PEMBANGUNAN DI KOTA JAKARTA SELATAN DAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
OLEH : WALIKOTA JAKARTA SELATAN
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MENERIMA KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA 2012
LAY OUT PAPARAN I. PEMBUKAAN A. STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA – NAMA PEJABAT B. PROFIL KOTA JAKARTA SELATAN : 1. Visi dan Misi Jakarta Selatan 2007 – 2012 2. Karakateristik Kota Adm. Jakarta Selatan II. ISSUE STRATEGIS 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Banjir 4. Kemacetan 5. Permukiman ( termasuk RW kumuh ) 6. Pelayanan Publik ( Pelayanan Terpadu di Kec dan Kel, Pelayanan Terpadu Malam Hari ) 7. Kemiskinan di Jakarta Selatan 2
III. PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Proses Perencanaan ( Bottom Up dan Top Down ) Alur / Mekanisme Perencanaan 2. BESARAN ANGGARAN ; IV. PRESTASI KOTA JAKARTA SELATAN V. KESIMPULAN DAN SARAN
3
A. STRUKTUR ORGANISASI KOTA ADMINISTRASI ( Pergub No. 10 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 ) WALIKOTA H.M. Anas Efendi, SH, MM WAKIL WALIKOTA Drs. H. Syamsuddin Noor, M.Si
KANTOR (7)
INSPEKTORAT PEMBANTU KOTA
SEKRETARIS KOTA ADM.
KANTOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADM
Drs. Abdul Chair, M.Si
Drs. H. Usmayadi, M.Si
Sahat Parulian, SE, M.Si
SUKU DINAS ( 27 )
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEMBANGUNAN & LINGK. HIDUP
ASISTEN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
ASISTEN PEREKONOMIAN &ADMINISTRASI
Drs. H. Erpawandi, M.Si
Dra. Tri Wahyuning Diah, M.Si
H. Jayadi, SH
Drs. Yusuf Riyanto
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
KABAG TATA PEMERINTAHAN
KABAG PRASARANA & SARANA KOTA
KABAG KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABAG PEREKONOMIAN
Dra. Hj. Srie Sutarsih, MM
Drs. Syafruddin Bahri H, M.Si
Hj. Isnaeni Darman , S.H
Drs. James Marpaung, M.Si
KABAG HUKUM
KABAG TATARUANG & LH
KABAG DIKMENTAL
KABAG KEUANGAN
Zulkifli Said, SH, MH
Shita Damayanti, SS, M.Si
Mustopa, S.Ag
Drs. Syarbaini, M.Si
SATPOL PP KOTA ADM. Drs. Sulistiarto, M.Si.
KECAMATAN (10)
KABAG KETATALAKSAN AAN
KELURAHAN (65)
Eny Rohaeni, SH
KABAG UMUM & PROTOKOL Syaiful Rahman, S.H.
SUKU DINAS
KANTOR NO
NO
JABATAN
NAMA
JABATAN
NAMA
1 SUDIN KEBUDAYAAN
Drs. H. Ahmad Syaropi, M.Si
1 KA. KANTOR PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
Yusiono Anwar Supalal, S.Si, MAS
2 SUDIN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN 3 SUDIN PARIWISATA
Dra. Nurjanah, M.M.
2 KA. KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEREMPUAN
Radot Lumban Tobing, S.H
4 SUDIN PELAYANAN PAJAK I
Drs. Parasian Purba, M.Si
5 SUDIN PELAYANAN PAJAK II
H. Sugeng Rusman, S.E., M.M.
3 KA. KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK
Drs. Taufan Bakri, M.Si
6 SUDIN PERHUBUNGAN
Ir. Nurhayati Sinaga, MT Ir. Remulsi Napitupulu
4 KA. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Drs. Heri Suhartono, M.M
7 SUDIN PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 8 SUDIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Dr.Ir.H.Aswin Saragih M.M.
Muhammad Arifin, SH, M.Si
9 SUDIN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
drh.Chaidir Taufiq, M.Si
5 KA. KANTOR KEPEGAWAIAN KOTA 6 KA. KANTOR KELUARGA BERENCANA
Drs.Unas Affandi, M.M
10 SUDIN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Ismanto, S.H.
11 SUDIN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Warisih, S.H., M.Si
12 SUDIN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
Drs. Yuswil Iswantara
13 SUDIN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN 14 BENCANA SUDIN PENDIDIKAN DASAR
Drs. Frans Hodden Silalahi, MM
15 SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH
Drs. H. Suharyanto, M.M.
16 SUDIN KESEHATAN
dr. Kurnianto Amien
17 SUDIN SOSIAL
H. Abdurrahman Anwar, S.Ag, M.Si
Dr. H. Amsani Idris, M.Pd
18 SUDIN PEMUDA DAN OLAH RAGA Drs. Yusup 19 SUDIN PU. I ( JALAN DAN JEMBATAN )
Ir. H.E. Yayat Hidayat, M.T.
20 SUDIN PU. II ( TATA AIR )
Ir. Drs. Irvan Amtha, MSc
21 SUDIN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN GEDUNG 22 PEMDA SUDIN KEBERSIHAN
Drs. Azwan Saprani
23 SUDIN TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Ir. Gamal Sinurat, MT
24 SUDIN PERTAMANAN
Ir. Nandar Sunandar
25 SUDIN PEMAKAMAN
Drs. Edy Supriatna W,MM
26 SUDIN PERIZINAN BANGUNAN
Ir. Luh Lely Ariestianti
27 SUDIN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
Ir. Dedy Widaryaman
H. Zainuri, S.Sos., MM
5
KECAMATAN & KELURAHAN 1
KECAMATAN TEBET
KECAMATAN & KELURAHAN
NAMA Drs. H. Eddy Suherman
4
1 Kelurahan Tebet Barat
1 Kelurahan Pesanggrahan
2 Kelurahan Tebet Timur
2 Kelurahan Bintaro
3 Kelurahan Kebon Baru
3 Kelurahan Ulujami
4 Kelurahan Menteng Dalam
4 Kelurahan Petukangan Utara
5 Kelurahan Bukit Duri
5 Kelurahan Petukangan Selatan 5
6 Kelurahan Manggarai Selatan KECAMATAN SETIABUDI 1 Kelurahan Setiabudi
3 Kelurahan Rawa Jati
2 Kelurahan Kuningan Timur
4 Kelurahan Pengadegan
3 Kelurahan Karet Kuningan
5 Kelurahan Kalibata
4 Kelurahan Karet
6 Kelurahan Cikoko 6
KECAMATAN PASAR MINGGU
6 Kelurahan Guntur
1 Kelurahan Pejaten Barat
7 Kelurahan Menteng Atas
2 Kelurahan Pasar Minggu
8 Kelurahan Pasar Manggis
3 Kelurahan Ragunan
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
RM. Amin Haji, S.E, M.Si
4 Kelurahan Kebagusan
Budi Wibowo, SH, M.Si
1 Kelurahan Pondok Pinang
5 Kelurahan Pejaten Timur
2 Kelurahan Grogol Selatan
6 Kelurahan Jati Padang
3 Kelurahan Grogol Utara
7 Kelurahan Cilandak Timur
4 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
Mukhlisin, S.E., M.Ag
2 Kelurahan Duren Tiga
Drs. Ma`mur, H. N
5 Kelurahan Karet Semanggi
3
KECAMATAN PANCORAN
Drs. Syamsuddin Tonde
1 Kelurahan Pancoran
7 Kelurahan Manggarai 2
KECAMATAN PESANGGRAHAN
NAMA
7
KECAMATAN JAGAKARSA
5 Kelurahan Kebayoran Lama Utara
1 Kelurahan Jagakarsa
6 Kelurahan Cipulir
2 Kelurahan Cipedak
Drs. Jahruddin, M.Si
3 Kelurahan Lenteng Agung 4 Kelurahan Ciganjur 5 Kelurahan Srengseng Sawah 6 Kelurahan Tanjung Barat
6
KECAMATAN & KELURAHAN 8
KECAMATAN CILANDAK
NAMA Sayid Ali ZA, SH
1 Kelurahan Gandaria Selatan 2 Kelurahan Cipete Selatan 3 Kelurahan Cilandak Barat 4 Kelurahan Pondok Labu 5 Kelurahan Lebak Bulus 9
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
Drs. Mahludin, M.Si
1 Kelurahan Cipete Utara 2 Kelurahan Pulo 3 Kelurahan Gandaria Utara 4 Kelurahan Petogogan 5 Kelurahan Melawai 6 Kelurahan Kramat Pela 7 Kelurahan Gunung 8 Kelurahan Selong 9 Kelurahan Rawa Barat 10 Kelurahan Senayan 10
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
Agus Irwanto, AP, M.Si
1 Kelurahan Kuningan Barat 2 Kelurahan Bangka 3 Kelurahan Mampang Prapatan 4 Kelurahan Pela Mampang 5 Kelurahan Tegal Parang
7
VISI & MISI KOTA ADM JAKARTA SELATAN 2007-2012* VISI “JAKARTA SELATAN YANG HIJAU, NYAMAN DAN SEJAHTERA”
MISI 1. MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MENERAPKAN PRINSIPPRINSIP ”GOOD GOVERNANCE” 2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG NYAMAN 3. MEMBANGUN WILAYAH JAKARTA SELATAN YANG HIJAU 4. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN
* Renstra Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2007 - 2012 8
B. PROFILE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEB. LAMA
LUAS WILAYAH JUMLAH KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN JUMLAH RW & RT
SETIA BUDI TEBET
PESANGGRAHAN
U
KEB. BARU MAMPANG
CILANDAK
PS. MINGGU
JAGAKARSA
PANCORAN
JUMLAH PENDUDUK
: 145,73 KM2 : 10 KEC : 65 KEL : 576 RW 6.128 RT : 2.062.232 Jiwa
Karakateristik Kota Adm. Jakarta Selatan :
1) Daerah Resapan Air 2) Kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kuningan, Casablanca, Manggarai, penataan kawasan Blok M, serta kawasan Pasar Minggu terpadu; 3) Pengembangan kawasan bernilai sejarah di Kebayoran ; 4) Kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan, Sekretariat ASEAN, KPK, Mabes POLRI, Kantor Kementerian ( Nakertrans, PU, Hukum dan HAM, Kesehatan, dsb) 5) Pengembangan pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan; 6) Pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya; dan Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; Penataan Kawasan Mayestik.
II. ISSUE STRATEGIS
10
1. KESEHATAN 1) PUSKESMAS NO
PUSKESMAS KECAMATAN
KELURAHAN
PUSKESMAS KELURAHAN
RMH BERSALIN
TENAGA MEDIS
SPESIALIS
UMUM
GIGI
1
CILANDAK
5
5
1
0
9
10
2
JAGAKARSA
6
6
1
1
15
13
3
KEBAYORAN BARU
10
10
1
1
19
16
4
KEBAYORAN LAMA
6
8
1
1
13
17
5
MAMPANG PRAPATAN
5
6
1
0
16
13
6
PANCORAN
6
8
1
1
14
12
7
PASAR MINGGU
7
10
2
1
16
14
8
PESANGGRAHAN
5
5
1
1
12
16
9
SETIABUDI
8
4
1
0
11
10
10
TEBET
7
7
1
1
14
11
65
69
11
7
139
132
JUMLAH
2) JENIS PELAYANAN NO
JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS
KECAMATAN
KETERANGAN
KELURAHAN
1
Kesehatan Dasar
2
Spesialis Rontgen
3
Rawat Jalan
4
Rawat Bersalin
5
Rawat Inap
6
UGD
7
Pusat Pemulihan Gizi
8
Klinik Metadone untuk Pasien Ketergantungan Obat
9
Klinik VCT
(umum, gigi, dsb)
4 Puskesmas Kec. (Tebet, Mampang Prapatan, Kebayoran Lama, dan Jagakarsa )
PERMASALAHAN DAN SARAN
KENDALA
SARAN
1. Masih terdapat 9 Kelurahan yang belum memiliki Puskesmas karena sulitnya penyediaan lahan (Kel. Tanjung Barat, Karet Kuningan, Semanggi, Guntur, Cipedak, Ciganjur, Jatipadang dan Melawai) 2. Masih terdapat 6 Puskesmas Kecamatan yang belum memiliki pelayanan rawat inap 3. Masih kurangnya tenaga medis/Paramedis (rasio ideal : 1 Puskesmas memiliki 1 tenaga spesialis)……paramedis
1. Perlu pembebasan lahan untuk pembangunan Puskesmas di Kelurahan yang belum memiliki puskesmas Kelurahan 2. Pemanfaatan asset/lahan untuk Kelurahan yang belum memiliki Puskesmas (pemanfaatan asset exKantor Lurah Tanjung Barat, pemanfaatan fasos fasum kewajiban pengembang dsb) 3. Penyediaan Puskesmas Rawat Inap di 5 Kecamatan 4. Penambahan SDM / Tenaga Medis di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 13
3)
PROGRAM JAMKESDA / JPK GAKIN (JAMINAN KESEHATAN DAERAH / JARING PENGAMAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN )
TARGET / SASARAN
PERSYARATAN
RS RUJUKAN
KETERANGAN
1. Pasien Miskin (data BPS & non BPS) 2. Pasien Peserta PKH ( Program Kel.Harapan) 3. Pasien Penerima BOS 4. Pasien Penerima BLT 5. Pemulung 6. Orang Terlantar 7. Penghuni Panti / Yayasan 8. Pasien Kiriman Dari Rumah Singgah, Pasien Lansia / Pusaka 9. Pasien Kiriman Fokuswanda 10.Pasien Kiriman Lembaga Napza / HIV AIDS Lembaga 11.Pejuang Kemerdekaan / LVRI 12.Penyandang Cacat 13.Pasien dg Penyakit DBD , Gizi Buruk, Leptospirosis, Flu Burung, AFP, KIPI 14.Korban Bencana ( Banjir , Kebakaran, Demo, Kerusuhan , Keracunan Makanan ) 15.Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 16. Korban Traficking 17.Kader Posyandu 18.Kader Jumantik
1. KTP DKI 2. Belum mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan 3. Mengisi Formulir JPK +pas foto berwarna ukuran 4x6 1( satu) lembar latar belakang hijau 4. Diketahui / ditandatangani oleh Ka Puskesmas dan Lurah setempat. 5. Verifikasi dari PUSKESMAS
• RSUD FATMAWATI • RS MARINIR CILANDAK • RS Pusat Pertamina • RS TRIA DIPA • RS JAKARTA • RS AGUNG • RS SETIAMITRA • RS JAHIRAH • RSIA Budi Jaya
Peserta JPK gakin tidak dikenakan biaya Peserta mendapat fasilitas kelas 3 Jumlah Pemegang Kartu Gakin sebanyak 1.648 Orang Untuk non KTP DKI menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan anggarannya berasal dari APBN
2. PENDIDIKAN a. No
Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah
Negeri
Swasta
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Siswa
Guru
Gedung
2.320
430
1
TK
3
427
430
24.903
2
SLB
3
28
31
1.407
3
SD
526
132
658
179.066
9.666
132
4
SMP
66
126
192
79.141
2.812
192
5
SMA
29
63
92
40.573
2.813
92
6
SMK
17
111
128
49.892
2.739
128
28
15
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) NO
PENDIDIKAN
BESARAN BOP (Rp)/siswa/bln
JUMLAH PENERIMA BOP
KETERANGAN
1
SDN/MI
60.000
163.246 siswa
2
SMPN/MTs
110.000
59.307 siswa
3
SMAN/MAN
400.000
26.178 siswa
Utk SMA/SMK Swasta, BOP diberikan sebesar 20% dari total siswa, dan diutamakan sekolah yang memiliki siswa miskin/rekomendasi Lurah BOP SMAN/MAN terhitung per Juli 2012, naik dari Rp 75.000,- menjadi Rp 400.000,-/siswa/bulan BOP SMK Negeri terhitung per Juli 2012, naik dari Rp 150.000,- menjadi Rp 600.000,- /siswa/bulan
4
SMK
600.000
11.083 siswa
Khusus untuk siswa rawan putus sekolah, disediakan Beasiswa Rawan Putus Sekolah yang besarnya Rp 250.000,- /siswa/bulan (SMAN/Swasta sebanyak 714 siswa, SMKN/Swasta 1.040 siswa)
Sumber : Sudin Pendidikan Dasar dan Sudin Pendidikan Menengah
Tidak termasuk SD/MI swasta
16
PERMASALAHAN DAN SARAN
KENDALA 1. SD / SMP/SMA/SMK swasta masih belum membebaskan pungutan / iuran sekolah 2. Masih dibutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan dan sarana / prasarana SBI (Standar Bertaraf Internasional) bagi SDN/SMPN 3. SMA/SMK swasta hanya mendapat BOP sebesar 20% (± Rp. 80.000/ siswa/bln) 4. Terdapat …. Guru Honorer (SMAN/SMKN dan 3.773 Honorer SDN/SMPN) yang belum diangkat sbg PNS
SARAN 1.
2.
Perlu penambahan anggaran untuk memenuhi sekolah standar SBI untuk SD/SMP/SMA/SMK Pengangkatan Guru Honorer menjadi PNS
17
3. BANJIR
Kel. Petukangan Utara - RT 01 s/d 010 RW 09
Kel. Bukit Duri
Kel. Ulujam i
Catatan :
- RT 11, 12, 15 RW 10
- RT 01 s/d 08 RW 01
Kel. Petogogan
- RT 03, 06, 08 RW 02
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04
- RT 017, 019 RW 03
Kel. Cipete Utara
- RT 08, 010 RW 05
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04
- RT 07 s/d 09 RW 07
Kel. Raw a Barat
Kel. Bintaro
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04
- RT 03, 04 RW 11 - RT 03, 04, 05 RW 12 - RW 04, 05, 06, 07
Kel. Tebet Barat
Kel. Pancoran
- RT 01 s/d 10 RW 07 - RT 14 s/d 18 RW 01
- RT 01 s/d 10 RW 03
- RT 01, 02, 03 RW 12
- RT 04 s/d 11 RW 04
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04
Kel. Pengadegan - RT 05, 06, 07 RW 01 Kel. Duren Tiga
- RT 01, 02, 013, 014 RW 05 Kel. Kalibata
SETIA BUDI Kel. Cipete Selatan
Kel. Gandaria Selatan - RT 05, 06 RW 01
TEBET
7
KEB. LAMA KEB. BARU
- RT 05 RW 01
JAGAKARSA
MAMPANG
- RT 02, 03, 05 RW 08 - RT 02, 04, 05, 08 RW 05
Pompa Pengendali Banjir 8 buah 1. Kali Pesanggaran 2. Kali Grogol 3. Kali Krukut 4. Kali Mampang 5. Kali Baru Barat 6. Kali Ciliwung 7 Kali Cideng Waduk/Situ (Embung) 13 waduk Rencana Waduk (Brigif dan Lebakbulus 3
- RT 02, 03, 011 RW 09
PANCORAN Kel. Pela Mam pang
Kel. Cilandak Barat - RT 15, 17 RW 11
Kel. Kuningan Barat
- RT 11 RW 03
Kel. Pondok Labu
- RT 03, 04, 11, 12, 13 RW 01
- RT 01 s/d 012 RW 04
- RT11 RW 03
- RT 01, 06 RW 02
- RT 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 RW 05
- RT 02, 06, 09 RW 03
- RT 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10 RW 06
- RT 01 s/d 14 RW 04
- RT 05, 06 RW 07
- RT 01, 02, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15 RW 05
- RT 01 RW 08
Kel. Mam pang Prapatan
- RT 01, 02, 03, 05 RW 09
- RT 09, 10, 14 RW 01
- RT 03, 04, 14, 15 RW 11
-RT 04, 05, 06, 09, 012 RW 04 - RT 07 RW 06
- RT 014 RW 015
Kel. Jati Padang
Kel. Tegal Parang
Kel. Bangka
- RW 01, 02, 03, 04, 05,
- RT 02, 03, 05, 06, 09 RW 03
- RT 03, 07, 08, 10 RW 02
- RT 01, 05, 06, 08 RW 05
- RT 10, 11, 12 RW 03
- RT 04, 05, 06, 07, 08
- RT 03, 06, 11, 12 RW 04
Kel. Ragunan -RW 01, 02, 03, 05, 08,
CILANDAK
1
PS. MINGGU
2 JAGAKARSA 4
09, 10, 11
06, 08, 09
6
3
5
- RW 05, 06, 09, 012
Anggaran Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan NO
KEGIATAN
VOL
ANGGARAN
KET
(2011 s/d 2012)
2011 (Juta)
2012 (juta)
2013 (Juta)
1
Pemeliharaan Infrastruktur Drainase
849 Kegiatan
18.062
32.000
36.058
2
Pembangunan Mini Polder (Pompa)
8 Kegiatan
17.000
27.126
18.900
Renc. 3 Kegiatan
3
Peningkatan saluran (drainase kota)
143 Kegiatan
24.108
57.548
88.236
Renc. 131 Kegiatan
4
Pemeliharaan dan operasional pompa
61 Pompa
500
700
700
5.
Pembebasan waduk dan sungai
Kewenangan Dinas PU
19
KENDALA
SARAN
1. Trase kali menyempit karena berdirinya bangunan oleh masyarakat. Contoh : Kali Ciliwung ,Kali Mampang, Kali Grogol dsb
1. Koordinasi aktif dengan wilayah perbatasan Depok, Tangerang Selatan
2. Normalisasi kali sesuai dengan trase 2. Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan rumah pompa 3. Masih terdapat Kewenangan Pusat dalam penanganan kali / saluran . Contoh : Kali Krukut , Kali Pesanggrahan 4. Sampah – sampah yang dibuang ke kali baik yang berasal dari daerah perbatasan maupun dari wilayah sendiri
3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan stop nyampah di kali
4. Relokasi / penertiban penduduk dan bangunan yg berada di bantaran kali
20
PENGADAAN LAHAN PENGENDALIAN BANJIR PROGRAM
NO
WADUK BRIGIF
WADUK LEBAK BULUS
6,67 Ha
1,74 Ha
5,69 Ha
0,91 Ha
0,98 Ha
0,83 Ha
KETERANGAN
ITEM
1 LUAS LAHAN YG DIPERLUKAN
2 LUAS LAHAN 3 4
YG TELAH DIBEBASKAN LUAS LAHAN YG BELUM DIBEBASKAN KENDALA YG DIHADAPI
1) Penafsiran SK Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama; 2) Penerbitan peta rincian dari BPN Jakarta Selatan belum terperinci secara lengkap (tidak tercantum nama pemilik dan status tanah; 3) Klaim warga terhadap ukuran luas tanah, bangunan 4) Patok trace di lapangan tidak terdapat disetiap bidang tanah sehingga warga bidang tanahnya terkena tidak mengetahui batas
1) Penafsiran SK Kepala Dinas Anggaran Dinas PU Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama;
21
4. TRANSPORTASI 1. LATAR BELAKANG
Jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor) tidak sebanding antara kenaikan jumlah kendaraan dengan kemampuan menambah ruas jalan. Data 5 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata kendaraan 9,1% per tahun = ± 5,7 juta unit. Kerugian akibat kemacetan Rp 5,5 T /tahun, sedangkan akibat penurunan kualitas udara Rp 2,8 T/tahun. (sumber : Metro TV, 21 Juli 2010 & Kompas, 27 Juli 2010)
Tingginya jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor) yang melalui dari/ke Jaksel utamanya bagi masyarakat Depok, Bekasi maupun Tangerang yang melintasi Cilandak & Lebak Bulus ( 319 mobil/hari dan 1.707 motor/hari )
Lokasi kemacetan antara lain : Simpang Pasar Inpres Cipete, sepanjang Jalan Antasari, Simpang Prapanca (depan kantor Walikota), Jalan Iskandarsyah, Simpang Jl. Wijaya, Jl. Pattimura & Simpang Mabes Polri
Salah satu upaya penanganan kemacetan dengan pengembangan sistem dan jaringan jalan melalui pembangunan Fly Over (FO) dan Undepass (UP)
Pada tahun 2010 – 2012 dilaksanakan pembangunan Jalan Layang Non Tol Ruas Antasari – Blok M dengan panjang 8,5 km, dan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu – Tanah Abang sepanjang 8,5km. 22
2. RENCANA JALAN LAYANG KEBON JERUK
TANAH ABANG
1. JALAN LAYANG KAMPUNG MELAYU – TANAH ABANG (8,5 Km)
DUKUH ATAS
2. JALAN LAYANG ANTASARI – BLOK M (8,5 Km)
MANGGARAI
01
KAMPUNG MELAYU
3. JALAN LAYANG KAPTEN TENDEAN – CILEDUG RAYA (8,8 Km)
CILEDUK
03
CAWANG
BLOK M PANCORAN
4. JALAN LAYANG PASAR MINGGU – MANGGARAI (16,3 Km)
ULUJAMI
02 04 P. ANTASARI
PSR. MINGGU
LEBAK BULUS
KETERANGAN :
RAGUNAN
JALAN TOL JORR TOL W2 (ULUJAMI – KEBON JERUK) TOL DEPOK – ANTASARI TOL 6 RUAS DALAM KOTA
BUSWAY MRT
BRIGI F
PINAN G RANTI
CIKU R
Ruas Jalan Layang Antasari – Blok M 8,5 km
KETERANGAN : 1. Pembiayaan ; multiyears total 1,4 T 2. Jadwal Pelaksanaan ; 2012 selesai 3. Kondisi saat ini ; finishing
Jalan Layang Kampung Melayu – Tanah abang meliputi :
Jl. Abdullah Syafi’i Jl. Casablanca
Simpang Jatibaru
Jl. Prof. DR. Satrio Jl. KH. Mas Mansyur
TANAH
Simpang Jl. Wahid Hasyim
ABANG
Simpang Jl. Kebon Kacang
KETERANGAN : 1. Pembiayaan ; multiyears total 1,4 T 2. Jadwal Pelaksanaan ; 2012 selesai 3. Kondisi saat ini ; finishing
Simpang Jl. Karet Penjernihan
FO. KARET
Simpang Jl. Karet Pasar Baru Timur 5
FO. SUDIRMAN
Simpang Jl. HR. Rasuna Said
Keterangan :
Simpang Jl. Tebet Utara 1
FO. Sahardjo
Rencana Jalan Layang
Titik Simpang rawan kemacetan
Kampung UP. CASABLANCA Simpang Jl. Mega Kuningan
Simpang Jl. Tebet Timur
Melayu
MISSING LINK DI WILAYAH JAKARTA SELATAN TARGET KESELURUHAN NO
PROGRAM
LUAS LAHAN YG DIPERLUKAN
LUAS LAHAN YG SUDAH DIBEBASKAN
FUNGSI
KETERANGAN
1.
JL. DENPASAR – JPROF. SATRIO
45.000 m2
45.000 m2
Mengurangi beban lalu lintas di Jl. Rasuna Said sisi barat
Jalan sudah terbangun (Kewajiban pengembang)
2.
JL. CASABLANCA – KUNINGAN
100.800 m2
100.800 m2
Mengurangi beban lalu lintas sisi timur
Jalan sudah terbangun (Kewajiban pengembang)
3
JL. SUDIRMAN – AINI
35.200 m2
-
Jalan penghubung Jl. Sudirman dan HR. Rasuna Said
Sebagian Jalan sudah ada namum terputus dimanfaatkan untuk parkir dan pedagang (Kewajiban para pengembang)
4
JL. ASIA AFRIKA – TEUKU NYAK ARIEF
25.850m2
-
Mengurangi beban lalu lintas di Jl. Hang Lekir, Pakubuwono, Sinabung dan Jl. Teuku Nyak Arif
Jalan sudah terbangun namun konstruksi belum baik dan lebar kurang karena penuh dengan bangunan (Kewajiban para pengembang)
MISSING LINK DI WILAYAH JAKARTA SELATAN TARGET KESELURUHAN
NO
PROGRAM
LUAS LAHAN YG DIPERLUKAN
LUAS LAHAN YG SUDAH DIBEBASKAN
FUNGSI
KETERANGAN
5.
JL. AIR MAYA – BENDI BESAR
1.115 m2
Proses Pembebasan Anggaran 2012
Mengurangi beban lalu lintas di Jl. Bendi Raya
Pembebasan tanah wakaf pemakaman (Ahli waris menolak pemindahan makam) Jalan yang sudah terbangun ± 3.5 m dengan rencana pelebaran ± 15 m
6.
JL. MAMPANG PRAPATAN XIII
4.144 m2
Proses Inventarisasi
Sebagai akses dari Mampang menuju Bangka Raya
Warga meminta perubahan/penyempurnaa n trase menyesuaikan kondisi saat ini dilapangan dan meminta sesuai harga pasar. (Jalan penghubung belum terbangun)
7.
Jl. AKRI – GARNISUN
22.500 m2
-
Jalan Belum terhubun (Kewajiban Pengembang)
3. PENGADAAN LAHAN PROGRAM
NO
MRT
JORR W2N
5,89 Ha
20,82 Ha
2,34 Ha
17,05 Ha
3,55 Ha
3,77 Ha
KETERANGAN
ITEM
1 LUAS LAHAN 2 3 4
YG DIPERLUKAN LUAS LAHAN YG TELAH DIBEBASKAN LUAS LAHAN YG BELUM DIBEBASKAN KENDALA YG DIHADAPI
1) Penafsiran SK Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama; 2) Penerbitan peta rincian dari BPN Jakarta Selatan belum terperinci secara lengkap (tidak tercantum nama pemilik dan status tanah; 3) Klaim warga terhadap ukuran luas tanah, bangunan 4) Patok trace di lapangan tidak terdapat disetiap bidang tanah sehingga warga bidang tanahnya terkena tidak mengetahui batas
1) Penafsiran SK Kepala Dinas Termasuk program Perumahan dan Gedung Pemda Jalan Layang Non Tol ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 Antasari - Blok M terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama; 2) Terdapat beberapa tanah bersengketa (10 bidang) , tidak diketahui pemiliknya(6 bidang) , tanah wakaf (3 bidang) , PTUN (73 bidang), tidak setuju UGR/belum memasukkan berkas (51 berkas)
28
PETA RW KUMUH JAKARTA SELATAN INDIKATOR RW KUMUH 1.Kepadatan Penduduk 2.Tata
Letak Bangunan
3.Keadaan
Konstruksi Bangunan
Tempat Tinggal 4.Ventilasi
Perumahan
5.Kepadatan Bangunan 6.Keadaan
Jalan
7.Drainase/saluran 8.Pemakaian Air
air
Bersih Penduduk
9.Pembuangan Limbah Manusia 10.Pengolahan Sampah
Kumuh Sedang : 32 RW Kumuh Ringan : 13 RW Kumuh Sangat Ringan : 24 RW
Sumber : BPS , tahun 2008
5. PEMUKIMAN / RW KUMUH 1. Terdapat 72 RW Kumuh dengan klasifikasi kumuh sedang,kumuh ringan , kumuh sangat ringan dan tidak kumuh (Data BPS Tahun 2008) 2. Sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilaksanakan penataan di 72 RW Kumuh 3. Penataan RW Kumuh belum dapat dilaksanakan secara tuntas karena alokasi anggaran tidak terpadu/terintegrasi (hanya fokus bina fisik) 4. Tahun 2013 direncanakan penyempurnaan RW Kumuh di 28 lokasi.
30
Gambar / visualisasi Layer jalan lingkungan di Menteng Atas thn 2010
Di Bukit Duri tahun 2011
Sesudah
sebelum
Pembuatan MCK 31
ANGGARAN ANGGARAN NO
UKPD 2011
I
DEDICATED
1
Sudin Perumahan (Dedicated)
II 1
2013
16.825.000.000.000 16.825.000.000.000
REGULER SKPD/UKPD Sudin Perumahan
500.000.000 780.000.000
4
Sudin PU-Jalan Sudin Kesehatan
5
Sudin Perindustrian dan Energi
6
Sudin Perhubungan
7
Sudin Damkar
245.000.000
8
Satpol PP
890.239.769
2
2012
1.877.000.000 130.409.500 1.136.000.000
32
KENDALA 1.
2.
3.
Masih terdapat RW Kumuh diluar 72 RW Kumuh sesuai data BPS tahun 2008
Belum optimalnya anggaran baik yang bersumber dari APBD /APBN maupun peranan CSR (Corporate Social Responsibility)
Masih terdapat kawasan kumuh yang status tanahnya tidak legal (bantaran kali, pinggir rel kereta api dsb) yang status kependudukannya tidak resmi (pendatang)
SARAN 1. Perbaikan Lingkungan dengan melakukan Program Perbaikan Kampung Terpadu (MHT Plus) 2. Membentuk RW Siaga di bidang Kesehatan masyarakat 3. Melaksanakan berbagai lomba tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi/Nasional 4. Road Show oleh Tim Penggerak PKK 5. Melibatkan potensi masyarakat melalui CSR 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup 33
6. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TINGKAT KOTA JUMLAH UNIT PELAYANAN : 6 UKPD JENIS PELAYANAN : 18 JENIS
PENGURUSAN PERIZINAN : 1. SUDIN KUKM DAN PERDAGANGAN ( SIUP Mikro, Kecil, Menengah, TDP Mikro, Kecil, Menengah) 2. SUDIN PERINDUSTRIAN DAN ENERGI ( IUI, TDI, SKI, Tanda Daftar Genset, Agen LPG) 3. SATPOL PP ( UU Gangguan ) 4. SUDIN TATA RUANG ( Keterangan Rencana Kota, Advice Plan ) 5. SUDIN PERIZINAN BANGUNAN ( IMB, IPB ) 6. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP ( UPL, UKL ) 34
PELAYANAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN
JENIS PELAYANAN : ….. JENIS LAYANAN
1. 2. 3. 4.
….. …… ….. ……
TINGKAT KELURAHAN
JENIS PELAYANAN : ….. JENIS LAYANAN
1. 2. 3. 4.
….. …… ….. ……
35
KENDALA 1. Unit PTSP belum menjadi SKPD/UKPD, sehingga belum memungkinkan mengelola anggaran 2. Staf PTSP masih berasal dari Unit Kerja yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan dalam pembinaan 3. Penyelesaian dan penandatanganan berkas layanan masih dilakukan UKPD terkait , PTSP hanya menerima berkas saja 4. Layout ruang PTSP belum sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan
SARAN 1. Melakukan revisi terhadap Perda 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Prov. DKI Jakarta untuk mengakomodir pembentukan PTSP sebagai SKPD/UKPD 2. Memberikan sebagian pelimpahan wewenang kepada PTSP dalam menyelesaikan berkas perizinan dan non perizinan 3. Agar PTSP di Kota Administrasi diberikan kedudukan setara dengan unit yang dikoordinasikan
36
7. PEMERINTAHAN KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN JABATAN
TUPOKSI
KEWENANGAN
ANGGARAN
KETERANGAN
(Pergub ….. WALIKOTA 1. Mengkoordinasikan kegiatan diwilayah dengan Instansi terkait, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 2.Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diwilayah kota; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan; 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dlm penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan ; 5. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yg diberikan oleh Gubernur;
1. Pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan yang dilimpahkan; 2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilimpahkan; 3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban; 4. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; 5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; ( UU no. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Walikota sbg Pengguna Anggaran (PA) ; Sekretaris Kota sbg Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; dan Ka.Bagian sbg PPTK ;
CAMAT
Mencakup bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Penanggulangan bencana, Kesehatan, Pembangunan prasarana sarana umum, Lingkungan Hidup ( Pergub No. 146 tahun 2009 )
Camat sbg Pengguna Anggaran (PA) ;
Anggaran Penguatan Kecamatan
LURAH
Mencakup bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Usaha Kesehatan Masyarakat, Pemeliharaan prasarana sarana umum, Pemberdayaan ekonomi masyarakat. ( Pergub No. 147 tahun 2009 )
Lurah sbg Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Anggaran Penguatan Kelurahan
37
Sarana Prasarana Gedung Kantor Kecamatan Kelurahan
Masih terdapat 8 Kantor Kelurahan dan 3 Kantor Kecamatan yang belum Standar Kendala : Terbatasnya lahan untuk memenuhi standart gedung kantor Camat dan Lurah ( luas lahan kantor Kecamatan ……m2 5 lantai dan luas kantor Kelurahan ……..m2 4 lantai ) Upaya : Optimalisasi gedung kantor kelurahan dan kecamatan Rencana tahun 2013 : Pembangunan 4 Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Cilandak Kurangnya SDM (kuantitas maupun kualitas)……agar ada data dimaksud
Saran dan Usul : a. Menggunakan tanah fasos dan fasum kewajiban pengembang : (utk pembangunan kantor kelurahan Kuningan Timur dengan fasilitas penunjangnya seluas 6.545 m2 ) b. Untuk Kecamatan Cilandak di butuhkan tanah seluas 1.024 M2 diareal tanah sebelah kantor kecamatan ( tanah milik Aset Pemda ) c. Penambahan SDM (Kuantitas maupun kualitas)
38
8. KEMISKINAN
Secara administratif, terdiri dari 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan (576 RW, 6.128 RT) dengan luas keseluruhan mencapai 145,73 Km2.
SETIA BUDI KEB. LAMA
TEBET
Kondisi saat ini • Jumlah total penduduk : 2.062.232 jiwa • Tingkat kemiskinan : 3,84% (78.400 jiwa) • Jumlah RTS (di bawah garis kemiskinan ): 8.877 KK (34.208 jiwa)
KEB. BARU
KECAMATAN
MAMPANG
PESANGGRAHAN
PANCORAN
PS. MINGGU
CILANDAK
U
HM
M
SM
JUMLAH
JAGAKARSA
582
161
80
823
PS. MINGGU
659
360
273
1.292
CILANDAK
167
95
82
344
PESANGGRAHAN
274
155
135
564
KBY. LAMA
357
239
274
870
KBY. BARU
184
157
140
481
MAMPANG P.
512
388
278
1.178
PANCORAN
127
90
91
308
1.473
644
386
2.503
300
135
79
514
TEBET SETIA BUDI JAGAKARSA
KLASIFIKASI
JUMLAH
HAMPIR MISKIN
4.635
MISKIN
2.424
SANGAT MISKIN
1.818
JUMLAH
8.877
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT KOTA DASAR HUKUM Peraturan Gubernur No. 77 tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan MAKSUD DAN TUJUAN (Pasal 3) Maksud : Mengoordinasikan dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan pada SKPD/UKPD dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (Pasal 4) Tujuan : Mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI TKPKK (Pasal 7) Kedudukan TKPKK : TKPKK merupakan pelaksana TKPKP dalam pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. (Pasal 8) Tugas TKPKK : Mengoordinasian dan mengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
.
40
(Pasal 8) Fungsi TKPKK :
1. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja/program SKPD/UKPD di Kota/Kabupaten Administrasi sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan; 2. Pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD/UKPD; 3. Pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD; 4. Pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD; 5. Pengoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan progra m dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 6. Pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD/UKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; 7. Peyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; 8. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; 9. Pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; 10. Pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada TKPKP melalui Walikota/Bupati. 41
STRUKTUR ORGANISASI TKPK
BAGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN/KOTA PENANGGUNG JAWAB Bupati/Walikota KETUA
: Wakil Bupati/Walikota
WAKIL KETUA : Sekretaris Kota/Kab SEKRETARIS
A
: Ka. Kanppeko/Kab
WAKIL SEKRETARIS : Ka KPMP Kota/Ka. KPMP & KB Kab
SEKRETARIAT KETUA
: Ka Subid Kesmas Kanppeko/Kab WK KETUA : Ka Subid Kesmas KPMP Kota/Ka Subag TU KPMP dan KB Kab ANGGOTA : Ka Subag Pemberdayaan Masy. Bag. Kesos; Ka Subag Bag. Umum; Ka Subag Tatalaksana Bag. Tatalaksana; Ka Subag Bina Pemerintahan Bag. Pemerintahan Kota/Kab.
B KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA KETUA : Asisten Kesmas Sekko/Kab SEKRETARIS : Ka. Bag Kesos Setko/Kab SUB PROGRAM PEMENUHAN HAK DASAR Koordinator : Ka. Sudin Dikdas Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Dikmen; Ka. Sudin Perumahan; Ka. Sudin Kesehatan; Ka. Bag. Perekonomian; Ka. Bag. Dikmental Setko; Ka. Kantor Logistik; Ka. PDAM Jaya Kota/Kab. SUB PROGRAM PENGURANGAN BEBAN HIDUP Koordinator : Ka. Sudin Sosial Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Pertanian Kehutanan; Ka. Sudin Pemakaman; Ka. Sudin Peternakan Perikanan; Ka. Sudin Damkar; Ka. Bazis; Ka. Koordinasi Keg. Kesejahteraan Sosial; Ka. Bag. Kesos Kota/Kab. SUB PROGRAM PERBAIKAN KUALITAS HIDUP Koordinator : Ka. Sudin Kesehatan Kota/Kab Anggota : Ka. Kantor Kementerian Agaman; Ka. Kantor KB; Ka. KLH; Ka. Sudin Dukcapil; Ka. Sudin Kebersihan; Ka. Bag Tata Ruang dan LH Setko Kota/Kab; Camat & Lurah
42
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL KETUA
KETUA : Asisten Pembangunan dan LH Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Tata Ruang dan LH Setko/Kab SUB PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI Koordinator : Ka. KPMP Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin PU Jalan; Ka. Sudin PU Tata Air; Ka. Sudin Pariwisata; Ka. Sudin Kebudayaan; Ka. Sudin Pertamanan; Ka. Sudin Perumahan; Ka. Sudin Orda; Kasudin P2B, Ka. Sudin Nakertrans Kota Kab; Koordinasi Keg. Kesejahteraan Sosial dan Pemangku Kepentingan Lainnya. SUB PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS POKMAS Koordinator : Ka. Bag. Tata Pemerintahan Kota/Kab Anggota : Ka. Kantor Kesbangpol, Ka. Bag Kesos; Ka. Bag. Tata Laksana; Ka. Bag. Hukum; Ka. Bag Dikmental; Ketua TP PKK; Perguruan yang ada di Kota/Kab; Camat & Lurah.
: Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Perekonomian Setko/Kab SUB PROGRAM AKSES BAGI PELAKU UMK Koordinator : Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Perindustrian dan Energi; Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan; Ka. Capem Bank DKI; Ka. Kadin Kota/Kab. SUB PROGRAM PENGUATAN EKONOMI Koordinator : Ka. Bag. Perekonomian Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan; Ka. Sudin Nakertrans Kota/Kab; Dunia Usaha; Perguruan Tinggi; Pemangku kepentingan lainnya.
POKJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI KETUA : Ka Subag TUID Kanppeko/Kab WK KETUA : Ka Seksi Sosial Kantor Statistik Kota/Kab. ANGGOTA : Ka Sie Data dan Informasi Sudin Dukcapil; Ka Sie. Sistem Informasi Sudin Kominfomas; Perguruan Tinggi di Wilayah Kota/Kab.
POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN KETUA
: Ka Subid Perekonomian Kanppeko/Kab WK KETUA : Ka Subag Perindustrian dan Perdagangan Bag. Perekonomian Kota/Kab. ANGGOTA : Ka Subag Sosial Bag. Kesos; Ka. Subag Pelayanan Publik Bag. Tatalaksana; Ka Subag Prasarana Bag. Prasarana dan Sarana; KADINDA Kota/Kab.
KELOMPOK PROGRAM PENDUKUNG KETUA : Asisten Pemerintahan Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Tata Pemerintahan Setko/Kab SUB PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASY. SECARA LANGSUNG Koordinator : Ka. Bag. Perekonomian Setko/Kab Anggota : Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan; Ka. Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota/Kab; BUMD; Dunia Usaha; Pemangku kepentingan lainnya. SUB PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASY. SECARA TIDAK LANGSUNG Koordinator : Ka. Sudin Nakertrans Kota/Kab Anggota : LSM; Dunia Usaha, Yayasan Sosial; Pemangku kepentingan lainnya.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA JAKARTA SELATAN
POKJA PENGADUAN MASYARAKAT KETUA
: Ka Subag Bina Kemasyarakatan KPMP Kota/Kab WK KETUA : Ka Subag TU Kantor Inspektorat Pembantu Kota/Kab. ANGGOTA : Ka Sie Kehumasan Sudin Kominfomas; Ka Subag Bantuan Hukum Bag. Hukum; Ka Subag Rumah Tangga Bag. Hukum Kota/Kab.
SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
A
SEKRETARIS
: Ka. Kanppeko/Kab
WAKIL SEKRETARIS
: Ka KPMP Kota/Ka. KPMP & KB Kab
POKJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT KETUA
: Ka Subid Kesmas Kanppeko/Kab WK KETUA : Ka Subid Kesmas KPMP Kota/Ka Subag TU KPMP dan KB Kab ANGGOTA : Ka Subag Pember dayaan Masy. Bag. Kesos; Ka Subag Bag. Umum; Ka Subag Tatalaksana Bag. Tatalaksana; Ka Subag Bina Pemer intahan Bag. Pemer intahan Kota/Kab.
KETUA : Ka Subag TUID Kanppeko/Kab WK KETUA : Ka Seksi Sosial Kantor Statistik Kota/Kab. ANGGOTA : Ka Sie Data dan Infor masi Sudin Dukc apil; Ka Sie. Sistem Infor masi Sudin Kominfomas; Per gur uan Tinggi di Wilayah Kota/Kab.
2. 3.
Pelaksanaan kegiatan administrasi dan surat menyurat TKPKK; Penyelenggaraan rapat TKPKK; Pelaporan TKPKK
KETUA
: Ka Subid Per ekonomian Kanppeko/Kab WK KETUA : Ka Subag Per industr ian dan Per dagangan Bag. Per ekonomian Kota/Kab. ANGGOTA : Ka Subag Sosial Bag. Kesos; Ka. Subag Pelayanan Publik Bag. Tatalaksana; Ka Subag Pr asar ana Bag. Pr asar ana dan Sar ana; KADINDA Kota/Kab.
1.
2.
3. 4.
5.
Mengembangkan dan sosialisasi data kemiskinan w ilayah; Mengembangkan indikator kemiskinan w ilayah sebagai bahan masukan indikator kemiskinan daerah; Mengembangkan sistem informasi kemiskinan; Menyediakan data dan informasi sitem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan; dan Melaporkan pelaksanaan tugas
POKJA PENGADUAN MASYARAKAT
KETUA
: Ka Subag Bina Kemasyar akatan KPMP Kota/Kab WK KETUA : Ka Subag TU Kantor Inspektor at Pembantu Kota/Kab. ANGGOTA : Ka Sie Kehumasan Sudin Kominfomas; Ka Subag Bantuan Hukum Bag. Hukum; Ka Subag Rumah Tangga Bag. Hukum Kota/Kab.
URAIAN TUGAS :
URAIAN TUGAS :
URAIAN TUGAS :
1.
POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1.
2.
3.
Merumuskan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; Merumuskan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah; dan Melaporkan pelaksanaan tugas
URAIAN TUGAS :
1.
2.
3.
4.
43
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA JAKARTA SELATAN
Merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan; Merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; Merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan Melaporkan pelaksanaan tugas
PENANGGUNG JAWAB Bupati/Walikota
B KELOMPOK PROGRAM
KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA KETUA : Asisten Kesmas Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Kesos Setko/Kab SUB PROGRAM PEMENUHAN HAK DASAR Koordinator : Ka. Sudin Dikdas Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Dikmen; Ka. Sudin Perumahan; Ka. Sudin Kesehatan; Ka. Bag. Perekonomian; Ka. Bag. Dikmental Setko; Ka. Kantor Logistik; Ka. PDAM Jaya Kota/Kab. SUB PROGRAM PENGURANGAN BEBAN HIDUP Koordinator : Ka. Sudin Sosial Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Pertanian Kehutanan; Ka. Sudin Pemakaman; Ka. Sudin Peternakan Perikanan; Ka. Sudin Damkar; Ka. Bazis; Ka. Koordinasi Keg. Kesejahteraan Sosial; Ka. Bag. Kesos Kota/Kab. SUB PROGRAM PERBAIKAN KUALITAS HIDUP Koordinator : Ka. Sudin Kesehatan Kota/Kab Anggota : Ka. Kantor Kementerian Agaman; Ka. Kantor KB; Ka. KLH; Ka. Sudin Dukcapil; Ka. Sudin Kebersihan; Ka. Bag Tata Ruang dan LH Setko Kota/Kab; Camat & Lurah URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PEMENUHAN HAK DASAR : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PENGURANGAN BEBAN HIDUP : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait. URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PERBAIKAN KUALITAS HIDUP : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait
44
KETUA
: Wakil Bupati/Walikota
WAKIL KETUA : Sekretaris Kota/Kab
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETUA : Asisten Pembangunan dan LH Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Tata Ruang dan LH Setko/Kab SUB PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI Koordinator : Ka. KPMP Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin PU Jalan; Ka. Sudin PU Tata Air; Ka. Sudin Pariwisata; Ka. Sudin Kebudayaan; Ka. Sudin Pertamanan; Ka. Sudin Perumahan; Ka. Sudin Orda; Kasudin P2B, Ka. Sudin Nakertrans Kota Kab; Koordinasi Keg. Kesejahteraan Sosial dan Pemangku Kepentingan Lainnya. SUB PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS POKMAS Koordinator : Ka. Bag. Tata Pemerintahan Kota/Kab Anggota : Ka. Kantor Kesbangpol, Ka. Bag Kesos; Ka. Bag. Tata Laksana; Ka. Bag. Hukum; Ka. Bag Dikmental; Ketua TP PKK; Perguruan yang ada di Kota/Kab; Camat & Lurah. URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS POKMAS: 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait.
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL KETUA
: Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Perekonomian Setko/Kab SUB PROGRAM AKSES BAGI PELAKU UMK Koordinator : Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Perindustrian dan Energi; Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan; Ka. Capem Bank DKI; Ka. Kadin Kota/Kab. SUB PROGRAM PENGUATAN EKONOMI Koordinator : Ka. Bag. Perekonomian Kota/Kab Anggota : Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan; Ka. Sudin Nakertrans Kota/Kab; Dunia Usaha; Perguruan Tinggi; Pemangku kepentingan lainnya.
URAIAN TUGAS SUB PROGRAM AKSES BAGI PELAKU UMK : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PENGUATAN EKONOMI : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA JAKARTA SELATAN
KELOMPOK PROGRAM PENDUKUNG KETUA : Asisten Pemerintahan Sekko/Kab SEKRETARIS: Ka. Bag Tata Pemerintahan Setko/Kab SUB PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASY. SECARA LANGSUNG Koordinator : Ka. Bag. Perekonomian Setko/Kab Anggota : Ka. Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan; Ka. Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota/Kab; BUMD; Dunia Usaha; Pemangku kepentingan lainnya. SUB PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASY. SECARA TIDAK LANGSUNG Koordinator : Ka. Sudin Nakertrans Kota/Kab Anggota : LSM; Dunia Usaha, Yayasan Sosial; Pemangku kepentingan lainnya.
URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPD/UKPD terkait
URAIAN TUGAS SUB PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TDK LANGSUNG : 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; 4. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan 5. Melaporkan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait.
III. PELAKSANAAN ANGGARAN
45
1. PROSES PERENCANAAN ( BOTTOM UP & TOP DOWN ) MEKANISME PENYUSUNAN APBD
AGENDA RAPBD
Keterlibatan SKPD
2. BESARAN ANGGARAN a.
UKPD TINGKAT KOTA
49
2. BESARAN ANGGARAN a. NO
UKPD TINGKAT KOTA BIDANG
TAHUN 2011 ANGGARAN
2012 PENYERAPAN (%)
ANGGARAN
RENCANA 2013 PENYERAPAN (%)
ANGGARAN
1.
PEMERINTAHAN
396.974.038.449
85,22
394.903.797.283
50,86
460.090.016.635
2.
PSKLH
292.339.223.962
79,20
301.878.999.500
39,05
452.525.000.000
3.
KESMAS
631.922.587.438
91.01
783.495.944.227
42,00
732.965.000.000
4.
EKONOMI
66.337.941.924
87,44
62.170.000.000
48,42
84.310.000.000
1.387.573.791.773
86,70
1.542.448.741.010
43,95
1.729.890.016.635
TOTAL
Catatan : 1) Penyerapan tahun anggaran 2012 s.d. akhir Triwulan III.
50
2. BESARAN ANGGARAN b. NO
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI PAGU
TAHUN 2011 ANGGARAN
2012 PENYERAPAN (%)
ANGGARAN
RENCANA 2013 PENYERAPAN (%)
ANGGARAN
1.
BTL
159.919.442.803
88,49
163.880.678.661
67,05
178.742.183.365
2.
BL
119.965.000.000
77,46
99.001.597.283
22,74
99.002.016.635
TOTAL
279.884.442.803
83,76
262.882.275.944
50,36
277.744.200.000
Catatan : 1) BTL / gaji pegawai utk pegawai Sekretariat Kota, Kec dan Kel dialokasikan di Pagu Sekretariat Kota (Walikota sebagai PA, Sekko sbg KPA dan Para Ka. Bagian sbg PPTK) 2)
BL adalah belanja kegiatan di Bagian Setko Adm.
51
2. BESARAN ANGGARAN c. NO
KECAMATAN DAN KELURAHAN KEC & KEL
TAHUN 2011 ANGGARAN
1. 2.
2012 PENYERAPAN (%)
ANGGARAN
RENCANA 2013 PENYERAPAN (%)
ANGGARAN
10 KECAMATAN
29.587.760.000
88,92
30.505.000.000
42,61
35.316.000.000
65 KELURAHAN
184.390.000.000
89,55
186.090.000.000
67,42
234.421.000.000
Catatan : 1) Rata – rata anggaran Penguatan Kecamatan tahun 2012 = Rp 3 – 3,5M /tahun dan Penguatan Kelurahan Rp 2 – 3M/tahun 1) Biaya Operasional RW, RT dan LMK dialokasikan di Pagu Kelurahan ( utk RW = Rp 750.000,/bulan ; RT = Rp 750.000,-/bulan ; dan LMK = Rp 1.000.000,- / bulan 52
IV. PRESTASI KOTA JAKARTA SELATAN
53
PRESTASI
• SUDIN KESMAS : SERTIFIKASI ISO THN 2005 • P2B KEC. KEB LAMA : ISO 9002 • SUDIN P2B : ISO 9002 • SUDIN YANKES : 1SO 9001/2000 • PUSKES KEC. TEBET : ISO 9001/2000
• KANTOR PERTANAHAN: PELAYANAN UNIT TERBAIK TK PROP 2007 • PELAYANAN SATU ATAP KOTA ADM : JUARA II TK PROP 2007 • PUSKES TERBAIK TINGKAT PROVINSI 2008
• SUDIN KESMAS : SAKA BHAKTI HUSADA TK NASIONAL 2007 • KESMAS : DOKTER DAN PARAMEDIS NASIONAL 2008 • SUDIN DUKCAPIL : CITRA PELAYANAN PRIMA NASIONAL 2006 • PERPUMDA : JUARA NASIONAL 2007 • PUSKES PANCORAN : PARAMEDIS TELADAN NASIONAL2007 • PUSKES PS MINGGU : PARAMEDIS TELADAN NASIONAL 2007 • PUSKES TEBET : GIZI TELADAN NASIONAL 2007
54
V. SARAN
55
1) Internal Pemerintah Kota ; - Anggaran - SDM - Tupoksi Walikota, Camat dan Lurah 2) Eksternal ; Pelaksanaan kegiatan Koordinasi lintas vertikal / Pemerintah Pusat Kebijakan ………….
56
terima kasih
57
58
PELAYANAN TERPADU SATU ATAP NO
PERATURAN
TENTANG
1
PERMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO : PER/ 25/M.PAN/05/2006
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
2
KEPMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO.63 /KEP /M.PAN/7/2003
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
3
INST.GUB PROPINSI DKI JAKARTA NO. 218 TAHUN 2003
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WALIKOTAMADYA / KABUPATEN ADMINISTRASI DI PROPINSI DKI JAKARTA
4
SK WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN NO. 23 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SISTEM SATU ATAP DI KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN JL. PRAPANCA RAYA NOMOR 9 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
5
INSTRUKSI WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN NO. 04 TAHUN 2004
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SISTEM SATU ATAP DI KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN JL. PRAPANCA RAYA NO. 9 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 59
2. GERAKAN JUMAT SEHAT 1. Gerakan Jumat Sehat melibatkan 575 dokter negeri dan swasta ke masing-masing RW 2. Pelaksanaan GJS dilakukan setiap 2 minggu sekali (Minggu ke – 2 dan Minggu ke – 4) 3. Kegiatan meliputi : fogging, jumantik, posyandu, one man one tree one biopori 4. Jumlah pohon yang telah ditanam …… pohon serta lubang biopori sebanyak ….lubang 5. Kegiatan GJS melibatkan seluruh UKPD serta masyarakat 5. Rencana 2013 : Melaksanakan GJS secara konsisten setiap 2 minggu sekali
Foto fogging
60
RUMAH MULTI FUNGSI Konsep : 1) Peran serta masyarakat dengan menyediakan/menyerahkan tanahnya untuk pembangunan rumah multi fungsi (tempat masyarakat berinteraksi, termasuk sebagai rumah sehat) 2) Jumlah rumah multi fungsi s.d. saat ini sebanyak ……….. Rumah 3) UKPD terkait memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya
Gambar rumah multifungsi
61
3. ADIPURA / BANGUN PRAJA 1. Jakarta Selatan sampai dengan tahun 2012 telah meraih 8 kali Piala Adipura 2. Kegiatan yang dilakukan : HBKB, Jakarta Selatan Clean City, 3R, Jaksel Green City) 3. Kendala : masih adanya kewenangan ditingkat Provinsi yang tidak bisa ditangani wilayah ( misalnya taman, stasiun kereta api, pasar dsb ) 4. Upaya menggerakan masyarakat dengan SMP (Silaturahmi Minggu Pagi ) serta koordinasi dengan Unit Terkait 5. Rencana tahun 2013 meraih kembali piala Adipura 6. Dukungan yang diperlukan a. Pemeliharaan / Perbaikan lokasi-lokasi yang menjadi kewenangan Provinsi di turunkan ke tingkat kota b. Koordinasi Pemprov untuk lokasi diareal PT KAI, Pasar, dsb. lebih ditingkatkan
Gambar
62
KENDALA 1. Peran serta masyarakat dalam penanganan kebersihan masih kurang 2. Adanya titik pantau (taman, pasar, jalan, dsb) yang bukan kewenangan wilayah 3. Dukungan instansi vertikal (Perumka, Kemen PU, PD Pasar Jaya) masih kurang
SARAN 1. Mengadakan Program Bank Sampah di Setiap Kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat di Formapel (Forum Masyarakat Peduli Lingkungan) 3. CSR (Corporate Social Responsibilities)
63
4. PELAYANAN TERPADU a.
GEDUNG KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN
1. Masih terdapat 8 Kantor Kelurahan dan 3 Kantor Kecamatan yang belum Standar 2. Kendala : Terbatasnya lahan untuk memenuhi standart gedung kantor Camat dan Lurah ( luas lahan kantor Kecamatan ……m2 5 lantai dan luas kantor Kelurahan ……..m2 4 lantai ) 3. Upaya : Optimalisasi gedung kantor kelurahan dan kecamatan 4. Rencana tahun 2013 : Pembangunan 4 Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Cilandak 5. Dukungan yang diperlukan : a. Menggunakan tanah fasos dan fasum kewajiban pengembang : (utk pembangunan kantor kelurahan Kuningan Timur dengan fasilitas penunjangnya seluas 6.545 m2 ) b. Untuk Kecamatan Cilandak di butuhkan tanah seluas 1.024 M2 diareal tanah sebelah kantor kecamatan ( tanah milik Aset Pemda )
64
b. PENDELEGASIAN KEWENANGAN KECAMATAN ( Pergub No 146 / 2009 ) DAN KELURAHAN ( Pergub No 147 / 2009 ) 1) Kewenangan Kecamatan mencakup bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Penanggulangan bencana, Kesehatan, Pembangunan prasarana sarana umum, Lingkungan Hidup
2) Kewenangan Kelurahan mencakup bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Usaha Kesehatan Masyarakat, Pemeliharaan prasarana sarana umum, Pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3) Untuk melaksanakan kewenangan Kecamatan dan Kelurahan, dialokasikan Anggaran Penguatan Kecamatan dan Kelurahan ( Camat sebagai Pengguna Anggaran dan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran )
65
PELAYANAN TERPADU SATU ATAP NO
PERATURAN
TENTANG
1
PERMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO : PER/ 25/M.PAN/05/2006
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
2
KEPMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO.63 /KEP /M.PAN/7/2003
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
3
INST.GUB PROPINSI DKI JAKARTA NO. 218 TAHUN 2003
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WALIKOTAMADYA / KABUPATEN ADMINISTRASI DI PROPINSI DKI JAKARTA
4
SK WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN NO. 23 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SISTEM SATU ATAP DI KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN JL. PRAPANCA RAYA NOMOR 9 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
5
INSTRUKSI WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN NO. 04 TAHUN 2004
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SISTEM SATU ATAP DI KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN JL. PRAPANCA RAYA NO. 9 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 66
UNIT PELAKSANAAN PELAYANAN SATU ATAP TINGKAT KOTA JUMLAH UNIT PELAYANAN : 6 UKPD JENIS PELAYANAN : 18 JENIS
PENGURUSAN PERIZINAN : 1. SUDIN KUKM DAN PERDAGANGAN ( SIUP Mikro, Kecil, Menengah, TDP Mikro, Kecil, Menengah) 2. SUDIN PERINDUSTRIAN DAN ENERGI ( IUI, TDI, SKI, Tanda Daftar Genset, Agen LPG) 3. SATPOL PP ( UU Gangguan ) 4. SUDIN TATA RUANG ( Keterangan Rencana Kota, Advice Plan ) 5. SUDIN PERIZINAN BANGUNAN ( IMB, IPB ) 6. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP ( UPL, UKL ) 67
KENDALA 1. Unit PTSP belum menjadi SKPD/UKPD, sehingga belum memungkinkan mengelola anggaran 2. Staf PTSP masih berasal dari Unit Kerja yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan dalam pembinaan 3. Penyelesaian dan penandatanganan berkas layanan masih dilakukan UKPD terkait , PTSP hanya menerima berkas saja 4. Layout ruang PTSP belum sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan
SARAN 1. Melakukan revisi terhadap Perda 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Prov. DKI Jakarta untuk mengakomodir pembentukan PTSP sebagai SKPD/UKPD 2. Memberikan sebagian pelimpahan wewenang kepada PTSP dalam menyelesaikan berkas perizinan dan non perizinan 3. Agar PTSP di Kota Administrasi diberikan kedudukan setara dengan unit yang dikoordinasikan
68
5. PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN
1. Terciptanya kawasan Unggulan di masing-masing wilayah kelurahan, kecamatan dan kota yang kawasannya dapat di kendalikan baik estetika lingkungan ( termasuk sarana dan prasarana jalan ) maupun keberadaan Pedagang Kaki 5 dan kemacetan lalulintas. 2. Rencana Tahun 2013 : menata Kawasan unggulan yang telah ditetapkan di Tingkat Kelurahan , Kecamatan dan Kota 3. Dukungan agar SKPD terkait tingkat provinsi memberikan dukungan terhadap penataan dan pembangunan kawasan unggulan
ANGGARAN NO
ANGGARAN
ASPEK
1 PENATAAN RW KUMUH
2011 Rp 24.380.210.000 Rp
2 GERAKAN JUMAT SEHAT Rp
2012 43.741.864.000
660.662.000 Rp
1.027.058.500
3
BANGUN PRAJA / ADIPURA
Rp 19.646.135.737 Rp
29.909.556.500
4
PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN
Rp 1.415.000.000 Rp
2.810.000.000
5 PELAYANAN TERPADU
Rp 44.830.000.000 Rp
29.550.000.000
Rp 90.932.007.737 Rp
107.038.479.000
Total
sumber : UKPD Kota Adm. Jak arta Selatan, 2011 - 2012
70
B. PEMBANGUNAN BERDASARKAN ISSUE – ISSUE STRATEGIS
PENANGGULANGAN BANJIR
71
PETA RAWAN BANJIR (24 Titik Lokasi) Kel. Petukangan Utara
Kel. Petogogan
Kel. Bukit Duri
- RT 01 s/d 010 RW 09
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04 Kel.
- RT 11, 12, 15 RW 10
Kel. Ulujam i
Cipete Utara
- RT 03, 04 RW 11
- RT 01 s/d 08 RW 01
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04 Kel.
- RT 03, 04, 05 RW 12
- RT 03, 06, 08 RW 02
Raw a Barat
- RW 04, 05, 06, 07
- RT 017, 019 RW 03
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04
Kel. Tebet Barat
- RT 01 s/d 10 RW 07
- RT 08, 010 RW 05
Kel. Guntur
- RT 07 s/d 09 RW 07
- RT 14 s/d 18 RW 01
SETIA BUDI
- RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 04
- RT 05, 06, 07 RW 01 Kel. Duren Tiga - RT 01, 02, 013, 014 RW 05 Kel. Kalibata
- RT 02, 03, 011 RW 09
KEB. BARU
Kel. Pela Mam pang
PANCORAN
Kel. Cipete Selatan
MAMPANG
- RT 05 RW 01
PESANGGRAHAN
- RT 11 RW 03 Kel. Kuningan Barat
- RT 03, 04, 11, 12, 13 RW 01
- RT 05, 06 RW 01
- RT 01, 06 RW 02
Kel. Cilandak Barat
- RT 02, 06, 09 RW 03
- RT 15, 17 RW 11
- RT 01 s/d 14 RW 04
Kel. Pondok Labu
- RT 01, 02, 06, 07, 08, 10, 11,
CILANDAK PS. MINGGU
- RT11 RW 03
12, 13, 15 RW 05 Kel. Mam pang Prapatan
U
- RT 09, 10, 14 RW 01 -RT 04, 05, 06, 09, 012 RW 04 -
Kel. Ragunan
RT 07 RW 06
JAGAKARSA
Kel. Tegal Parang
08, 09, 10, 11
- RT 02, 03, 05, 06, 09 RW 03
Kel. Jati Padang
- RT 01, 05, 06, 08 RW 05
- RW 01, 02, 03, 04,
- RT 04, 05, 06, 07, 08
05, 06, 08, 09
Kel. Pengadegan
TEBET
KEB. LAMA
-RW 01, 02, 03, 05,
- RT 04 s/d 11 RW 04
- RT 02, 04, 05, 08 RW 05
- RT 01, 02, 03 RW 12
Kel. Gandaria Selatan
- RT 01 s/d 10 RW 03
- RT 02, 03, 05 RW 08
- RW 06
Kel. Bintaro
Kel. Pancoran
- RT 01 s/d 012 RW 04 - RT 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 RW 05 - RT 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10 RW
06 - RT 05, 06 RW 07 - RT 01 RW 08 - RT 01, 02, 03, 05 RW 09 - RT 03, 04, 14, 15 RW 11
- RT 014 RW 015 Kel. Bangka - RT 03, 07, 08, 10 RW 02 - RT 10, 11, 12 RW 03 - RT 03, 06, 11, 12 RW 04
- RW 05, 06, 09, 012
PROFILE JARINGAN DRAINASE SERTA SARANA PRASARANA YANG DIMILIKI Pompa TVRI
Pompa Canadianti
Si tu Pa ncoran
Pompa Setiabudi Pompa UP. Manggarai
Pompa Kebon Baru Si tu Ka li Bata
Keterangan :
Pompa IKPN, Madrasah Wa duk Si gura - gura
1.
Pompa H. Muhi
Pompa Kemang Raya
Wa duk Ragunan Kebon Binatang
Wa duk Ragunan Perta nian
Si tu Babakan
Si tu Ma ngga Bol ong
2. 3.
Terdapat 8 aliran kali (Ciliwung, Kali Baru, Kali Baru Barat , Cideng, Krukut, Mampang, Grogol, Pesanggrahan 3 Waduk dan 4 Situ Terdapat 8 pompa
KENDALA 1.
2.
3.
4.
Trase kali menyempit karena berdirinya bangunan oleh masyarakat. Contoh : Kali Ciliwung ,Kali Mampang, Kali Grogol dsb
SARAN 1.
Koordinasi aktif dengan wilayah perbatasan Depok, Tangerang Selatan
2.
Normalisasi kali sesuai dengan trase
3.
Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan stop nyampah di kali
4.
Penertiban daerah pinggir kali
5.
Relokasi penduduk yang berada di bantaran kali
Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan rumah pompa Masih terdapat Kewenangan Pusat dalam penanganan kali / saluran . Contoh : Kali Krukut , Kali Pesanggrahan Sampah – sampah yang dibuang ke kali baik yang berasal dari daerah perbatasan maupun dari wilayah sendiri
74
B. PEMBANGUNAN BERDASARKAN ISSUE – ISSUE STRATEGIS
PENATAAN RUANG
75
RUANG TERBUKA HIJAU SETIA BUDI TEBET
KEB. LAMA KEB. BARU
PANCORAN
MAMPANG PESANGGRAHAN
CILANDAK
Catatan : 1. Penjelasan tentang RTH 2. Penjelasan tentang planning keseluruhan 3. Penjelasan tentang penyalahgunaan peruntukan
PS. MINGGU
U
JAGAKARSA
76
Data RTH 2011
I. Eksisting WILAYAH
NO KOTAMADYA
LUAS RUANG TERBUKA HIJAU PERTAMANAN
TAMAN KOTA JML
1
Jakarta Selatan
312
LUAS
553.410,24
JALUR HIJAU JALAN JML
LUAS
274 1.347.340,33
TAMAN BANG.UMUM JML
80
LUAS
211.954,00
JH.TEPIAN AIR JML
41
LUAS
129.475,00
LAP. TAMAN REKREASI RTH. PEMAKAMAN SEPAKBOLA JML
LUAS
2 2.050.000,00
JML
LUAS
18 1.500.908,00
HUTAN KOTA
JML
LUAS
JML
LUAS
6
6,053
19
600,67
JUMLAH
5.793.087,57
II. Strategi a. Pengembangan kawasan pertanian untuk budi daya kawasan peruntukan hortikultura dan tanaman pangan terutama di Pasar Minggu, Cilandak, Ciganjur, dan Jagakarsa. b. Pengembangan dan mempertahankan lahan pemakaman umum di kawasan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Setiabudi/Tebet, Jagakarsa dan Pasar Minggu c. Peningkatan peran serta developer/pengembang dalam pembangunan kawasan RTH baru d. Pemeliharaan lapangan olahraga, penanaman pohon pelindung dan tanaman hias di tepi dan median jalan
e. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan taman atap (roof garden) dan dinding hijau di kawasan permukiman dan perkantoran f.
Peruntukan lahan di kawasan RTH publik tidak dapat diubah
RENCANA POLA RUANG
KENDALA 1.
2.
3.
Banyaknya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang oleh masyarakat (pemukiman menjadi komersil ; jalan Antasari, Kemang, Kebayoran Baru,dsb) termasuk pelanggaran KDB 20% (Jagakarsa, Lenteng Agung dan Pesanggrahan) Terbatasnya kewenangan Walikota dalam pengendalian pemanfaatan ruang Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
SARAN 1. 2. 3. 4.
Perlu Law Enforcement terhadap pelanggaran Konsisten terhadap aturan Peningkatan kewenangan terhadap Walikota Penambahan SDM, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan
79
I. Eksisting
JUMLAH KENDARAAN BERDASARKAN LOKASI TUGAS DAN JENISNYA
SUKU DINAS KEBERSIHAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
Volume timbulan sampah : 1.316,42 ton/hari terdiri dari : 1.247,80 ton/hari Produk sampah Jaksel : 686,2 ton/hari Sampah Commuter Sumber Timbulan Sampah : o Rumah tinggal : 52,97 % o Pasar : 4,60 % o Sekolah : 5,32 % o Perkantoran : 27,35 % o Industri : 8,97 % o Lain-lain : 1,40 % • Sampah terangkut : 1.311,50 Ton/hari - oleh swasta : 616,62 Ton/hari - PHL : 694,88 Ton/hari • Sampah tertunda : 4,92 M3/hari
JUMLAH DAN JENIS KENDARAAN
NO
WILAYAH/ SEKSI
TYPER
COMPAC ARM TOR ROLL
TANKI DER STREE STREE SOVE DHAR LINT SP TINJA EK T T L MA AS CONT D SP GE KEC SWEEPE WAS LOA WAN OPR INDO MT D R R MO HER DER ITA S OR R BES KE BES KEC BES KE BES KEC IL R AR CIL AR IL AR CIL AR IL
1
TE BE T
3
3
1
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3 10 11
2
SETIABUDI
4
2
3
-
3
1
-
-
-
-
-
1
-
1
-
6 10 11
3
MAMPANG PRAPT
5
2
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
1
-
4 10 4
4
PASAR MINGGU
6
1
1
1
3
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3 10 4
5
KEBY. LAMA
5
4
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
5 10 10
6
KEBY. BARU
2
2
3
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
4 10 16
7
CILANDAK
2
3
2
1
2
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
4 10 10
8
PANCORAN
3
1
2
1
2
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
5 10 9
9
PESANGGRA HAN
1
1
2
-
4
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
4 10 14
10
JAGAKARSA
-
2
1
-
4
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
4 10 13
11
OPRS.SUKUDI NAS
2
4
-
-
-
1
2 20 1
4
1
7
1
4
1
24 20 3
33 23 16 3 24 21 2 20 1
4
1
8
1
14
3
65
J UMLAH
80
12 10 0 5
KENDALA 1.
2.
3.
4.
5.
Sampah di daerah perbatasan mengakibatkan bertambahnya timbulan sampah wilayah Jakarta Selatan Peran serta Masyarakat belum optimal terhadap kepedulian akan kebersihan lingkungan khususnya tentang pemilahan & pengolahan sampah di sumber Jumlah kendaraan angkutan sampah yang ada semakin berkurang karena usia teknis Jarak tempuh ke lokasi TPA cukup jauh ±50 Km sehingga pembuangan sampah ke TPST Bantar Bantar Bantar Gebang tidak optimal Sulitnya mencari lahan untuk LPS
SARAN 1.
2.
3. 4.
Peningkatan kesadaran masyarakat khususnya tentang pemilahan dan pengolahan sampah Percepatan pembentukan bank sampah di setiap Kelurahan di Jakarta Selatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah Mengoptimalkan peran dan fungsi forum masyarakat peduli lingkungan ……
82
3. PEMBANGUNAN BERDASARKAN ISSUE – ISSUE STRATEGIS
Pembangunan kampung deret / rumah susun
83
PREDIKSI KEBUTUHAN RUMAH WILAYAH JAKARTA SELATAN TAHUN 2030 Uraian Jumlah Penduduk 2030 (jiwa) Jumlah Rumah Tingl Ekstng 2008 (unit) Kebutuhan Rumah 2030 (Unit)->4,5 jw/unt Kekurangan Rumah2030 (Unit) Rumah Temporer (%) Rumah Temporer (Unit) TOTAL KEBUTUHAN RUMAH s/d 2030 KEBUTUHAN RUMAH PER TAHUN
JAKARTA Jumlah SELATAN
Keterangan
2.670.591
Hasil Analisis
317.596
Bappeda DKI Jakarta
593.465
Hasil Analisis
275.869
Hasil Analisis
5,28
Bappeda DKI Jakarta
16.769
Hasil Analisis
292.638
Hasil Analisis
14.632 84
RUSUNAWA RUMAH SUSUN MILIK No
Lokasi
Luas Lahan
Type
TEBET BARAT I
1,90 Ha
21
TEBET BARAT II
0,70 Ha
21
Lokasi Jakarta Selatan
Blok
Jakarta Selatan 8
6
Jumlah Blok 6 1 3 2
Jumlah Jumlah Unit Lantai 440 80 5 240 5 120 6
Sumber Tahun Anggaran Pembangunan APBD APBD APBD
1994 - 1995 1995 - 1996 1999 - 2001
Unit 440
86
PROGRAM SODETAN CILIWUNG Lokasi Penyodetan : Pengadegan - Bidara Cina Jakarta Timur Panjang Kawasan Pengadegan yang terkena sodetan 1.672 m Hasil sodetan menghasilkan lahan bekas sungai seluas 1,45 Ha Diusulkan lahan baru dibangun Rumah Susun atau Kampung Deret Rumah susun atas dasar pembahasan di Kemenpera dalam rangka Relokasi pemukiman warga di posisi sodetan
87
Kampung Deret Bukit Duri • Lokasi yang diusulkan : Bukit Duri (Kali Ciliwung koridor Bukit Duri Manggarai) • Jumlah penduduk yang terkena rencana ……penduduk • Rencana Planning bantaran sungai peruntukan sebagai RTH • Gambar peta Ciliwung koridor Bukit Duri Manggarai (dilengkapi) + Rencana 2013 88
2000 m + MSL
PENJELASAN TENTANG KAMPUNG DERET BUKIT DURI
t0
Evapotranspirasi
Waduk/situ
UPSTREAM (Puncak-Bogor) Sistim polder
t1 Banjir kanal
.....
MIDDLESTREAM
Resapan air
Evaporasi
(Bogor-Depok-Jaksel)
t2
DOWNSTREAM (Jaksel-Jakut)
t3
Pesisir Gravitasi
t4
Polder
89
KENDALA 1.
2. 3.
Peruntukan lahan adalah sebagai bantaran sungai dan merupakan peruntukan Ruang Terbuka Hijau. Kemauan penduduk untuk direlokasi dan mengikuti program .........
SARAN 1. 2.
3.
Relokasi penduduk di bantaran kali ke Rusun Perlu Kebijakan pemerintah Pusat terkait pembangunan rusun di bantaran kali ……
90
3. PEMBANGUNAN BERDASARKAN ISSUE – ISSUE STRATEGIS
PEREKONOMIAN
91
TRANSPORTASI LATAR BELAKANG
Jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor) tidak sebanding antara kenaikan jumlah kendaraan dengan kemampuan menambah ruas jalan (pertumbuhan rata-rata kendaraan 9,1% per tahun = ± 5,7 juta unit) (data 5 tahun terakhir)
Salah satu upaya penanganan kemacetan dengan pengembangan sistem dan jaringan jalan melalui pembangunan Fly Over (FO) dan Undepass (UP)
Pada tahun 2010 – 2012 akan dilaksanakan pembangunan Jalan Layang Non Tol Ruas Antasari – Blok M dengan panjang 8,5 km
Tingginya jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor) yang melalui dari/ke Jaksel utamanya bagi masyarakat Depok, Bekasi maupun Tangerang yang melintasi Cilandak & Lebak Bulus ( 319 mobil/hari dan 1.707 motor/hari )
Kerugian akibat kemacetan Rp 5,5 T /tahun, sedangkan akibat penurunan kualitas udara Rp 2,8 T/tahun (sumber : Metro TV, 21 Juli 2010 & Kompas, 27 Juli 2010)
Lokasi kemacetan antara lain : Simpang Pasar Inpres Cipete, sepanjang Jalan Antasari, Simpang Prapanca (depan kantor Walikota), Jalan Iskandarsyah, Simpang Jl. Wijaya, Jl. Pattimura & Simpang Mabes Polri
92
TANAH ABANG
KEBON JERUK
RENCANA JALAN LAYANG :
DUKUH ATAS MANGGARAI
1.
KAMPUNG MELAYU
01
02. JALAN LAYANG ANTASARI – BLOK M (8,5 Km)
CILEDUK
03
JALAN LAYANG KAMPUNG MELAYU – TANAH ABANG (8,5 Km)
CAWANG
BLOK M PANCORAN
ULUJAMI
02 04
03. JALAN LAYANG KAPTEN TENDEAN – CILEDUG RAYA (8,8 Km) 04. JALAN LAYANG PASAR MINGGU – MANGGARAI (16,3 Km)
PSR. MINGGU
P. ANTASARI
LEBAK BULUS CIKUNIR RAGUNAN
KETERANGAN : JALAN TOL JORR TOL W2 (ULUJAMI – KEBON JERUK) TOL DEPOK – ANTASARI
TOL 6 RUAS DALAM KOTA
BRIGIF
BUSWAY
UI MRT
PINANG RANTI
Ruas Jalan Layang Antasari – Blok M Panjang 8,5 KM
KETERANGAN : 1. Pembiayaan 2. Jadwal Pelaksanaan 3. dsb
Jalan Layang Kampung Melayu –
Simpang Jatibaru
Tanah abang meliputi : Jl. Abdullah Syafi’i
TANAH
Simpang Jl. Wahid Hasyim
ABANG
Simpang Jl. Kebon Kacang
Jl. Casablanca Jl. Prof. DR. Satrio Jl. KH. Mas Mansyur
Simpang Jl. Karet Penjernihan
FO. KARET
Simpang Jl. Karet Pasar Baru Timur 5
FO. SUDIRMAN
Simpang Jl. HR. Rasuna Said
Keterangan :
Simpang Jl. Tebet Utara 1
FO. Sahardjo
Rencana Jalan Layang
Titik Simpang rawan kemacetan
Kampung UP. CASABLANCA Simpang Jl. Mega Kuningan
Simpang Jl. Tebet Timur
Melayu
PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN I. Pembebasan lahan untuk MRT a) Pembebasan lahan untuk Jalan Layang Non Tol b) Pembebasan lahan untuk JORR W 2 c) Pembebasan lahan untuk jalan tembus (missing link) d) Dsb II. Progress Pembebasan Lahan III. Kendala yang dihadapi
96
a. Pasar Tradisional Eksisting 1.
2.
Jakarta Selatan memiliki 28 pasar tradisional. Kewenangan berada di PD. Pasar Jaya 3. Pasar yang sudah direhab total : 8 Pasar - Pasar Cipulir 4. - Pasar Bata Putih - Pasar Cidodol - Pasar Santa - Pasar Blok M 5. - Pasar Mayestik
- Pasar Warung Buncit - Pasar Lenteng Agung Pasar yang sudah direvitalisasi : Pasar Kebayoran Lama Pasar yang sedang direhab : 2 Pasar, yaitu : - Pasar Pondok Indah - Pasar Cipete Selatan Pasar yang akan direhab tahun 2012: Pasar Blok A
GAMBAR PASAR TRADISIONAL
Permasalahan 1. Masih terdapat 13 Pasar Tradisional yang belum dilakukan penataan 2. Tumbuh pedagang kaki lima yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas, misalnya kawasan di sepanjang Jalan antara Terminal Pasar Minggu hingga persimpangan Jalan Raya Pasar Minggu 98
Upaya : 1. Merevitalisasi pasar tradisional agar tetap bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota 2. Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum serta law enforcement . GAMBAR PASAR MINGGU DAN KEBAYORAN LAMA
98
POTRET KAKI LIMA
99
c. Pembangunan RPU Petukangan Utara dan RPU Lokbin Pasar Minggu TPnA (23)
1. RPHU Petukangan Utara
• 84 % TPnA tercemar virus Flu Burung (H5N1). (Civas , 2009)
TPA (136) • Ayam bangkai + 1 % bangkai (500 ekor/hari) • Pemakaian formalin sulit dikontrol • Saniatasi higiene yang tidak memenuhi syarat
PEMOTONGAN DI PASAR • 50 % los daging tercemar virus Flu Burung (H5N1) (FAO, 2010)
Relokasi Usaha
-
Luas : 9600 m2 Kapasitas : 60.000 ekor ayam, 16 Jalur Pemotongan
2. RPHU Lokbin Pasar Minggu (Persiapan Pembangunan) - Rencana Pembangunan : Tahun 2012 dan 2013 - Perencanaan Luas 2.396 m2 (lahan yang tersedia 1.171 m2, SK Gub No. 168/2012) - Kapasitas : 30.000 ekor ayam
Permasalahan : 1. Belum tersedianya akses jalan menuju RPU Petukangan Utara karena jalan tersebut merupakan bagian dari service road (jalan arteri) Jalan TOL JORR W2 yang sampai saat ini masih mengalami kendala pembebasan. Kementrian PU tidak bisa membebaskan jalan arteri secara parsial. 2. Telah disampaikan surat pada Gubernur perihal permohonan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju lokasi RPU Petukangan Utara
PETA LOKASI RPU SERTA JALAN ARTERI DIMAKSUD
102
d. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Eksisting Daerah Tujuan Wisata di Jakarta Selatan : 1. Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan 2. Kawasan Ragunan sebagai wisata margasatwa 3. Blok M sebagai wisata Belanja dsb …………. : Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011 – 2012 :
103
Upaya Pelestarian Budaya Kebudayaan : 1.
Pagelaran Kesenian Budaya Betawi di Perkampungan Budaya Betawi (PBB) 2. Partisipasi Jakarnaval 3. Partisipasi Festival Palang Pintu 4. Pagelaran Kesenian Panggung Hiburan Rakyat di 10 Kecamatan 5. Pagelaran Kesenian Nusantara di 10 Kecamatan 6. Pagelaran Kesenian Lebaran di Setu Babakan 7. Promosi Kesenian Betawi Daerah 8. Sosialisasi PBB kepada masyarakat 9. Pengadaan ondel-ondel 10. Pengadaan leaflet untuk PBB 11. Wajib Kunjung ke PBB 12. Penggunaan baju batik setiap hari Kamis dan Jumat
Pariwisata : 1. 2. 3.
Atraksi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Atraksi Eko Wisata di wilayah Jakarta Selatan Atraksi Wisata di Perkampungan Agro Wisata di wilayah Jakarta Selatan
104
KENDALA 1. Masih terdapat 13 Pasar tradisional yang belum tertata 2. Masih kurangnya ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau 3. Masih kurangnya promosi dan pengembangan pusat-pusat kebudayaan Betawi di Jakarta Selatan
SARAN 1. Melakukan rehab / revitalisasi terhadap pasar tradisional yang masih belum tertata/terawat dengan baik 2. Perlu pembuatan jalan tembus ke RPHU sepanjang 500 m dan lebar 15 m yang merupakan bagian dari service road berupa jalan alteri, domain pembangunannya menjadi kewenangan Kementrian PU. Mengingat RPHU akan segera difungsikan pada tahun 2013, diperlukan pembebasan lahan dan pembangunannya sesegera mungkin. 3. Perlunya kerjasama dengan Dinas KUMKM dan Perdagangan untuk memberikan persetujuan penggunaan Lokbin Pasar Minggu sesuai dengan luas yang dibutuhkan. 4. Perlunya promosi berupa event-event serta sosialisasi yang menyeluruh terhadap pengembangan budaya betawi baik tingkat Nasional maupun Internatsional 105
3. PEMBANGUNAN BERDASARKAN ISSUE – ISSUE STRATEGIS
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
106
a. PUSKESMAS N O
PUSKESMAS KECAMATAN
KELURAH AN
PUSKESMAS KEL.
RMH BERSALIN
TENAGA MEDIS SPESIALIS
UMUM
GIGI
1
CILANDAK
5
5
1
0
9
10
2
JAGAKARSA
6
6
1
1
15
13
3
KEBAYORAN BARU
10
10
1
1
19
16
4
KEBAYORAN LAMA
6
8
1
1
13
17
5
MAMPANG PRAPATAN
5
6
1
0
16
13
6
PANCORAN
6
8
1
1
14
12
7
PASAR MINGGU
7
10
2
1
16
14
8
PESANGGRAHAN
5
5
1
1
12
16
9
SETIABUDI
8
4
1
0
11
10
7
7
1
1
14
11
65
69
11
7
139
132
10 TEBET JUMLAH
b. JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS: • Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas Kelurahan) • Pelayanan Spesialis Ronntgen Lab ( 10 Puskesmas Kecamatan ) • Rawat Jalan di semua Puskesmas • Rawat Bersalin di 10 Puskesmas Kecamatan • Rawat Inap di 4 Puskesmas Kecamatan (Puskesmas Kec. Tebet, Mampang Prapatan, Kebayoran Lama, dan Jagakarsa) • UGD 24 Jam ( Puskesmas Kecamatan ) • TFC ( Pusat Pemulihan Gizi ) di Puskesmas Kecamatan • Klinik Metadone untuk Pasien Ketergantungan Obat (Puskesmas Kecamatan ) • Klinik VCT (Puskesmas Kecamatan )
108
JAMKESDA/JPK GAKIN/KARTU SEHAT JPK Gakin adalah Suatu jaminan Pemeliharaan Kesehatan yg diberikan kepada keluarga miskin melalui pendekatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang pembiayaan pelayanan kesehatannya ditanggung penuh oleh pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Jamkesda Provinsi DKI Jakarta Target JPK Gakin : 1. Pasien Miskin (DATA BPS) 2. Pasien Miskin (NON BPS) 3. Pasien Peserta PKH ( Program Kel.Harapan) 4. Pasien Penerima BOS 5. Pasien Penerima BLT 6. Pemulung 7. Orang Terlantar 8. Penghuni Panti / Yayasan 9. Pasien Kiriman Dari Rumah Singgah 10. Pasien Lansia / Pusaka 11. Pasien Kiriman Fokuswanda 12. Pasien Kiriman Lembaga Napza / HIV AIDS Lembaga 13. Pejuang Kemerdekaan / LVRI
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Penyandang Cacat Pasien dg Penyakit DBD , Gizi Buruk, Leptospirosis, Flu Burung, AFP, KIPI Korban Bencana ( Banjir , Kebakaran, Dem Kerusuhan , Keracunan Makanan ) Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Korban Traficking Kader Posyandu Kader Jumantik
109
Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5.
Mempunyai KTP DKI Jakarta Belum mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Mengisi Formulir kepersertaan JPK disertai pas foto berwarna ukuran 4x6 1( satu) lembar latar belakang warna hijau untuk Jakarta selatan Diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Lurah setempat. Hasil Verifikasi dari PUSKESMAS
Catatan : Peserta JPK gakin tidak dikenakan biaya Peserta mendapat fasilitas kelas 3 Jumlah Pemegang Kartu Gakin sebanyak 1648 Orang (Hyperlink) Untuk non KTP DKI menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan anggarannya berasal dari APBN
Data RS yang IKS dengan Gakin / SKTM di Jakarta Selatan : •RSUD FATMAWATI •RS MARINIR CILANDAK •RS Pusat Pertamina •RS TRIA DIPA •RS JAKARTA
•RS AGUNG •RS SETIAMITRA •RS JAHIRAH •RSIA Budi Jaya
110
KARTU JPK GAKIN
Tampak Depan
Tampak Belakang
111
c. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kondisi Pendidikan Dasar Jakarta Selatan No
Sekolah
Negeri
Swasta
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Siswa
Guru
Gedung
1
TK
3
427
430
24.903
430
2
SD
526
132
658
179.066
132
3
SMP
66
126
192
79.141
192
4
SMA
29
63
92
40.573
2.813
92
5
SMK
17
111
128
49.892
2.739
128
112
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) BOP terdiri dari : 1. BOP utk Pendidikan Dasar (tidak termasuk swasta); a) SDN/MI = Rp 60.000,-/siswa/bulan b) SMPN/MTs = Rp 110.000,-/siswa/bulan 2.
BOP utk Pendidikan Menengah ; a) SMA/MAN Rp 400.000,-/siswa/bulan (*mulai Juli 2012) b) SMK Negeri Rp 600.000,-/siswa/bulan (Utk SMA/SMK Swasta, BOP diberikan sebesar 20% dari total siswa, dan diutamakan sekolah yang memiliki siswa miskin/rekomendasi Lurah)
Catatan : - Program Wajib Belajar 12 tahun (SD s.d. SMA) - BOP diperuntukkan untuk komponen : TAL, ATK, Ekstra Kurikuler, pemeliharaan gedung, pelatihan, biaya ulangan sekolah, dsb. (sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta)
113
DATA PENERIMA BOP NO
PENDIDIKAN
1
SDN/MI
2
JUMLAH PENERIMA BOP
BESARAN BOP (Rp)
JUMLAH (Rp)
163.246 siswa
60.000
117.537.120.000
SMPN/MTs
59.307 siswa
110.000
78.285.240.000
3
SMAN/MAN
26.178 siswa
* 400.000
23.940.000.000
4
SMK
11.083 siswa
** 600.000
20.237.400.000
Keterangan : * BOP SMAN/MAN terhitung per Juli 2012, naik dari Rp 75.000,- menjadi Rp 400.000,/siswa/bulan ** BOP SMK Negeri terhitung per Juli 2012, naik dari Rp 150.000,- menjadi Rp 600.000,/siswa/bulan *** Khusus untuk siswa rawan putus sekolah, disediakan Beasiswa Rawan Putus Sekolah yang besarnya Rp 250.000,- /siswa/bulan (SMAN/Swasta sebanyak 714 siswa, SMKN/Swasta 1.040 siswa) 114
JORR W2N 1. Penafsiran SK Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama. 2. Terdapat beberapa tanah bersengketa (10 bidang) , tidak diketahui pemiliknya(6 bidang) , tanah wakaf (3 bidang) , PTUN (73 bidang), tidak setuju UGR/belum memasukkan berkas (51 berkas) Jalan tol Depok – Antasari 1. 1. Penafsiran SK Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama.
Pembebasan Lahan Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M 1. Penafsiran SK Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama. 2. Warga belum setuju dengan harga ganti rugi tanah yang ditawarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
115
Pembebasan Lahan MRT Lebak bulus - Dukuh Atas 1. Penafsiran SK Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ProvDKI Jakarta No. 171 / 2012 terkait dengan adanya depresiasi (Penyusutan) nilai bangunan berdasarkan umur bangunan berdampak kepada nilai ganti rugi bangunan rendah sehingga tidak mampu membangun kembali bangunan dengan spesifikasi yang sama. 2. Penerbitan peta rincian dari BPN Jakarta Selatan belum terperinci secara lengkap (tidak tercantum nama pemilik dan status tanah 3. Klaim warga terhadap ukuran luas tanah, bangunan 4. Patok trace di lapangan tidak terdapat disetiap bidang tanah sehingga warga bidang tanahnya terkena tidak mengetahui batas yang terkena
116
