PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY? Lukman Fahmi Djarwono1 Abstrak: MEF (Minimum Essential Force) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri. Optimalisasi pengembangan industri pertahanan nasional baru saja diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014, dan akan berlanjut selama dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan nasional", masih sulit untuk membentuk postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini diharapkan dapat berkurang -jika tidak dihilangkandengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid. Artikel ini akan mengeksplorasi peran industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia. Kata Kunci: Industri Pertahanan; Minimum Essential Force; Tentara Nasional Indonesia; Indonesia 1.
Pendahuluan1
Aman juga termasuk tujuan dari
Aman, merupakan salah satu hak asasi
warganegara
mendasar.
yang
Warganegara
paling berhak
fungsi
mutlak
satunya
suatu
adalah
negara,
Fungsi
salah
Pertahanan
(Budiardjo, 1999). Hal ini menjadi fungsi
mendapat situasi dan kondisi aman
negara
dalam melakukan segala aktivitas di
adanya gangguan, serangan atau invasi
suatu
militer dari luar, sehingga setiap negara
wilayah
negara
selama
disebabkan
merdeka
kemungkinan
aktivitasnya tersebut tidak melanggar
yang
dan
berdaulat
aturan maupun norma yang berlaku.
berkewajiban untuk mengamankan dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah,
1
Penulis adalah staf pengajar Studi Strategi Keamanan dan Pertahanan di Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; peergroup Pusat Studi ASEAN dan PUSDEMTANAS UNS;serta staf pengajar tidak tetap di Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email
[email protected] atau
[email protected]
dan
keselamatan
warganegaranya Untuk membuat pertahanan suatu negara
menjadi
kuat,
setidaknya
diperlukan 2ED, yakni Economic Power (kekuatan
ekonomi),
Education
for
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 25
Reserve
Personnel
(pendidikan
memajukan
kesejahteraan
umum,
nasionalisme dan bela negara), dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
Deterrent Effect (daya tangkis atau daya
ikut
gentar).
yang
Kekuatan ekonomi suatu negara berbanding
lurus
pertahanannya,
dengan
hal
ini
kita
ketertiban
berdasarkan
dunia
kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
sistem
dapat
melaksanakan
Pada Perpres nomor 41 tahun 2010
tentang
Kebijakan
Umum
bandingkan secara kasat mata antara
Pertahanan Negara juga disebutkan
pertahanan developed countries dengan
bahwa Pertahanan negara bertujuan
developing countries. Kekuatan di sektor
untuk
ini tergolong vital dalam membangun
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
benteng pertahanan di teritorinya, yang
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
meliputi
dan keselamatan segenap bangsa dari
personil
angkatan
menjaga
dan
bersenjatanya maupun peralatan utama
segala
sistem persenjataannya.
demikian, negara Indonesia berhak dan
Kita juga tidak dapat menafikkan
ancaman.
melindungi
angkatan
negara
persenjataannya.
salah
satu
unsur
dengan
wajib untuk memiliki dan menyusun
bahwa daya tangkis atau gentar suatu menjadi
Maka
penting dalam kekuatan pertahanan.
perang
berikut
sistem
Pada kebijakan tersebut, Presiden
Membangun dan menyusun peralatan
Susilo
utama sistem persenjataan agar tidak
menyatakan bahwa strategi pertahanan
hanya menjadi pemanis buatan saja,
Negara
tetapi juga menjadi alat yang berfungsi
bersifat defensif-aktif. Pun dijelaskan
untuk menggentarkan pihak lain yang
bahwa pengembangan dan peningkatan
ingin
kekuatan
mengganggu
keselamatan
dan
kedaulatan,
keutuhan
teritori
Sebagaimana Dasar
Republik
Yudhoyono
Indonesia
armada
perang
adalah
Indonesia
difokuskan pada perwujudan Minimum Essential Force (MEF / Kekuatan Pokok
negara. amanat
Bambang
Pembukaan Negara
tertuang
dalam
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Minimum), sebagai prasyarat utama dan mendasar bagi
terlaksananya
tugas
pokok dan fungsi TNI.
Tahun 1945 Republik Indonesia bahwa
Prioritas utama perwujudan MEF
untuk membentuk suatu pemerintahan
yakni
Negara
melindungi
mobilitas TNI meliputi 3 (tiga) matra
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
yakni Darat, Udara, dan Laut, untuk
tumpah darah Indonesia, dan untuk
mendukung
Indonesia
yang
peningkatan
kemampuan
penyelenggaraan
tugas
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 26
pokok TNI di seluruh wilayah nasional.
luar negeri dalam mengawali pijakan
Kemudian prioritas selanjutnya adalah
MEF tahap I menjadikan target pada
peningkatan kemampuan satuan tempur
tahapan lanjut MEF dapat terancam.
khususnya
pasukan pemukul reaksi
Untuk menghindari ketergantungan dari
cepat serta penyiapan pasukan siaga
produsen dan ingin menekan anggaran
terutama untuk penanganan bencana
pembelanjaan dari produsen alutsista di
alam serta tugas-tugas misi perdamaian
luar negeri, maka Pemerintah Indonesia
dunia seperti yang telah diamanatkan
berinisiatif
dalam
potensi-potensi industri dalam negeri
Pembukaan
UUD
Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
untuk
untuk
memberdayakan
menjadi
pemasok
bagi
Penulis berharap agar artikel ini
persenjataan dan armada perang TNI.
dapat berguna sebagai refleksi dan
Di tahun 2012, lahirlah Undang-Undang
ekspektasi postur pertahanan dan militer
nomor 16 tentang Industri Pertahanan
Republik Indonesia pada umumnya, dan
yang mengatur tentang pemanfaatan
terutama pengadaan alutsista melalui
dan maksimalisasi industri pertahanan
kemandirian industri pertahanannya di
dalam negeri demi mencapai target
masa mendatang.
MEF
tahap
penguatan 2.
Isi Penelitian Pembangunan
adalah alutsista
I
(pertama).
industri
untuk
Tujuan
pertahanan
memenuhi
ini
kebutuhan
sendiri,
alutsista TNI guna tercapainya MEF
baru dimulai Indonesia pada 2010 yang
pada tahun 2024, dan tujuan yang
dilaksanakan dalam beberapa tahap
kedua adalah tercapainya kemandirian
dimana tiap tahapnya berjarak waktu
dalam pengadaan alutsista TNI di tahun
selama 5 tahun. Tahap I (pertama) MEF
2029.
dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun
Pada APBN 2010, Pemerintah
2014, tahap II (kedua) akan berlangsung
Indonesia menganggarkan 40,7 Trilyun
dari tahun 2015 hingga 2019, tahap III
untuk bidang pertahanan. Sedangkan di
(ketiga) akan dilaksanakan dari tahun
tahun
2020
anggaran 72,54 Trilyun. Pada 2013,
hingga
2024,
dan
tahap
IV
2012,
pertahanan
(keempat) akan direncanakan dari tahun
anggaran
2025 hingga 2029.
peningkatan sebesar 77,7 Trilyun. Pada
Minimnya
kemampuan
industri
2014
pertahanan
mendapat
Pemerintah
mengalami Indonesia
pertahanan dalam negeri dan kurangnya
menempatkan 86,3 Trilyun untuk bidang
ketersediaan
pertahanan. Anggaran alutsista untuk
peralatan
pertahanan,
serta ketergantungan pada produsen
memenuhi
MEF
untuk
2010-2014
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 27
mencapai Rp 156 triliun yang terdiri atas
membutuhkan 37 tank amphibi BMP3F,
Rencana
Jangka
25 kendaraan amphibi LVTA1, 5 tank
Menengah 2010-2014 sebesar Rp 99
amphibi BTR-4, 10 MLRS RM Grad, 11
triliun dan alokasi on top berdasar
helikopter anti-kapal selam Panther, 4
arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober
helikopter angkut Bell 412Ep, 4 pesawat
2010 sebesar Rp 57 triliun.2
intai maritim CN235 MPA, beberapa
Pembangunan
Anggaran pertahanan Pemerintah
kapal perang mulai dari jenis latih layar
Indonesia yang meningkat dari tahun
hingga jenis light fregat, 2 kapal selam
2010
Kilo, dan 2 kapal hidrografi.4
hingga
signifikan,
2014
akan
dinilai
Pemerintah
Sedangkan pengembangan dan
Indonesia masih belum mengeluarkan
modernisasi di TNI Angkatan Udara di
kebijakan mendetail terkait pendefinisian
tahun yang sama, akan didatangkan 12
ancaman
pesawat tempur Super Tucano, 16
yang
tetapi
cukup
dihadapai
negara
Republik Indonesia.
pesawat tempur T50i, 8 pesawat tempur
Pengadaan alutsista di tiga matra
F16 dengan menggunakan blok 52, 6
pada tubuh TNI tidaklah sama dalam
helikopter Cougar, 4
kualitas maupun kuantitas, disesuaikan
beberapa
menurut
maupun berat, 6 UAV Heron, serta
kebutuhan
dan
proyeksi
adanya ancaman di tiap matra. Pada
pesawat
radar Thales, angkut
sedang
simulator Sukhoi.5
TNI Angkatan Darat misalnya, di tahun 2015 yang lalu beberapa target alutsista
Security
yang akan dimiliki antara lain adalah
Keamanan,
seperti yang
telah
103 MBT Leopard II, 50 IFV Marder, 36
didefinisikan oleh Barry Buzan “Security,
MLRS Astross II Mk6, 38 Howitzer
in any objective sense, measures the
Digital Caesar Nexter, 20 helikopter Bell
absence of threat to acquired values, in
412Ep, beberapa helikopter lainnya,
a subjective sense, the absence of fear
kendaraan taktis, juga beberapa panser
that such values will be attacked”6
Anoa, rudal, dan juga truk angkut
merupakan suatu landasan yang dapat
pasukan.3
dijadikan sebagai dasar pembentukan
Di tahun 2015 lalu juga, untuk pengadaan alutsista pada TNI Angkatan Laut,
Pemerintah
bagi
penentuan
arah
kebijakan
Pertahanan Indonesia.
Indonesia
Beberapa elemen yang terdapat pada Security ini yakni diantaranya
2
Diolah dari berbagai sumber MEF: Modernisasi Militer Indonesia pada website http://analisismiliter.com/artikel/part/20/MEF_Modernisa si_Militer_Indonesia, diakses pada 29 Maret 2017 3
4
Ibid ibid 6 Buzan, Barry. 1983. People, States Wheatsheaf Books Ltd. Great Britain 5
&
Fear.
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 28
adalah actor, common issue yang dapat
tidak memiliki target yang dapat menjadi
menjadi ancaman (threat), speech of
acuan
act, serta public/audience. Kita dapat
pembanding
memposisikan
keamanan nasionalnya.
Pemerintah
Republik
Indonesia sebagai pelaku (actor) yang
atau
Kita
tolok
ukur
sekaligus
terhadap tidak
kekuatan
dapat
mendefinisikan dan menentukan apa
bahwa
yang
kementerian yang ada belum memiliki
akan
menjadi
ancaman
dan
sampai
menafikkan kementerian-
bagaimana tindakan speech of act-nya.
langkah-langkah
Ancaman (threat) yang akan berpotensi
terkoordinasi untuk menangkal hal-hal
masuk ke dalam wilayah Indonesia,
yang
misal
ancaman
pelanggaran
batas
wilayah
dapat
strategis berpotensi
keamanan
yang menjadi
nasional
bagi
perbatasan, terorisme, illegal fishing,
Indonesia. Ini menjadi dampak lain dari
illegal logging, drugs-trafficking, dan
belum ditentukan dan didefinisikannya
sebagainya.
ancaman keamanan nasional. Akibatnya
Speech Act yang dapat dilakukan
adalah kinerja para stakeholders tidak
Pemerintah Republik Indonesia adalah
dapat sejalan dan sudah pasti ancaman
bagaimana
berusaha
keamanan nasional akan sangat sulit
mempengaruhi publik untuk menjadikan
untuk dapat diselesaikan secara kolektif
satu hal sebagai ancaman keamanan
dan berkesinambungan.
yang
Pemerintah
sedang
dihadapi.
Untuk
prosesnya, Dewan Keamanan Nasional
Deterrence Scelling
yang telah merumuskan draft ancaman
The
Strategy
tersebut ke Dewan sehingga nantinya
"detterence
akan
influencing the choices another party will
sebagai
ancaman
Conflict
karyanya
keamanan nasional dapat membawa hal disahkan
of
dalam is
mendefinisikan
concerned
with
make, and doing it by influencing his
keamanan nasional. Selama ini, Pemerintah Indonesia
expectations of how we will hehave. It
belum menentukan dan mendefinisikan
involves confronting him with evidence
hal-hal
for believing that our behavior will be
yang
berpotensi
menjadi
ancaman keamanan nasional secara
determined by his behavior."7
jelas dan mendetil dalam kebijakan resminya. adalah
Dampaknya Indonesia
antara
belum
lain dapat
Persyaratan pertama yang harus dipenuhi sebuah negara agar efek deterrence
atau
daya
gentar
ini
mengukur kemampuan dan kekuatan keamanan nasionalnya sendiri karena
7
Schelling, Thomas C., 1960, The Strategy of Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 29
berfungsi,
menurut
Spiegel
(2004),
adalah Komitmen. Hal komitmen negara
maupun
elemen
domestik
yang
dimilikinya.
dibutuhkan dalam tahapan yang bersifat
Peningkatan kapabilitas matra dan
definitif dan spesifik. Tahap selanjutnya
sumber daya dapat dilakukan melalui
akan rapuh jika tahap pertama ini belum
pembangunan industri pertahanan, dan
jelas atau masih bersifat ambigu.
urgensi
Persyaratan
kedua
yakni
dari
pertahanan
pembangunan
industri
inilah
yang
akan
efek
daya
gentar
Kapabilitas. Jika kita melihat lagi makna
menghasilkan
deterrence, yakni meyakinkan negara
Indonesia, serta multiple effect baik
lain bahwa melakukan penyerangan
dalam bidang perekonomian maupun
adalah
peningkatan teknologi domestik.
sebuah
kesalahan
karena
negaranya memiliki kapabiltas untuk menyerang balik negara lawan, maka
Arm Candy
Pemerintah diwajibkan untuk melihat
Menurut
MacMillan
Dictionary,
kapabiltas tiap matra, sumber daya,
definisi arm candy adalah “an attractive
maupun
person that you take to a social event
elemen
pertahanan
yang
because they are attractive rather than
dimilikinya. Persyaratan Kredibilitas.
yakni
because they are intelligent or because
kredibilitas
you are having a romantic relationship
terakhir
Suatu
dibutuhkan negara dalam menyusun
with them.”
komitmen dan membangun kapabilitas
Bila
dianalogikan
bahwa
agar meyakinkan negara lain tidak
‘seseorang’ tersebut adalah alutsista
melakukan agresi kepada negara yang
yang dipilih dan difungsikan oleh suatu
dalam posisi bertahan.
negara hanya karena alutsista tersebut
Melihat Kebijakan Amerika Serikat
semata-mata hanya bersifat atraktif dan
dibawah Presiden Trump khususnya
menarik perhatian, bukan karena fungsi
terhadap
dan kapabilitasnya yang sesuai dengan
kawasan
Asia
Tenggara,
peningkatan ekonomi dan militer China, konstalasi
sengketa
China
Di satu sisi, perjalanan industri
Selatan, serta arm race di semenanjung
pertahanan domestik masih di tahap
Korea setidaknya sudah dapat menjadi
pembelajaran awal, dan di sisi lain,
perhitungan bagi Pemerintah Indonesia
target
untuk meningkatkan daya gentar bagi
berlari mendahului kapabilitas industri
kapabilitas
pertahanan sehingga dua variabel MEF
matra,
di
Laut
karakter negara ini.
sumber
daya,
ini
pemenuhan
saling
kejar
alutsista
mengejar.
sudah
Hal
ini
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 30
menjadikan
belum
penyelarasan
maksimalnya
kapabilitas
pertahanan,
target
industri
pengguna,
dan
anggaran negara. yang
pertahanan
dapat
melaksanakan tahap demi tahap menuju ke kemandirian tersebut, yang dimulai
dihadapi
alutsista tersebut, lalu perawatan dan
domestik
peningkatan kandungan lokal.
diantaranya adalah, pertama, masih rendahnya
Pemerintah
dari pembelajaran dalam pengoperasian
Permasalahan industri
setidaknya
maupun
selanjutnya
adalah
serapan
merekayasa dan merancang bangun
pertahanan
dari produk-produk yang pernah ada,
domestik, yang pada nantinya pula
sehingga nanti akan menuju tahap
berbanding
masih
kemandirian dengan kapabilitas mampu
minimnya kualitas dan kuantitas produk-
merancang dan membangun alutsista
produk yang dihasilkan.
secara mandiri.
teknologi
alih
Tahap
pada
industri
lurus
Tingginya
dengan
pada
sektor
Pemerintah dalam hal ini tidak
dalam
divisi
serta merta menjadi satu-satunya pihak
penelitian dan pengembangan industri
yang paling bertanggung jawab dalam
pertahanan tersebut menjadikan para
pembangunan industri pertahanan, akan
stakeholders
bergerak
tetapi masih ada pihak produsen yakni
masih
para industri pertahanan domestik dan
membutuhkan pembelian alutsista dari
pihak pengguna yakni Tentara Nasional
industri pertahanan mancanegara.
Indonesia,
penanaman
banyak.
cost modal
tidak
dapat
Alhasil
negara
Kepolisian
Republik
Adanya anggapan bahwa pangsa
Indonesia, serta instansi lainnya. Ketiga
pasar industri pertahanan yang terbatas,
pilar inilah yang wajib saling bersinergi
menyebabkan para stakeholders masih
dalam
mematok harga produknya yang cukup
pertahanan.
tinggi.
Belum
industri
kepastian
Pihak pengguna wajib menyusun
pemesanan dan masih belum kuatnya
taktik, strategi, maupun doktrin yang
alur hulu ke hilir, maupun sebaliknya,
telah
pun
dapat
negara. Sementara itu di pihak industri
dari
pertahanan masih harus memetakan
umum
potensi dan kemampuan masing-masing
pada
adanya
pembangunan
akhirnya
memproduksi
banyak
produk-produk
yang
tidak varian sudah
dihasilkan.
industrinya,
Meskipun pertahanan
disesuaikan dengan anggaran
kemandirian
tidak
dapat
industri dihasilkan
dengan
serta
kebutuhan
menyelaraskan dan
anggaran
pengguna.
semudah membalikkan telapak tangan,
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 31
Bila
dilihat
pembangunan
dari
masterplan
industri
program-program
tahap
jaminan
peningkatan
kesejahteraan TNI dan keluarganya juga
pertama
merupakan pembangunan sumber daya
(2010-2014) yakni penetapan program,
manusia pada level individu kombatan.
stabilisasi dan optimalisasi, persiapan
Pemerintah wajib mengalokasikan dana
regulasi, serta persiapan new future
segar untuk memakmurkan prajurit agar
products.
kedua
kapabilitas dan kualitas mereka juga
(2015-2019) yakni mendukung MEF,
seiring bertambah. Dengan demikian,
peningkatan
tidak ada alasan strategi pertahanan
produksi,
di
pertahanan,
Adanya
Program di
tahap
kemampuan
serta
kerjasama
pembangunan
new
product.
nasional
lemah
kesejahteraan
Tahap ketiga (2020-2024) memiliki
karena
para
prajurit
untuk
pengembangan
profesionalisme di tubuh TNI.
serta
keempat
(2025-2029),
selalu Ketiga,
peningkatan kerjasama internasional. Di tahap
beserta
keluarganya, serta menjadikan mereka
program yaitu mendukung postur ideal, industri,
minimnya
MEF,
meningkatkan
merevisi
dan
grand
design
membangun
industri
Indonesia
secara
programnya adalah kemandirian industri
pertahanan
pertahanan, kemampuan berkolaborasi
profesional dan dapat menghasilkan
secara
multiple effect, yakni economic effect
internasional,
serta
dan technology effect.
pengembangan yang berkelanjutan. Ada beberapa langkah yang wajib dilakukan
oleh
Indonesia
Terakhir, menempatkan kebijakan
dibawah
pertahanan sebagai bagian dari sistem
kepemimpinan Presiden Joko Widodo
keamanan nasional yang dikelola oleh
ini yakni Pertama, mensinergikan tiga
Dewan Keamanan Nasional. Sesuai
pilar industri pertahanan, yakni pilar
dengan yang telah disinggung diatas
Produsen, pilar Pengguna, serta pilar
yaitu Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah sendiri agar dapat saling
untuk dapat mendefinisikan hal apa
bersinergi dan tidak saling mendahului
yang dapat berpotensi besar menjadi
pilar lainnya.
ancaman
Kedua, tetap mendukung proses
keamanan
nasional
bagi
Negara Republik Indonesia sehingga
profesionalisme TNI, dengan beberapa
nantinya
cara yakni meningkatkan kesejahteraan
terhadap
prajurit dan meningkatkan pos khusus
menjadi ancaman negara Indonesia.
dari
APBN,
mempertahankan
minimal
tetap
kenaikan
1,5%.
dapat hal-hal
menjadi
deterrence
yang
berpotensi
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 32
3.
Penutup
Buzan, Barry, Wæver, Ole, de Wilde,
Semakin
besar
suatu
Jaap, 1998, Security: A
negara,
New
Framework for Analysis. London
akan semakin besar dan berlipat pula negara
Suryohadiprojo, Sayidiman, Pengantar
tersebut belum bisa menentukan siapa,
Ilmu Perang, Jakarta, Pustaka
dalam bentuk apa, dan dari mana
Intermasa, 2008
jumlah
ancamannya.
Jika
ancaman itu berasal, maka negara
Peraturan Presiden Republik Indonesia
tersebut tidak akan pernah mencapai
nomor 41 tahun 2010 tentang
kondisi keamanannya yang ideal. Untuk
Kebijakan
mencapai keamanan yang ideal, maka
Negara
negara
tersebut
wajib
memperkuat
Umum
Pertahanan
Hingga Tahun Ini, Alutsista TNI Baru 50
dirinya sendiri.
Persen MEF pada website Jurnal
Industri
strategis
Indonesia
akan
tumbuh
didukung
penuh
oleh
pertahanan kuat
Maritim: http://jurnalmaritim.com/2014/1/91
jika
4/hingga-tahun-ini-alutsista-tni-
Pemerintah
Republik Indonesia melalui kebijakan
baru-50-persen-mef, diakses pada
pertahanannya. Kebijakan pertahanan
29 Maret 2017
Indonesia
semestinya
meliputi
MEF:
Modernisasi
Militer
Indonesia
dukungan penuh dana, teknologi, dan
pada
teknis dari Pemerintah Indonesia untuk
http://analisismiliter.com/artikel/par
industri strategis pertahanan domestik
t/20/MEF_Modernisasi_Militer_Ind
sehingga pihak industri dapat memenuhi
onesia, diakses pada 29 Maret
standar kekuatan minimal TNI di masa
2017 Schelling,
mendatang.
website
Thomas
C.,
1960,
The
Strategy of Conflict, Cambridge, Daftar Pustaka
MA: Harvard University Press
Budiardjo, Prof. Miriam, 1999, DasarDasar
Ilmu
Politik,
20
th
The Indonesian Forum Seri 27 ”Satu
Ed.,
Tahun UU Industri Pertahanan,
Jakarta; PT. Gramedia Pustaka
Meneropong Kekuatan Alutsista
Utama
Indonesia”
Buzan, Barry, 1983, People, States &
Indonesian
pada
website
The
Institute:
Fear. Wheatsheaf Books Ltd.
http://theindonesianinstitute.com/th
Great Britain
e-indonesian-forum-seri-27-satutahun-uu-industri-pertahananmeneropong-kekuatan-alutsista-
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 33
indonesia/, diakses pada 29 Maret 2017 The Jakarta Post. 2014. Indonesia’s Arm Candy: Quantity vs Capability Dilemma.
13
Maret.
http://www.thejakartapost.com/ne ws/2014/03/13/indonesia-s-armcandy-quantity-vs-capabilitydilemma.html diakses pada 20 April 2017
V o l u m e 2 N o m o r 2 , J u n i 2 0 1 7 | 34
