PEMBANGUNAN EKONOMI MALUKU UTARA SEBUAH KAJIAN POTENSI SDA
(Abd. Wahab Hasyim) Latar belakang Kegilaan global abad 21 dan euphoria otonomi regional telah menghipnotis para pelaku dan perencana pembangunan ekonomi, untuk memberdayakan seluruh potensi sumberdaya alam dan memberkuasakan segenap potensi manusia menjadi energi perkuatan dan peningkatan ekonomi. Masyarakat perekonomian dunia yang sedang mabuk menggerakan sistem ekonomi pasar bebas (free market system) menyatu dalam suatu tatanan global (globalized economy), pada saat yang bersamaan stakeholder ekonomi regional memacu dengan kecepatan tinggi berbagai jurus menaikan pendapatan dan penerimaan daerah. Brahm (2002), menyebutkan konsep-konsep dan formula cenderung berorientasi pada economic growth sebagai panglima pembangunan ekonomi bangsa melalui ekspansi konsumsi dan maksimalisasi produk nasional. Euforia pembangunan yang berkiblat pada pertumbuhan, ternyata tidak mampu mengatasi bermacam problema lingkungan, sumber daya alam dan, masalah kemanusian yang kian hari bertambah kuantitas dan kualitasnya. Keberhasilan pembangunan senantiasa hanya bersandar pada pencapaian kuantitatif, seperti : besarnya GNP perkapita, prosentasi pertumbuhan, ketersediaan lapangan kerja, dan inflasi yang terkendali. Akibatnya, dimensi keberlanjutan
menjadi sesuatu yang
dipinggirkan.
Pengingkaran terhadap
amanat
kesejahteraan berkelanjutan untuk solidaritas transgenerasi. Maluku Utara sebagai sebuah propinsi baru, sudah tentu masih jauh tertinggal dibanding dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia yang sudah lama eksis. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka pimpinan daerah Kabupaten, Kota dan propinsi, secara intens mengelah SDA di wilayah ini untuk pembangunan.
Ciri khas Geografis Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara terletak diantara 30 Lintang Utara - 30 Lintang Selatan dan 1240 - 1290 Bujur Timur dengan luas wilayah 145.819,10 Km2 dengan luas wilayah daratan 45.087,66 km2 (30,92%) dan luas wilayah perairan 100.731,44 km2 (69,08%), dengan batasbatas wilayah, sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Samudera Pasifik; Sebelah Timur dengan Laut Halmahera; Sebelah Barat dengan Laut Maluku dan; Sebelah Selatan dengan Laut Seram. Sebagai sebuah propinsi kepulauan yang dengan jumlah pulau kecil besar sebanyak 879. Jumlah tersebut lebih dari 65 persen adalah pulau yang tidak belum didiami manusia. Wilayah Maluku Utara terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif, seperti gunung Gamala di Ternate; Gunung Gamkonora di Halmahera Barat; Gunung Dukono di Halmahera Utara; dan Gunung Kie Besi di Pulau Makian. Disamping itu, kepulauan di wilayah ini pada umumnya merupakan pertemuan jalur gempa lingkar pasifik. Oleh karena itu, wilayah ini termasuk daerah rawan bencana.
Kondisi Ekonomi Makro Kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan (proyeksi) tahun berjalan seperti terlihat pada Tabel 1. Dan untuk melingkupi ruang analisa, maka indikator makro ekonomi daerah dalam bahasannya hanya dibatasi pada angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan, laju pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita, laju inflasi, serta ekspor dan import.
Tabel 1: Makro Ekonomi Maluku Utara, Tahun Lalu dan
Perkiraan Tahun Berjalan 2009 – 2013 No 1 2 3 4 5 6
Indikator
Tahun Lalu 2009
2010
PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)
4,690,567.72
5,387,443.93
PDRB Harga Konstan (Rp. Juta)
2,811,445.78
Target 2012
2013
6,150,044.33
6,912,644.73
7,675,245.13
3,035,124.59
3,227,133.01
3,419,141.43
3,611,149.85
6.05
7,96
6,40
6.90
7.40
Pendapatan Perkapita ADHB (Rp)
4,347,430.50
4,888,366.12
5,497,983.54
6,107,600.96
6,717,218.38
Pendapatan Perkapita ADHK (Rp)
2,643,398
2,792,964
2,910,678.50
3,028,393.00
3,146,107.50
3,88
5,32
5,75
6,22
Pertumbuhan ekonomi (persen)
Laju Inflasi (yoy Persen)
2011
Sumber :BPS Provinsi Maluku Utara ( diolah)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Propinsi Maluku Utara
tahun 2013 PDRB dirancang dengan perkiraan
mengalami kenaikan. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar 7.675.245,08 juta rupiah, meningkat sebesar 63,6 persen dari 4.690.565,72 juta rupiah pada tahun 2009.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 diperkirakan
sebesar 3.611.149,85 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 28,4 persen dari 2.810.213,18 juta rupiah pada tahun 2009. Meningkatnya PDRB Provinsi Maluku Utara baik secara nominal maupun secara riil dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, di tahun 2000 nilai PDRB sebesar 4.687.758,29 yang berarti meningkat dari tahun 2009 sebesar 3.856.361,83 juta rupiah. Dan angka ini masih cenderung naik berdasarkan proyeksi pada tahun 2011 sebesar 5.380.140,19 juta rupiah. Kecenderungan meningkatnya PDRB, disebabkan karena pada umum 9 (sembilan) sektor PDRB juga mengalami peningkatan, khususnya pada beberapa sektor strategis seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi dan sektor perdagangan, hotel dan resatoran.
Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi perekonomian makro tersebut, maka ditataran mikro ekonomi diperkirakan akan terus meningkat. Untuk menghindari pengaruh perubahan harga dari tahun ke tahun maka relevansi perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDRB) menggunakan dasar harga konstan. Dengan demikian tahun 2013 pertumbuhan ekonomi (PDRB) dirancang tumbuh sebesar 7,40 persen dengan kenaikan sebesar 22,3 persen dari tahun 2009. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 6,07 persen, jika dibandingkan tahun 2010 maka terjadi peningkatan sebesar 7,95% dan mengalami perlambatan pada di tahun 2011 yaitu 6,41% kemudian 2012 tumbuh menjadi 6,90% dan target RKPD pada tahun 2013 sebesar 7,40%. Enam sektor yang menyumbangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan dan restoran, sektor angkutan dan komonikasi serta sektor persewaan dan jasa perusahaan. Dengan demikian struktur ekonomi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun tetap memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar rata-rata 37,35%. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup signifikan adalah sektor transportasi dan komunikasi serta sektor jasa. Kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 7,65% dan 6,85%. Sektor kegiatan yang memberikan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas, air bersih yakni sebesar 0,57%. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara adalah sektor konsumsi akan terganggu dengan adanya kenaikan tersebut. Pengaruh konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 3,5%. Dengan adanya kenaikan tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat.
Pendapatan Perkapita Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukan leh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita menunjukan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir keluar sama dengan yang masuk maka pendapatan perkapita dapat ditujukan melalui tingkat PDRB per kapita. Pendapatan Regional atau disebut Produk Regional Neto. Pendapatan Regional Perkapita diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut serta merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang
tinggal di daerah yang dimaksud. PDRB per kapita Maluku Utara dalam kurun waktu 20092013 berdasarkan analisis tren dari data time series, maka diperkirakan pendapatan perkapita masyarakat Maluku utara pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai 6,7 juta rupiah dan dasar harga konstan mencapai 3,3 juta rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun (20092013) pendapatan per kapita naik rata-rata mencapai 11,07%. Perlu diketahu bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk, tetapi lebih dari itu juga didorong oleh hasil kraktifitas usaha dalam memanfaatkan sumber data yang tersedia. Pendapatan perkapita atas harga konstan merupakan gambaran nilai tambahan bruto yang diciptakan penduduk Maluku Utara melalui aktifitas produksi yang mempertimbangkan angka inflasi. Perkembangan PDRB per kapita antas dasar harga konstan lihat grafik dimana dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan pertumbuhan dari 3,19 pada tahun 2010 ke 4,28% pada tahun 2011.
Inflasi Inflas tahun Provinsi Maluku Utara tercatat pada grafik di bawah ini, dimana pada tahun 2009 inflasi tercatat 3,88%, tahun 2010 naik 5,32% dan tahun 2011 turun 4,58%Pada bulan November 2010 dari 14 kota IHK di Kawasan Timur Indonesia, 11 (sebelas) kota diantaranya mengalami inflasi dimana tertinggi terjadi di Kota Ternate yaitu sebesar 0,98 persen. Sedangkan tiga kota lainnya mengalami deflasi masing-masing yaitu Kendari (0,15 persen); Ambon (0,24 persen) dan Manokwari (0,25 persen). Adapun bila dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 0,60 persen, maka sebanyak 6 (enam) kota berada di atas inflasi nasional dan sebanyak delapan kota yang berada di bawah inflasi Nasional. Inflasi tersebut di atas disumbangkan oleh: kelompok bahan makanan -0,16 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,04 persen; kelompok perumahan,air, listrik, gas dan bahan bakar 0,09 persen; kelompok sandang 0,92 persen;
kelompok kesehatan 0,89 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga -0,12 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan -0,34 persen.
Kondisi Sosial Kemiskinan adalah masalah nasional yang ditangani secara bersama-sama. Potret kemiskinan di Maluku Utara tahun 2009 sebanyak 109.90 ribu jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 11,97 persen. Angka tersebut dalam kurun waktu dua tahun berikutnya mengalami penurunan, yaitu di tahun 2010 dimana Jumlah Penduduk Miskin adalah sebanyak 91.070 ribu jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 9,42 persen, namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan penduduk miskin menjadi 97.310 jiwa dan 2012 turun menjadi 95.050 jiwa. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan dan kemajuan suatu daerah adalah rendahnya prosentasi tingkat kemiskinan, dan atau semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan tidak hanya semakin kondusifnya tata kehidupan sosial-budaya, ekonomi, hukum dan politik, tetapi sekaligus menunjukkan seberapa baik dan berkualitasnya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mencapai target nasional penanggulangan kemiskinan hingga mencapai 8-10% pada tahun 2014 sebagaimana disyaratkan dalam program penanggulangan kamiskinan yang tertuang dalam RPJMN, maka pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah kongkrit dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah. Berdasarkan data persentase penduduk miskin pada pada triwulan II tahun 2012 adalah 8.33%. bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 9,20% dan pada tahun 2010 adalah 9.40 %, makan prosentase 8,33% pada triwulan II tahun 2012 masih merupakan angka yang tinggi. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa sampai pada triwulan keempat pada akhir tahun nanti diperkirakan prosentase kemiskinan akan semakin besar dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator dapat ditunjukkan yang diperkirakan menjadi penyebab semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin adalah seringnya terjadi masalah sosial yaitu seperti semakin bertambahnya peminta-minta di jalanan, seringnya terjadi tawuran antar
kampung, penggaguran yang semakin meningkat, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan data tahun 2010, dimana jumlah penduduk miskin adalah 91.070.00 jiwa dan jumalah penduduk miskin pada tahun 2011 adalah 97.310.00. Data BPS tersebut menunjukkan kecenderungan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Apabila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 yang mencapai 7.95% dan pada tahun 2011 yang mencapai 6.41% berdasarkan data BPS, maka terdapat ketidak relensian antara pertumbuhan ekonomi dengan tingginya angka pengangguran, serta jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara. Namun demikian bila dilihat data Indeks Gini yang pada tahun 2010, menunjukkan angka 0.34% dan pada tahun 2011; menunjukkan angka 0.33% berdasarkan data BPS, dapat dikatakan bahwa walaupun jumlah penduduk miskin menunjukkan trend meningkat namun memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tidak semata-mata dilakukan melalui peningkatan pendapatan, namun, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu perluasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan dan lapangan berusaha. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, maka sinergitas antar sektor pembangunan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Indikator lain dalam mengalisis angka kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan garis kemiskinan. Tabel.2 memperlihatkan kondisi kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan garis kemiskinan.
indeks kedalam
Tabel 2. Kondisi Kemiskinan 2009 -2012 Indikator Kemiskinan
2009
2010
2011
2012
Penduduk Miskin (jiwa)
98,00
91.07
97.31
95,05
Penduduk Miskin (%)
10,36
9,42
9,17
8,01
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
1,44
1,47
1,13
1,08
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
0,36
0,33
0,21
0,19
201.500
212.982
225.242
228.945
Garis Keminkinan (RP) Sumber : BPS, Susenas, diolah
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selain itu, persoalan kemiskinan juga perlu memperhatikan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari tabel 2 yang disajikan di atas rata-rata angka kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung mendekati garis kemiskinan yang menunjukan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung memprihatinkan.
Indek Pembangunan Manusia Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli menunjukkan peningkatan yang signifikan. Status pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara menunjukan peningkatan setap tahunnya dengan capai yang masih relatif rendah. IPM Maluku Utara pada tahun 2002 setara dengan IPM Nasional yaitu sebesar 68,8. Pada tahun 2004 jarak antara IPM Provinsi Maluku Utara dan Nasional semakin melebar dengan capaian angka IPM Maluku Utara tahun 2004 66,4 (IPM naik sebesar 0,6 poin). Hal ini menunjukan bahwa pembangunan manusia di Maluku Utara lebih lambat dibandingkan dengan Nasional pada periode tersebut. Sedangkan
pada periode selanjutnya dapat lebih mengimbangi capaian IPM Nasional, meskipun terdapat perlambatan IPM dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2009, IPM Maluku Utara mencapai angka 68,88, meningkat sebesar 0,70 poin dibandingkan Tahun berikutnya yaitu sebesar 69,25 pada tahun 2010. Angka IPM ini meningkat pada tahun 2011 sebesar 69,52 dan 69,75 pada tahun 2012 serta berada pada angka 70 sesuai target RKPD.
Angka Putus Sekolah Jumlah Siswa Putus Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK mengalami penurunan. Untuk APS SD/MI, dari angka 1,20 persen di tahun 2010 menjadi 1,15 persen di tahun 2011. Kondisi yang sama ditemukan pula pada jenjang pendidikan SMP, dimana APS SMP dari angka 2.57 persen pada tahun 2009 mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 1.20 persen dan menurun lagi di tahun 2011 menjadi 1,15 persen. Sementara itu, di tingkat SMA, masih ditemukan 5,50 persen siswa putus sekolah di tahun 2009, di tahun 2010 menurun mencapai 5,26 persen dan diproyeksikan menurun menjadi 5.02 persen di tahun 2011.
Angka Melek Huruf Angka melek huruf, merupakan salah satu indikator sederhana yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Semakin besar angka melek huruf orang dewasa, berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada tahun 2010 angka melek huruf provinsi Maluku Utara diproyeksikan sebesar 96,28 persen, yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 95,74 persen.
Angka Harapan Hidup Di Maluku Utara untuk tahun 2010-2011 adalah 68,8. Hal ini berarti orang yang lahir pada tahun 2010-2011 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai dengan umur 68,8 tahun. Pada tahun 2009, angka harapan hidup di Maluku Utara mencapai 69,0 tahun dan ditahun 2011 diproyeksikan meningkat menjadi 70,0 tahun.
TPT, merupakan persentase antara pencari kerja dengan angkatan kerja yang ada. TPT di Maluku Utara tiga tahun sebelumnya (2007 -2009) naik dan kembali menunjukan penurunan pada periode 2009 – 2011 (lihat grafik di bawah ini). Capaian Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara tahun 2009 sebesar 6.76 persen kemudian menurun menjadi 6,29 persen pada tahun 2010 dan menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 5,31 persen. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data Bappenas tahun 2010 adalah 6.03%, tahun 2011 adalah 5.62% dan pada tahun 2012 mencapai 4.20 – 3.85%. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 adalah 6.03%, tahun 2011 5.55% dan pada tahun 2012 mencapai 5.31%. Dari kedua sumber tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka memiliki kecenderungan menurun, walaupun tingkat prosentase penurunan belum signifikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dari sisi pengangguran masih menjadi masalah yang hingga kini juga belum bisa teratasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang dihasilkan tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Tingginya pengangguran terbuka yang mencapai 5.31 % pada tahun 2012, bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 6.03% dan pada tahun 2011 mengalamai penurunan menjadi 5.55% berdasarkan data BPS, sebenarnya bukan saja disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja, namun juga berkaitan dengan mentalitas SDM yang belum siap bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Kultur masyarakat Maluku Utara yang memandang status sosial dari sisi Pegawai Negeri juga turut memperparah pengangguran di Maluku Utara. Seseorang anak yang disekolahkan hanya akan dianggap berhasil apabila setelah menyelesaikan pendidikannya dia dapat diterima sebagai pegawai negeri. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kretivitas dari SDM yang bersangkutan untuk berkreasi mambuka lapangan kerja dengan memanfaatkan pengetahuan dan potensi yang ada. Hal lain yang turut mempengaruhi kondisi pengangguran di Maluku Utara adalah hadirnya perusahaan pertambangan. Kehadiran perushaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara belum memberikan manfaat yang signifikan bagi tenaga kerja di Maluku Utara, sebab sebagian besar tenaga kerja direkruit berasal dari luar Maluku Utara. Kalaupun diakomodir, yang biasanya hanya masyarakat yang berada di wilayah sekitar tambang, itupun hanya mereka yang tergolong dalam pekerjaan kasar. Disisi lain pengangguran masih
menjadi masalah yang hingga kini juga belum bisa teratasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang dihasilkan tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Tingginya pengangguran terbuka yang mencapai 5.31 % pada tahun 2012, bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 6.03% dan pada tahun 2011 mengalamai penurunan menjadi 5.55% berdasarkan data BPS, sebenarnya bukan saja disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja, namun juga berkaitan dengan mentalitas SDM yang belum siap bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Ukuran lain yang dipaikai untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja adalah
komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan
pekerjaan. Selain itu, indikator tersebut juga mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2010 -2012 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Secara umum presentase penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian pada tahun 2012 sebesar 55,12 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 58,05 persen. Peningkatan juteru dialami oleh sektor industri dan jasa. Sektor industri mampu menyerap tenaga kerja sebesar 8,54 persen atau meningkat dari 7,27 persen pada tahun 2010. Sementara pada sektor jasa mencapai 36,34 persen pada tahun 2012 atau meningkat dari 34,68 persen pada tahun 2010.
Tabel 3 Presentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha No
Lapangan Usaha
2010
2012
1
Pertanian
58,05
55,12
2
Industri
7,27
8,54
3
Jasa
34,68
36,34
Sumber : BPS, Sakernas, diolah
Jika ditinjau dari tipe daerah, penyebaran penduduk yang bekerja di perkotaan dan pedesaan menunjukan perbedaan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 sebagian besar penduduk perkotaan bekerja di sektor jasa yaitu 76,75 persen. Sedangkan sektor pertanian
dan industri masing –masing hanya menyerap 11,79 persen dan 11,45 persen. Lain halnya dengan di pedesaan sebagian besar (69,13%) bekerja disektor pertanian. Sementara itu, penduduk pedesaan bekerja pada sektor industri dan jasa masing-masing hanya sebesar 7,60 persen dan 23,27 persen. Meskipun sektor pertanian relatif lebih banyak dibandingkan dua sektor lainnya, dilihat dari status pekerjaan utama, pekerja disektor formal cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pada penduduk yang status pekerjaannya berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai.
Tabel 4. Presentase Pendudik Usia 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan No
Status Pekerjaan Utama
2010
2012
1
Berusaha Sendiri
21,74
22,42
2
Berusaha Dibantu Buru Tidak Tetap
20,40
19,80
3
Berusaha Dibantu Buru tetap
2,86
3,39
4
Buru/Kariawan/Pegawai
25,17
25,76
5
Pekerja Bebas Pertanian
3,74
4,00
6
Pekerja Bebas Non Pertanian
1,18
1,97
7
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar
24,68
22,66
Sumber : BPS, Sakernas, diolah
Apabila dilihat berdasakan status pekerjaannya, kondisi penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaannya pada tahun 2012 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, khususnya pada pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada tahun 2010 sebanyak 24,91 persen penduduk yang merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar turun menjadi 22,66 persen. Pada tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010-2012 penduduk kota lebih banyak yang bekerja sebagai buruh/karyawa/pegawai (48,86%). Sedangkan penduduk di daerah pedesaan, lebih dominan menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar (26,86%), berusaha sendiri (22,48%). Tingginya pekerja keluarga/tidak dibayar dipedesaan
adalah hal yang wajar, mengingat dipedesaan, seorang isteri atau anak sering membantu suami/bapaknya yang bekerja sebagai petani kelapa, pala, cengkih, jagung dan lainnya.
Potensi Sumberdaya Alam Bidang Pertanian Program pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional karena sektor ini dianggap mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting sektor ini sebagai penyedia ketahanan pangan, pendapatan petani, pemasukan pendapatan daerah, penyerap tenaga kerja dan dapat diandalkan mendorong pengembangan industri hilir dan pembangunan wilayah. Kendala yang dihadapi sektor ini adalah terbatasnya infrastruktur wilayah, modal usaha, produktifitas petani dan yang terpenting adalah belum bergairahnya mitra usaha.
Produksi Padi Produksi Padi Maluku Utara yang dihasilkan dari lahan panen seluas 17.251 ha pada tahun 2012 sekitar 55.401 ton, tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi yang dicapai pada tahun 2009 yang masing-masing berkisar 51.629 ton dan 46.253 ton. Di tahun 2009, terjadi peningkatan produksi padi sawah sekitar 22,01 persen, dari 39.753 ton pada tahun 2012 menjadi 51.503 ton atau sekitar 87,55 persen total produksi padi Maluku Utara. Sementara itu, produksi padi ladang mengalami kenaikan dari 6.500 ton pada tahun 2009 menjadi 7.898 ton di tahun 2012. Luas lahan panen padi pada tahun 2012 terjadi peningkatan sekitar 18,53 persen dari lahan seluas 13.711 ha di tahun 2009, menjadi sekitar 16.251 ha. Sedangkan luas lahan panen padi ladang mengalami kenaikan sekitar 11,23 persen dari lahan seluas 3.080 ha di tahun 2009, menjadi sekitar 3.426 ha di tahun 2012. Peningkatan luas lahan panen padi sawah sangat mempengaruhi peningkatan produksi padi Maluku Utara karena luas lahan panen padi sawah mendominasi 78,92 persen total luas panen padi Maluku Utara. Produktivitas pada jenis padi ini pun meningkat, dari sekitar 37,39
kuintal per ha pada tahun 2009 menjadi 37,82 kuintal per ha pada tahun 2012. Luas lahan panen padi ladang juga mengalami peningkatan tetapi dari sisi produktivitasnya mengalami penurunan sekitar 4,59 persen. Produktivitas padi ladang pada tahun 2010 sekitar 21,10 kuintal per ha menjadi sekitar 21,13 kuintal per ha pada tahun 2011.
Palawija Luas panen ubi kayu dalam kurun waktu 2009-2012 berfluktuasi. Dari 9.665 ha di tahun 2009, lahan panen komoditi ini menyempit menjadi 8.806 ha pada tahun 2010 dan di tahun 2011 bertambah menjadi 9.011 ha dan 20012 10.012 Ha. Produksi ubi kayu juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, tanaman ini mampu menghasilkan 116.354 ton, di tahun 2012 menurun sekitar 1,28 persen menjadi 106.443 ton. Pada tahun 2012 tercatat produksi ubi kayu meningkat menjadi 109.033 ton. Produksi jagung, kacang tanah, dan kedelai juga meningkat dari tahun 2011, masing-masing sebesar 20.546 ton, 4.235 ton, dan 944 ton. Sedangkan yang mengalami penurunan produksi dari tahun sebelumnya yaitu komoditi ubi jalar dan kacang hijau. Produksi di tahun 2011 masing masing sebesar 27.666 ton dan 299 ton. Penurunan produksi kedua komoditi tersebut disebabkan oleh luasan lahan panen yang berkurang.
Perkebunan Kelapa mendominasi perkebunan Maluku Utara dengan memberikan sumbangan produksi perkebunan terbesar. Produksi kelapa di tahun 2011 meningkat dari 220.623 ton menjadi 248.180 ton. Peningkatan luas areal tanaman mempengaruhi peningkatan produktivitas komoditi pada tahun 2011. Di sektor perkebunan terdapat potensi perkebunan kelapa yang cukup besar, yang ditunjukkan oleh kondisi bahwa sebagian besar penduduk wilayah ini mengusahakan komoditas ini. Tercatat terdapat 10 komoditi perkebunan yang terdapat di Propinsi Maluku Utara yang menopang sub-sektor perkebunan. Jenis komoditi utama adalah tanaman coklat (kakao), cengkeh dan kelapa. Dari beberapa komoditi ini rata-rata tingkat produktivitas
tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Tercatat terdapat 10 komoditi perkebunan yang terdapat di Propinsi Maluku Utara yang menopang sub-sektor perkebunan. Jenis komoditi utama adalah tanaman coklat (kakao), cengkeh dan kelapa. Dari beberapa komoditi ini rata-rata tingkat produktivitas tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Produksi kelapa di tahun 2011 meningkat dari 220.623 ton menjadi 248.180 ton pada tahun 2012. Peningkatan luas areal tanaman mempengaruhi peningkatan produktivitas komoditi pada tahun 2012. Luas areal perkebunan kelapa tercatat
adalah 162.393 ha.
Komoditas lain yang juga cukup potensial dan banyak diusahakan adalah cengkih dengan luas areal mencapai 10.882 ha dan produksi tahun 2019 mencapai 6.528 ton; pala juga banyak diusahakan di beberapa lokasi dengan total keseluruhan areal perkebunan seluas 9.833 ha dan produksi tahun 2009 mencapai 5.899 ton; kakao dengan luas areal mencapai 26.686 ha dan produksi 19.998 ton; pala dengan luas areal 9.833 ha dengan produksi mencapai 5.899 ton; kopi dengan luas areal 4.025 ha dengan produksi mencapai 2.414 ton.
Peternakan Hewan ternak/unggas yang ada di Maluku Utara di tahun 2011 meliputi sapi potong, kerbau, kambing, dan babi, sedangkan unggas yang diusahakan yaitu ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik/itik manila. Populasi sapi potong pada tahun 2011 mencapai 105.345 ekor, sedangkan kambing mencapai 87.987 ekor. Selanjutnya kerbau dan babi masing-masing mencapai 144 ekor dan 58.705 ekor. Pada unggas, populasi ayam ras petelur sebanyak 32.311 ekor dan telur yang dihasilkan sekitar 10.837.823 butir. Sedangkan itik sebanyak 41.765 ekor dapat menghasilkan telur sebanyak 2.098.353 butir.
Kehutanan Produksi kayu bulat mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2009-2011. Pada tahun 2011 produksi kayu bulat mencapai 156.012,74 m3, tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2009 dan tahun 2011 dengan produksi masing-masing sebesar 241.761,74 m3 dan 188.904,40 m3. Kawasan hutan di Maluku Utara tahun 2003 seluas 3.184.910 Ha, yang terdiri dari hutan lindung 702.539 ha, hutan produksi terbatas 572.845 ha, hutan produksi 552.227 ha, hutan PPA 48.836 ha dan hutan konversi 1.308.463 ha. Dari potensi kayu tersebut dimanfaatkan dalam bentuk ekspor produksi kayu lapis 28.371 ton dengan nilai ekspor 11.476.000 US Dollar dan kayu gergaji 329.000 ton dengan nilai ekspor 62.000.000 US Dollar (data Januari-September 2003).
Perikanan Disamping pertanian, perikanan juga menjadi fokus pembangunan ekonomi Maluku Utara. Untuk meningkatkan produksi perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada pemberian permodalan kepada kelompok nelayan, penyediaan BBM, penyediaan penampung es (Cold Storage), perbengkelan/galangan kapal bantuan peralatan kepada masyarakat nelayan dan pesisir serta fasilitasi pemasaran. Kinerja yang dicapai bidang perikanan, antara lain : jumlah perahu kapal pada tahun 2012 sebanyak 2.178 unit meningkat menjadi 4.398 unit pada tahun 2013 atau 101,93%, jumlah produksi ikan pada tahun 2012 sebesar 83.536,65 ton menjadi 117.301,80 ton atau 40,42% pada tahun 2013, Nilai produksi tahun 2012 sebesar Rp. 284.720.772,00 menjadi Rp Rp. 559.246.560,00 tahun 2013 dan produksi budidaya tahun 105,62 ton meningkat 910,13 ton pada tahun 2013 atau naik 761,68%. Perbandingan jumlah produksi menunjukan peningkatan produksi yang cukup signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang terus dipacu. Untuk sektor pertanian dan perikanan masih perlu menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan terobosan mengundang investor
melakukan
investasi di bidang ini. Kabupaten Halmahera Selatan memasok hasil perikanan tangkap
terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara. Sebanyak 44.094,90 ton ikan laut dapat dihasilkan di tahun 2012. Diikuti oleh Kota Ternate yang mampu menghasilkan 18.758 ton. Sedangkan Kabupaten Pulau Morotai paling rendah dalam kontribusi perikanan tangkap dengan volume produksi di tahun 2012 hanya sekitar 9.434 ton. Perkembangan perikanan budidaya Maluku Utara pada tahun 2012 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana volume produksinya sekitar 67.382,97 ton, lebih tinggi dari produksi tahun 2010 yang hanya mencapai sekitar 4.099,65 ton. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah penghasil perikanan budidaya terbesar di Maluku Utara dengan volume produksi masing-masing sekitar 43.720,00 ton Potensi perikanan laut (standing stock) sebesar 644.382,48 ton/tahun. yang terdiri dari jenis ikan pelagis sebesar 211.590 ton/tahun yang terdiri dari Tuna, Cakalang, Tongkol, Cucut, Tenggiri, dan jenis ikan pelagis kecil seperti Teri, Kembung, Layang, dan jenis-jenis selar, serta jenis ikan domersal 1.354.005,42 ton/tahun, seperti Kakap Merah, Lencam, Ekor Kuning, Gulama, Gerot-gerot, Kerapu, dan potensi non ikan seperti Cumi-Cumi dan Teripang, sedangkan yang dapat dimanfaatkan (maximum sustainable yield, MSY) sebesar 347.191,24 ton/tahun. Sampai tahun 2012 volume ekspor mencapai 138 ton berupa ikan tuna cakalang dengan nilai ekspor 139 juta US Dollar. Potensi pariwisata di daerah ini berupa wisata budaya dan purbakala, sejarah, adat istiadat yang dikenal dengan Kesultanan Moloku Kie Raha. Peninggalan-peninggalan sejarah masa silam antara lain Kadaton Sultan Ternate dan Kadaton Sultan Tidore.
Bidang Pariwisata dan Perhotelan Potensi pariwisata di daerah ini berupa wisata budaya dan purbakala, sejarah, adat istiadat yang dikenal dengan Kesultanan Moloku Kie Raha. Peninggalan-peninggalan sejarah masa silam antara lain Kadaton Sultan Ternate dan Kadaton Sultan Tidore. Sepanjang tahun 2011, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Maluku Utara berfluktuasi dari bulan ke bulan.
Pariwisata Perkembangan dunia wisata Maluku Utara tercermin dari banyaknya wisatawan yang mengunjungi daerah ini, baik domestik maupun mancanegara. Secara umum, terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Maluku Utara di tahun 2012 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 tercatat ada sebanyak 7.442 wisatawan, kemudian meningkat menjadi 8.277 wisatawan di tahun 2010 dan naik lagi menjadi 10.557 wisatawan di tahun 2011 serta 11.243 wisatawan di tahun 2012. Wisatawan mancanegara pada tahun 2012 meningkat 23,11 persen menjadi 1.075 orang. Sedangkan jumlah wisatawan domestik naik 28,02 persen dari tahun 2010, yaitu menjadi 9.582 wisatawan pada tahun 2011. Sepanjang tahun 2009-2012 jumlah wisawatan didominasi oleh wisatawan domestik. Pada tahun 2012, sebanyak 90,76 persen wisatawan yang berkunjung ke Maluku Utara merupakan wisatawan domestik. Pada tahun 2010, kunjungan wisatawan terbanyak terjadi pada bulan Januari yakni sebanyak 1.050 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan terendah terjadi pada bulan Juli yakni sebanyak 693 orang. Perkembangan pariwisata sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal dan sangat rentan terhadap beragam isu sosial, politik, ekonomi hingga keamanan suatu daerah. Maluku Utara merupakan salah satu daerah kepulauan yang terkenal dengan berbagai keindahan, baik alam, kebudayaan maupun sejarah bangsa. Banyak tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi wisatawan yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota. Dengan kondisi tersebut, Maluku Utara memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Pengembangan pariwisata harus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata daerah sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang bisa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan daerah Maluku Utara. Potensi wisata bahari berupa pulau-pulau dan pantai yang indah dengan taman laut serta jenis ikan hias, merupakan potensi utama dalam rangka mengembangkan wisata bahari. Wisata alam seperti batu lubang yang tersebar hampir diseluruh wilayah, hutan Wisata yang dapat diperuntukan bagi kepentingan taman nasional yang memiliki spesies endemik ranking
ke 10 di dunia. Dengan potensi seperti itu, maka pengembangannya diarahkan pada lokasilokasi yang memiliki interaksi kegiatan wisata. Kawasan suaka alam yang terdiri dari beberapa jenis, baik di daratan maupun wilayah perairan laut yang tersebar pada berbagai lokasi seperti; Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, Cagar Alam di Pulau Obi, Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu, Cagar Alam Pulau Seho. Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah kepurbakalan tersebar di wilayah Propinsi Maluku Utara meliputi Cagar Budaya di Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Utara.
Perhotelan Sepanjang tahun 2012, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Maluku Utara berfluktuasi dari bulan ke bulan. Secara umum, pada tahun 2012 tingkat hunian kamar pada akomodasi lainnya mencapai 26,89 persen, sedangkan tingkat hunian kamar untuk akomodasi lainnya tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 32,29 persen. Sedangkan tingkat hunian kamar terendah terjadi pada bulan September yang mencapai 21,80 persen. Dengan mengacu pada UU RI No 8 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka langkah-langkah yang telah dilakukan periode 2009-2013 antara lain: 1) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan 2) Menetapkan destinasi dan daya tarik pariwisata berbasis alam, sejarah, budaya, dan olahraga 3) Menyelenggarakan pengelolaan/menajemen kepariwisataan di daerah 4) Memfilitasi dan melakukan pemasaran dan promosi terutama promosi pariwisata 5) Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata 6) Menyusun profil pariwisata 7) Menyusun data base kepariwisataan 8) Memilihara dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata
Potensi Energi dan Kelistrikan Pengelolaan energi harus dikelolah secara optimal, bersinergi dan berkesinambungan agar seluruh rakyat baik yang berada diperkotaan maupun pedesaan, pedalaman dan pesisir dapat mengakses ketersediaan energi dengan mudah. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi Nasional (KEN). Tujuannya untuk mengarahkan upaya-upaya dalam dalam mewujudkan keamanan pasokan energi. Dalam hal diversifikasi energi, KEN menargetkan terwujudnya keamanan pasokan energi, khususnya melalui upaya konservasi energi dan diversifikasi energi. Dalam hal diversifikasi energi, KEN manargetkan terwujunya pergeseran pemakain minyak bumi dari 52% pada tahun 20012 menjadi 30% dari total energi primer mix pada tahun 2025 dan menggantikannya dengan batu bara, gas bumi, panas bumi, bahan bakar nabati serta berbegai jenis energi terbarukan lainnya. Untuk mencapai target KEN tersebut, diperlukan perencanaan energi yang baik dan terkoordinir antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu sektor dengan sektor lain dan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Disamping peraturan Presiden tersebut, juga telah dikelurkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Pasal 3 dari UU tersebut mengamanatkan terjaminnya ketersediaan energi di dalam negeri. Undang-undang energi tersebut diharapkan memberi payung hukum pengelolaan dan manajemen energi yang lebih baik. Di dalam UU tersebut juga dibahas masalah pengelolaan energi, penganekaragaman energi, konservasi energi dan deverifikasi energi. UU tersebut mengatur bahwa : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam lingkup tanggungjawabnya Pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan dapat memperoleh fasilitas dan/atau intensif dari pemerintah dan/atau dari pemerintah daerah dalam lingkup tanggungjawabnya, selama jangka waktu tertentu hingga mencapai nilai keekonomiannya. Pelayanan listrik oleh PT. PLN Cabang Ternate di seluruh Propinsi Maluku Utara dengan penyebaran PLTD pada 29 lokasi. Jumlah pelanggan listrik sampai tahun 2012 mencapai 67.669 pelanggan dengan Kwh terjual sebanyak 69.359.132 dengan komposisi
jenis penggunaan 1.586 untuk sosial, 62.251 untuk rumah tangga, 2.270 untuk bisnis, 24 untuk industri, 538 untuk kepentingan pemerintahan/umum. Khusus Kota Ternate mencakup 133 buah Gardu, dengan panjang jaringan tegangan rendah 99,42 km dan panjang jaringan tegangan menengah 69,7 km.
Kebutuhan Energi Jenis energi yang digunakan di Maluku Utara adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG dan Listrik. Berdasarkan laporan dari Pertamina Ternate, jumlah pengunaan energi di Maluku Utara tahun 2009-2012 adalah sebanyak. Pertama, untuk sektor transportasi tahun 2012 : premium, sebanyak 72.782 satuan kl; untuk Solar sebanyak 22.796 satuan kl; aftur sebanyak 12.796 satuan kl. Jika dibanding dengan penggunaan pada tahun 2011, premium, sebanyak 70.456 satuan kl; untuk solar 22.324 satuan kl; aftur sebanyak 10.152 satuan kl . Tahun 2010: premium, sebanyak 68.495 satuan kl; untuk solar 20.181 satuan kl; aftur sebanyak 9.143 satuan kl. Kedua, pembangkit listrik penggunaan solar selama tahun 2012 sebanyak 60.241 satuan kl; tahun 2011 sebanyak 59.564 satuan kl, dan; tahun 2010 sebanyak 57.165 satuan kl. Ketiga, penggunaan untuk kegiatan industri pada tahun 2012. premium, sebanyak 2.456 satuan kl; untuk solar 59.618 satuan solar; minyak tanah sebanyak 897 satuan kl. Jika dibanding dengan penggunaan pada tahun 2011, premium, sebanyak 1.897 satuan kl; untuk solar 57.521 satuan kl; minyak tanah sebanyak 734 satuan kl . Tahun 2010: premium, sebanyak 216 satuan kl; untuk solar 55.197 satuan kl; minyak tanah sebanyak 506 satuan kl. Keempat, untuk transportasi laut pemakaian solar sebanyak 5.541 satuan kl (tahun 2012); 4.798 satuan kl (tahun 2011) dan tahun 2010 sebanyak 4.602 satuan kl. Kelima, pemakaian bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor rumah tangga dengan jenis BBM minyak tanah, sebanyak 50.193 satuan kl pada tahun 2012; 48.318 satuan kl pada tahun 2011; dan 46.879 satuan kl pada tahun 2010. Dilihat dari jumlah penggunaan atas dasar wilayah, menunjukan pengguna listrik terbesar masih berada di Kota Ternate yang mencapai 49% dari total pengguna listrik di
Maluku Utara. Dengan sektor rumah tangga sebesar 65%; bisnis (17%); pemerintahan (14%) dan industri (1%). Angka-angka tersebut, menjelaskan bahwa sektor industri di Maluku Utara masih sangat rendah. Jika dipotret dari ketersediaan potensi listrik di wilayah ini, maka dapat dikembang menjadi kapasitas terpasang pembangkit listrik yang mempresentasikan daya mampu meningkat dari 460 MW pada tahun 2015 dan selanjutnya meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,1% per tahun. Jika skenario ini dapat diwujudkan, maka kebutuhan energi listrik untuk industri diharapkan meningkat rata-rata 19,5% per tahun untuk kurun waktu 2010–2030.
Ketersediaan SDA dan Upaya Pengembangan Investasi kelistrikan di wilayah Maluku Utara pada saat ini, terasa sangat minim dibanding daerah-daerah lain. Penyebab utama, karena masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak. Berbagai terobosan telah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak swasta, namun sampai saat ini belum menampakan hasil yang signifikan. Tersedia potensi energi terbarukan, yang dapat dieksploitasi menjadi bahan baku kelistrikan di wilayah ini.
Tabel 5. Potensi Sumber Energi Alternatif (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Maluku Utara No 1
2
3
4
5
6
Kab/Kota Tidore
H albar
H alsel
H alut
H altim
S ula
Lokasi
Sumber Energi
Potensi
Keterangan
a. Kec. Oba
- B iomassa
11.518 Ton
Survey 2004
b. Kec. Oba Utr
- B iomassa
2.449 ton
Survey 2004
c. Payahe
- Minihidro
275 kw
Survey 2004
a. Jailolo
- Panas Bumi
75 Mw
Proses tender
b. Ibu
- Panas Bumi
25 Mw
Skala kecil
c. Kie Besi
- Panas Bumi
25
Skala kecil
a. Indari
- Panas bumi
25 Mw
Skala kecil
b. Labuha
- Panas bumi
25 Mw
Skala kecil
c. Songa & Wayaua
- Panas bumi
110 Mw
Proses tender
a. Mamuya
- Panas bumi
5 Mw
Skala kecil
b. Akelamo
- Panas bumi
25 Mw
Skala kecil
survey
a.
Maba
Biomassa
3.904 ton
b.
Wasile sel
Biomassa
3.478 ton
c.
Waci (Masel)
Minihidro
343 ton
Tabona/Taliabu
Minihidro
16,5 Kw
S anana
Biomassa
12.809 ton
Jorjoga/Taltim
Minihidro
1 7 K wh
survey
1. Pengembangan WKP Jailolo •
WKP Panas Bumi Jailolo ditetapkan melalui SK MESDM No. 1787.K/30/MEM/2007 meliputi wilayah Halmahera Barat dengan luas WKP 13.580 ha, dan cadangan terduga 75 MW
•
Pemenang lelang WKP Jailolo adalah oleh PT. Star Enery Investment dengan penawaran harga listrik sebesar Rp. 1.727,54/kWh
•
Proyek PLTP Jailolo termasuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II sesuai Permen ESDM No 01/2012 dengan estimasi kapasitas 2 x 5 MW.
2. Kemajuan Proyek PLTP Jailolo per April 2012
Studi Kelayakan pada tahap review laporan terkait (kemajuan 70%), meliputi : analisis dampak pembangunan, studi dampak lingkungan, perkiraan biaya dan analisis ekonomi serta finansial.
Eksplorasi non pemboran ( 3G dan MT) telah selesai (100%)
Resource certification berdasarkan data 3G dan MT potensi 50 MW
Pengurusan ijin dan pembebasan lahan pada tahap pengurusan telah dikeluarkan izin prinsip oleh Bupati Halmahera Barat (kemajuan 15%)
Pekerjaan sipil jalan dan tapak sumur pada tahap penyelesaian.
survei topografi dan geoteknik (kemajuan 95 %).
Pemboran dan uji sumur eksplorasi pada tahap pembuatan desain awal. Negosiasi PPA dengan PLN (kemajuan 5%) telah diterbitkan surat dukungan oleh Bupati Halmahera Barat ke PT. PLN. Akan dibangun infrastruktur pelabuhan jetty Marima Bati (September 2012) Ijin UKL-UPL dan ijin prinsip eksplorasi dari Kab. Halmahera Barat telah ada 3. Pengembangan WKP Songa Wayaua •
WKP Panas Bumi Songa Wayaua ditetapkan melalui SK MESDM No. 2965 K/30/MEM/2008 meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas WKP 42.540 ha, dan cadangan terduga 140 MW
•
Proyek PLTP Songa Wayaua termasuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II sesuai Permen ESDM No 01/2012 dengan estimasi kapasitas 1 x 5 MW.
•
Proyek panas bumi Songa-Wayaua telah selesai dilakukan penambahan data Magnetotellurik (MT) oleh Ditjen EBTKE pada Tahun 2011
•
Saat ini sedang dalam tahap persiapan lelang.
Sumberdaya Tambang dan Mineral Industri keruk bumi di wilayah Maluku Utara sampai saat ini masih didominasi Tambang Nikel. Namun kontribusi sektor ini masih berkutat pada kegiatan eksploitasi, dan belum sampai pada pengolahan (pabrikasi) menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Beberapa potensi sumberdaya mineral atau bahan galian tambang ditemukan tersebar hampir di seluruh daerah Maluku Utara, seperti: tembaga, uranium, emas, nikel, batubara, almunium/bauksit, magniset, pasir besi, titamin, mangan, asbes, koaling, bentonite, batu permata, kromit, pasir kwarsa, batu gamping, batu apung, granit, talk, migas, potensi panas bumi dan sumber daya air.
Untuk bahan galian nikel, perencanaan penyediaan biji nikel untuk konsumsi pabrik Feni tahun 2000-2030 dibutuhkan sebanyak 48.750.000 ton. Sedangkan yang baru tersedia sampai dengan saat ini hanya sebanyak 16.355.000 ton, sehingga terdapat kekurangan biji nikel sebanyak 32.395.000 ton. Sumber endapan nikel laterit di daerah teluk Weda yang sampai saat ini belum dilakukan eksploitasi secara terinci yang berkisar 92.000.000 ton. Indikasi adanya hidro karbon ditunjukan oleh gejala rembesan minyak seperti yang ditemukan di Pulau Halmahera yang dilakukan oleh Pertamina dan British Petroleum di Cekungan Halmahera Selatan dengan rembesan flour pada kedalaman 3000 meter, selain itu terdapat potensi panas bumi di Jailolo, energi panas bumi di Songa Bacan. Tambang yang telah dieksploitasi, antara lain: PT. Nusa Halmahera Mineral (PT NHM) Halmahera Utara; emas rakyat di Obi Kabupaten Halmahera Selatan; Mangan di pulau Doi Kabupaten Halmahera Utara; Nikel oleh PT. ANTAM di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Dan diperkirana sebesar lebih 85% belum belum dikelolah secara maksimal. Berikut mengenai perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah beroperasi di Maluku Utara 2009-2013 sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 5. Keadaan Perusahaan Pertambangan Maluku Utara Tahun 2009 – 2013 Pasir
Emas
Halsel
26
9
3
3
-
-
179.714
Haltim
36
2
-
-
-
-
163.307
Halteng
26
7
-
-
-
-
64.858
Halbar
2
-
-
-
-
2
20.000
Morotai
-
-
2
-
-
-
76.755
Halut
-
8
6
9
-
-
97.012
Tikep
-
1
-
-
-
-
5.000
Kep. Sula
-
-
-
-
97
-
343.039
Total
88
27
11
12
97
2
949.785
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara
Besi
Koalin
Total
Nikel
Besi
Mangan
Biji
Kab/Kota
Areal (ha)
Tabel 6. Produksi Perusahaan Pertambangan di Maluku Utara
PT. Aneka Tambang Buli
Jenis Bahan Galian Nikel
PT. Nusa Halm. Mineral
Emas
499.000 oz
PT.Gane Permai Ventosa
Nikel
5.000.000 ton
Cina
PT.Trimega Bangun P
Nikel
4.000.000 ton
Cina
PT. Makmur Jaya Lestari
Nikel
2.000.000 ton
Cina
PT.Alam Raya Abadi
Nikel
1.000.000 ton
Cina
PT. Sambaki Tambang
Nikel
1.000.000 ton
Cina
PT.Kemakmuran Pertwi
Nikel
4.000.000 ton
Cina
PT.Rimba Kurnia Alam
Nikel
2.000.000 ton
Cina
Nama Perusahaan
Produksi Per Tahun 4.000.000 ton
Jepang & Ukrainan Autralia, Hongkong
Total Produksi Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara,
Tujuan Eksport
Cina
DAFTAR PUSTAKA Badan Statistik Propinsi Maluku Utara. Berbagai Tahun Publikasi. Propinsi Maluku Utara Dalam Angka. BPS Propinsi Maluku Utara.Maluku Utara. Barro, R.J. and X. Sala-i-Martin (1995) Economic Growth, McGraw-Hill, Inc., New York. Bendavid-Val, Avrom, (1991), Regional and Local Economic Analysis for Practioners, Praeger Publisher, Fourt Edition, New York and London. Blakeley, Edward J., (1994). Planning Local Economic Development, Theory and Practice, Second edition, USA ; SAGE Publication Inc. Pebrina, Yudisrina Intan, (2005), "Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan", Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.4 No.1, 81-104, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya. \Sukirno, S., (1985), Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sutomo, S., (1995), Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah; Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Disertasi Doktor. ProgramPascasarjana, Institut PertanianBogor, Bogor. Tarigan, R., (2004). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. PT.BumiAksara, Jakarta. Todaro, Michael P., (2000), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
