah menetapkannya besaran ADD yang dialokasikan di tiap-tiap Desa; 3. setiap Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes; 4. setiap Desa harus sudah memiliki nomor rekening tabungan atas nama Desa; 5. setiap Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang LPMD. B. Tahap Perencanaan Tahap ini meliputi : 1. Di Tingkat Desa a. Kepala Desa dan BPD mengadakan sosialisasi program pada masyarakat sekaligus pembentukan LPMD serta membahas rencana kegiatan yang akan diusulkan melalui rapat Desa yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; b. dari rencana usulan yang disepakati akan dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Pendamping Kecamatan, baru kemudian diadakan penetapan kegiatan yang akan dikerjakan yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK); c. dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang optimal, khususnya pada jenis konstruksi, LPMD dibantu Tim Pendamping Kecamatan harus membuat Rencana Teknis, RAB dan kelengkapan lainnya sebagai Lampiran Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disesuaikan dengan jumlah dana, kondisi, dan potensi wilayah. 2. Di Tingkat Desa dipersiapkan pula kelengkapan administrasi yang lain, seperti : a. Peraturan Desa tentang APBDes; b. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dari Kepala Urusan Keuangan/Pengelola Keuangan Desa; c. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BA-PPD); d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan Kuitansi; e. Surat pengantar dari camat tentang permohonan pengambilan keuangan; f. Nomor rekening Desa; g. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD. 3. Masing-masing Desa harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dituangkan dalam DRK dan merupakan persyaratan pencairan dana. IV. MEKANISME …..
-9IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD A. Umum 1. ADD dalam APBD dialokasikan melalui program bantuan keuangan kepada Desa; 2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa; 3. Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD kepada Bupati tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang melalui Camat setelah dilakukan verifikasi baik administrasi dan kemajuan fisik dilapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan; 4. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang setelah mendapat rekomendasi dari ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang/PPKD selaku BUD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa. B. Mekanisme pencairan komponen ADD dalam APBDes adalah sebagai berikut : 1. LPMD melalui Kepala Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD dengan ketentuan : a. permohonan penyaluran tahap I (30 %) pada triwulan kedua, dilampiri dokumen yang telah ditentukan; b. permohonan penyaluran tahap II (40%) pada triwulan Ketiga dan tahap III (30%) pada triwulan keempat, dilampiri dokumen pendukung yang telah ditentukan; 2. LPMD mengirimkan SPPD ADD dimaksud yang dilengkapi dokumen pendukung lainnya kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes (berkas pengajuan SPPD ADD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDes dikembalikan ke Desa); 3. Selanjutnya camat mengirimkan berkas SPPD ADD (telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang guna pencairan dana ADD; 4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang atas dasar pengajuan SPPD ADD dari kecamatan beserta dokumen kelengkapannya, setelah mendapat rekomendasi ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 5. Tim Pemfasilitasi ADD Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memverifikasi SPPD ADD beserta dokumen pendukung/kelengkapan lainnya di tiap Desa, apabila SPPD ADD dan dokumen kelengkapan lainnya dinilai kurang memenuhi syarat/kurang layak, maka Tim Fasilitasi ADD Kabupaten berhak untuk mengembalikan usulan pengajuan dana kepada Desa pengusul; 6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk; 7. Pencairan dana ADD di bank dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank; 8. Pencairan tahap pertama sebesar 30 % dari ADD yang dialokasikan kepada Desa, adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut : a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD; b. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap I;
- 10 c. berita acara rapat Desa dalam rangka membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan; d. surat permintaan rekomendasi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa kepada Camat; e. surat pemberian rekomendasi dari Camat atas kegiatan yang akan dikerjakan oleh Desa; f. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD); g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK); h. Rencana Anggaran Biaya/RAB (bila kegiatan fisik); i. dftar pekerja (bila kegiatan fisik); j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; k. Peraturan Desa tentang APBDes; l. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD; m. foto copy nomor rekening dan buku tabungan; n. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) tahap I; o. kuitansi penerimaan dana tahap I; 9. Pencairan tahap kedua sebesar 40% dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dan dapat dicairkan apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (terutama bidang fisik) telah mencapai 50%. Adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut : a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD; b. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan; c. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD); d. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap II; e. kuitansi penerimaan tahap II; f. foto copy buku tabungan; g. surat peryataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap I (SP3-K tahap I); h. berita acara pemeriksaan pekerjaan (BA-PP) tahap I; i. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) Tahap II; 10. Pencairan tahap ketiga sebesar 30 % dari ADD yang dialokasikan di Desa bersangkutan dan dana tersebut dapat dicairkan apabila pekerjaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (terutama bidang fisik) telah mencapai 100 %. Adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan mencairkan dana dimaksud sebagai berikut : a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pengambilan keuangan; b. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan; c. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD); d. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap III; e. surat peryataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap II (SP3-K tahap II); f. kuitansi penerimaan dana tahap III; g. berita acara pemeriksaan pekerjaan (BA-PP) tahap II; h. foto copy buku tabungan; i. Surat Permohonan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) tahap III; 11. Dana kegiatan ADD tidak dapat disharing dengan kegiatan program lain namun diperbolehkan apabila sifatnya menyinambungkan dengan program lain. 12. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang …..
- 11 Sampang paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran bersangkutan dengan dilampiri : a. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap III; b. berita acara pemeriksaan pekerjaan tahap II; c. foto copy buku tabungan; d. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap ketiga dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan; 13. Penyaluran dana ADD kepada Desa tiap triwulan/tahap akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk; 14. Secara struktur, mekanisme penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. V. ARAH PENGGUNAAN ADD ADD dipergunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun secara terinci, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa. Dana untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintahan Desa adalah sebesar 30% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa. Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana ini, maka sasaran penggunaannya diarahkan untuk : a. biaya operasional Pemerintahan Desa sebesar 50 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk pengadaan ATK, operasional Perangkat Desa/ perjalanan dinas, biaya rapat, dll; b. biaya operasional BPD sebesar 25 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk pengadaan ATK, operasional BPD/perjalanan dinas, biaya rapat, dll; c. biaya Operasional PKK dan pembinaan Posyandu sebesar 25 % dari total dana operasional yang antara lain dipergunakan untuk biaya operasional/perjalanan dinas, administrasi, biaya rapat, dll; 2. Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Alokasi Dana dalam rangka membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebesar 70% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa. Pemanfaatan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, yang besarnya minimal sesuai dengan besaran dana ADD yang diperuntukkan kepada Desa tersebut pada tahun bersangkutan. Kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk pembangunan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadi/kelompok tertentu dan tidak diperkenankan untuk membangun/rehabilitasi tempat ibadah. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD dapat berupa : a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes; c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; d. perbaikan lingkungan dan pemukiman; e. teknologi tepat guna; f. perbaikan kesehatan dan pendidikan; g. pengembangan sosial budaya; h. dan sebagainya yang dianggap penting; 3. Alokasi Anggaran. Besarnya ADD untuk tiap-tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang. VI. TAHAP …..
- 12 VI. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM ADD Tahap pelaksanaan, meliputi : 1. setelah tahap persiapan dan perencanaan, LPMD dapat segera melakukan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat; 2. partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali budaya gotong royong atau istilah lain yang berkembang di wilayah; 3. pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dan apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh Desa atau pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka pencairan dana untuk Tahap II (40%) dan atau tahap III (30 %) diblokir, selanjutnya bantuan kegiatan tahun depan untuk Desa tersebut akan dipertimbangkan; 4. LPMD menyiapkan tenaga kerja (bila kegiatan fisik) untuk pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan daftar pekerja sebagai lampiran laporan (SPJ); 5. pelaksanaan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh BPD secara intensif. VII. MEKANISME MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD A. Monitoring dan Evaluasi 1. kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten, sehingga pencapaian target kinerja dapat terpenuhi; 2. dalam melaksanakan tugas pengendalian, Camat mempunyai wewenang dalam menentukan/menunda pencairan dana dan mengajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 3. Tim Pendamping Kecamatan melaksanakan pemeriksanaan pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pencairan, dan jika memungkinkan, Tim Fasilitasi Kabupaten dapat melakukan hal yang sama untuk memastikan hal tersebut; 4. hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang setelah dievaluasi oleh Camat. B. Pelaporan Khusus untuk kegiatan yang dibiayai dari ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD, jenis pelaporan meliputi : 1. Laporan Berkala Laporan mengenai pelaksanan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap triwulannya melalui penyampaian dokumen pancairan dana. Penyerahan laporan berkala ini maksimal pada akhir triwulan yang bersangkutan, dan apabila laporan berkala ini belum disampaikan, maka pencairan pada triwulan berikutnya akan ditunda hingga laporan berkala ini disampaikan dan diverifikasi Tim Fasilitasi Kabupaten. 2. Laporan Akhir Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi pengeluaran hasil akhir pengunaan ADD. Adapun susunan laporan akhir prlaksanaan penggunaan ADD sebagai berikut: a. Pendahuluan; b. Program …..
- 13b. Program kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat; c. Pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja aparatur, belanja publik, dan belanja transfer; d. Permasalahan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; e. Penutup; Laporan akhir ini selambat-lambatnya diserahkan pada akhir tahun anggaran atau tanggal 31 Desember; 3. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hierarki. C. Pertanggungjawaban 1. Pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat; 2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD disamping itu juga menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat namun juga harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud; 3. Disamping pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat melalui APBDes, pertanggungjawaban penggunaan dana ADD merupakan tanggung jawab dan dihimpun oleh Kepala Desa namun untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan dokumen penggunaan dana perlu adanya pembagian tugas sebagai berikut : a. pembuatan dokumen penggunaan dana operasional disusun oleh Kepala Desa; b. pembuatan dokumen penggunaan dana pemberdayaan disusun oleh LPMD; 4. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan kepada Bupati Sampang tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di setiap akhir tahapan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana ADD pada tahap berikutnya; 5. Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban APBDes Kepala Desa kepada Bupati yang diatur dalam Keputusan Bupati. VIII. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN PERMASALAHAN A. Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan Prinsip penanganan pengaduan antara lain : 1. Rahasia, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan; 2. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku ADD di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Bila permasalahan muncul di tingkat Desa, maka pertama kali yang bertanggungjawab yang menangani adalah Tim Pelaksana Desa dan Kepala Desa. Pelaku ADD di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku ADD di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya; 3. Transparansi …..
- 14 3. Transparansi dan partisipatif, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di Wilayahnya dengan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Desa, Kepala Desa dan Tim Pendamping Kecamatan. Sebagai pelaku utama pelaksanaan ADD, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab; 4. Proporsional, artinya penanganan ssesuai cakupan kasusnya, jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannyapun hanya pada tingkatan prosedur saja, jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja; 5. Obyektif, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara obyektif, artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus diuji kebenarannya melalui mekanisme klarifikasi sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pada pemihakan salah satu pihak melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan Wilayah masing-masing. B. Sistem Dan Prosedur 1. Sumber Informasi Pengaduan dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain warga masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, Ormas, Orsospol, aparat, wartawan dsb, melalui : - surat/berita langsung kepada Tim Pelaksana Desa/Tim Pendamping Kecamatan/Tim Fasilitasi ADD Kabupaten; - laporan hasil pemantauan lapangan dari Tim Pendamping Kecamatan, Tim Fasilitasi ADD Kabupaten atau pihak-pihak lainnya; - berita dari media massa; 2. Tahapan Penanganan a. Klarifikasi dan Analisis kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan klarifikasi untuk mendapatkan : - kepastian pokok permasalahan yang muncul (subyek, lokasi, data kuantitatif dst); - kepastian status kasus, kasus tersebut apakah sudah ditangani, diselesaikan, dalam proses penanganan, dalam proses klarifikasi, proses analisis dst; - mendapatkan informasi tambahan; hasil klarifikasi, merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul, sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan dari hasil proses ini adalah rekomendasi tentang penanganan kasus; b. Tindak Turun Tangan Tindak turun tangan atas dasar rekomendasi dari hasil klarifikasi dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Wilayah kewenangan masingmasing. Tindakan tersebut dapat berupa : - klarifikasi pengaduan kepada unsur terkait; - penjelasan kembali kepada pelapor baik secara tertulis ataupun lisan dengan dan atau menggunakan forum-forum yang ada di masyarakat, jika memang berdasarkan hasil klarifikasi menunjukkan permasalahan yang diadukan karena kurang kepahaman si pelapor terhadap proses dan prosedur ADD; - klarifikasi …..
- 15 - klarifikasi lanjutan dan investigasi langsung ke lokasi kejadian atau yang diadukan yang berdasarkan hasil klarifikasi awal diindikasikan telah terjadi pelanggaran atas proses dan prosedur yang semestinya. Klarifikasi lanjutan ini untuk mengumpulkan fakta dan sekaligus menentukan tindakan atau usulan tindakan yang diperlukan; - melakukan tegoran atau pengenaan sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah; - menjelaskan kembali tentang proses atau prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses-proses yang tidak sesuai dengan ketentuan; - jika ada unsur tindakan pidana agar difasilitasi pengaduan melalui prosedur hukum; - bila perihal yang diadukan menyangkut kondisi Force Majeure (suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti akibat bencana alam, kerusuhan masal dsb), maka perlu difasilitasi forum musyawarah Desa untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan hasil musyawarah dan dilaporkan ke jenjang diatasnya; c. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ini mengedepankan prisip transparansi dan partisipatif artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat; d. Umpan Balik Umpan balik (Feed Back) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul, hal ini dapat berupa : - menerima dan menganggap kasus telah selesai; - menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasi tambahan; - menolak tanpa alasan; - menolak dengan alasan; - tidak ada tanggapan sama sekali. umpan balik tersebut juga merupakan masukan bagi kasus yang mungkin muncul sebagai dampak dari tindakan (tindak turun tangan) dengan demikian menjadi masukan bagi pelaku ADD sebagai pengaduan lanjutan. IX. INDIKATOR KEBERHASILAN ADD Beberapa Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD yaitu : a. Pengelolaan 1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD; 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa; 3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertangungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa; b. Penggunaan 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam APBDes; 2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditergetkan; 3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; 4. besarnya jumlah penerima manfaat (terutama kelompok keluarga miskin); 5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung dalam penggunaan ADD; 6. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; 7. mampu …..
- 16 7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa; 8. meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). X.
PENGHARGAAN DAN SANKSI 1. bagi Desa yang dalam melaksanakan ADD dengan prestasi yang baik akan diberi penghargaan; 2. bagi Desa yang dalam penggunaan ADD tidak sesuai ketentuan akan diberi sanksi; 3. kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.
XI. TAHAP PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya adalah dalam rangka untuk penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati. Dengan demikian, untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat Desa melalui Kepala Desa. Untuk pelestarian kegiatan fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan masyarakat setempat dan jika memungkinkan dilakukan pengembangan lebih lanjut melalui dana swadaya masyarakat murni. XII. KETENTUAN PERALIHAN 1. apabila terjadi pergantian Kepala Desa baik dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa dan atau sebaliknya, maka pejabat lama harus menyerahkan seluruh dokumendokumen ADD kepada pejabat yang baru; 2. bagi pejabat lama yang tidak menyerahkan dokumen-dokumen ADD kepada pejabat yang baru sebagaimana ketentuan pada angka 1 diatas, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku; 3. penyerahan dokumen-dokumen ADD dari pejabat yang lama kepada pejabat baru dituangkan dalam sebuah berita acara yang diketahui oleh Ketua BPD dan atau Camat setempat. XIII. PENUTUP Demikian Pedoman Umum Alokasi Dana Desa disusun untuk dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan program ADD bagi pelaku-pelaku ADD dari tingkat Kabupaten hingga Desa. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan, Pedoman ini dilengkapi dengan format-format pendukung teknis pelaksanaannya sebagaimana terlampir.
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 12 TAHUN 2008 TANGGAL : 22 APRIL 2008 MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA
BUPATI
TIM FASILITASI KABUPATEN
Bendahara Umum Daerah / Rekening Kas Daerah
TIM PENDAMPING KECAMATAN
KEPALA DESA selaku PENANGGUNG JWB
LPMD
KETERANGAN : : garis koordinasi : garis pencairan dana : garis Komando
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
CONTOH FORMAT
PROGRAM ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008
CHECK LIST VERIFIKASI PENGAJUAN TAHAP I TRIWULAN II
1.
Kecamatan
:
2.
Desa
:
3.
Nomor Rekening
:
4.
Bendahara
:
5.
Kelengkapan Administrasi
:
a.
Daftar Rencana Kegiatan (DRK)
:
Ada / Tidak ada
b.
SK Kepala Desa tentang Bendahara Desa
:
Ada / Tidak ada
c.
Perdes tentang APBDes
:
Ada / Tidak ada
f.
Surat kesanggupan menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) Tahap I
:
Ada / Tidak ada
g.
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
:
Ada / Tidak ada
h.
Surat Rekomendasi Persetujuan Jenis Kegiatan Yang Akan Dikerjakan Dari camat
:
Ada / Tidak ada
i.
Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD)
:
Ada / Tidak ada
k.
Foto copy rekening
:
Ada / Tidak ada
l.
Berita acara rapat desa
:
Ada / Tidak ada
m. Peraturan Desa Tentang Pembentukan LPMD
:
Ada/Tidak ada
n.
Surat pengantar dari Camat tentang permo Honan pencairan dana ADD
:
Ada/Tidak ada
o.
Kuitansi Penerimaan Dana Tahap I
:
Ada/Tidak ada
-2CATATAN / REKOMENDASI
:
Sampang, Mengetahui, Ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Sampang
Ketua Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan
…………………………….
…………………………………..
-3CONTOH FORMAT
PROGRAM ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008
CHECK LIST VERIFIKASI PENGAJUAN TAHAP II/III TRIWULAN III/IV 1.
Kecamatan
:
2.
Desa
:
3.
Nomor Rekening
:
4.
Bendahara
:
5.
Kelengkapan Administrasi
:
a.
Surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Tahap I/II
:
Ada / Tidak ada
b.
Surat kesanggupan menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) Tahap II/III
:
Ada / Tidak ada
c.
Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD)
:
Ada / Tidak ada
e.
Foto copy rekening
:
Ada / Tidak ada
f.
Laporan penggunaan dan realisasi Keuangan
:
Ada / Tidak ada
g.
surat Peryataan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Tahap I/II
:
Ada / Tidak ada
h.
Berita acara pemeriksaan pekerjaan(BAPP)
:
Ada / Tidak ada
i.
Surat pengantar dari camat tentang permo Honan pencairan keuangan
:
Ada / Tidak ada
j.
Kuitansi Penerimaan Dana Tahap II/III
:
Ada / Tidak ada
CATATAN / REKOMENDASI
:
-4Sampang, Mengetahui, Ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Sampang
Ketua Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan
…………………………….
…………………………………..
-5CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos )
Nomor Sifat Lampiran Hal
Kepada Yth. Bupati Sampang Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Di SAMPANG
: : : :Permintaan Pencairan Dana
Bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun 2008 Desa…….Kecamatan…….Tahap I Triwulan II sebesar 30% dari Total Jumlah dana, dengan rincian sebagai berikut : a.
Jumlah pembayaran yang diminta Rp. ( …………………………………………………………………………………..… )
b.
Lampiran : 1. Berita Acara pembayaran Dana (BA-PD) ; 2. Foto kopi Rekening dan buku tabungan; 3. SK Kades Tentang Penunjukan Bendahara Desa ; 4. Peraturan Desa tentang APBDes 5. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 6. Surat Rekomendasi jenis kegiatan yg akan dikerjakan Dari Camat 7. Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Tahap I 8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar pekerja 9. Berita acara rapat desa dan daftar hadir 10. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD 11. Kuitansi penerimaan dana tahap I Demikian untuk menjadi maklum. Sampang, ……………………… Bendahara Desa,
Menyetujui : Kepala Desa
……………………………
……………………………….
Mengetahui, Camat…………………..
……………………………… Pangkat NIP.
-6CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos ) Nomor Sifat
Kepada Yth. Bupati Sampang Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sampang di SAMPANG
: :
Lampiran : Hal :Permintaan Pencairan Dana
Bersama ini kami ajukan permintaan pencairan dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008 Desa……….Kecamatan…………. Tahap II/III Triwulan III/IV Sebesar 30%/40%, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah dana yang diminta Rp. ( …………………………………………………………………………………..… ) b. dengan penjelasan : 1. Jumlah pagu 2. Jumlah Tahap ini 3. SPP s/d yang lalu Sisa 4. Jumlah SPP ini Sisa dana
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
c. Lampiran : 1. Kwitansi penerimaan dana Tahap I/II Triwulan II/III ; 2. Surat Pertanggung jawaban penggunaan dana tahap I/II 3. Surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tahap II/III 4. Foto Copy Rekening 5. Laporan Penggunaan dan realisasi keuangan 6. Surat peryataan penyelesaian kegiatan tahap I/II 7. Berita acara pemeriksaan pekerjaan 8. Berita acara pembayaran dana Demikian untuk maklum. Sampang, ……………………… Bendahara Desa,
Mengetahui : Kepala Desa
……………………………
……………………………….
Mengetahui, Camat………………….. ……………………………… Pangkat NIP.
-7CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos ) DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) OPERASIONAL PEMERINTAHAN Desa
: ……………………………………
Kecamatan
: ……………………………………
Kabupaten
: SAMPANG
No A.
B.
C.
KEGIATAN
Jumlah (Rp.)
Biaya Operasional Pemerintah Desa : 1. Belanja Bahan Habis Pakai / ATK * 2. Belanja Jasa Kantor * 3. Belanja Cetak dan Penggandaan * 4. Biaya Perjalanan Dinas * 5. Belanja Pemeliharaan * Sub Total A Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa : 1. Belanja Bahan Habis Pakai / ATK * 2. Belanja Jasa Kantor * 3. Belanja Cetak dan Penggandaan * 4. Biaya Perjalanan Dinas * 5. Belanja Pemeliharaan * Sub Total B Biaya Operasional PKK dan Pembinaan Posyandu 1. Belanja Administrasi * 2. Belanja Operasional * Sub Total C TOTAL ( A + B + C )
…………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..
Sampang,
2008
Kepala Desa ………….………..
Bendahara Desa,
………………………………
………………………………
Mengetahui : Camat ……………………..
……………………………… NIP. . Keterangan * : Dapat berubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan
-8CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos )
DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa Kecamatan Kabupaten Jenis Kegiatan Volume/sasaran Lokasi Jumlah Dana Swadaya Masyarakat Total Dana Yang Digunakan
: : : : : : :
: …………………………………..
No A.
B.
C.
…………………………………… …………………………………… SAMPANG …………………………………… …………………………………. …………………………………… …………………………………..
KEGIATAN
Jumlah (Rp.)
Biaya Pembelian Bahan Bangunan : * 1. Semen * 2. Pasir * 3. Batu * 4. dll * Sub Total A Biaya pekerja : * 1. Mandor * 2. Kuli * 3. dll * Sub Total B Biaya Lain-lain : * 1. Foto Copy * 2. dll * Sub Total C TOTAL ( A + B + C )
…………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. Sampang,
2008
Kepala Desa ……
Ketua LPMD Desa…
Bendahara Desa,
…………………
………………….
……………
Mengetahui : Camat …………………….. ……………………………… NIP. . Keterangan * : Dapat berubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan
-9CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos ) SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KEGIATAN TAHAP I/II/III * ( SP3K – TAHAP I/II/III* ) Nomor :............... Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama :………………….. Jabatan : Kepala Desa……Kecamatan…….. 2. Nama :....................... Jabatan : Ketua LPMD Desa..............Kecamatan.............. Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa : 1. Telah menerima dan menggunakan dana ADD untuk kegiatan pemberdayaan untuk Tahap I/II/III* sebesar Rp........ atau sebesar .......% dari Total dana kegiatan pemberdayaan sebesar Rp.............., dengan jenis kegiatan berupa........ Volume/Sasaran............... 2. Dana tersebut telah dipergunakan sesuai dengan aturan dan peruntukan yang telah ditetapkan 3. secara fisik dan administrasi pekerjaan tahap I/II/III* telah diselesaikan sebanyak 50%/100%* dengan mengikut sertakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, maka sisa dana ...% atau sebesar Rp..... dari dana ADD untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada desa.....kecamatan.....agar dapatnya dibayarkan. Demikian surat peryataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi surat peryataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. 1.
Sampang, Kepala Desa
2008
Ketua LPMD, Materai Rp. 6.000
………………………………
……………………………… Mengetahui :
Camat ……………………..
……………………………… NIP. . Keterangan * : dipilih sesuai dengan pelaksanaan di lapangan
- 10 CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos ) BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA …… Nomor :……
Nomor Kecamatan Desa
: …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… Pada hari ini …………….. Tanggal ………………. Bulan …………………
Tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di ……………………….. telah diselenggarakan Musyawarah Desa ………………………….. yang dihadiri ……… orang, sebagaimana daftar hadir terlampir guna membahas : 1.
…………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………………
dengan hasil sebagai berikut : 1.
…………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………………
4.
………………………………………………………………………………………………… Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. Mengetahui, Kepala Desa……………….
Ketua LPMD Desa…
……………………………..
………………………………
- 11 CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN...... DESA....... Jl............................ No........ SAMPANG ( Kode Pos ) DAFTAR HADIR Hari, tanggal Pukul Tempat Acara
: : : :
…………………………………… …………………………………… …………………………………… Musyawarah Desa
No
NAMA
Jabatan
Alamat
Tanda tangan
1
2
3
4
5
Mengetahui Kepala Desa………..
Ketua LPMD Desa
………………………..
………………………………
- 12 CONTOH FORMAT
KOP SURAT KECAMATAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN ( BA – PP ) Nomor :........... Pada hari ini …………….. Tanggal ………………. Bulan ………………… Tahun Dua Ribu Delapan, Tim Pendamping Kecamatan (TPK) ………………………….. telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa …………..…… Kecamatan ……………………., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : No
KEGIATAN
Biaya (Rp.)
1
2
3
Kemajuan Fisik 4
Saran Tim Pendamping Kecamatan : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pelaksana Desa …………………….. dapat menerima hasil pemeriksaan dan akan melaksanakan saran Tim Pendamping Kecamatan.
No 1 2 3 4 5
TIM PENDAMPING KECAMATAN ( Pemeriksa Pelaksana Pekerjaan ) NAMA Jabatan 1
Tanda tangan 2
3 4 5
Catatan : Diisi 100% apabila pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai DRK atau lebih karena adanya partisipasi masyarakat.
- 13 CONTOH FORMAT
KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN ( BA – PP ) Nomor :.................... Pada hari ini …………….. Tanggal ………………. Bulan ………………… Tahun Dua Ribu Delapan, Tim Fasilitasi Kabupaten (TFK) ………………………….. telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa …………..…… Kecamatan ……………………., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : No
KEGIATAN
Biaya (Rp.)
1
2
3
Kemajuan Fisik 4
Saran Tim Fasilitasi Kabupaten : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Dari hasil pemeriksaan tersebut, LPMD Desa …………………….. dapat menerima hasil pemeriksaan dan akan melaksanakan saran Tim Pendamping Kecamatan.
No 1 2 3 4 5
TIM FASILITASI KABUPATEN ( Pemeriksa Pelaksana Pekerjaan ) NAMA Jabatan 1
Tanda tangan 2
3 4 5
Catatan : Diisi 100% apabila pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai DRK atau lebih karena adanya partisipasi masyarakat.
- 14 CONTOH FORMAT
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN ……….. DESA…………….
LPMD DESA……… SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPKPP)
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Jabatan
: Ketua LPMD Desa ……….
Alamat
:
dengan ini menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik / keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008 benar-benar sanggup menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berbentuk ……………………… sampai selesai 100%. Apabila dalam kegiatan ini, pelaksanaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kami bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan
dan sanksi yang
berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Menyetujui :
Sampang,
KEPALA DESA………….
2008
KETUA LPMD Desa...
Materai Rp. 6.000
…………………………..
………………….
Mengetahui : CAMAT …………………..
………………………………….. NIP.
- 15 LAPORAN PENGGUNAAN DAN REALISASI KEUANGAN ALOKASI DANA DESA BAGIAN BULAN ……………………….. TAHUN 2008 BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA URAIAN No
Tgl.
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN FISIK KEUANGAN Rencana Realisasi Deviasi Rp. %
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp.)
Lokasi
Volume
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Pimpinan Kegiatan
Pelaksanaan
11
12
13
Contoh pengisian : 1.
Pengerasan Jalan Desa
28.000.000,-
Dusun…..
800x3 m
100 %
50 %
50 %
14.000.000,-
50%
Si Fulan
Swakelola
2.
Modal Kelompok Usaha
12.000.000,-
Dusun…..
4 klmpok
100 %
50 %
50 %
12.000.000,-
100%
Si Fulan
Swakelola
JUMLAH
Sampang,
2008
Kepala Desa,
Bendahara,
………………………….
………………………….
- 16 Cara pengisian : Kolom 1 : Diisi sesuai Nomor Urut Kegiatan Kolom 2 : Diisi sesuai Kode Kegiatan dalam APBDes Kolom 3 : Diisi sesuai Nomenklatur Nama Kegiatan dalam APBDes Kolom 4 : Diisi sesuai Jumlah Anggaran dalam APBDes Kolom 5 : Diisi sesuai Tempat atau Lokasi Kegiatan dilaksanakan Kolom 6 : Diisi sesuai Volume Kegiatan berdasarkan ukuran/satuan Kolom 7 : Diisi Rencana pencapaian pekerjaan. Kolom 8 : Diisi Realisasi pencapaian pekerjaan Kolom 9 : Diisi selisih antara prosentase rencana dan realisasi kegiatan ( + berarti kemajuan dan – keterlambatan ) Kolom 10 : Diisi sesuai Jumlah Anggaran yang terserap Kolom 11 : Diisi Prosentase Realisasi Keuangan yang terserap Kolom 12 : Diisi Nama Pelaksana Kolom 13 : Diisi Swakelola, karena dilaksanakan secara swakelola
