PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Daerah Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk dan mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun …..
-2-
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan …..
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
TENTANG
-4-
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang. 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas dilapangan. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Sampang, terdiri dari : a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; g. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
-5-
j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan; l. Dinas Pertanian; m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; n. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 3
(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Pasal 4
Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 5 …..
-6Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah, sebagai berikut : a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Kebijakan dan Pembiayaan, membawahi : a. Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi; b. Seksi Pembiayaan; c. Seksi Sarana dan Prasarana; 4. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB, membawahi : a. Seksi Pengembangan Kurikulum TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; b. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kesiswaan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; c. Seksi Akreditasi dan Penjamin Mutu TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB; 5. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi : a. Seksi Mutasi dan Promosi; b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karir; c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 6. Bidang .....
-7-
6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi : a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; b. Seksi Pendidikan Kesetaraan; c. Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan; 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman; c. Seksi Bina Institusi, Akreditasi dan Registrasi Sarana Kesehatan; 4. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi : a. Seksi Kesehatan ibu, Bayi dan Reproduksi; b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut; c. Seksi Gizi; 5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : a. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; b. Seksi Pengendalian Penyakit; c. Seksi Penyehatan Lingkungan; 6. Bidang Pemberdayaan, Pengembangan dan Promosi Kesehatan, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; b. Seksi Promosi Kesehatan; c. Seksi Pengembangan Kesehatan; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat …..
-8-
2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program dan Perencanaan; 3. Bidang Sosial, membawahi : a. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; b. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial; c. Seksi Sistem Informasi dan Jaminan Sosial; 4. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi : a. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja; c. Seksi Transmigrasi; 5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi : a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial; b. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; c. Seksi Pengawasan Aparatur Tenaga Kerja; 6. UPTD; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi : a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; c. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana; 4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; b. Seksi Kepelabuhan; c. Seksi Penunjang Pelayaran; 5. Bidang .....
-9-
5. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi : a. Seksi Kelembagaan dan Standarisasi; b. Seksi Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; c. Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi; 6. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi : a. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial; b. Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah; c. Seksi Pengembangan Kemitraan Media; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi : a. Seksi Pelayanan Kependudukan; b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kependudukan; 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : a. Seksi Pelayanan Catatan Sipil; b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Catatan Sipil; 5. Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengkajian, membawahi : a. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Seksi Sarana Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 6. UPTD; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan;
- 10 c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi : a. Seksi Kepemudaan; b. Seksi Keolahragaan; c. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga; 4. Bidang Kebudayaan, membawahi : a. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisonal; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Promosi Budaya; c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum dan Kepurbakalaan; 5. Bidang Pariwisata membawahi : a. Seksi Pemasaran Pariwisata; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; 6. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Perkotaan, membawahi : a. Seksi Perencanaan dan Penataan Tata Ruang; b. Seksi Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan; c. Seksi Tata Ruang; 4. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahi : a. Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan; b. Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung; c. Seksi Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; 5. Bidang Perumahan dan Penataan Lingkungan, membawahi : a. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Pemadam Kebakaran; b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; c. Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih; 6. UPTD; 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 11 -
h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan, membawahi : a. Seksi Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; b. Seksi Pembangunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan; c. Seksi Pembinaan dan Sosialisasi; 4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi : a. Seksi Pembangunan Jalan; b. Seksi Pembangunan Jembatan; c. Seksi Inventarisasi Jalan dan Jembatan; 5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi : a. Seksi Pemeliharaan Jalan; b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; c. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium; 6. UPTD; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Bina Manfaat, membawahi : a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset; c. Seksi Irigasi Pedesaan; 4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahi : a. Seksi Operasi Jaringan Irigasi; b. Seksi Pemeliharaan Irigasi;
- 12 -
c. Seksi Hidrologi; 5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi, membawahi : a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis; b. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengendalian Banjir; c. Seksi Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu; 6. UPTD; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi : a. Seksi Hukum dan Perundang-undangan; b. Seksi Penataan Kelembagaan; c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, membawahi : a. Seksi Penyehatan Usaha Koperasi; b. Seksi Kemitraan Koperasi; c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi; 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi : a. Seksi Pengembangan Kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Seksi Fasilitasi Akses Penjamin Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 6. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi : a. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas; b. Seksi Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. k. Dinas .....
- 13 -
k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Perindustrian, membawahi : a. Seksi Industri Sandang, Pangan dan Kulit; b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan; c. Seksi Industri Kerajinan Umum, Logam dan Elektronika; 4. Bidang Perdagangan, membawahi : a. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan; b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal; c. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Ekspor Impor; 5. Bidang Kerjasama, Pemasaran dan Investasi, membawahi : a. Seksi Kerja Sama; b. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi; c. Seksi Promosi dan Pemasaran; 6. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi : a. Seksi Pertambangan Umum; b. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral; c. Seksi Energi, Migas dan Kelistrikan; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. l. Dinas Pertanian Kabupaten Sampang terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Teknik, membawahi : a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian; b. Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
- 14 -
c. Seksi Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Tanaman Pangan, membawahi : a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; b. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan; c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; 5. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi : a. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; b. Seksi Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hortikultura; c. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura; 6. Bidang Sumber Daya Pertanian, membawahi : a. Seksi Data, Statistik dan Informasi Pasar; b. Seksi Usaha Pertanian; c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pertanian; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi : a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; b. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan; c. Seksi Konservasi Tanah; 4. Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan, membawahi : a. Seksi Tata Usaha Kehutanan dan Perkebunan; b. Seksi Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan; c. Seksi Peningkatan Mutu dan Standarisasi Produk; 5. Bidang Bina Produksi dan Sumber Daya Perkebunan, membawahi : a. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan; b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Optimasi Sumber Daya Perkebunan; c. Seksi Pengolahan Hasil dan Usaha Tani Perkebunan;
- 15 -
6. Bidang Bina Kelembagaan, membawahi : a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Pelayanan Penyuluhan; c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. n. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Kelautan, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil; b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Lautan dan Pulau Kecil; c. Seksi Data dan Informasi Pesisir, Lautan dan Pulau Kecil; 4. Bidang Perikanan, membawahi : a. Seksi Penangkapan Ikan; b. Seksi Budidaya Ikan; c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 5. Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan, membawahi : a. Seksi Perbibitan; b. Seksi Pengembangan Ternak dan Pakan; c. Seksi Usaha Peternakan; 6. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi : a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pencegahan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, …..
- 16 -
2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; 3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi : a. Seksi Anggaran; b. Seksi Perbendaharaan; c. Seksi Belanja Pegawai; 4. Bidang Pendapatan, membawahi : a. Seksi Pendapatan; b. Seksi Pasar Daerah; c. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah; 5. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi : a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; b. Seksi Pemanfaatan; c. Seksi Inventarisasi; 6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : a. Seksi Akuntansi Penerimaan; b. Seksi Akuntansi Pengeluaran; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan; 7. UPTD; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 7
(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas Daerah di lapangan. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- 17 -
Pasal 8
(3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan; b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII TATA KERJA
Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- 18 -
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IX .....
- 19 -
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Penyesuaian organisasi Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Juli 2008. (2) Sebelum Peraturan Daerah ini dilaksanakan, maka organisasi Dinas Daerah yang ada tetap berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 16
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 …..
- 20 Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 4
Juli
2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 7 Oktober
2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 11
NOER TJAHJA
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH I.
UMUM Bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah selama ini dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang, yang sekarang berubah menjadi Dinas; Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil analisis, maka keberadaan Dinas Daerah tetap disesuaikan, termasuk tugas dan fungsi serta jumlah jabatan strukturalnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 2 Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 huruf c Bantuan penyediaan sarana dan prasarana meliputi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA,SMK/MA/MAK. Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 huruf b Dalam pelaksanaan ujian nasional/bertaraf nasional, Dinas Pendidikan dapat membantu pelaksanaannya pada RA, MI, MTs, MA dan MAK. Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5 sampai dengan angka 8 Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o Cukup jelas. Pasal 6 ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Cukup jelas.
