BLT
Padat Karya
PKH
Jamkesmas
Raskin
Vulnerable Groups
THE INDONESIAN DREAM
Transformasi Menuju Indonesia Baru Ir. Basuki T Purnama, MM Anggota Komisi II DPR RI Kampus UI Depok 4 Juli 2011 0
0
Pendahuluan Indonesia Pasca Reformasi : z Terjadi Big-bang Economic Decentralization ► Pemberlakuan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2001 (UU no. 22/1999)
z Dan terjadi juga Big-bang Political Decentralization ► Penyerahan wewenang pemerintahan yang lebih luas kepada kepala daerah ► Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Kekuasaan
UU 33/2004
- Dana Perimbangan (DAU,DAK)
UU 32/2004
Kepala Daerah Pilihan Rakyat
- Dana Dekonsentrasi
Melalui Pilkada
- Bantuan Sosial
Dana yang besar di daerah Kebijakan di tangan Kepala Daerah
Pendahuluan Kondisi Indonesia Saat Ini: POLITIK : z Oligarki Kekuasaan (Politik Kartel) z Politik Transaksional z Instabilitas Politik z Pragmatisme dan Apatisme Masyarakat
EKONOMI : z Biaya Ekonomi Tinggi (High cost economy) z Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Ekonomi
Beberapa Persepsi Masyarakat : z Setelah Pemilu/Pilkada, masyarakat pasti dilupakan z Apa yang bisa diharapkan dari Anggota DPR/DPRD/Gubernur/Bupati yang telah menghabiskan milyaran rupiah untuk jabatan? z Berhubungan dengan Birokrasi pasti berurusan dengan Pungli z Pemerintah tidak bisa diharapkan lagi. Hampir semua pejabat Korup!
Otonomi Daerah :
Implikasinya : z Kebocoran Keuangan Negara z Pembangunan Di Daerah Stagnan z Tingkat Korupsi yang tinggi di daerah menyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif, karena pembangunan infrastruktur cenderung minim dan juga ada Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy)
Æ akibatnya: Daya Saing Rendah
Peringkat Daya Saing Kita Di Dunia : Government Efficiency
Overall
Country
Business Efficiency
Infrastructure
2007
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2009
Indonesia
54
42
46
33
45
38
54
55
China
15
20
8
15
26
37
28
32
Malaysia
23
18
21
19
15
13
26
26
Thailand
33
26
27
17
34
25
48
42
Singapore
2
3
1
1
4
4
3
8
Sumber :
Filipina
45
43
47
42
39
32
51
56
IMD World Competitive Yearbook 2009
Peringkat yang kurang membahagiakan bahkan untuk di tingkat regional Asean
Birokrasi ► Untuk mendirikan usaha di Indonesia rata-rata butuh 9 prosedur tahap perizinan dan memakan waktu sekitar 50 hari dan menghabiskan 31 % dari pendapatan perkapita rakyat Indonesia untuk membiayai perizinan tersebut.
► Para pengusaha Indonesia menghabiskan waktu 5 minggu lebih lama dibandingkan pengusaha di Malaysia dan membayar biaya 5 kali lebih mahal dibandingkan pengusaha di Thailand
(Hasil Survei “Doing Business Di Indonesia tahun 2010”, oleh Wordbank dan IFC)
MIMPI AKAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK Kunci Perubahan : z Sesungguhnya diantara dua ratus juta lebih Rakyat Indonesia terdapat individu-individu yang masih tinggi idealismenya dan Takut kepada TUHAN karena tidak akan mengingkari ikatan Janjinya yang telah terucap dalam Sumpah Jabatan z Mereka yang bersedia dan mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan visi bersama akan perbaikan Indonesia ini perlu kita dorong untuk menjadi motor perubahan Caranya : z Dengan mendorong mereka untuk menjadi PEJABAT PUBLIK z Cita-cita kita adalah menempatkan sebanyak-banyaknya tokoh idealis di posisi pejabat publik 9
The Missing Link for Political and Economic Transformation in Indonesia :
Para Individu Idealis yang BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) dan mau menjadi agen perubahan didalam sistem pemerintahan
10
Langkah Awal :
Kaum Idealis menjadi Anggota DPRD Kab/Kota sebagai pintu masuk berpolitik demi memperjuangkan Transformasi Indonesia (Pilihan Paling murah dan realistis)
11
Urgensi Kaum Idealis Menjadi Pejabat Publik Untuk melindungi uang rakyat (APBN/APBD) Sebab apabila seorang dermawan ingin menyumbangkan uang sebesar 1 Miliar untuk rakyat; dengan 1 keluarga = Rp 500.000; maka hanya akan dapat membantu 2.000 keluarga, dan hanya untuk saat itu saja.
Sedangkan jika menjadi pejabat publik, kita bisa mendayagunakan triliunan/miliaran uang APBN/APBD untuk kesejahteraan rakyat.
Urgensi Kaum Idealis Menjadi Pejabat Publik z Sebagai Pemegang Kebijakan Strategis Di Daerah z Penelitian membuktikan Keteladanan dari Kepala Daerah merupakan solusi untuk mengatasi masalah seperti Korupsi (Kaufmann;2000)
Namun ada Permasalahan :
z Pilkada merupakan proses politik yang berbiaya tinggi, dan menjadi halangan terbesar bagi kaum idealis untuk ikut bersaing jadi kepala daerah ataupun anggota DPRD z Maka dari itu perlu ada gebrakan dalam Pilkada ataupun Pemilu agar masyarakat punya pilihan yang terbaik untuk calon kepala daerah dan Wakil mereka di lembaga Legislatif
Solusinya? z Penerapan Asas Pembuktian terbalik Harta Kekayaan bagi para Bakal Calon peserta Pilkada dan Pemilu -
untuk melindungi para calon idealis untuk ikut bertanding secara fair dalam Pilkada dan Pemilu
-
Salah satu bentuk rekonsiliasi. Para mantan Koruptor silahkan nikmati hartanya, namun cukup berkiprah sampai disini saja. Beri jalan bagi kaum idealis
Solusinya? z Menciptakan Sistem Agar Pilkada Tidak Lagi Mahal Bagi Calon -
Bisa dengan mengatur bahwa segala urusan alat peraga kampanye
utama
disediakan oleh KPU/KPUD. Kandidat membuat sendiri alat peraga kampanye hanya yang kecil-kecil saja -
Bahkan jika mungkin segala macam bentuk sosialisasi calon dengan masyarakat juga difasilitasi oleh KPUD agar Pilkada berjalan fair dan efisien dari segi biaya. Sekaligus untuk meminimalisir potensi money politics
[Komisi II DPR RI akan menggodok revisi UU No 32/2007 yang salah satunya akan menjadi UU Khusus mengatur tentang Pilkada]
Visi Indonesia Di Masa Depan : Seperti Terangkum Dalam Pembukaan UUD 1945:
Pemerintahan Yang Mampu Mewujudkan Rakyat Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur
(Sudah empat tahap amandemen UUD 1945, kalimat pembukaan tidak pernah berubah)
z Kondisi Tersebut hanya dapat terwujud dengan Pemimpin yang BTP z Pepatah Tiongkok Kuno; “Jika Kepalanya Lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus”. Seperti halnya apabila para Pejabat publik bisa memberi keteladanan positif bagi rakyatnya. z Kita membutuhkan sistem yang bisa menjamin persaingan yang fair baik dalam konteks Bisnis maupun Politik. Pebisnis butuh iklim usaha yang sehat regulasi yang tepat, seperti halnya politisi idealis juga butuh sistem politik yang dapat melindungi mereka dari persaingan tidak sehat dengan mantan koruptor
18
Pendahuluan
Transformasi Indonesia merupakan sekumpulan usaha kecil dari para agen perubahan yang memimpikan suatu saat Dimana Indonesia menjadi Lebih Baik Perubahan yang dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai saat ini juga
Sekian dan Terimakasih
email :
[email protected] website : www.ahok.org
EPILOG :
Mungkinkah Individu BTP dipilih Oleh Rakyat? z Sesungguhnya Rakyat sangat merindukan hadirnya tokoh yang dapat menjawab harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik
z Telah Terbukti Di Belitung Timur
z Posisi Kepala Daerah (Bupati/Walikota ataupun Gubernur) merupakan pintu masuk yang sangat ideal untuk melakuakan gebrakan dan perubahan positif bagi Indonesia
Riwayat Pilkada & Pemilu BTP: zPemilu DPRD Kabupaten Belitung Timur 2004 zPilkada Bupati Belitung Timur 2005 zPilkada Gubernur Bangka-Belitung 2007 zPemilu DPR 2009
Riwayat Pilkada & Pemilu BTP: Perolehan suara:
Sumber: KPU & KPUD Babel
Perbandingan Hasil Pemilu di Babel: Hasil pemilu 2009
Hasil pemilu 2004
Hasil pemilu 1999
Perolehan Suara BTP
Pemilu 2009 (DPR RI)
Pilkada Gubernur Babel
Pilkada Bupati Beltim
Pemilu 2004 (DPRD)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Tokoh yang terbukti BTP akan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat
