PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 30 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 telah diterbitkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008; b. bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2007
Nomor : 518/18037/021/2007 tentang Pelaksanaan
Program Raskin Tahun 2008, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk menyempurnakan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 2. Undang-Undang …..
-2-
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 14. Instruksi .....
-3-
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan Nasional; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 19. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi RASKIN Pusat; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.02/2007 tentang Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perum BULOG Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 1); 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERUBAHAN
PERATURAN
BUPATI
SAMPANG
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1 .....
-4-
Pasal 1
Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008.
Pasal 2
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008, disamping ketentuan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan.
Pasal 3
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
BAB III
: PERENCANAAN PROGRAM
BAB IV
: PELAKSANAAN DISTRIBUSI
BAB V
: SOSIALISASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
BAB VI
: PENUTUP.
Pasal 4
Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 5
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, tetap mempedomani pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 6 .....
-5-
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan selama Tahun Anggaran 2008 dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Juli 2008. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 26 September 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan
NOER TJAHJA
kepada : Yth.
1.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
3.
Kepala Sub Divisi Regional XII Madura Perum Bulog;
4.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
5.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Camat …..
-6-
6.
Camat se Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 26 September 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs.H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 30
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 30 TAHUN 2008 TANGGAL : 26 September 2008
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2008
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang. Jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Sampang menurut data BPS pada awal tahun 2007 hasil Pendataan Sensus Ekonomi Tahun 2005 (PSE’05) tercatat sebanyak 153.733 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 71,32% dari jumlah Rumah Tangga yang ada sebesar 215.563. Kebijakan penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui strategi yang mencakup dua hal pokok yaitu pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan kedua meningkatkan efektifitas pelayanan sosial dasar kepada keluarga miskin. Sejalan dengan strategi pada upaya pokok perlindungan sosial kepada keluarga miskin dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka pemenuhan sebagian hak-hak masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Pemerintah pada tahun 2008 ini melanjutkan program RASKIN sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan RTM. Sasaran program RASKIN di Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2008 adalah mengurangi beban pengeluaran 153.725 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 153.733 RTM (Data BPS Sampang 2007 PSE’05) melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak sebanyak 10 kg/RTM untuk alokasi bulan Januari 2008 dengan harga Rp.1.600,- per kg netto di titik distribusi dan 15 kg/RTM untuk alokasi bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober 2008 dengan harga Rp.1.600,- per kg netto di titik distribusi. 2. Dasar Hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN tahun 2008 di Kabupaten Sampang adalah : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah Kepada BUMN; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
-210. Peraturan Presiden Nomorr 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan Nasional; 12. Keputusan Menteri Kooordinator Kesejahteraan Rakayat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi RASKIN Pusat; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.02/2007 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perum BULOG Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007; 15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desember 2007 tentang Pagu Raskin Propinsi Tahun 2008; 16. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/18037/021/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2008; 17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/2386/021/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Tambahan Pagu Program Raskin tahun 2008 bahwa setiap RTM mendapat tambahan sebanyak 5 kg beras/bulan selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2008 dengan harga Rp. 1.600,- per kg. 3. Tujuan dan Sasaran. a. Tujuan. Tujuan Program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras. b. Sasaran. Sasaran Program Raskin Tahun 2008 ini adalah berkurangnya beban pengeluaran dari 153.725 Rumah Tangga Miskin (RTM) dari 153.733 RTM (Data BPS Sampang 2007 PSE’05). 4. Pengertian. a. SATKER RASKIN adalah satuan kerja Divre/Subdivre/Kanlog Perum BULOG atau lembaga yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kanlog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi (Desa/Kelurahan). b. PELAKSANA DISTRIBUSI adalah kelompok kerja (POKJA) RASKIN dititik distribusi yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kades/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi ekonomi kemasyarakatan setempat termasuk TP - PKK yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat didampingi Tim Raskin Kecamatan. c. TITIK DISTRIBUSI adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Pelaksana RASKIN kepada pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Divre/Subdivre/Kanlog. d. PENERIMA .....
-3d. PENERIMA MANFAAT RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/ Kelurahan yang berhak menerima beras Rumah Tangga Miskin (RTM), sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat. e. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN merupakan forum ditingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat yang berhak menerima bantuan beras Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk efektifitasnya, dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN KECAMATAN dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Camat. f. BERAS STANDAR KUALITAS BULOG adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standart. g. TIM RASKIN DAERAH adalah Tim dari wakil pejabat tingkat Kabupaten yang terdiri atas unsur Pemkab, BPS, Sub Divre Perum BULOG dan institusi terkait lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program Raskin di Kabupaten Sampang. h. TIM RASKIN KECAMATAN adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten, memfasilitasi pembayaran, penyelesaian administrasi, pengawalan Beras dari Gudang Perum BULOG/Kecamatan sampai titik distribusi, pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan program Raskin diwilayahnya. i. TIM PEMANTAU INDEPENDEN adalah suatu tim pemantau yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dari Organisasi Masyarakat yang bertugas memantau pelaksanaan pendistribusian beras sampai pada pihak penerima manfaat. BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN 1. Prinsip Pengelolaan.
Prinsip Pengelolaan RASKIN adalah suatu nilai nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan RASKIN. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan RASKIN. Prinsip-prinsip pengelolaan RASKIN adalah : a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan RASKIN baik di Desa dan Kecamatan, termasuk menerima atau menikmati hasilnya. b. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku RASKIN terutama masyarakat penerima RASKIN, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASKIN serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. c. Partisipatif, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan RASKIN, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. d. Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
-42. Pengorganisasian Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2008 di Kabupaten Sampang dibentuk TIM PROGRAM RASKIN (Beras untuk Masyarakat Miskin) Kabupaten Sampang Tahun 2008 dengan penanggungjawab Pelaksana adalah Bupati Sampang. A. Tim Program RASKIN KABUPATEN SAMPANG. 1. Kedudukan. Tim Program Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten Sampang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sampang. 2. Tugas. Tim Program Raskin Kabupaten mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Program RASKIN yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 3. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Program RASKIN Kabupaten mempunyai fungsi : a. merumuskan perencanaan Program RASKIN di Kabupaten Sampang; b. memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kabupaten Sampang; c. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim RASKIN Kecamatan, Desa/Kelurahan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/ Kelurahan; e. penyediaan data dasar keluarga miskin sebagai referensi penetapan keluarga sasaran penerima manfaat program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) adalah BPS Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten; f. penetapan keluarga sasaran penerima manfaat ditetapkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat setempat, selaku Ketua Tim RASKIN Kecamatan dan penanggungjawab Program Raskin ditingkat Kecamatan; g. penyediaan dan pendistribusian beras untuk program Raskin dari Gudang Perum BULOG sampai titik distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya, adalah Kasubdivre/Kalog Perum BULOG sesuai tingkatan wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Pelaksana RASKIN; i. Penanggungjawab Pendistribusian beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima manfaat, maupun penyelesaiaan administrasi dan pembayarannya adalah Kepala Desa/ Lurah, yang dilaksanakan oleh pelaksana distribusi dan dipantau oleh Tim Raskin Kecamatan, Kabupaten, LSM/ORMAS, atau pihak pihak lain; j. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat di daerah dilaksanakan oleh Unit Pengaduan Masyarakat-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (UPM– BPM) yang berkedudukan di Kabupaten. 4. Struktur dan Keanggotaan Tim RASKIN KABUPATEN. Tim Program RASKIN Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, pelaksanaan distribusi, Monev dan Unit Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang. Tim .....
-5Tim Program Raskin Kabupaten Sampang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Sekretaris Daerah, Badan/Dinas/Kantor/ Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam Ketahanan Pangan, Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. B. Kelompok Kerja (POKJA) RASKIN. Kelompok Kerja distribusi beras untuk Rumah Tangga Miskin atau POKJA RASKIN terdiri dari aparat kecamatan, Desa/Kelurahan, TP-PKK termasuk Institusi Kemasyarakatan setempat (ORMAS) yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah/Camat/ Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan bertugas menyalurkan dan menyampaikan RASKIN kepada RTM penerima manfaat. C. Satuan Kerja (SATKER) RASKIN SATKER RASKIN bertugas dan bertanggungjawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi serta menerima uang pembayaran Raskin dari Pokja Raskin. D. Tim Raskin Kecamatan. TIM RASKIN KECAMATAN adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melaksanakan koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten, memfasilitasi pembayaran, penyelesaian administrasi, pengawalan Beras dari Gudang Perum BULOG/Kecamatan sampai titik distribusi, pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan program Raskin diwilayahnya. TIM RASKIN KECAMATAN terdiri dari Camat sebagai Ketua/Penanggungjawab, Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris, dan dibantu oleh 3 orang anggota yaitu Kapolsek, Dan Ramil, dan Kasi Kesos Kecamatan/Kasi Yanum/UPT-BKBKS. BAB III PERENCANAAN PROGRAM Prinsip-prinsip perencanaan dalam pelaksanaan program RASKIN pada dasarnya mengacu pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif (TAP) terutama dalam hal yang berkaitan dengan : A. Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah. 1. Kuantum pagu RASKIN Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (Rumah Tangga Miskin) yang disediakan pemerintah dalam APBN Tahun 2008. 2. Tim RASKIN Pusat mengalokasikan kuantum pagu RASKIN kepada masing-masing Propinsi dan Kabupaten dengan mengacu pada data kemiskinan BPS. 3. Berdasarkan kuantum pagu Rumah Tangga Miskin (RTM) masing-masing Propinsi, Tim RASKIN Propinsi mengalokasikan kuantum pagu Rumah Tangga Miskin (RTM) kepada masing-masing Kabupaten dengan mengacu pada data keluarga miskin dari BPS dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam Ketetapan Gubernur. 4. Berdasarkan .....
-64. Berdasarkan kuantum pagu Rumah Tangga Miskin (RTM) masing-masing Kabupaten, Tim RASKIN Kabupaten mengalokasikan kuantum pagu Rumah Tangga Miskin (RTM) kepada masing–masing Kecamatan dan selanjutnya masing masing Kecamatan mengalokasikan kuantum pagu RASKIN dimaksud kepada masing masing Desa/ Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS maupun Pemerintah Daerah setempat dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam Ketetapan Bupati. 5. Apabila alokasi pagu Rumah Tangga Miskin tidak distribusikan sesuai waktu yang direncanakan disuatu wilayah Kabupaten, maka Tim RASKIN DAERAH dapat merealokasikan pagu Rumah Tangga Miskin (RASKIN) ke wilayah lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu RASKIN yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu RASKIN tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya. B. Perencanaan Distribusi. 1. Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program RASKIN perlu disusun Rencana
Distribusi selama periode 2008 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai dengan kondisi obyektif masing-masing daerah dan diatur dalam pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis. 2. Beras yang didistribusikan untuk program RASKIN pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel “Beras Untuk Keluarga Miskin“. Apabila tidak terdapat persediaan beras berlabel “Beras Untuk Keluarga Miskin“ maka dapat menggunakan persediaan beras yang ada. 3. Pada prinsipnya pelaksanaan distribusi dilakukan selama 10 bulan. Namun untuk tidak mengganggu program pengamanan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) gabah dan beras, khususnya pada musim panen, khusus daerah yang sulit dijangkau, periode distribusi Raskin disesuaikan dengan kondisi obyektif dan kemampuan daerah setempat. 4. Rencana distribusi tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan Program RASKIN di tingkat daerah. C. Penentuan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat 1. Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah penerima manfaat Kepala Desa/Lurah menetapkan Keluarga sasaran penerima manfaat melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan cara menyeleksi/memverifikasi namanama keluarga miskin yang berhak menerima beras dari Program RASKIN secara transparan dan pastisipatif, dan mengacu pada data RTM dari BPS. 2. Hasil musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Desa/ Keluarahan dilampiri daftar keluarga penerima manfaat (DPM–1) yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat, keluarga penerima manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa kartu Rumah Tangga Miskin (RASKIN) atau dalam bentuk lain. 3. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat dilakukan dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan (Kepala Dusun/Lingkungan, RT/ RW), BPD, Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin Penerima Manfaat. 4. Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat setiap Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang di tingkat Kacamatan, Kabupaten dan Propinsi, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga sasaran penerima manfaat sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Bupati setempat.
-75. Daftar keluarga sasaran penerima manfaat sesuai DPM–1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa/Kelurahan. 6. Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam DPM-1 diberikan Kartu Raskin dari Kades/Lurah yang disediakan oleh Camat setempat (sesuai dengan Lampiran berikut). Kartu Raskin merupakan tanda bukti RTM Penerima manfaat yang berhak membeli Raskin D. Indikator Kinerja Indikator kinerja Raskin adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas : 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberikan identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain). 2. Tepat Jumlah; Jumlah beras yang dibeli Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati sebanyak 10 Kg/RTM untuk alokasi bulan Januari 2008 dan 15 kg/RTM untuk alokasi bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2008. 3. Tepat Harga; Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp.1.600,/kg netto di Titik Distribusi. 4. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan jadwal Rencana Distribusi yang disusun oleh Tim Raskin Kabupaten dan disahkan oleh Bupati. 5. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu. 6. Tepat Kualitas; Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundangundangan. BAB IV PELAKSANAAN DISTRIBUSI A. Mekanisme Distribusi. 1. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakanlog berdasarkan alokasi pagu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan keluarga sasaran penerima manfaat di masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan. 2. SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka pagu dapat direalokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani. 3. Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakanlog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada pelaksana Program Raskin. 4. Berdasarkan SPPB/D, pelaksana RASKIN mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dengan kendaraan yang dimuka/sampingnya diberi spanduk dengan bacaan BERAS RASKIN yang kawal oleh unsur KODIM dan POLRES sampai pada masing masaing Kecamatan serta menyerahkan beras RASKIN tersebut kepada Tim Raskin Kecamatan yang akan melanjutkan pengawalannya sampai kepada titik Diostribusi untuk selanjutnya diserahkan kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas BULOG dengan menggunakan karung yang bertuliskan bantuan beras raskin/tidak diperjualbelikan.
-8Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada pelaksana RASKIN untuk ditukar/diganti. 5. Serah terima beras raskin dari pelaksana RASKIN kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggungjawab. 6. Pelaksana distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) Raskin yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah yang terdiri atas aparat Desa/Kelurahan, institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP–PKK/Ormas, Tokoh Masyarakat maupun anggota masyarakat biasa yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyerahkan beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat serta segala hal yang timbul dikemudian hari apabila tidak dilaksanakan menurut ketetapan dan aturan yang berlaku. B. Administrasi Distribusi. 1. Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pelaksana RASKIN dan pelaksana distribusi yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang diwakili/ditunjuk dan harus diberi arsip BAST nya. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Desa/Kelurahan/ Kecamatan. 2. Berdasarkan BAST, Divre/Subdivre/Kanlog membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing Kecamatan (MBA–O) yang ditandatangani pelaksana RASKIN Divre/Subdivre/Kanlog dan Tim RASKIN Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk. 3. Berdasarkan MBA–O, Divre/Subdivre/Kanlog membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN Kabupaten (MBA–1) yang ditandatangani oleh Kadivre/ Kasubdivre/Kakanlog dan Bupati atau pejabat yang mewakili, serta seorang saksi dari Tim RASKIN Daerah. Nama dan Identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel. 4. Pembuatan MBA–1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Dengan demikian dalam satu Kabupaten untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). 5. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menguji kelengkapan dan ketetapan dokumen administrasi. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre dalam MBA–2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG. C. Mekanisme Pembayaran dan Adminstrasi HPB RASKIN. 1. Pada prinsipnya pembayaran harga beras RASKIN dari Keluarga Sasaran Penerima
Manfaat kepada Pelaksana distribusi dan dari pelaksana Distribusi kepada pelaksana RASKIN harus dilakukan secara tunai Rp.1.600,-/kg netto. 2. Pelaksana Distribusi membuat Daftar Pendistribusian kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah setempat sebagai pertanggungjawaban. 3. Uang HPB Beras RASKIN yang diterima Pelaksana distribusi dari Keluarga Sasaran Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada pelaksana RASKIN dan dibuatkan tanda terima pembayaran (kuitansi atau TT HPB RUMAH TANGGA MISKIN) rangkap 3 (tiga) oleh pelaksana Program Raskin untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN).
-94. Apabila uang HPB Raskin untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) disetorkan oleh Pelaksana Distribusi ke Rekening Perum BULOG, maka bukti setor asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepada pelaksana Rumah Tangga Miskin untuk kemudian diganti dengan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau Model TT HPB RUMAH TANGGA MISKIN) rangkap 3 (tiga) oleh pelaksana RASKIN. Pelaksana RASKIN berkewajiban melakukan konfirmasi bukti setor tersebut kepada Bank yang bersangkutan. Tanda Terima Pembayaran tersebut dinyatakan sah sebagai Tanda Terima setelah bukti setor dikonfirmasi dan dinyatakan sah, oleh Bank yang bersangkutan. 5. Apabila ada keluarga sasaran penerima manfaat tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kades / Lurah / Camat / Bupati membuat jaminan tertulis sesuai Model Jaminan (MJ) dan pelunasannya selambat lambatnya sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan. D. Pembiayaan. a. Subsidi harga beras disediakan oleh pemerintah melalui APBN tahun berjalan. b. Subsidi harga beras dibayar oleh Pemerintah cq. Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu kepada Perum BULOG setelah pendistribusian beras dilaksanakan dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh KaDivre/KasubDivre/ KaKanlog dan Bupati setempat. c. Biaya operasional terdiri dari biaya Distribusi dan pendukung sampai di Titik Distribusi dibebankan Perum BULOG. d. Biaya operasional dari Titik Distribusi sampai Keluarga Sasaran Penerima Manfaat menjadi Tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dapat didanai dari APBD Kabupaten. BAB V SOSIALISASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 1. Sosialisasi. a. Sosialisasi program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat,masyarakat umum dan pelaksana program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. b. Sosialisasi program RASKIN dilakukan oleh Tim Raskin secara berjenjang dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara berjenjang dan dapat mengikutsertakan pihak lain apabila diperlukan. c. Materi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, mekanisme distribusi Raskin, pemahaman tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat, mekanisme dan administrasi pembayaran, serta mekanisme penyampaian keluhan / pengaduan mesyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan. d. Sosialisasi program RASKIN dapat juga dilakukan melalui media masa, penyebaran leaflet/brosur/poster dan berbagai forum pertemuan sosial kemasyarakatan lainnya.
2. Pengendalian .....
- 10 2. Pengendalian a. Pengamanan. Untuk kelancaran pelaksanaan program Raskin Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Sampang maka akan dilakukan pengawalan disetiap pelaksanaan pendistribusiannya baik oleh pihak TNI POLRI dari Gudang Perum BULOG serta oleh Tim Raskin Kecamatan sampai pada Titik Distribusi yang telah ditetapkan. b. Pemantauan. 1. Pemantauan program Raskin bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Raskin sesuai dengan rencana dan indikator kinerja program. 2. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Tim RASKIN Pusat maupun Tim RASKIN Propinsi dan Kabupaten dan dapat dilakukan pihak lain sesuai kebutuhan. 3. Waktu pelaksanaan pemantauan program RASKIN ini dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Hasil pemantauan dibahas dalam rapat koordinasi Tim RASKIN Pusat maupun Daerah untuk ditindaklanjuti. c. Evaluasi. 1. Evaluasi program RASKIN bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan program RASKIN. 2. Pelaksanaan evaluasi program RASKIN dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Pusat dan Daerah serta dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau institusi/lembaga lain sesuai kebutuhan. 3. Waktu evaluasi program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. 4. Hasil evaluasi program Raskin dipaparkan kepada institusi atau pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab program Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya. d. Indikator Kinerja Program Keberhasilan program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6T adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberikan identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain). 2. Tepat Jumlah; Jumlah beras yang dibeli Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati sebanyak 10 kg/RTM untuk alokasi bulan Januari 2008 dan 15 kg/RTM untuk alokasi bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2008. 3. Tepat Harga; Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp.1.600,-/kg netto di Titik Distribusi 4. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan jadwal Rencana Distribusi yang disusun oleh Tim Raskin Kabupaten dan disahkan oleh Bupati. 5. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu. 6. Tepat Kualitas; Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. e. Pengaduan .....
- 11 e. Pengaduan Masyarakat 1. Tim Raskin Propinsi dan Kabupaten membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dibawah koordinasi Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam Pemberdayaan Masyarakat sesuai tingkatan wilayahnya. 2. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Pusat dan Daerah sesuai tingkatan wilayahnya. 3. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung melalui UPM–BPM di Propinsi, Kabupaten atau melalui sarana media elektronik. 4. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masingmasing instansi pelaksana program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang. f. Pengawasan 1. Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan Media Massa. 3. Pelaporan. a. Tim RASIN Kabupaten melaporkan pelaksanaan progran RASKIN didaerahnya kepada Tim RASKIN Propinsi secara berkala yang mekanismenya diatur dalam Pedoman Pelaksanaan. b. Tim RASKIN Propinsi melaporkan pelaksanaan program RASKIN didaerahnya kepada Deputi II Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial danb Perumahan Rakyat Kementrian Koordinator Bodang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi RASKIN Pusat dsengan Tembusan Direktur Pangan dan Pertanian KEMENTRIAN Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Direktur Anggaran III Ditjend Anggaran Departemen Keuangan; Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG dan Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjend PMD Depdagri. c. Tim Koordinasi RASKIN Pusat Melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Menteri Koordinator Bidamng Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. d. Pada Akhir pelaksanaan, Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Tim RASKIN Propinsi, Tim RASKIN Kabupaten membuat Laporan akhir pelaksanaan program RASKIN. BAB VI PENUTUP 1. Dengan dikeluarkannya Revisi petunjuk teknis (Juknis) program Beras untuk Rumah
Tangga Miskin (RASKIN) yang berlaku terhitung mulai 1 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ini, maka Juknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini apabila perlu akan diatur kemudian, dan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan apabila terdapat perubahan/kekeliruan. 3. Tim pelaksana program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) tingkat Kabupaten telah menyusun Revisi Petunjuk Teknis (Juknis) yang sesuai dengan kondisi di tingkat Kabupaten dan ditandatangani oleh Bupati, dengan tetap mengacu pada Petunjuk Umum dari .....
- 12 -
dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, Petunjuk Pelaksanaan Raskin dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Perum BULOG Divre Jawa Timur Tahun 2008. 4. Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) yang telah direvisi ini dibuat untuk menjadi dasar pelaksanaan program RASKIN Tahun 2008 di Kabupaten Sampang.
FORMAT 1 .....
FORMAT 1 Contoh Berita acara
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN…… Berdasarkan Surat Bupati Sampang Nomor : ………………...............tanggal .....................…….2008, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2008, maka pada hari ini ......... tanggal ........ bulan ....... Tahun dua ribu delapan telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut: 1. Pagu Raskin Desa/Kelurahan sebanyak…………………….kg per bulan. 2. Keluarga Miskin yang berhak menerima sebanyak…………….. RTM, sehingga jatah beras yang diterima per RTM per bulan 10 kg untuk alokasi Januari 2008 dan 15 kg / RTM untuk alokasi bulan Pebrusri smpai Oktober 2008 3. Pembagian beras dilaksanakan di titik distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa. 4. Daftar nama keluarga sasaran penerima manfaat Raskin terlampir . Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . ……….,............……..2008 Kepala Desa/Lurah
Ketua BPD/Ds/Kel …………………….. (Nama/Tanda tangan)
…………………… (Nama/Tanda tangan) Perwakilan Peserta Musyawarah
1……………………… 3..……………………. (Nama/Tanda tangan)
(Nama/Tanda tangan)
2………………………. 4…………………….. (Nama/Tanda tangan)
(Nama/Tanda tangan) Disahkan oleh Camat…………………. ………………………… Nip………………….
FORMAT 2 MODEL DPM-1
DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2008
PROPINSI : JAWA TIMUR KABUPATEN :SAMPANG KECAMATAN :…………………………. KELURAHAN/DESA :…………………………. NO.
Nama
Alamat Lengkap
Jumlah Keluarga
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst Jumlah
Mengetahui/Disahkan Camat
(…………………….) NIP…………………
…………………..2008 ditetapkan oleh Penanggungjawab Titik Distribusi Lurah/Kepala Desa
(………………………….) NIP………………………
FORMAT 3 KARTU RASKIN TAHUN 2008 KABUPATEN SAMPANG
Nama Kepala RTM Umur Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
ALOKASI BULAN
: : : : : : SAMPANG : JAWA TIMUR
JUMLAH ( Kg )
TANGGAL PENYALURAN
TANDA TANGAN PENERIMA MANFAAT
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH ……………….,…………….2008
Kepala RTM
…………………….
Kepala Desa/Lurah
…………………..
FORMAT 4 MODEL DPM-2
DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS BULAN………………………….2008 PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN/DESA RT/RW No
Nama
Alamat Lengkap
:…………………………… ……………………………. :……………………………. …………………………… :……………………………. (Kg)
Harga (Rp/Kg)
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst Jumlah ………………….,………………2008 Mengetahui: Penanggungjawab titik distribusi Lurah/Kepala Desa
Titik Distribusi Pelaksana Distribusi
(………………………………) (Nama/tanda tangan)
( ………………………..) (Nama/tanda tangan)
FORMAT 5 Model BAST
BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN No………………………..
Berdasarkan Surat Permintaan alokasi Bupati / Walikota…………………..No………….……........ Tanggal……………dan DO/SPPB No……………..pada hari ini………,……kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Jabatan : Pelaksana Satgas Raskin Divre/Subdivre/Kanlog………... 2. Nama :…………………….. Jabatan :……………………. Selanjutnya disebut PIHAK II PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN untuk alokasi………………….sebanyak ……………Kg untuk………RTM dan PIHAK II telah menerima beras sebanyak tersebut di Penyerahan beras sampai kepada keluarga sasaran penerima manfaat menjadi tanggungjawab PIHAK II . Demikian Berita Acara Serah Terima Beras, Raskin dibuat untuk dapat dipergunakn sebagaimana mestinya . ………….,………….2008 PIHAK II PIHAK I ……………………. (Nama/tanda tangan)
……………………….. (Nama/tanda tangan) Mengetahui : Kepala Desa/Lurah/Camat
…………………………….. (Nama/tanda tangan )
FORMAT 6 MODEL MBA-0
REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN PENJUALAN BERAS RASKIN KABUPATEN/KOTA :………………………… KECAMATAN :………………………… BULAN :……………………… 2008 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi alokasi bulan…....…….. 2008, telah disalurkan beras sebanyak…...........Kg kepada…........……RTM dengan rincian sebagai berikut : No Kelurahan/Desa
Jumlah RTM
Kuantum Nilai (Rp) BAST Kg (Rp1.600/Kg) Nomor Tanggal
Keterangan
Jumlah ANGGOTA TIM RASKIN KECAMATAN .............
SATGAS RASKIN DIVRE/SUBDIVRE/KANLOG KETUA
……………………………… .…………………………. (Nama/tanda tangan)
(Nama/tanda tangan ) Mengetahui : Camat
……………………………… NIP………………….
FORMAT 7 MODEL MBA-1
REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN PENJUALAN BERAS RASKIN KABUPATEN/KOTA :………………………. BULAN :………………………..2008 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi alokasi bulan…….......… 2008, telah disalurkan beras sebanyak ….........…Kg kepada .........……RTM dengan rincian sebagai berikut : No
Kecamatan
Jumlah Desa
Jumlah TD *)
Jumlah KK
Kuantum Nilai Keterangan KG (Rp1.600/Kg)
Jumlah *) TD = Titik Distribusi ……………,........……………2008 KABUPATEN/KOTA………… DIVRE/SUBDIVRE/KANLOG…….. KETUA, ………………………….. ………………………………. (Nama/tanda tangan)
(Nama/tanda tangan ) SAKSI **) TIM RASKIN DAERAH …………………………. (Nama/tanda tangan )
Keterangan : *) Pejabat Pemda Tk.II yang ditunjuk **) Salah satu Anggota Tim Raskin Daerah Segera dikirim setelah ditanda tangani pejabat yang ditunjuk Khusus untuk Divre/Kanlog yang sarana komunikasinya sulit dapat dikirim langsung ke BULOG cq Divbea, setelah ditanda tangani dengan tembusan ke Divre.
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
