PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 32 TAHUN 2008
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POSYANDU TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN, DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka untuk menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata melalui kegiatan posyandu, dan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan kembali institusi pembinaan posyandu dimasing-masing tingkatan Pemerintahan di Kabupaten Sampang; b. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu pengaturan kembali pengorganisasian atau reorganisasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
-22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagainana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawsan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
MEMUTUSKAN : .....
-3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POSYANDU TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT
KECAMATAN,
POSYANDU
TINGKAT
DAN
KELOMPOK
DESA/KELURAHAN
KERJA DI
(POKJA)
KABUPATEN
SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 2. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. 3. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan. 4. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa./Kelurahan. 5. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu. BAB II …..
-4-
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Pembentukan Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, susunan keanggotaannya diatur dan ditetapkan melalui : a. susunan keanggotaan Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. susunan keanggotaan Pokjanal Posyandu di Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. c. Susunan keanggotaan Pokja Posyandu di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kelompok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. (2) Susunan Keanggotaan di Tingkat Kecamatan dan Desa dapat mengacu pada Lampiran II dan III. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan. (2) Pokja Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1) Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk membina Posyandu dengan melaksanakan kegiatankegiatan : a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
-5b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instans dan lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut; c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu; e. melakukan bimbingan, pembinaan fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal; f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; g. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sampang. (2) Pokjanal Posyandu Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Sampang. Pasal 5
(1) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk membina Posyandu dengan melaksanakan kegiatankegiatan : a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/Personil Pengelola Program; b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut; c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu; e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal; f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
-6-
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal Kabupaten. (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.
Pasal 6
(1) Pokja Posyandu di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c , mempunyai tugas membina kelompok-kelompok pengelola Posyandu di Tingkat Dusun/RW/RT dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan : a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan; b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu; c. melakukan analisa masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/Kelurahan; d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan; e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan. (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kader Posyandu. (3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
Pasal 7
Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi : a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu; b. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Posyandu; c. mengkoordinasikan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
-7-
d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.
BAB V SEKRETARIAT TETAP
Pasal 8
(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan. (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa/Lurah.
Pasal 9
(1) Sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas : a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (Satminkal) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu; b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu; c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu; d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu. (2) Sekretariat .....
-8-
(2) Sekretariat Pokja Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas : a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (Satminkal) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu; b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu; c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokja Posyandu; d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 10 (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjanal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu. (4) Mekanisme pelaporan dari Desa sampai ke Kabupaten. (5) Pelaporan dari Kabupaten ke Provinsi minimal 4 (empat) bulan sekali. BAB VII PEMBINAAN Pasal 11 (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk antara lain : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan; b. memberikan .....
-9b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi. (2) Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu Desa dalam bentuk antara lain : a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan; b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu Desa. (3) Pembinaan oleh Bupati kepada Pokja Posyandu Desa/Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat. BAB VIII PENDANAAN
Pasal 12
(1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentang Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14 .....
- 10 -
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 6 Oktober 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth.
1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masya rakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala
Badan Pemberdayaan -
Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7.
Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang;
8.
Kepala Badan Perencanaan Pemba ngunan Daerah Kabupaten Sampang;
9.
Kepala Badan Pemberdayaan Masya rakat Kabupaten Sampang;
NOER TJAHJA
- 11 -
10. Kepala Bagian Pembangunan Sekreta riat Daerah Kabupaten Sampang; 11. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang; 12. Camat se Kabupaten Sampang; 13. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sampang; 14. Anggota Pokjanal dimaksud
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 6 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 32
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 32 TAHUN 2008 TANGGAL : 6 Oktober 2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POSYANDU TINGKAT KABUPATEN
1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
JABATAN DALAM POKJANAL POSYANDU 2 Pembina Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III Sekretaris I
7.
Sekretaris II
8. 9.
Sekretaris III Anggota : a. Bidang Kelembagaan 1. Koordinator
NO
JABATAN INDUK 3 Bupati Sampang Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Wakil Ketua IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang
Kepala Sub Bidang Kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang 2. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang b. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang c. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang b. Bidang Pelayanan Ke- d. Unsur LSM (Muslimat dan Aisyiah) sehatan dan KB 1. Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Kepala Sub Dinas yang 2. Anggota : membidangi) a. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sampang b. Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sampang c. Kantor Binmas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang c. Bidang KIE d. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang 1. Koordinator 2. Anggota/ Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sampang Sub Bidang : a. Bina Keluarga Balita (BKB) : 1. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sampang 2. Tim Penggerak PKK (Pokja II) Kabupaten Sampang b. KP-KIA : 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sampang 3. Tim Penggerak PKK (Pokja IV) Kabupaten Sampang 4. Muslimat Kabupaten Sampang 5. Aisyiah Kabupaten Sampang
-21
2
3
c. PAUD : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang 2. Tim Penggerak PKK (Pokja II) Kabupaten Sampang 3. Departemen Agama Kabupaten Sampang d. Dana Sehat : 1. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang 2. Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sampang 3. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 4. Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang e. Pos Gizi : 1. Kantor Binmas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang 2. Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sampang 3. Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang d. Bidang SIP (Sistem In 4. Tim Penggerak PKK (Pokja III) Kabupaten Sampang formasi dan Pelaporan) 1. Koordinator Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang 2. Anggota a. Sub Bidang Tata Laksana dan Evaluasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Kepala Seksi PSM) c. Tim Penggerak PKK (Pokja IV) Kabupaten Sampang
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 32 TAHUN 2008 TANGGAL : 6 Oktober 2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POSYANDU TINGKAT KECAMATAN
NO 1. 2. 3. 4.
JABATAN DALAM JABATAN INDUK POKJANAL POSYANDU Pembina Camat Ketua a. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan b. Sekretaris Kecamatan Sekretaris Staf Kecamatan/Kepala Seksi pada Kecamatan Bidang : a. Kelembagaan : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan 2. Tim Penggerak PKK Pokja II b. Pelayanan Kesehatan 1. Kepala Puskesmas dan KB 2. Pengawas PLKB 3. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kecamatan c. KIE (Komunikasi, Edu- 1. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) kasi dan Informasi) 2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Mantri Pertanian 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Social pada Kecamatan 5. K U A 6. Pengawas PLKB 7. Koordinator PKM dan Petugas Gizi Puskesmas 8. Muslimat dan Aisyiah 9. Pokja III dan IV Tim Penggerak PKK Kecamatan d. S I P 1. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan 2. Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan 3. Bidan Koordinator di Puskesmas
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 32 TAHUN 2008 TANGGAL : 6 Oktober 2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU TINGKAT DESA/KELURAHAN
NO
JABATAN DALAM
JABATAN INDUK
POKJANAL POSYANDU
1.
Pembina
Kepala Desa/Lurah
2.
Ketua
Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
3.
Wakil Ketua
Ketua LPMD
4.
Sekretaris
Sekretaris Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
5.
Bendahara
Dipilih dari Unsur Masyarakat/Tokoh Masyarakat
6.
Unit Pengelola : a. Unit Pelayanan
1. Bidan Desa 2. Perawat Pustu 3. Petugas KB Desa 4. Kader
b. Unit Kelembagaan
1. Sekretaris Desa 2. Kepala Kampung 3. Muslimat dan Aisyiah
c. Unit Informasi dan Pelaporan
1. Sekretaris Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 2. Kader
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
