PAPARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DALAM SOSIALISASI PENYELESAIAN DIPA DAN ALOKASI ANGGARAN 24 OKTOBER 2012
POKOK BAHASAN SIKLUS PENETAPAN APBN 2013 DENGAN DPR
1.
2 2. 3. 4.
Dasar Hukum Proses Pembahasan RKAKL antara Komisi DPR dan KL Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 Arah Kebijakan Belanja K/L TA 2013 Kebijakan Anggaran Pendidikan TA 2013 Hasil Kesepakatan Belanja K/L Antara Pemerintah dan DPR TA 2013
BELANJA K/L HASIL KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN BELANJA K/L HASIL KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN DPR TA 2013 ANGGARAN PENDIDIKAN 2013 HAL‐HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENELAAHAN OLEH KEMTERIAN / LEMBAGA 1
SIKLUS PENETAPAN APBN RAPAT PARIPURNA : PEMERINTAH MENYAMPAIKAN RUU APBN 16 AGUSTUS 2012
RAPAT PARIPURNA : PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ATAS APBN 29 AGUSTUS 2012
RAPAT PANJA-PANJA DAN TIM PERUMUS BADAN ANGGARAN DENGAN PEMERINTAH 17 SEPT – 19 OKT 2012
RAKER/RDP KOMISI DPR dengan MITRA KERJANYA (PEMBAHASAN RKAKL) 5 – 17 SEPTEMBER 2012
RAKER/RDP KOMISI DPR dengan MITRA KERJANYA (PENYESUAIAN RKAKL HASIL BANGGAR) 4 – 12 OKTOBER 2012
RAKER BANGGAR DENGAN PEMERINTAH 22 OKTOBER 2012
JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI 4 SEPTEMBER 2012
RAKER BANGGAR DAN PEMERINTAH TENTANG POKOK-POKOK POKOK POKOK APBN 4 SEPTEMBER 2012
RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN UU APBN 23 OKTOBER 2012
Dasar Hukum Raker/RDP Komisi DPR dengan Mitra Kerjanya (Pembahasan RKAKL) ¾ Pasal 96 ayat (2), UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 , mengatur tugas komisi di
bidang anggaran antara lain: a) mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama‐ sama dengan Pemerintah; b)) mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan g p g j p y p g anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama‐sama dengan Pemerintah; c) membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; e) menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; ¾ Pasal 155 ayat (1) a. Tata Tertib DPR, mengatur pembahasan rancangan Undang‐Undang
tentang APBN beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagai berikut: Rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi gg p g g / g p anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis; 3
Dasar Hukum Raker/RDP Komisi DPR dengan Mitra Kerjanya (Penyesuaian RKAKL hasil Banggar ) Pasal 96 ayat (2), UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3, mengatur Tugas komisi di bidang anggaran antara lain: bidang anggaran antara lain: e) menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; f) menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan lk i i b i di k d d l h f d g) menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk bahan akhir penetapan APBN. Pasal 155 ayat (2) dan (3) Tata Tertib DPR, mengatur: 2) Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badan Anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis. 3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi bersama mitra kerjanya membahas alokasi anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk alokasi anggaran, dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan. 4
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TA 2013 (1) 1.
Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke‐13 serta penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata‐rata 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim;
2.
Menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran R Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya i K/L d l k R f i Bi k i k i i l i terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan;
3 3.
Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui M j l k i l i t h l bih fi i l l i flat policy pada belanja barang operasional perkantoran;
4.
Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity ketahanan energi dan ketahanan pangan mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata;
5.
Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan; 5
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TA 2013 (2) 6.
Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan P l Perluasan P Pengurangan K i ki Kemiskinan di Indonesia I d i (MP3KI); (MP3KI)
7.
Mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial;
8.
Mendukung d k program MP3EI 3 untuk k pembangunan b infrastruktur f k pada d 6 (enam) koridor ekonomi;
9.
Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui l l i pengendalian d li besaran b subsidi b idi energii dan d subsidi b idi non‐energi; i
10. Menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran; 11. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan
cadangan risiko fiskal; f 12. Mengantisipasi
persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas t bilit nasional; i l 6
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TA 2013 (3) 13. Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan
Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending); j (q y f p g); 14. Menyediakan alokasi anggaran untuk dana awal kegiatan operasional
Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 15. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter di daerah rawan di daerah rawan
bencana, pemetaan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor‐Timur; 16. Mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah g gg p p g
penyelenggaraan APEC Meeting 2013; 17. Mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, bibit padi
unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan; serta 18. Meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian BBN. 7
ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2013 1.
Peningkatan efisiensi belanja K/L melalui melalui penerapan flat policy untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas;
2.
Peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka P i k f ki i l k i l i TNI d l k mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
3.
Peningkatan sinergi pusat‐daerah terkait dengan kerangka pendanaan k d h k d k k d dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
4.
Pelaksanaan keberpihakan (affirmative action), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar‐pasar percontohan tradisional, termasuk pasar desa. t h t di i l t k d
5.
Mendukung pelaksanaan direktif Presiden
6.
Kementerian/lembaga agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 10% sampai 15% dari total alokasi belanja perjalanan dinas pada Pagu Anggaran RAPBN 2013
8
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2013 y Pendidikan y Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang y y y y y y y y y
merata; Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, dengan dimulainya kebijakan Pendidikan Menengah Universal; Peningkatan akses, kualitas, relevansi akses kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), (PAUD) pendidikan nonformal dan pendidikan informal; Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; Penguatan tata kelola pendidikan; dan P i k t pendidikan Peningkatan didik karakter. k kt 9
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2013 y Kebudayaan y Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting ti pembangunan b k kt dan karakter d jati j ti diri di i bangsa; b y Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; y Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; dan y Peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan.
10
BELANJA K/L HASIL KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN DPR TA 2013 Pagu Anggaran
:
Rp547.435,4 milliar
Perubahan Hasil Kesepakatan DPR :
Rp 47.162,2 milliar
Tambahan Pagu Penggunaan PNBP
Rp
843,9 milliar
Anggaran double track Cirebon-Kroya (SBSN)
Rp
800,0 milliar
Belanja Prioritas (Direktif Presiden)
Rp 7.500,0 milliar
P Pemanfaatan f C d Cadangan I f Infrastruktur k
R 11.800,0 Rp 11 800 0 milliar illi
Pemanfaatan Hasil Optimalisasi
Rp 12.745,4 milliar
Penyesuaian Anggaran Pendidikan
Rp 6.000,0 milliar
Perubahan Lainnya
Rp 7.472,9 milliar
Alokasi Anggaran
:
Rp 594.597,6 594 597 6 milliar 11
TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP KEMENTERIAN / LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA J U M L A H
(dalam miliar rupiah) PERUBAHAN REALOKASI OPTIMALISASI 136,9 39,4 ((8,6) , ) ‐ ‐ 20,6 22,6 ‐ 133,8 ‐ ‐ 3,5 35 ‐ 86,8 192,9 78,2 137,7 ‐ 615,3 615 3 228,6 228 6
12
PEMANFAATAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN 1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 2.
3 3. 4. 5. 6.
Ekonomii Indonesia (MP3EI); Ek I d i (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan Indonesia (MP3KI) dan dilaksanakan mengacu dengan amanat UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 19 dan 20; P Percepatan t domestic connectivity; d ti ti it Penguatan 4 Klaster penanggulangan kemiskinan; Mencapai ketahanan energi; dan energi; dan Memperkuat ketahanan pangan, termasuk upaya untuk mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. 13
PEMANFAATAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN
Untuk mendukung pelaksanaan direktif Presiden dialokasikan anggaran sebesar Rp13.192,5 M: Melalui BELANJA K/L Rp7.500,0 M Melalui BA‐BUN Rp5.692,5 M
14
PEMANFAATAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN (dalam milliar rupiah) Kementerian
Program
Alokasi
Program Air Bersih untuk Daerah yang Sulit Air/Rawan Air (termasuk Daerah Terluar/Tertinggal/Terpencil)
1.000,0
Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Daerah Mi ki (MBR) P k t Miskin (MBR) Perkotaan termasuk Kampung Nelayan t kK N l
1.000,0
Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan
1.000,0
Pembangunan Infrastruktur Jalan Jalur Jawa Barat Selatan
1.000,0
Program Peningkatan Infrastruktur Jalan Perbatasan Program Peningkatan Infrastruktur Jalan Perbatasan
1.000,0 1 000 0
Kementerian Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Dasar dalam rangka Mendukung BPJS (Puskesmas dan Ambulatory )
1.000,0
e e te a e ta a a Kementerian Pertahanan
Pembangunan Asrama/Barak Prajurit TNI e ba gu a s a a/ a a aju t
1.500,0 500,0
Kementerian Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum
T O T A L
7500,0
15
PEMANFAATAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN DIREKTIF PRESIDEN Kegiatan
Alokasi
Kementerian / Lembaga
g p g Pembangunan Shelter penanganan bencana
1.000,0 ,
Kemen PU, BNPB, BMKG, Kemristek, KKP d K dan Kemenhub h b
Percepatan Pembangunan NTT dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
931,8
Lintas K/L (Koordinator Kemenko Kesra)
Percepatan pembangunan propinsi Papua dan Papua Barat
1.000,0
Kemen PU, Kemenhub, Kemen ESDM
Penelitian teknologi unggulan dan low carbon emission car
1.000,0
Kementan, Kemenristek, LIPI, Batan, BPPT, LAPAN dan BIG
Percepatan pembangunan Madura
760,7
Kemen PU, KKP, Kementan, Kemenag
P Pengembangan peternakan (Ranch ‐ Sapi, NTT, Papua) b t k (R h S i NTT P )
1.000,0 1 000 0
K Kementan, Kemen PU t K PU
J u m l a h
5.692,5
Catatan: 1 Kementerian Keuangan dan Bappenas akan mengundang K/L untuk 1. K i K d B k d K/L k membicarakan program‐program direktif Presiden. 2. Hasilnya akan disampaikan ke Banggar DPR RI untuk mendapat persetujuan / dan direalokasi ke K/L. 3. K/L melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Komisi terkait. 16
PEMANFAATAN CADANGAN BELANJA INFRASTRUKTUR Kriteria umum Semua program/kegiatan yang dapat diukur output p dan outcome‐nya; y ; b. Mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan program MP3EI; c. Sudah diusulkan oleh K/L yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas; serta PPN/Bappenas; serta d. Kebutuhan yang sudah tercantum dalam RKP dan telah dibahas dalam trilateral meeting, sidang kabinet, atau direktif presiden dalam rangka penyusunan RAPBN 2013, namun belum dialokasikan karena anggaran tidak mencukupi. a.
Kriteria khusus Salah satu dari kriteria yang h harus d dipenuhi h berikut: b k a. Menunjang penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional; b. Meningkatkan mobilitas dan b if t mengatasi bersifat t i kesenjangan antarwilayah; c. Meningkatkan g ketahanan pangan; dan d. Meningkatkan ketahanan energi. energi 17
PEMANFAATAN CADANGAN BELANJA INFRASTRUKTUR (milliar rupiah) KEMENTERIAN / LEMBAGA
ALOKASI
KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BADAN SAR NASIONAL
400,0 1.293,8 1 293 8 4.500,0 691,2 3.830,0 2,0 680,0 40,0 13,0 350,0
T O T A L
11.800,0
Bagii K/L yang mendapatkan B d k tambahan b h d dana d i Cadangan dari C d I f Infrastruktur, k tetapii belum b l mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, maka dalam rangka menjaga good governance, Kementerian Keuangan akan meminta klarifikasi kepada K/L bersangkutan terkait kesanggupan untuk memenuhi data dukung, melaksanakan dan menyelesaikan l ik kegiatan k i t yang diusulkan. di lk 18
PEMANFAATAN HASIL OPTIMALISASI KEMENTERIAN / LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA T O T A L
(dalam milliar rupiah) OPTIMALISASI PENDIDIKAN NON PENDIDIKAN ‐ 10,0 10 0 ‐ 20,0 ‐ 2.600,0 250,0 ‐ 2.686,9 ‐ 300,0 , 1.934,3 , 671,7 90,0 ‐ 380,0 ‐ 25,0 ‐ 50,0 ‐ 406,0 ‐ 400,0 400 0 ‐ 50,0 ‐ 130,0 29,5 25,0 ‐ 14,0 ‐ 1.832,0 ‐ 50,0 ‐ 365,0 ‐ 26,0 ‐ 300,0 ‐ 100,0
3.938,1
8.807,3
Bagi K/L yang mendapatkan tambahan dana dari Optimalisasi non Pendidikan, tetapi belum mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, maka dalam rangka menjaga good governance, Kementerian Keuangan akan meminta klarifikasi kepada K/L bersangkutan terkait kesanggupan untuk memenuhi data dukung, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang diusulkan. 19
PEMANFAATAN HASIL OPTIMALISASI NON-PENDIDIKAN a. Kriteria umum: i. Semua program/kegiatan yang dapat diukur output dan outcome‐nya; ii Sudah diusulkan oleh K/L yang bersangkutan kepada Kementerian ii. Sudah diusulkan oleh K/L yang bersangkutan kepada Kementerian
Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas; dan iii. Kebutuhan yang sudah tercantum dalam RKP dan telah dibahas dalam trilateral meeting sidang kabinet atau direktif presiden dalam rangka trilateral meeting, sidang kabinet, atau direktif presiden dalam rangka penyusunan RAPBN 2013, namun belum dialokasikan karena anggaran tidak mencukupi. b Kriteria khusus: b. i. Memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional
dalam MP3EI, MP3KI, 4 klaster penanggulangan kemiskinan, serta anggaran infrastruktur; dan anggaran infrastruktur; dan ii. Untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan.
20
PEMANFAATAN PENYESUAIAN DAN HASIL OPTIMALISASI PENDIDIKAN 1. Mendukung program prioritas nasional RPJMN 2010‐2014; 2. Memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan pendidikan dalam RKP tahun 2013; 3 Penguatan pelaksanaan Wajar Dikdas Sembilan 3. P l k W j Dikd S bil Tahun yang bermutu; 4 Percepatan pelaksanaan Pendidikan Menengah 4. Percepatan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal; 5. Penguatan daya saing pendidikan tinggi; g y gp gg ; 6. Perluasan layanan perpustakaan dan peningkatan minat baca. 21
ANGGARAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA 2013 (dalam milliar rupiah)
Kode BA 023 025 015 018 019 020 022 024 029 032 040 056 080 092 012 026 057 044 033 051 059
Kementerian / Lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pertanahan Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pertahanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Pekerjaan Umum Lembaga Sandi Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Total
Perubahan
Pagu P Anggaran
Penyesuaian
Optimalisasi
Total
Kesepakatan K k Panja
66.001,6 35.188,8 84,2 55,6 376,1 79,9 1.768,6 1.350,3 57,5 380,4 250,0 27,5 17,0 1.103,5 112,3 428,5 310,0 215,0 ‐ ‐ 31,6
4.399,0 1.465,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 136,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
2.686,9 671,7 ‐ ‐ 250,0 ‐ ‐ 300,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29,5 ‐ ‐ ‐ ‐
7.085,9 2.136,7 ‐ ‐ 250,0 ‐ ‐ 300,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 136,0 ‐ 29,5 ‐ ‐ ‐ ‐
73.087,5 37.325,5 84,2 55,6 626,1 79,9 1.768,6 1.650,3 57,5 380,4 250,0 27,5 17,0 1.103,5 248,3 428,5 339,5 215,0 ‐ ‐ 31,6
107.838,6
6.000,0
3.938,1
9.938,1
117.776,7
22
PERUBAHAN LAINNYA HASIL KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN DPR TA 2013 U R A I A N Lanjutan Pelaksanaan EKTP R l k i k S b idi P Realokasi ke Subsidi Pupuk dan Benih k d B ih Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pengurangan Pagu K/L Sekretariat Kabinet Sekretariat Negara
T O T A L
Alokasi 1.045,0 (1 630 2) (1.630,2) 8.097,2 7.347,2 7 347 2 750,0
(39,1) (32,7) (6,4)
7 472 9 7.472,9 23
HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENELAAHAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA (1) 1. MENYIAPKAN DOKUMEN PENDUKUNG : a. Dokumen Pokok: 1. RKA‐K/L 1 RKA K/L yang ditandatangani di d i oleh l h eselon l I selaku l k KPA atas nama Pengguna P A Anggaran; 2. RKA‐Satker yang ditandatangani oleh kepala satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
b. Dokumen/data Pendukung, sekurangkurangnya : 1. Arsip data komputer (ADK); 1 2. Proposal Inisiatif Baru (proposal yang diusulkan setelah NK dan RAPBN 2013 disampaikan kepada DPR) beserta RAB yang telah disetujui; 3. Dokumen Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang ditandatangani oleh penanggung jawab Kegiatan; 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA apabila satuan biaya yang tercantum dalam RKA‐Satker tidak terdapat dalam Standar Biaya; y 5. Hasil kesepakatan dengan DPR (dalam rangka penetapan Alokasi Anggaran K/L); 6. Daftar alokasi pagu anggaran masing‐masing Unit Eselon I yang dirinci per Program, Sumber Pendanaan, dan Satker; 7 Rencana 7. R Bi i dan Bisnis d Anggaran A BLU (RBA BLU) apabila bil berkenaan b k d dengan S t Satuan K j Kerja BLU. 24
HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENELAAHAN OLEH KEMENTERIAN / LEMBAGA (2) 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI a. Membawa Surat Penyampaian RKA‐KL b. Membawa Surat Tugas dan Identitas Diri c. Dilarang membawa barang berharga Dilarang memba a barang berharga d. SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan masing‐masing K/L (untuk Satker Daerah) g g / ( ) 3. MENDUKUNG TERCIPTANYA ZONA BEBAS DARI
KKN (KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME)
25
PENYERAHAN RKA-KL RKA‐K/L Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2013, yang telah disetujui Komisi terkait di DPR‐RI, di disampaikan ik kepada k d Menteri M i Keuangan K c.q. Direktorat Di k J d l Anggaran, Jenderal A dilengkapi dengan data pendukungnya selambat‐lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2012 melalui : softcopy ke http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id, hardcopy disertai persetujuan DPR dari Komisi terkait, terkait dan daftar alokasi pagu anggaran masing‐masing unit Eselon I yang dirinci per Program, Sumber Pendanaan, dan Satker yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat yang ditunjuk disampaikan ke Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 155 ayat (7) Tata Tertib DPR: Hasil penetapan rencana kerja anggara kementerian/lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait, untuk selanjutnya diproses menjadi daftar isian perancanaan anggara kementerian/lembaga. kementerian/lembaga 26
TERIMA KASIH
LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG 1. 2. 3. 4. 5 5.
Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Bangunan Negara Pengadaan Kendaraan P Pengadaan Pakaian Dinas d P k D Kontrak Tahun Jamak T b l Al k i A Tabel Alokasi Anggaran TA 2013 TA 2013
28
PENGADAAN TANAH dan PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (1) ( ) 1. Pengadaan Tanah : a Informasi harga tanah dari Kantor PBB Setempat a. Informasi harga tanah dari Kantor PBB Setempat b. Keterangan dari Camat Setempat
2. Pembangunan gedung baru : g g g
Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara atau negara atau yang yang sejenis; 3. Renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di g g g g y g
dalam negeri : Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas P k j Pekerjaan U Umum setempat perhitungan hi k b h biaya kebutuhan bi renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis;
29
PENGADAAN TANAH dan PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (2) ( ) 4. Renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi
di luar negeri : g
a. merubah struktur bangunan dilengkapi : y perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan ggedungg negara atau g yang sejenis y g j dari Kementerian Pekerjaan j Umum. y Dokumen analisis perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis j i dari d i Kementerian K t i Pekerjaan P k j U Umum d dapat disusun t di berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat; b tidak merubah struktur bangunan : b. tidak merubah struktur bangunan : y perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara p setempat. y SPTJM KPA kantor perwakilan setempat 30
PENGADAAN KENDARAAN (1): ( ) Untuk Satker Baru y Surat ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Surat ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembentukan Satker Baru; Penggantian Kendaraan Operasional y Surat keterangan dari instansi yang berwenang; y Berita Acara Penghapusan/Lelang kendaraan; y Surat Keterangan yang menyatakan penggantian k d kendaraan sama jenis maupun fungsinya dengan j i f i d kendaraan yang dihapuskan; 31
PENGADAAN KENDARAAN (2) 1. PEJABAT NEGARA : ¾ Surat keterangan tidak dapat alokasi dari Setneg. ¾ Dana sudah dialokasikan dalam pagu K/L ybs. ¾ Harga mengacu pada SBU. SBU
2 PEJABAT 2. PEJABAT ESELON I ESELON I ¾ Surat keterangan tidak dapat alokasi dari Setjen. ¾ Dana sudah dialokasikan dalam pagu Eselon I ybs. ¾ Harga mengacu pada SBU.
32
PENGADAAN PAKAIAN DINAS 1. Hanya diberikan kepada unit kerja yang
mempunyai tupoksi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
2. Berdasarkan ketentuan pembentukannya
(Keppres/ Keputusan Menpan) dinyatakan sebagai unit yang berseragam unit yang berseragam.
3. Besaran alokasi anggarannya mengacu pada SBU,
maksimum dapat diberikan sebanyak 2 stel/tahun maksimum dapat diberikan sebanyak 2 stel/tahun (sudah termasuk ongkos jahit). 33
KONTRAK TAHUN JAMAK (PMK NOMOR 194/PMK.02/2011) 194/PMK 02/2011) DIAJUKAN OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA KEPADA MENTERI KEUANGAN DENGAN MELAMPIRKAN : a.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran yang menyatakan telah memenuhi kelayakan teknis dan ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang bukan merupakan tambahan pagu p g ((on top); p)
b.
Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa: 1. sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada Tahun Anggaran yang sama; dan 2. pengadaan/pembebasan d / b b l h / lahan/tanah h yang diperlukan di l k untuk k mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.
c.
Dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun
d.
Tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang 34
KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DITAMPUNG (DILARANG) y
Perayaan atau peringatan hari besar, besar hari raya dan hari ulang tahun Kementerian Negara/Lembaga;
y
Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa kecuali unit kerja suatu K/L dalam rangka mengemban tugas‐ f fungsinya; i
y
Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada Kementerian Negara/Lembaga kecuali Kementerian Negara/Lembaga yang mengemban tugas‐fungsi tersebut;
y
Pengeluaran lain‐lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas;
y
Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat penelaahan l h RKA‐K/L RKA K/L belum b l dit t k dengan ditetapkan d PP/P PP/Perpres; d dan
y
Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/Menteri Keuangan (dengan Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Presiden/Perpres atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan) tidak dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/KMK/PMK dimaksud ditetapkan, kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. Peningkatan tarif atas tunjangan‐tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan, tidak dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan. 35
KEGIATAN YANG DIBATASI y Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,
lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, lokakarya sejenisnya dibatasi pada hal‐hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. y Pemasangan telepon l b baru, k kecuali l untuk k satker k yang belum b l ada sama sekali. y Pembangunan g ggedungg baru y yangg sifatnya y tidak langsung g g menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk ggedungg y yangg bersifat p pelayanan y umum ((seperti p rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan) dan gedung/bangunan khusus (antara lain: laboratorium, g gudang). g) 36
CATATAN KESEPAKATAN PEMBAHASAN RUU APBN TA 2013 DENGAN DPR y BELANJA PEGAWAI :
Pemerintah diminta menyajikan informasi secara rinci mengenai struktur belanja pegawai (untuk pembahasan mendatang)
y BELANJA BARANG :
Pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aparatur negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas agar tidak memanfaatkan perjalanan dinas untuk keperluan pribadi
y BANTUAN SOSIAL ((BANSOS)) :
Pemerintah diminta agar meningkatkan proporsi belanja bantuan sosial yang melalui PNPM Mandiri untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat 37
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2013 (RIBU RUPIAH)
NO.
KODE BA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048
38
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
HIMPUNAN RKAK/L
ALOKASI ANGGARAN
SELISIH
713.083.828,0 2.998.278.722,0 2.903.367.559,0 5.233.492.910,0 4.127.216.106,0 2.479.618.564,0 14.727.619.488,0 5.570.095.140,0 77.727.562.678,0 7.273.933.169,0 18.242.995.710,0 19.049.746.212,0 3.019.924.990,0 17.489.491.368,0 31.356.647.243,0 66.001.586.608,0 31.213.877.507,0 31 213 877 507 0 41.733.815.703,0 4.483.088.570,0 5.580.594.300,0 6.717.498.152,0 6.382.755.010,0 69.148.017.568,0 518.191.314,0 281.087.900,0 298.897.811,0 2.052.961.873,0 143.600.074,0 651.021.988,0 921.543.421,0 1.760.708.862,0 234.663.096,0 201.285.843,0
732.680.302,0 2.998.278.722,0 2.903.367.559,0 5.325.898.740,0 4.362.216.106,0 2.473.221.031,0 15.782.619.488,0 5.590.095.140,0 81.963.562.678,0 7.575.268.489,0 18.234.397.480,0 17.819.545.212,0 3.269.924.990,0 18.803.891.368,0 36.679.246.644,0 73.087.504.957,0 34.581.957.385,0 34 581 957 385 0 43.960.515.703,0 4.863.088.570,0 5.605.594.300,0 6.717.498.152,0 7.077.443.156,0 77.978.017.568,0 518.191.314,0 281.087.900,0 298.897.811,0 2.052.961.873,0 143.600.074,0 653.021.988,0 921.543.421,0 1.810.708.862,0 234.663.096,0 201.285.843,0
19.596.474,0 ‐ ‐ 92.405.830,0 235.000.000,0 (6.397.533,0) 1.055.000.000,0 20.000.000,0 4.236.000.000,0 301.335.320,0 (8.598.230,0) (1.230.201.000,0) 250.000.000,0 1.314.400.000,0 5.322.599.401,0 7.085.918.349,0 3.368.079.878,0 3 368 079 878 0 2.226.700.000,0 380.000.000,0 25.000.000,0 ‐ 694.688.146,0 8.830.000.000,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.000.000,0 ‐ 50.000.000,0 ‐ ‐
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2013 (RIBU RUPIAH)
NO.
KODE BA
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 066 067 068 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091
39
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN STANDARDISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
HIMPUNAN RKAK/L
ALOKASI ANGGARAN
SELISIH
1.145.420.722,0 1.193.525.580,0 1 193 525 580 0 38.946.106,0 3.691.696.853,0 1.055.089.450,0 4.173.317.157,0 424.194.536,0 3.522.278.879,0 43.402.286.051,0 43 402 286 051 0 1.188.259.697,0 235.035.155,0 705.103.866,0 1.022.552.882,0 1.368.797.962,0 2.601.855.775,0 64.799.346,0 1.352.320.106,0 1.144.809.875,0 222.272.254,0 79.315.944,0 891.082.637,0 668.877.228,0 875.738.621,0 526.090.924,0 526 090 924 0 602.101.929,0 98.544.067,0 159.369.427,0 247.006.155,0 154.180.812,0 535.149.198,0 1.250.370.761,0 1 250 370 761 0 2.740.723.944,0 5.168.112.276,0
1.551.420.722,0 1.593.525.580,0 1 593 525 580 0 38.946.106,0 3.741.696.853,0 1.055.089.450,0 4.390.165.868,0 478.694.536,0 3.807.366.819,0 45.622.032.305,0 45 622 032 305 0 1.188.259.697,0 235.035.155,0 705.103.866,0 1.072.552.882,0 2.048.797.962,0 2.601.855.775,0 72.799.346,0 1.392.320.106,0 8.492.009.875,0 199.840.654,0 79.315.944,0 891.082.637,0 668.877.228,0 888.738.621,0 526.090.924,0 526 090 924 0 602.101.929,0 98.544.067,0 159.369.427,0 247.006.155,0 154.180.812,0 535.149.198,0 1.250.370.761,0 1 250 370 761 0 3.105.723.944,0 5.168.112.276,0
406.000.000,0 400.000.000,0 400 000 000 0 ‐ 50.000.000,0 ‐ 216.848.711,0 54.500.000,0 285.087.940,0 2.219.746.254,0 2 219 746 254 0 ‐ ‐ ‐ 50.000.000,0 680.000.000,0 ‐ 8.000.000,0 40.000.000,0 7.347.200.000,0 (22.431.600,0) ‐ ‐ ‐ 13.000.000,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 365.000.000,0 ‐
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2013 (RIBU RUPIAH)
NO.
KODE BA
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
092 093 095 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME SEKRETARIAT KABINET BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUMLAH
40
HIMPUNAN RKAK/L
ALOKASI ANGGARAN
SELISIH
1.930.679.418,0 720.704.429,0 1.295.235.017,0 85.614.826,0 1.045.503.275,0 392.729.845,0 2.256.870.600,0 211.523.773,0 1.316.381.983,0 119.834.500,0 399.586.000,0 67.676.739,0 274.124.430,0 885.000.000,0 152.156.567,0 246.078.731,0 106.600.000,0 106 600 000 0 885.177.413,0 864.207.104,0 392.200.000,0
1.956.679.418,0 706.516.525,0 595.535.017,0 91.932.026,0 1.345.503.275,0 392.729.845,0 2.256.870.600,0 211.523.773,0 1.666.381.983,0 119.834.500,0 399.586.000,0 67.676.739,0 274.124.430,0 885.000.000,0 152.156.567,0 213.399.487,0 856.600.000,0 856 600 000 0 985.177.413,0 864.207.104,0 392.200.000,0
26.000.000,0 (14.187.904,0) (699.700.000,0) 6.317.200,0 300.000.000,0 ‐ ‐ ‐ 350.000.000,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (32.679.244,0) 750.000.000,0 750 000 000 0 100.000.000,0 ‐ ‐
547.435.380.112,0
594.597.608.104,0
47.162.227.992,0