PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 46A TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SAMPANG NOMOR 219 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa peningkatan PAD dan untuk mengikuti perkembangan nilai pasar dalam penetapan dasar penghitungan Pajak Bahan Galian Golongan C, maka telah dilakukan perubahan kedua kali atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Nomor 219 Tahun 1998 tentang Penetapan Nilai Pasar Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang; b. bahwa dalam rangka meningkatkan PAD dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan nilai pasar, maka dipandang perlu dilakukan perubahan KETIGA kali atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Nomor 219 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang .....
-2-
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
1997
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
tentang
Pengelolaan
1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan …..
-3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
-4-
21. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Nomor 219 Tahun 1998 tentang Penetapan Nilai Pasar Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1998 Nomor 217 Seri D3 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 1 Seri B);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SAMPANG NOMOR 219 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMPANG.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang Nomor 219 Tahun 1998 tentang Penetapan Nilai Pasar Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1998 Seri C) sebagaimana telah diubah KEDUA kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 1 Seri B), diubah lagi sebagai berikut : 1. Frase Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sampang berbunyi dan harus dibaca Bupati Sampang.
2. Frase Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang berbunyi dan harus dibaca Kabupaten Sampang.
3. Pasal 4 .....
-5-
3. Pasal 4 berbunyi dan harus dibaca : Pasal 4” Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
4. Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II. Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 17 Nopember 2009
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 17 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19620323 198903 1 014 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 46A
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
: 46A TAHUN
TANGGAL :
17 Nopember 2009
PAJAK WAPU
Tabel Perhitungan Pajak Galian Golongan C NO
URAIAN
BOBOT ISI
NJOP
1.
Batu Kapur/Batu Gunung
1.35
15.800,00
2.
Kerikil/Filler
1.22
75.000,00
3.
Batu Pecah/Kali/Kerikil
1.37
62.500,00
4.
Tanah Liat/Clay
1.45
4.000,00
5.
Tanah Urug
1.3
25.000,00
6.
Pasir Bangunan/Pasir Gunung
1.41
60.000,00
7.
Pasir Urug/Sirtu
1.40
12.500,00
8.
Dolomit
1.68
76.500,00
RUMUS : Volume X bobot isi X (10% X NJOP)
VOLUME : Jumlah yang tercantum dalam Kegiatan. NJOP
2009
: Nilai Jual Obyek Pajak.
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
