PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR :
64
TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SAMPANG.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat .....
-4-
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang. 9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang. 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang. 11. Seksi adalah Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Pasal 2 (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. (2) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis dan peraturan tentang norma, standar dan pedoman penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan, sistem dan jaringan pelayanan, pengembangan SDM, organisasi, penggunaan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Kabupaten sesuai kebijakan nasional;
-5-
b. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan melekat serta pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam pengadaan, pengumpulan pengolahan, pemeliharaan, penyimpanan, pelestarian dan pelayanan masyarakat bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk cetak/tulisan, audio, visual, dan audio-visual maupun bentuk lainnya; c. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Kabupaten sesuai dengan visi dan misi Bupati; d. pembinaan dalam penyelenggaraan urusan kepustakaan dan kearsipan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; e. pemberian fasilitasi dalam mendapatkan akreditasi dan sertifikasi kearsipan dan kepustakaan; f. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kabupaten sesuai kebijakan nasional; g. penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda; h. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan dan kearsipan; i. pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan maupun fasilitas penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kabupaten; j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dalam setiap kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kepustakaan dan kearsipan; k. penyelenggaraan tugas tambahan dibidang kearsipan dan perpustakaan yang diberikan oleh Bupati; l. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat di bidang pengembangan perpustakaan dan kearsipan Daerah; m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III …..
-6-
BAB III SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi; d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan; e. Seksi Pelayanan Referensi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
Bagian Kesatu Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun program kerja dan anggaran serta pengelolaaan data dalam rangka penyusunan dan pelaporan; b. menyusun panduan sistem, mekanisme dan prosedur standar operasional dalam penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi yang dipimpinnya; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemberian peringatan, imbaljasa dan hukuman kepada aparat yang menjadi bawahannya seuai dengan peraturan yang berlaku; d. melakukan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana; e. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; f. mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; g. mempersiapkan informasi kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
-7-
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi
Pasal 7
Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pelayanan jasa kearsipan dan dokumen; b. menyelenggarakan pedoman jadwal retensi arsip/dokumen dan akuisisi kearsipan; c. menyelenggarakan pendataan/pelestarian, pemeliharaan, pengamanan arsip dan dokumen statis; d. membina dan pemasyarakatan kearsipan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Seksi Akuisisi dan Pengolahan
Pasal 8
Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas : a. melakukan identifikasi dan registrasi bahan kepustakaan; b. melakukan pendataan dan pengusulan kebutuhan kebutuhan masyarakat akan bahan pustaka; c. menganalisis pemanfaatan masyarakat terhadap bahan pustaka; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat .....
-8-
Bagian Keempat Seksi Pelayanan Referensi
Pasal 9
Seksi Pelayanan Referensi mempunyai tugas : a. melakukan penyebarluasan dan pemasyarakatan perpustakaan; b. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi perpustakaan; c. melakukan upaya penambahan koleksi pustaka; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV .....
-9-
BAB IV TATA KERJA KANTOR KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor; Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi, Seksi Akuisisi dan Pengolahan, Seksi Pelayanan Referensi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V .....
- 10 -
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12
(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15 .....
- 11 -
Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 10 Desember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 10 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 111 084 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor :64
NOER TJAHJA
