PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PT. GELIAT SAMPANG MANDIRI (PT. GSM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

: a. bahwa Kabupaten Sampang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi yang belum dimanfaatkan secara optimal; b. bahwa manfaat dan potensi sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu dibentuk PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

-22. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan .....

-311. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4698); 18. Peraturan

Presiden

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan .....

-4-

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

SAMPANG

TENTANG

PEMBENTUKAN PT. GELIAT SAMPANG MANDIRI (PT. GSM).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.

-5-

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sampang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang. 7. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang. 8. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM). 9. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Participating Interest adalah keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 11. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 12. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. 13. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan keketentuan anggaran dasar. 14. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM). 15. Holding Company adalah induk perusahaan yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lapangan usaha lainnya. 16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM). 17. Saham adalah Surat Bukti Kepemilikan Bagian Modal Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM), yang memberi hak atas deviden dan hak lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

-6-

18. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 19. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Trunojoyo yang selanjutnya disebut PKPRI Trunojoyo adalah Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang anggotanya terdiri dari Koperasi Primer Pegawai Negeri di Kabupaten Sampang. 20. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 21. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM). (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk anak perusahaan yang pembentukannya dilaporkan kepada DPRD. (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (4) Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Sampang, Ibukota Kabupaten. (5) Perseroan dapat mendirikan Kantor Perwakilan dengan persetujuan Komisaris dan melaporkan kepada DPRD.

BAB III .....

-7-

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pembentukan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola bidang usaha minyak dan gas (migas), infrastruktur dan industri, dan jasa. (2) Tujuan pembentukan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) untuk : a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; b. melakukan pengambilalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah dan atau BUMD maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; d. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM), dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha antara lain : a. bidang usaha minyak dan gas (migas), meliputi : 1. migas hulu; 2. migas hilir; 3. migas partisipasi interes; 4. migas shorebase; 5. dan lain-lain; b. bidang .....

-8-

b. bidang usaha infrastruktur dan industri : 1. pertambangan; 2. agro bisnis; 3. agro industri; 4. konstruksi; 5. dan lain-lain. c. bidang usaha jasa : 1. pariwisata dan perhotelan; 2. perdagangan; 3. jasa lahan/pelabuhan; 4. komunikasi dan penyiaran; 5. air minum; 6. apotik dan jasa kesehatan; 7. BPR/BPRS; 8. dan lain-lain.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direksi dan Komisaris, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang. (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. (4) Untuk pertama kali dalam pembuatan akte pendirian dan dokumen yang lain serta pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah. (5) Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen dan ditetapkan oleh RUPS.

-9-

BAB VII LABA PERUSAHAAN

Pasal 6

Laba PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disetor langsung secara netto ke kas Daerah.

BAB VIII KARYAWAN

Pasal 7

(1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1) Modal dasar PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (2) Ketentuan mengenai permodalan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Modal usaha untuk pengelolaan Participating Interest Daerah dapat berasal dari APBD dan dari Pihak Ketiga.

Pasal 9 .....

- 10 -

Pasal 9

(1) Modal dasar PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyard rupiah). (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Modal dasar PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari : a. modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) Rp.990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); b. modal disetor PKPRI Trunojoyo sebesar 1% (satu persen) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Modal usaha untuk pengelolaan anak perusahaan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) di Kabupaten Sampang berasal dari APBD dan Pihak Ketiga.

Pasal 11

Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 12

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) adalah saham atas nama. (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X .....

- 11 -

BAB X PELAPORAN

Pasal 13

(1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada DPRD dan pemegang saham. (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Kepala Daerah mengganti Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5).

BAB XII .....

- 12 BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; b. Badan Usaha Milik Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi anak perusahaan PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM). BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal

: 24

Juni

2008

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA Diundangkan di : .....

- 13 -

Diundangkan di : Sampang pada tanggal

:2 Maret

2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 8

TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PT. GELIAT SAMPANG MANDIRI (PT. GSM) I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Sampang yang memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi harus mampu mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sampang harus mampu menjamin aktifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akutanbel melakui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan serta mewujudkan alih teknologi dan manejemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hulu dan kegitan usaha hilir salah satunya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Kabupaten Sampang mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dengan demikian dipandang perlu membentuk PT. Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang.

II. PASAL .....

-2-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud dengan dan lain-lain antara lain adalah bidang usaha yang sejalan dengan maksud dan tujuan holding company dan pembentukannya harus dilaporkan kepada DPRD. Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan sepenuhnya oleh Bupati Sampang. ayat (5) Cukup jelas. Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Modal ditempatkan adalah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan modal disetor sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Cukup jelas.