PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Hibah, Bagi Hasil, Tidak Terduga dan Pembiayaan Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1); 10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I .....

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.

3.

Bupati adalah Bupati Sampang.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.

6.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

10.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

12.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

13.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

14. Rencana .....

-4-

15.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang selaku Bendahara Umum Daerah.

16.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari unsur pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

17.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

18.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

19.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

20.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

21.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang selaku Bendahara Umum Daerah.

22.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

23.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

24.

Surat

Perintah

Membayar

yang

selanjutnya

disingkat

SPM

adalah

dokumen

yang

digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 25.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

26. Surat ....

.

-5-

27.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

28.

Aset atau kekayaan daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

29.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

30.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada orang/kelompok orang dan partai politik.

31.

Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau

jasa

kepada

pemerintah,

pemerintah

daerah

lainnya,

perusahaan

daerah,

badan/lembaga/organisasi dan masyarakat yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 32.

Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah/desa, sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberikan dalam bentuk bantuan umum yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima

bantuan,

dan/atau

bantuan

khusus

yang

peruntukan

dan

pengelolaannya

diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. 33.

Belanja Bagi Hasil adalah Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

34.

Belanja Tak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

35.

Pembiayaan Daerah adalah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan suplus yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

-6-

BAB II PEJABAT PENGELOLA BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

(1)

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan.

(2)

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan atau memberikan sebagian atau seluruh kewenangannya dalam pengelolaan belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan kepada : a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah; b. Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD; c. Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)

PPKD memiliki kewenangan dalam penyusunan RKA-PPKD, DPA-PPKD, pencairan, penatausahaan dan pelaporan untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang PPKD selaku BUD.

(3)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPKD selaku BUD, PPKD dapat menunjuk Kuasa BUD.

Pasal 4

(1)

Kepala SKPD memiliki kewenangan untuk membantu pengusulan dan perencanaan, verifikasi usulan permintaan, serta melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan.

(2) Kewenangan .....

-7-

(3)

Kewenangan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk anggaran belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan.

Pasal 5

(1)

PPKD mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi antara lain : a. menyiapkan dan meneliti kelengkapan SPP belanja belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan; b. menyiapkan kelengkapan SPM belanja belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan; c. menyiapkan kelengkapan SP2D belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan; d. melakukan penatausahaan dan pembukuan/akuntansi belanja belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan; e. menyusun laporan pelaksanaan anggaran belanja belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan;. f. Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKD selaku belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan.

BAB III KRITERIA DAN JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)

Pemerintah Daerah dapat merencanakan anggaran belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan.

(2)

Belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan dilakukan secara selektif, memiliki kejelasan penerima atau peruntukan penggunaannya, serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (3) Penganggaran .....

-8-

(3)

Penganggaran belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan terpenuhinya penganggaran belanja untuk urusan wajib.

Bagian Kesatu Belanja Bantuan Sosial

Pasal 7

(1)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok dan anggota masyarakat.

(2)

Bantuan sosial kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki lembaga sosial/kemasyarakatan yang terdaftar pada pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diakui keberadaannya dan dibuktikan dengan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga atau lembaga yang berwenang lainnya.

(4)

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam rangka mendukung program bantuan langsung tunai dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi masyarakat tidak mampu.

(5)

Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(6)

Pemberian secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diartikan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 8

(1)

Jenis belanja bantuan sosial terdiri dari : a. bantuan sosial kelompok kemasyarakatan; b. bantuan sosial kelompok keagamaan; c. bantuan sosial pengembangan kualitas pendidikan bagi siswa yang tidak mampu; d. bantuan sosial kesehatan; e. bantuan sosial ketenagakerjaan; f. bantuan sosial pengembangan ekonomi rakyat;

-9-

g. bantuan sosial kepemudaan dan olah raga; h. bantuan sosial pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah; i. bantuan sosial penanggulangan bencana. (2)

Pemerintah daerah dapat menganggarkan diluar jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memiliki keterkaitan dengan karakteristik sosial kemasyarakatan yang ada di daerah.

(3)

Penentuan besaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masing-masing penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) jumlahnya dibatasi maksimum setara dengan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok/anggota masyarakat.

(2)

Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penganggaran pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok dan anggota masyarakat.

(3)

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)

bersifat program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan capaian kinerja keluaran dan hasil dari program dan kegiatan yang direncanakan. (4)

Kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperlakukan sama dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) dan (6).

Bagian Kedua Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 10

(1)

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan keuangan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kemampuan fiskal antar pemerintahan kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa.

(2) Selain .....

- 10 -

(2)

Selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diperuntukkan kepada daerah yang mengalami kondisi tertentu seperti bencana alam dan akibat adanya amanat peraturan perundang-undangan.

(3)

Belanja bantuan keuangan diberikan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa.

(4)

Pemberian bantuan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah antar pemerintah daerah, baik antar kabupaten/kota maupun dari kabupaten ke provinsi.

(5)

Belanja Bantuan keuangan dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, beban tugas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa.

(6)

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat belanja transfer.

Pasal 11

Jenis Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari: a.

bantuan keuangan yang bersifat umum;

b.

bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 12

(1)

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah penerima bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

(2)

Bantuan keuangan

yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) kebijakan

penggunaannya diserahkan kepada penerima bantuan keuangan. (3)

Bantuan keuangan yang diterima pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan digunakan untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan daerah bawahannya dan/atau hibah.

Pasal 13 .....

- 11 -

Pasal 13

(1)

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah/desa yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah/desa atau membantu capaian program prioritas pemerintah daerah/desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah/desa.

(2)

Capaian program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan.

Pasal 14

Bantuan keuangan bagi pemerintah daerah/desa yang mengalami kondisi tertentu seperti bencana alam dan akibat adanya amanat peraturan perundang-undangan dapat dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau bersifat khusus.

Bagian Ketiga Belanja Hibah

Pasal 15

(1)

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2)

Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(3)

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

(4)

Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(5)

Hibah kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 12 -

(6)

Pemberian hibah harus memiliki kejelasan peruntukannya, penerima hibah dan jenis barang/besaran nilai uang/barang/jasa yang akan dihibahkan, dan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(7)

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan memberikan hibah kepada penerima hibah dalam bentuk perorangan.

(8)

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasional.

(9)

Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(10) Hibah yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 16

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terdiri dari : a. Hibah dalam bentuk barang; b. Hibah dalam bentuk uang; dan/atau c. Hibah dalam bentuk jasa.

Pasal 17

(1)

Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan, jenis belanja barang dan jasa.

(2)

Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang berpengaruh terhadap posisi neraca daerah.

(3)

Hibah dalam bentuk barang yang berpengaruh terhadap posisi neraca daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pengalihan kepemilikan aset dari pemerintah daerah kepada penerima hibah.

(4)

Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses manajemen aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

(5) Hibah .....

- 13 -

(5)

Hibah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan barang milik daerah.

(6)

Berdasarkan penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melaksanakan penatausahaan hibah dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 18

(1)

Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dianggarkan dalam anggaran belanja hibah.

(2)

Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

(1)

Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan, jenis barang dan jasa.

(2)

Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

(3)

Berdasarkan penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD melaksanakan penatausahaan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat Belanja Tidak Terduga

Pasal 20

(1)

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Kegiatan .....

- 14 -

(2)

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3)

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(4)

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.

(5)

Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dapat diartikan sebagaimana kebutuhan riil.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1)

Anggaran belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan disusun dalam RKA-PPKD.

(2)

RKA-PPKD disusun oleh PPKD berdasarkan kebijakan Bupati, dengan memperhatikan usulan dari SKPD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3)

RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.

Pasal 22

(1)

PPKD melakukan penelitian berkas usulan dan kebijakan belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Berdasakan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun RKA-PPKD untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dengan RKA-PPKD lainnya.

Bagian Kesatu .....

- 15 -

Bagian Kesatu Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 23

(1)

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan tidak secara terus menerus, tidak berulang-ulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya.

Pasal 24

Penyusunan anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan : a. usulan dari organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan; b. usulan dari SKPD; c. kebijakan Daerah; d. usulan partai politik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Usulan dari organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang terkait dengan jenis bantuan yang diusulkan, untuk memperoleh rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan anggaran belanja bantuan sosial pada RKA-PPKD.

Pasal 26

Kepala SKPD dapat mengusulkan pembentukan anggaran belanja bantuan sosial guna stimulasi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan dan tidak dapat dialokasikan anggarannya dalam kelompok belanja langsung berupa program dan kegiatan.

Pasal 27 .....

- 16 -

Pasal 27

(1)

Bupati dapat membuat kebijakan penyusunan anggaran untuk belanja bantuan sosial.

(2)

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3)

PPKD menindaklanjuti kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan anggaran untuk belanja bantuan sosial.

Pasal 28

PPKD menyusun anggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 29

Penyusunan anggaran belanja bantuan keuangan dilakukan berdasarkan usulan dari : a. pemerintah daerah lainnya; b. pemerintah desa; c. SKPD; dan/atau d. kebijakan daerah.

Pasal 30

(1)

Dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa, pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dapat mengusulkan anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten.

(2)

Usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat rincian penggunaan dan tolok ukur kinerja yang jelas serta dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 31 .....

- 17 -

Pasal 31

(1)

Pembentukan anggaran belanja bantuan keuangan dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana infrastruktur transportasi dan perhubungan, serta urusan pemerintah daerah lainnya yang dinilai penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 32

(1)

Kepala SKPD dapat mengusulkan pembentukan anggaran belanja bantuan keuangan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa.

(3)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk dibahas sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 33

(1)

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, Bupati dapat membuat kebijakan penganggaran untuk belanja bantuan keuangan

(2)

PPKD menjabarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam RKA-PPKD.

Pasal 34

PPKD menjabarkan kebijakan anggaran untuk belanja bantuan keuangan berdasarkan hasil verifikasi dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga .....

- 18 -

Bagian Ketiga Penyusunan Anggaran Belanja Hibah

Pasal 35

PPKD dapat menganggarkan belanja hibah berdasarkan kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan Bupati dan/atau usulan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Hibah pemerintah kabupaten, terdiri dari : a. hibah dalam bentuk barang; b. hibah dalam bentuk jasa; dan/atau c. hibah dalam bentuk uang.

Pasal 37

(1)

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b, dianggarkan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa pada RKASKPD berkenaan.

(2)

Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah pada RKA-PPKD.

Pasal 38

Proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 39

Belanja barang dan atau belanja modal untuk keperluan hibah dan bantuan sosial tidak dicatat dalam neraca SKPD dan neraca pemerintah daerah.

Pasal 40 .....

- 19 -

Pasal 40

Penyusunan anggaran belanja hibah dilakukan berdasarkan perkiraan kebutuhan belanja hibah dengan mempertimbangkan aspek kewajaran, kepatutan, dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Pasal 41

Dasar Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarakan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu ) bulan terhitung keputusan dimaksud ditetapkan.

Bagian Kelima Penetapan Anggaran Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Hibah, Bagi Hasil, Tidak Terduga dan Pembiayaan

Pasal 42

RKA-PPKD untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.

Pasal 43

Penetapan anggaran untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 44 .....

- 20 -

Pasal 44

(1)

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD menyusun dan menetapkan DPA-PPKD.

(2)

Dalam DPA-PPKD diantaranya memuat DPA untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pelaksanaan belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-PPKD untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah.

Pasal 46

Pemberian bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

Pasal 47

(1)

Pemberian belanja hibah dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

(2)

Ketentuan operasional dan pertanggungjawaban belanja hibah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(3)

Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing ditandatangani oleh Bupati dan Penerima Hibah.

(4)

Untuk melaksanakan tugas penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk pejabat lainnya untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.

Bagian Kesatu .....

- 21 -

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Paragraf 1 Prosedur Pengajuan Permintaan Pencairan Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Pasal 48

Pengajuan permintaan pencairan belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat dilakukan oleh : a. organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan; b. SKPD; c. partai politik; d. Pemerintah daerah lainnya; dan e. Pemerintah desa.

Pasal 49

(1)

Organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan dapat mengajukan permintaan bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.

(2)

Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas peruntukan dan besarnya bantuan serta dilampiri dengan proposal yang direkomendasi dan/atau diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat/Kepala Daerah/Instansi yang berwenang.

Pasal 50

(1)

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota.

(3) Tugas .....

- 22 -

(3)

Tugas dan fungsi Tim Verifikasi antara lain : a.melakukan pengkajian terhadap usulan proposal bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan. b. mempersiapkan bahan rekomendasi hasil verifikasi dan menyampaikannya kepada Bupati, sebagai bahan pengambilan keputusan. c.menginformasikan kepada pemohon hasil keputusan Bupati terhadap usulan proposal. d. melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(4)

Pedoman teknis operasional Tim Verifikasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

Pasal 51

(1)

Proposal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui tim verifikasi untuk dianalisis lebih lanjut.

(2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi aspek validasi atas benar atau tidaknya keberadaan dan substansi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan yang mengajukan permintaan bantuan.

(3)

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati melalui SKPD penanggungjawab.

Pasal 52

(1)

Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati sebagai salah satu dasar penetapan besaran anggaran bantuan yang akan diberikan.

(2)

Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi atau keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 53

Pengajuan permintaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat disetujui langsung oleh Bupati.

Paragraf 2 .....

- 23 -

Paragraf 2 Mekanisme Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 54

(1)

Bendahara pengeluaran PPKD dan Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan penerbitan SPP, SPM dan SP2D belanja bantuan sosial.

(2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi ada atau tidak adanya dokumen pendukung pembayaran belanja bantuan sosial, yang meliputi paling tidak : a. usulan permintaan belanja bantuan sosial; b. tujuan penggunaan dana bantuan sosial dan besarnya persetujuan dana bantuan sosial; c. otorisasi pejabat yang berwenang; d. bukti diri penerima dana bantuan meliputi KTP dan/atau bukti diri lainnya yang sah; e. surat pernyataan penerimaan dan penggunaan dana dari penerima bantuan sosial; dan f. dokumen lainnya yang dianggap perlu.

(3)

Proses penerbitan SPD, SPP, SPM, dan SP2D belanja bantuan sosial dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Penerima bantuan sosial menandatangani bukti penerimaan dan membuat surat pernyataan kebenaran penggunaan dana.

Pasal 56

(1)

Untuk belanja bantuan sosial yang bersifat khusus dan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD tertentu, Kepala SKPD dapat menyampaikan rencana permintaan pencairan anggaran yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana.

(2)

Bantuan yang akan disampaikan kepada kelompok masyarakat harus disertai dengan daftar calon penerima bantuan sosial, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Persyaratan dan kriteria calon penerima bantuan disusun oleh SKPD berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 24 -

Pasal 57

Berdasarkan daftar calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) dan (3), Kepala SKPD menyampaikan rencana pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati.

Pasal 58

(1)

Partai politik yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permintaan pencairan anggaran belanja bantuan partai politik.

(2)

Pengajuan permintaan pencaiaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua partai dan sekretaris partai.

Pasal 59

Mekanisme pembayaran belanja bantuan partai politik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Mekanisme pembayaran belanja bantuan keuangan

Pasal 60

(1)

SKPD penanggung jawab menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa.

(2)

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat mekanisme dan prosedur penggunaan belanja bantuan keuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa.

(3)

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

SKPD penanggungjawab melakukan verifikasi atas usulan pencairan bantuan keuangan berdasarkan pedoman teknis pengelolaan bantuan keuangan.

Pasal 62 .....

- 25 -

Pasal 62

Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke kas daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kas desa.

Paragraf 3 Mekanisme pemberian hibah

Pasal 63

(1)

Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan oleh SKPD berkenaan atas persetujuan Bupati.

(2)

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan pemberian hibah dalam bentuk barang kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

(3)

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(4)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tidak mengatur tentang data penerima hibah, pemberi hibah, jenis barang yang akan dihibahkan, hak dan kewajiban penerima hibah.

(5)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima hibah, diketahui oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 64

(1)

Dalam hal barang yang dihibahkan sudah tercatat dalam neraca SKPD dan neraca pemerintah daerah, maka pemberian hibah diikuti dengan proses penghapusan aset dari neraca.

(2)

PPKD selaku BUD melakukan proses akuntansi penghapusan aset pada neraca pemerintah daerah.

(3)

PPK-SKPD melakukan proses penghapusan aset dari neraca SKPD.

(4)

Proses penghapusan asset pada neraca pemerintah daerah dan neraca SKPD dilakukan dengan proses konsolidasi aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 65 .....

- 26 -

Pasal 65

(1)

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan terkait yang tertuang pada DPA-SKPD.

(2)

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun petunjuk teknis pemberian hibah dalam bentuk jasa.

(3)

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama TAPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)

Berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(5)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala SKPD, penerima hibah, dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 66

(1)

SKPD mempersiapkan administrasi pemberian hibah dalam bentuk uang.

(2)

Calon penerima hibah dapat mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada Bupati melalui SKPD penanggungjawab.

(3)

Permohonan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan antara lain : a. proposal penggunaan dana hibah; b. RKA belanja hibah; c. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga; dan d. dokumen lainnya yang dianggap perlu.

(4)

Usulan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 67

(1)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), SKPD menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(2)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak mengatur tentang : a. nama dan alamat pemberi dan penerima hibah; b. besarnya dana yang akan dihibahkan; c. peruntukan dan penggunaan dana;

- 27 -

d. hak dan kewajiban penerima hibah; e. ketentuan lainnya yang dianggap perlu. (3)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Penerima Hibah.

(4)

Bupati dapat menunjuk pejabat terkait untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(5)

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, PPKD melakukan pencairan belanja hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 68

(1)

Bendahara Pengeluaran PPKD untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan harus melakukan panatausahaan secara transparan, tertib dan teratur.

(2)

Dalam hal pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan/atau perusahaan daerah menerima bantuan keuangan dan/atau hibah

dari pemerintah daerah, harus melakukan panatausahaan secara

transparan, tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

(1)

Bendahara partai politik melakukan penatausahaan pengelolaan dana bantuan yang diterima partai politk secara baik, tertib, transparan dan akuntabel.

(2)

Partai politik penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui PPKD.

BAB VIII .....

- 28 -

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, HIBAH, BAGI HASIL, TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 70

(1)

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap penerima belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui PPKD.

(2)

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada kepala SKPD terkait.

Pasal 71

(1)

Penerima bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah bertanggungjawab secara material terhadap penggunaan dana yang diterima.

(2)

Pemberi belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bagi hasil, tidak terduga dan pembiayaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang diberikan dalam rangka menguji kebenaran pertanggungjawaban yang diberikan oleh penerima bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah.

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan RKA belanja hibah yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 73

(1)

Dalam hal masih terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan, penerima hibah wajib menyetorkan sisa dana tersebut ke Kas Daerah.

(2)

Mekanisme audit dan transfer sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 29 -

Pasal 74

Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan belanja hibah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

(1) Tatacara penyusunan laporan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. (2) Persyaratan pengajuan dan pencairan dana ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB IX PENUTUP

Pasal 76

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, semua ketentuan yang materinya sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78 .....

- 30 -

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di

: Sampang

pada tanggal

: 21

Pebruari

BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA

Diundangkan di

: Sampang

pada tanggal

: 21

Pebruari

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620323 198903 1 014 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 4

2011

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR

: 4 TAH U N

2011

TANGGAL

: 21 PEBRUARI

2011

TATACARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN DAN HIBAH

Salah satu siklus pengelolaan keuangan daerah melalui APBD adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Memperhatikan kebijakan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah ke SKPD, maka setiap pengguna anggaran harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara periodik.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dimaksud untuk

menciptakan transparansi dan akuntabilitas anggaran serta menjamin pelaksanaan anggaran berjalan optimal guna pencapaian sasaran yang terlah direncanakan. Secara minimal pencapaian output suatu kegiatan haruslah menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah dan tidak terduga secara administratif menjadi tanggungjawab PPKD, sedangkan secara teknis material menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah dan tidak terduga.

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN. 1. Setiap penerima belanja bantuan harus membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 2. Laporan pelaksanaan anggaran belanja bantuan dibuat secara berkala, dan/atau sekaligus sesuai kebutuhan atau berdasarkan ketentuan lainnya yang bersifat khusus mengatur pelaksanaan belanja bantuan. 3. Laporan pelaksanaan anggaran disampaikan dalam bentuk dokumen rekapitulasi realisasi penggunaan dana yang disusun secara terstruktur sesuai dengan peruntukannya, dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga/penerima bantuan. 4. Penerima belanja bantuan mempertanggungjawablan penggunaan belanja bantuan dalam bentuk bukti tanda terima uang, pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana, dan laporan realisasi penggunaan dana, yang dibuat rangkap sesuai kebutuhan. Formulir bukti tanda terima uang, pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana, serta laporan realisasi penggunaan dana dapat dilihat pada contoh format A, B, dan C. 5. PPKD menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran belanja bantuan dan mempertanggungjawabkannya sebatas pertanggungjawaban administratif.

-2-

6.

SKPD berkenaan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi belanja bantuan yang bersifat program dan kegiatan dan/atau bagian dari program dan kegiatan SKPD.

7.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja bantuan sosial yang bersifat perorangan berbentuk bukti tanda terima bantuan, dan surat pernyataan penggunaan belanja bantuan sesuai dengan peruntukannya yang ditandatangani langsung oleh penerima bantuan.

8.

Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab terhadap kebenaran material pelaksanaan anggaran yang diterimanya.

9.

Pemerintah Daerah lainnya menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja bantuan keuangan, baik yang bersifat khusus (spesific grant) maupun yang bersifat umum (block grant). Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD.

10. Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa secara berkala sesuai dengan petunjuk/pedoman bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat di wilayahnya. 11. Laporan penggunaan belanja bantuan keuangan dibuat secara lengkap sebagai dasar pencairan/pembayaran

bantuan

keuangan

tahap

berikutnya.

Penyajian

laporan

pertanggungjawaban dan tahapan pencairan/pembayaran bantuan keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk/pedoman bantuan keuangan yang dibuat secara khusus. 12. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten pada APBD Pemerintah Daerah lainnya dilakukan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai pedoman/petunjuk pelaksanaan belanja bantuan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi satu kesatuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten. 13. PPKD membuat laporan realisasi anggaran belanja bantuan keuangan, dan bertanggungjawab secara administratif terhadap realisasi anggaran belanja bantuan keuangan APBD Kabupaten Sampang.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH. b.1. Laporan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang. 1. Penerima hibah menyusun laporan pelaksanaan anggaran belanja hibah sesuai ketentuan yang ada pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

2. Laporan .....

-32. Laporan pelaksananan anggaran belanja hibah dilakukan berdasarkan RKA-PPKD untuk belanja hibah yang telah disahkan oleh TAPD. 3. Laporan pelaksanaan belanja hibah dilakukan secara berkala/periodik sesuai dengan ketentuan pelaksanaan belanja hibah, sebagai dasar

pertimbangan

pencairan/pembayaran anggaran belanja hibah periode berikutnya. 4. Pada akhir tahun anggaran, penerima hibah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja hibah. Pelaksanaan anggaran belanja hibah oleh penerima hibah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. PPKD menyusun, melaporkan dan mengadministrasikan realisasi pembayaran/penyaluran dan laporan pelaksanaan belanja hibah dari penerima hibah. b.2. Laporan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Barang dan Jasa. 1. Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang terkait dan dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD berkenaan. 2. Laporan pengadaan barang dan jasa disusun oleh SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang dan jasa. 3. Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 4. Apabila hibah dalam bentuk barang dilakukan setelah barang tercatat dalam asset daerah/SKPD, laporan pertanggungjawaban hibah barang tersebut disampaikan dalam bentuk dokumen lengkap dari proses usulan pemberian hibah sampai pada berita acara serah terima hibah. 5. Pemberian hibah dalam bentuk barang dicatat dan ditatausahakan dalam proses penghapusan asset sesuai standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA

-4-

Contoh Format A

BUKTI TANDA TERIMA UANG DARI PEMBERI BANTUAN KEPADA PENERIMA BANTUAN Lembar : I/II/III

BUKTI KAS PENGELUARAN Terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Sampang Uang sebesar :

Yaitu untuk pembayaran : .......................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. TERBILANG Rp. …………………………….. ............................, ................... Mengetahui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Bendahara Pengeluaran PPKD,

Yang Menerima Materai 6000 stempel

(.............................)

(..............................)

(..............................)

-5-

Contoh Format B

PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KEBENARAN PENGGUNAAN DANA

KOP ORGANISASI/LEMBAGA/YAYASAN ____________________ PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN KEBENARAN PENGGUNAAN DANA Yang bertandatangan di bawah ini : NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR JABATAN ALAMAT

: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Sampang sebesar Rp. ………………….. (terbilang : …………….) untuk kegiatan : …………………………………………………............... Dengan penuh kesadaran dan kesungguhan saya menyatakan kesangupan untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati Sampang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan bertanggungjawab atas kebenaran material penggunaan dana bantuan dimaksud. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. ……………………., ………………… Penerima Bantuan,

stempel Materai Rp. 6.000,(…………………………)

-6-

Contoh Format C

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KOP ORGANISASI/LEMBAGA/YAYASAN ____________________ ………………………, ………….. Nomor Lamp Hal.

: : 1 (satu) exp. : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan.

Kepada Yth. : Bapak Bupati Sampang Melalui PPKD di SAMPANG

Berkaitan dengan pelaksanaan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang kepada kami, maka bersama ini kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan dimaksud sebagai berikut : No.

URAIAN KEGIATAN

1

2

JUMLAH BANTUAN (Rp.) 3

REALISASI (Rp.) 4

(%) 5

Demikian laporan kami, atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. PENERIMA BANTUAN,

( ................................. )

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR

: 4 TAH U N

2011

TANGGAL

: 21 PEBRUARI

2011

PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

A. Pencairan bagi Instansi Non Pemerintah, dengan dilampiri : 1. Permohonan bantuan disampaikan kepada Bupati Sampang dengan ketentuan :

Untuk

Lembaga Swadaya Masyarakat/Badan Hukum/Yayasan, surat permohonannya harus diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan. 2. Panitia Pembangunan/Pokmas/Kelompok Usaha Bersama harus mencantumkan susunan panitia diketahui Kepala Desa/Lurah kecuali untuk kegiatan seminar/ lokakarya. 3. Melampirkan Copy Akte Pendirian Yayasan/Lembaga/Wakaf. 4. Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan lainnya untuk pekerjaan non fisik. 5. Bukti Pengeluaran Kas bermaterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga). 6. Proses pencairan bantuan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dua tahap, dalam pengajuan tahap dua melampirkan Surat Pertanggungjawaban bantuan tahap pertama. 7. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab Kegiatan dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama pemohon. 8. Proposal sudah disetujui Bupati dan diverifikasi oleh Tim tentang kelayakan pemberian Bantuan. 9. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati kepada Penerima Bantuan. 10. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana dari Penerima Bantuan.

B. Tambahan Kelengkapan Dokumen I. Belanja Hibah : 1. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/yang membidangi. 2. Persetujuan Bupati terhadap Proposal yang diajukan. 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh penerima hibah dengan Bupati. 4. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab Kegiatan dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama penerima Hibah.

5. Proses .....

-2-

5. Proses Pencairan Belanja Hibah diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dua tahap, dalam pengajuan tahap dua melampirkan Surat Pertanggungjawaban Bantuan tahap Pertama. 6. Bukti Pengeluaran Kas bermaterai cukup dibuat rangkap 3 (tiga). 7. Untuk hibah dalam bentuk uang yang peruntukannya telah dituangkan dalam DPA tidak perlu mengajukan proposal. Tata cara pemberian hibah dalam bentuk barang : a. SKPD melaksanakan proses pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. SKPD menyerahkan barang kepada penerima hibah dengan menandatangani

berita

acara serah terima barang. 8.

Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana dari Penerima Bantuan.

II. Belanja Bantuan Sosial : 1. Proposal ditandatangani Pimpinan Organisasi masyarakat/kelompok masyarakat/ anggota masyarakat/partai politik dan telah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi. 2. Tata cara pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam satuan dalam program/kegiatan DPA – SKPD : a. SKPD melaksanakan proses pengadaan barang yang akan dibantukan sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. b. SKPD menyerahkan barang kepada penerima bantuan dengan menandatangani berita acara serah terima barang. 3. Mekanisme Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial yang memerlukan Lampiran pada SP2D (untuk penerima hibah/bantuan sosial, bantuan keuangan lebih dari 20 orang/50 pokmas) sebagai berikut : a. SKPD yang menangani/memverifikasi mengajukan usulan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang yang dilampiri Nomor Rekening pada PT. Bank Jatim, Keputusan Bupati Sampang dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian nama, alamat, peruntukan, dan jumlah nominal; b. Berdasarkan surat permohonan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menerbitkan SP2D dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan SP2D.

-3-

c. PT. Bank Jatim melakukan tranfer dana tersebut kepada penerima dengan nomor rekening sebagimana tercantum dalam Lampiran SP2D. 4. Proses Pencairan Bantuan diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dua tahap, dalam pengajuan tahap dua melampirkan Surat Pertanggungjawaban bantuan tahap pertama. 5. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati kepada Penerima Bantuan. 6. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana

dari

Penerima Bantuan.

III. Belanja Bagi Hasil : 1. SKPD Penghasil menghitung jumlah bagi hasil untuk masing-masing jenis pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam keputusan kepala SKPD penghasilan yang bersangkutan. 2. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama penerima belanja bagi hasil. 3. Pencairan Belanja Bagi Hasil dilampiri Bukti Pengeluaran Kas rangkap 3 (tiga) asli bermaterai. 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati kepada Penerima 5. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana dari Penerima Bantuan.

IV. Belanja Bantuan Keuangan : 1. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati. 2. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab Kegiatan dan copy rekening Bank Jatim Cabang Sampang atas nama penerima Bantuan. 3. Pencairan Bantuan Keuangan dilampiri Bukti Pengeluaran Kas rangkap 3 (tiga) asli bermaterai. 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Bupati kepada Penerima Bantuan. 5. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana dari Penerima Bantuan.

V. Belanja Tidak Terduga : .....

- 4-

V. Belanja Tidak Terduga : Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati.

VI. Pembiayaan Daerah : Rekomendasi atau persetujuan dari Bupati.

BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA