Pedoman Penilaian Properti Untuk Kepentingan LTV (P2L) & Laporan Perkembangan Pembangunan Properti (LP3)
Tinjauan Terhadap PBI No. 17/10/PBI/2015
Nilai Proper+?
AGUNAN (PBI NO. 14/15/PBI/2012) • Ketentuan Agunan dalam konteks perkreditan yang disalurkan Bank di atur oleh Peraturan Bank Indonesia • Agunan lebih merupakan syarat pelengkap yang harus dipenuhi debitur peminjam. Hal ini diatur dalam UU Perbankan dan terkait dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
AGUNAN (PBI NO. 14/15/PBI/2012) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek d. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; e. Mesin yang menyatu dng tanah diikat dengan hak tanggungan.
PBI 17/10/2015 • Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan To Value atau Rasio Financing To Value untuk Kredit atau Pembiayaan Proper> dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor tanggal 18 Juni 2015 (”PBI 17/10/2015”), serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku. • Sejalan dengan >ngginya pertumbuhan kredit atau pembiayaan pemilikan proper>, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun proper>, dan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan berbagai Risiko maka Bank perlu meningkatkan keha>-‐ha>an dalam penyaluran kredit atau pembiayaan pemilikan proper>, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun proper>, dan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. • Sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang diatur oleh Bank Indonesia maupun Regulasi terkait lainnya, maka perlu disusun pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh Penilai dalam pemenuhan penentuan nilai proper> sebagai agunan terkait penentuan besaran nilai kredit berdasarkan ketentuan rasio Loan to Value (LTV) oleh Bank Indonesia dan Laporan Perkembangan Pembangunan Proper> (LP3).
Definisi (PBI 17/10/PBI/2015) • Proper< terdiri dari Rumah Tapak, Rumah Susun, dan Rumah Kantor atau Rumah Toko; • Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat >nggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan buk> kepemilikan berupa surat keterangan, ser>fikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang; • Rumah Susun adalah bangunan gedung ber>ngkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-‐bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun ver>kal dan merupakan satuan-‐satuan yang masing-‐ masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain griya tawang, kondominium, apartemen, dan flat; • Rumah Kantor atau Rumah Toko adalah tanah berikut bangunan yang izin pendiriannya sebagai rumah >nggal sekaligus untuk tujuan komersial antara lain perkantoran, pertokoan, atau gudang.
Definisi (PBI 17/10/PBI/2015) Kredit Proper< yang selanjutnya disingkat KP adalah kredit konsumsi yang terdiri atas: • Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak; • Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun; dan • Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP Ruko atau KP Rukan. Pembiayaan Proper< yang selanjutnya disebut KP Syariah adalah Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas: • Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak Syariah;
Definisi (PBI 17/10/PBI/2015) • Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun Syariah; dan • Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko dan/ atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah. • Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai Kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Proper> pada saat pemberian Kredit berdasarkan harga penilaian terakhir. • Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Proper> pada saat pemberian Pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.
Definisi Nilai Pasar (SPI 101) Nilai Pasar adalah, estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil
penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 101-3.1).
9
LTV dan FTV • Rasio Loan to Value atau Financing to Value, yang selanjutnya disebut LTV atau FTV, adalah angka rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Proper< pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.
• Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran Bank terhadap Proper> yang menjadi agunan. Bank dalam melakukan taksiran dapat menggunakan penilai intern Bank atau penilai independen dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai LTV dan FTV (PBI 17/10/2015).
Penilai Intern dan Penilai independen Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut: • apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan • apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen
Persyaratan Penilai Independen Persyaratan Penilai independen adalah :
a. b. c. d. e. f.
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); memiliki izin usaha dari ins>tusi yang berwenang; >dak merupakan pihak terkait dengan Bank; >dak merupakan pihak terafiliasi dengan debitur atau nasabah dan pengembang yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari kantor jasa penilai publik (KJPP); tercatat sebagai anggota asosiasi penilai independen atau asosiasi penilai publik; Penetapan nilai taksiran mengacu pada metode dan prinsip-‐prinsip yang berlaku umum dalam penilaian agunan yang ditetapkan oleh asosiasi dan/ atau ins>tusi yang berwenang.
Siapa Penilai Internal? a) b) c) d)
merupakan pegawai/terkait dengan Bank; dapat melakukan penilaian bagi ak>va produk>f kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); menggunakan metode penilaian berdasarkan standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen; melaksanakan penilaian dengan memberikan taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.
LTV dan Nilai Agunan Kredit = 1,000 x 80% = 800
LTV = 80%
Kredit (L) Nilai Agunan = 1,000
Nilai Agunan (V) Uang Muka (E) LTV = L/V NK = V x LTV E = 1 -‐ LTV
DP = 1,000 x 20% = 200
dibutuhkan Opini “PENILAI”
Persyaratan Dalam rangka menerapkan prinsip keha>-‐ha>an dalam pemberian KPP atau KPP iB dan KKBP atau KKBP iB, Bank melakukan hal-‐ hal sebagai berikut : • Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan untuk pemenuhan Uang Muka dalam rangka KP, KP Syariah, KKB, dan KKB Syariah kepada debitur atau nasabah; • dalam rangka penerapan ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau Rasio FTV, Bank hanya dapat memberikan KP atau KP Syariah jika Proper> yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh; • terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dengan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan Proper> sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah; dan • terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila Proper> >dak dapat diselesaikan dan/atau >dak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian.
Persyaratan • Jika Proper> yang akan dibiayai oleh Bank belum tersedia secara utuh maka pencairan KP atau KP Syariah dimaksud hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan Proper> yang dibiayai; • Perkembangan pembangunan Proper> yang dibiayai didasarkan atas laporan perkembangan pembangunan Proper> yang berasal dari: – pengembang, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau – penilai independen, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama bernilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Monitoring Pembangunan Proper< (illustrasi)
Pencairan Kredit Thp 1 ..progres pembangunan s/d pondasi (%)
Pencairan Kredit Thp 2 ..progres pembagunan s/d dinding (%)
Pencairan Kredit Thp 3..dst ...progres pembangunan s/d penutup atap (%)
Opini “PENILAI PUBLIK” (bila NK>Rp. 5 miliar,-‐)
Pedoman • Berdasarkan PBI 17/10/2015 yang melakukan pemberian kredit atau Pembiayaan Pemilikan Proper>, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Proper>, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor; • Terkait Penerapan Manajemen Risiko pada Bank tersebut, maka diperlukan jasa Penilai Publik melipu> : a. Penentuan ”Nilai Agunan” pada tahap awal pemberian kredit yang selanjutnya disebut Penilaian Proper< Untuk Kepen
1. Pedoman P2L Nama Penugasan Penilaian Hak Kepemilikan Proper> untuk kepen>ngan Kredit atau Pembiayaan PBI 17/10/2015 atau ketentuan dan peraturan terkait lainnya. Lingkup Kredit Kredit atau pembiayaan Kepemilikan Proper> (KPP atau KPP iB) Tujuan Penilaian Memberikan opini Nilai Pasar untuk tujuan pengikatan perjanjian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Proper> antara Bank dengan Debitur/Pembeli sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dasar Nilai Nilai Pasar (lihat SPI 101-‐3.1) Objek Penilaian • Pemilikan atas Proper> yang tergolong sebagai real proper> (dalam proses pengembangan) dan akan berfungsi menjadi Rumah Tapak, Rumah Susun, Rumah Toko dan/ atau Rumah Kantor. • Pemilikan Proper> dimaksud merupakan hak atas proper> dalam penyelesaian pembangunan secara fisik untuk kepen>ngan kredit yang terikat kepada perjanjian dan kewajiban pengembang berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli kepada calon debitur.
1. Pedoman P2L Bentuk Kepemilikan
Penilai mengasumsikan bahwa Proper> yang dinilai akan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan perijinan atas proper>. Tanggal Penilaian Merupakan tanggal yang ditetapkan sesuai dengan penugasan penilaian. Asumsi Penilaian a) Seluruh ”asumsi umum” yang dianggap signifikan agar dicantumkan dalam Lingkup Penugasan (kontrak) dan Laporan Penilaian. Lihat SPI 103, 104 dan 105 tahun 2013. b) Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian (lihat SPI 103 -‐ Lingkup Penugasan). Asumsi khusus yang signifikan dalam penilaian ini adalah kondisi suatu proper> yang sedang/akan dibangun dinyatakan telah selesai pada tanggal penilaian namun pada kenyataannya proper> secara fisik akan diterima pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan.
1. Pedoman P2L Asumsi Penilaian c) Pernyataan asumsi khusus dalam Pelaporan Penilaian se>dak-‐>daknya mencantumkan hal-‐hal sebagai berikut : 1) Proper> sebagai objek penilaian dimaksud terikat kepada persyaratan teknis sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Penilaian (sebagai mana yang dilaporkan) dan adalah benar dan terikat kepada tanggung jawab pengembang dalam penyelesaiannya; 2) Seluruh hak, legalitas dan perizinan yang terikat dengan hasil penilaian adalah benar dan tersedia pada tanggal penilaian; 3) Seluruh kondisi, persyaratan dan fasilitas yang diinformasikan dalam Laporan Penilaian pada tanggal penilaian adalah benar dan terikat kepada tanggung jawab pengembang dalam penyelesaiannya; 4) Apabila asumsi khusus sebagai mana yang dimaksud pada bu>r 1) sampai dengan 3) di ataş >dak dapat terpenuhi, maka opini nilai yang disampaikan Penilai >dak dapat digunakan.
1. Pedoman P2L Asumsi Penilaian d) Untuk pemenuhan penilaian LTV ini, sekurang-‐kurangnya Penilai perlu memper>mbangkan hal-‐hal sebagai berikut : 1. Persyaratan legal terkait dengan proper> sudah dipenuhi oleh pengembang dan disetujui oleh pihak Bank; • Kepemilikan tanah dalam status free and clear. • Master plan yang sudah disetujui. • IMB dan ketentuan pengembangan (KDB, KLB, ke>nggian bangunan, GSB). 2. Adanya persetujuan bank mengenai kelayakan usaha pembangunan proyek.
1. Pedoman P2L Asumsi Penilaian
3. Adaya konfirmasi dari bank dan/atau pengembang hal-‐hal melipu>: a) kesanggupan oleh pengembang untuk mendapatkan dana ekuitas. b) jaminan bahwa bangunan akan selesai pada tanggal yang sudah diperjanjikan antara bank dan pengembang. c) pengembang bertanggung jawab untuk menyerahkan ser>fikat atau buk> kepemilikan tanah kepada kepada yang berhak sebagaimana yang diperjanjikan. 4. Telah tersedianya tapak tanah yang direncanakan untuk dibangun. 5. Untuk bu>r d) nomor 1 s/d 4 di atas umumnya telah terikat dalam perjanjian kerjasama antara bank sebagai pemberi fasilitas kredit dengan pengembang. Sehingga penilaian yang dilakukan merupakan bagian dari perjanjian tersebut.
1. Pedoman P2L Lingkup Penugasan
• Penilai harus menggunakan SPI 103 tentang Lingkup Penugasan sebagai rujukan dalam melaksanakan penilaian yang dimaksud oleh pedoman ini; • Dalam hal penugasan dilakukan secara terus menerus untuk suatu bank, maka perjanjian atau kontrak dalam pelaksanakan penilaian dilakukan secara individu atau secara terpusat (perjanjian induk).
Implementasi
Memenuhi SPI 104 tentang Implementasi
1. Pedoman P2L Pelaporan Penilaian
Minimal dapat menggunakan pedoman LPR (Laporan Penilaian Ringkas untuk proper> residensial) – SPI 105 dengan merujuk ketentuan yang berlaku.
Lain-‐lain
Penilaian untuk kepen>ngan P2L ini berlaku dengan batasan : a) Pelaksanaan pekerjaan harus tunduk kepada Kode E>k Penilai Indonesia (KEPI). b) Pelaksanaan pekerjaan harus didasari perjanjian kerja/ kontrak yang memuat Lingkup Penugasan sesuai SPI 103. c) Hasil penilaian >dak memisahkan tanah dan bangunan d) Syarat dan pembatas yang relevan dan signifikan harus dicantumkan.
Asumsi • Asumsi diperlukan untuk memperjelas beberapa keadaan dari aset dalam pertukaran hipote>s atau keadaan di mana aset tersebut ditukar. Asumsi tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan pada nilai (KPUP bu>r 14). • Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian atau hal yang >dak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal penilaian (lihat SPI 103 -‐ Lingkup Penugasan). • Contoh asumsi khusus melipu>: – suatu proper> yang sedang dibangun dinyatakan telah selesai pada tanggal penilaian, – kondisi yang bertentangan dengan fakta-‐fakta dapat terkait kepada karakteris>k fisik, hukum, atau ekonomi dari proper> subjek.
2. Pedoman LP3 Nama Penugasan
Laporan Perkembangan Pembangunan Proper> (LP3) untuk kepen>ngan Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan PBI 17/10/2015
Objek
Realisasi perkembangan pembangunan fisik Proper>
Lingkup Kredit Lingkup Pekerjaan
Kredit atau pembiayaan Kepemilikan Proper> (KPP atau KPP iB) a. Penyusunan LP3 yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan pekerjaan dalam pemberian pendapat oleh Penilai ataş progres realisasi pembangunan fisik proper> sebagai mana dimaksud yang disebutkan pada Nama Penugasan di ataş b. Pengamatan perkembangan pembangunan fisik proper> yang telah diikat perjanjian kredit antara Bank dengan Debitur/Pembeli; c. Dasar penentuan besaran bobot rencana pembangunan dapat dilihat kepada : 1) Gambar kerja rencana pembangunan;
2. Pedoman LP3 Lingkup Pekerjaan
d. Dasar penentuan besaran bobot realisasi progress pembangunan dapat dilihat kepada : • Laporan progres pekerjaan lapangan secara berkala dan pada tanggal monitoring. • Hasil verfikasi laporan progres pekerjaan lapangan berdasarkan realisasi fisik terlihat di lapangan; e. Verifikasi realisasi pembangunan fisik bangunan di lapangan selanjutnya diklarifikasi berdasarkan kesesuaian spesifikasi bangunan atau proper> yang menjadi objek monitoring f. Dasar penentuan besaran acuan perkembangan tahapan pekerjaan dan kunjungan mengiku> pedoman yang disusun bank. Seper> tahapan pekerjaan pondasi (....%); pasangan dinding (...%) dan penutup atap (...%). g. Kesimpulan hasil realisasi pembangunan yang akan diberikan Penilai dapat dalam bentuk persentasi (%) dan/atau dalam satuan mata uang rupiah (Rp)
2. Pedoman LP3 Jadwal Penanggung Jawab
Sesuai dengan rencana pembangunan oleh pengembang yang telah disepaka> oleh bank. Penilai sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada.
Kualifikasi Pelaksana Penilai yang memahami lingkup penugasan dan memiliki kemampuan secara teori dan teknis terhadap karateris>k fisik objek penugasan. Bentuk Laporan • Laporan LP3 disusun dan disampaikan secara tertulis sesuai format yang disesuaikan dengan kebutuhan; • Laporan ditujukan kepada pemberi tugas; • Jumlah laporan LP3 disusun dengan bahasa Indonesia dalam jumlah sesuai kebutuhan.
2. Pedoman LP3 Ketentuan Lain dan Batasan
• Pekerjaan LP3 merupakan pekerjaan konsultansi (jasa lainnya terkait penilaian) yang berdiri sendiri dalam suatu penugasan tertentu; • Pelaksanaan pekerjaan ini harus dilengkapi dengan Lingkup Penugasan/Perjanjian Kerja antara Penilai dan Pengembang serta diketahui oleh Kreditur/ Bank yang mendanai. • Penilaian untuk kepen>ngan LP3 ini berlaku dengan batasan Pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi Kode E>k Penilai Indonesia (KEPI);
Ilustrasi Penentuan Progres Alt-‐1 1.
Pembangunan satu unit rumah >nggal pada suatu kawasan pengembangan perumahan. Berdasarkan permintaan dan informasi pengembang, progres pekerjaan fisik kontraktor telah mencapai penyelesaian pondasi bangunan. Atas permintaan dan informasi tersebut maka Penilai : 1. Memas>kan bahwa sebelumnya telah mendapat laporan progres yang diinformasikan oleh pemberi tugas serta dapat memverifikasi laporan tersebut secara verbal; 2. Melakukan pemeriksaan, iden>fikasi dan verifikasi atas laporan pengembang tersebut di lapangan; 3. Memberikan kesimpulan bahwa pekerjaan penyelesaian fisik pondasi telah/belum sesuai dengan rencana pembangunan. Berikut ini dapat dilihat contoh perhitungannya :
Ilustrasi Penentuan Progres Alt-‐1 –
Kunjungan 1: Pekerjaan fisik pondasi dengan spesifikasi ……. telah dilaksanakan dengan baik/kurang baik (bila hasilnya belum sesuai dengan rencana fisik); Realisasi progres fisik tersebut dinyatakan dalam : • Bobot pondasi atas proper>* : 50% (ditentukan awal) • pekerjaan fisik pondasi : 100% • progres fisik pondasi atas rencana fisik : 30% (sbg informasi) • progres pekerjaan pondasi atas proper> : 100% x 50% = 50%
Bila kondisi progres kurang/belum baik sehingga nilai progres diberikan hanya 90%, maka progres pekerjaan pondasi atas proper> : 90% x 50% = 45%. Sehingga bobot ini belum mencapai 50% sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh kesepakatan Bank dan pengembang. – *Nilai Bobot pekerjaan pondasi (50%) telah ditentukan atas kesepakatan bank dan pengembang sebelum monitoring dimulai serta dicantumkan pada Lingkup Penugasan (kontrak) dengan Penilai. Kunjungan 1 (contoh) •
Ilustrasi Penentuan Progres Alt-‐1 –
Kunjungan 2: Pekerjaan fisik dinding dengan spesifikasi ……. telah dilaksanakan dengan baik; maka Realisasi progres fisik : • Bobot dinding atas proper>* : 25% (ditentukan awal) • realisasi pekerjaan fisik pondasi : 100% • realisasipekerjaan fisik dinding : 100% • bobot fisik dinding atas total fisik : 25% (sbg informasi) • bobot pekerjaan dinding atas proper> : 100% x *25% = 25% • bobot s/d fisik dinding atas proper> : 30 % + 25% = 55% • bobot total fisik s/d saat ini atas proper> : 50% + 25% = 75%
–
*Nilai Bobot pekerjaan dinding (25%) telah ditentukan atas kesepakatan bank dan pengembang sebelum monitoring dimulai serta dicantumkan pada Lingkup Penugasan (kontrak) dengan Penilai.
Kunjungan 2 (contoh)
Ringkasan Kunjungan 1 (contoh) Tanggal pemeriksaan : 15 Juni 2015 No
Uraian Pekerjaan
Bobot atas Proper<
Progress Lapangan
Realisasi Pekerjaan
Keterangan
1
Pekerjaan Persiapan dan Pondasi: -‐ Persiapan -‐ Pondasi
50%
100%
50%
Selesai dengan baik
2
Pekerjaan Dinding
25%
-‐
-‐
Proses pekerjaan
3
Pekerjaan Atap dan finishing -‐ Rangka atap -‐ Penutup atap -‐ Finishing
25%
-‐
-‐
Total Progres Pekerjaan
50%
Ringkasan Kunjungan 2 (contoh) Tanggal pemeriksaan : 15 Oktober 2015 No
Uraian Pekerjaan
Bobot atas Progress Realisasi Proper< Lapangan Pekerjaan
Keterangan
1
Pekerjaan Persiapan dan Pondasi: -‐ Persiapan -‐ Pondasi
50%
100%
50%
Selesai dengan baik
2
Pekerjaan Dinding
25%
100%
25%
Selesai dengan baik
3
Pekerjaan Atap dan finishing -‐ Rangka atap -‐ Penutup atap -‐ Finishing
25%
-‐
-‐
Proses pekerjaan
Total Progres Pekerjaan
75%
Ilustrasi Penentuan Progres Alt -‐ 2 –
–
Kunjungan 1: Pekerjaan fisik pondasi dengan spesifikasi ……. telah dilaksanakan dengan baik (bila hasilnya belum sesuai dengan rencana fisik, agar disesuaikan); Realisasi progres fisik tersebut dinyatakan dalam : • pekerjaan fisik pondasi : 100% (bila telah selesai dan memenuhi spesifikasi yang direncanakan) • Catatan : (sampaikan informasi yang melengkapi kondisi yang menyatakn telah selesai 100%. Bila ada hal-‐hal yang masih membatasi atau ada temuan di lapangan yang >dak sesuai dengan rencana agar diinformasikan). Kunjungan 2: Pekerjaan fisik dinding dengan spesifikasi ……. telah dilaksanakan dengan baik (bila hasilnya belum sesuai dengan rencana fisik, agar disesuaikan); Realisasi progres fisik tersebut dinyatakan dalam : • pekerjaan fisik pondasi : 100% • Pekerjaan fisik dinging : 100% (bila telah selesai dan memenuhi spesifikasi yang direncanakan) • Catatan : idem kunjungan 1
TERIMA KASIH
Masyarakat Profesi Penilai Indoensia (MAPPI) Jl. Kalibata Raya No. 11 -‐12E, Jakarta 12740 Telepon: 021-‐7949079 Fax: 021-‐79181706 Email:
[email protected] Website: www.mappi.or.id April/2015
