PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
3
TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang …..
-2-
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.
BAB I …..
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah
Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Dusun adalah unsur kewilayahan dalam Desa yang merupakan bagian dari lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa; 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Pemerintah …..
-4-
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat; 11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten; 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten; 15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undnagan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 16. Pembinaan
adalah
pemberian
pedoman,
standard,
pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan., pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitorng, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 17. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
BAB II …..
-5-
BAB II PERSYARATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 2
Yang dapat diangkat sebagai Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; c. berkelakuan baik, jujur dan adil; d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus; g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun; h. sehat jasmani dan rohani; i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat; j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa; k. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
Pasal 3
Yang dapat diangkat menjadi Unsur Kewilayahan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
-6-
d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indoensia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus; g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun; h. sehat jasmani dan rohani; i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat; j. mengenal Dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusunnya; k. bersedia dicalonkan menjadi Unsur Kewilayahan.
BAB III PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 4
(1) Permohonan atau pencalonan Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini. (2) Jumlah calon paling sedikit 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
BAB IV …..
-7-
BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 5
Kepala Desa menentukan Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan.
Pasal 6
Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB V PELANTIKAN
Pasal 7
(1) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Perangkat Desa Lainnya sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa. (2) Pelaksanaan
pengucapan sumpah/janji dan pelantikan
selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.
Pasal 8
(1) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan dalam suatu upacara bertempat di pusat Pemerintahan Desa. (2) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan) “, saya bersumpah/berjanji : -
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
-8-
-
bahwa
saya
akan
selalu
taat
dalam
mengamalkan
dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; -
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB VI MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 9
(1) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan. (2) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir, maka Perangkat Desa Lainnya yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan batas masa jabatannya berakhir.
BAB VII PEMBIAYAAN
Pasal 10
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VIII …..
-9-
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN
Pasal 11
(1) Perangkat Desa Lainnya bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas
dan
wewenang
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa Lainnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
Pasal 12
Perangkat Desa Lainnya dilarang : a. menjadi pengurus partai politik ; b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; d. terlibat dalam kampaye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; h. melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB IX …..
- 10 -
BAB IX PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 13
Perangkat Desa Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
Pasal 14
(1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri dan /atau; c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa Lainnya yang baru; b. tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
atau
berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa atau f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
Pasal 15
(1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Perangkat …..
- 11 -
(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 16
(1) Perangkat Desa Lainnya yang melalaikan tugasnya dan melakukan perbuatan yang melanggar adat istiadat atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa tegoran. (2) Apabila tegoran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.
Pasal 17
(1) Perangkat Desa Lainnya yang terbukti bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan setelah melalui tegoran dan atau peringatan. (2) Perangkat Desa Lainnya yang terbukti menggunakan keuangan Negara dan masyarakat untuk kepentingan pribadi, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
Pasal 18
Bagi Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, berdasarkan keterangan dokter pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Perangkat …..
- 12 -
Perangkat Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan memproses pengisian Perangkat Desa Lainnya yang baru.
Pasal 19
(1) Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Perangkat Desa Lainnya yang diduga kuat terlibat dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa Lainnya tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa Lainnya.
BAB X LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 20
Jabatan Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lowong dalam hal Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), dan Pasal 18.
Pasal 21 …..
- 13 -
Pasal 21
Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, harus sudah dimulai proses pengisian Perangkat Desa Lainnya.
BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 22
Setiap Tindakan Penyidian terhadap Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa.
BAB XII NETRALITAS PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 23
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Desa Lainnya wajib bersikap adil dan tidak memihak. (2) Dalam membantu tugas Pemerintah yang berkaitan dengan PEMILU, Perangkat Desa Lainnya harus memberikan pelayanan yang sama terhadap organisasi peserta PEMILU.
BAB XIII …..
- 14 -
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatannya sampai diangkatnya Perangkat Desa Lainnya yang baru, sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 15 Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 14 Agustus 2006
BUPATI SAMPANG, ttd
SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
H. FADHILAH BUDIONO
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 14 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 090 098 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor : 3 SERI : E
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 3
TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA I. UMUM Bahwa berdasarkan Pasal 203 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Pemerintah Daerah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud Sekretariat Desa adalah Kepala-kepala urusan. Sedangkan Pelaksana teknis lapangan adalah Mudin, penjaga keamanan dan penjaga air. Pasal 2 huruf a sampai dengan e Cukup jelas. huruf f Terdaftar sebagai penduduk secara sah yaitu terdaftar dalam buku Induk Penduduk dan mempunyai KTP di Desa yang bersangkutan. huruf g dan h Cukup jelas. huruf i Yang dimaksud yang sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah, Upers, Kejar Paket A dan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati Sampang. huruf j dan k Culup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud Unsur Kewilayahan adalah Kepala-kepala Dusun. Pasal 3 huruf a sampai dengan e Cukup jelas.
-2-
huruf f Terdaftar sebagai penduduk secara sah yaitu terdaftar dalam Buku Induk Penduduk dan mempuyai KTP di Desa yang bersangkutan. huruf g dan h Cukup jelas. huruf i Yang dimaksud yang sederajat adalah madrasah Ibtidaiyah, Upers, Kejar Paket A dan lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati Sampang. huruf j dan k Cukup jelas. Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yakni : a. diawali dengan ucapan “ Demi Allah untuk penganut agama Islam; b. diawali dengan Ucapan “ Saya menyatakan berjanji dengan sungguhsungguh serta diakhiri “ Kiranya Tuhan menolong saya bagi yang beragama Kristen Protestan/Katolik; c. diawali dengan ucapan “ Om Atah Paramawisesa ” untuk penganut agama Hindu; d. diawali dengan ucapan “ Demi Sangyang Adi Budha “ untuk penganut agama Budha. Pasal 10 sampai dengan Pasal 23 ayat (1) Cukup jelas. Pasal 23 ayat (2) Yang dimaksud dengan Pemilu adalah Pemilihan Legislatif, Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Cukup jelas.
