POINTERS PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DHANAPALA, 25 JULI 2008
1. Dalam rangka pencapaian visi misi yang telah ditetapkan serta pelaksaakan tugas dan fungsi DJA, akan tetap melanjutkan kebijakan yang telah dirintis Almarhum Bpk. Achmad Rochjadi.
2. DJA mempunyai visi, misi, tugas dan fungsi yang tidak ringan. Oleh karena itu perlu kesamaan gerak/langkah para seluruh pegawai (Pejabat/Staf) di lingkungan DJA dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Visi : Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang penganggaran. Misi: 1. Mewujudkan
perencanaan
kebijakan
APBN
yang
sehat,
credible,
dan
sustainable 2. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran negara serta pengamanan negara untuk menjaga kesinambungan fiskal berdasarkan pronsip transparansi dan akuntabilitas 3. Mewujudkan
peningkatan
penerimaan
negara
bukan
pajak
dengan
mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas unsur pendukung.
Tugas : Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang penganggaran; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
1
3. REFORMASI BIROKRASI •
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, Menteri Keuangan telah mencanangkan Reformasi Birokrasi.
•
Reformasi
Birokrasi
merupakan
perubahan
mendasar
birokrasi
secara
menyeluruh agar birokrasi efektif dan efisien, dengan memperhatikan komponen dasar perubahan yaitu Kelembagaan, Tatalaksana, dan SDM. •
Reformasi Birokrasi bukan merupakan perbaikan remunerasi semata.
•
DJA sebagai salah satu unit organisasi eselon I di lingkungan Departemen Keuangan juga melakukan reformasi birokrasi sesuai agenda yang telah ditetapkan yaitu : A.
Penataan organisasi
B.
Perbaikan proses bisnis yang meliputi Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan SOP, dan Analisis Beban Kerja
C.
Perbaikan manajemen SDM
A. PENATAAN ORGANISASI •
Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan pada akhir bulan November 2006, dalam rangka pelaksanaan UU 17/2003 (Sistem penganggaran terpadu, KPJM, Anggaran Berbasis Kinerja), maka dibentuklah Direktorat Sistem Penganggaran.
•
Selain itu, penataan organisasi juga dilakukan pada : a. Menata
kembali Direktorat Penyusunan APBN sebagai akibat
dipindahkannya sebagian tugas dan fungsi Direktorat PAM tersebut ke BKF. b. Pengalihan tugas penyusunan laporan Bagian Anggaran 70 dan 71 ke
DJPK; c. Pengalihan tugas dan fungsi penerimaan Pungutan Ekspor (dari
Direktorat PNBP) ke DJBC; d. Peningkatan Seksi Penerimaan Laba BUMN menjadi Subdirektorat
Penerimaan Laba BUMN. •
Saat ini penataan organisasi tersebut telah ditetapkan dengan PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008.
2
B. PERBAIKAN BUSINESS PROCESS Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 100/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan analisis dan evaluasi jabatan, SOP serta analisis beban kerja.
a. Analisis dan Evaluasi Jabatan -
Uraian Jabatan menjadi pedoman bagi para pegawai DJA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu Uraian Jabatan juga menjadi
dasar/bahan
pembahasan/penentuan
peringkat
jabatan
(grading) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
b. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) -
SOP merupakan pedoman/petunjuk prosedural bagi seluruh individu aparatur yang ada di suatu unit organisasi dalam proses pelaksanaan tugas/pemberian pelayanan yang ditetapkan secara tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa.
-
Untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja maka perlu dilakukan penyederhanaan dan pembakuan business process secara terus menerus melalui monitoring dan evaluasi. Penyempurnaan SOP diharapkan akan semakin efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan janji layanan DJA kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
-
Sehubungan dengan hal itu, di lingkungan DJA juga telah dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM-SOP). Secara bertahap juga dilakukan pembuatan Manual Instruction (MI) sebagai penjelasai detail dari SOP.
-
Dalam program quick win, DJA menyertakan tiga SOP Layanan Unggulan yaitu : 1. Pelayanan Penyelesaian Lampiran Perpres tentang Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (SAPSK); 2. Pelayanan Penyelesaian Revisi SAPSK (APBN-P); 3. Pelayanan Penyelesaian Standar Biaya Khusus (SBK).
3
c. Analisis Beban Kerja (ABK) -
Tujuan ABK adalah mendapatkan informasi kebutuhan pegawai, tingkat efisiensi kerja dan prestasi kerja (unit/jabatan). Selain itu juga dapat digunakan untuk penataan organisasi dan tata laksana, evaluasi pelaksanaan tugas serta penataan pegawai.
-
Secara umum Departemen Keuangan kelebihan pegawai (kuantitas). SDM Depkeu sebanyak 63.000 orang. Namun demikian, Depkeu juga ”kekurangan pegawai” (kualitas). Agar hal ini tidak terjadi di DJA maka kita harus meningkatkan kinerja, integritas, attitude dan disiplin kerja.
C. PENINGKATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA a. Peningkatan Disiplin Pegawai •
Berdasarkan Pasal 11 Permenkeu Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, DJA telah menerapkan sistem absensi elektronik (handkey) terhitung sejak tanggal 26 Maret 2007.
•
Tingkat kehadiran pegawai diharapkan semakin meningkat/membaik. Namun demikian, keberadaan pegawai di tempat tugas tidak dapat dimonitor melalui mesin absen (handkey). Untuk itu disiplin pegawai tidak hanya berdasarkan daftar kehadiran saja, akan tetapi juga hasil pelaksanaan tugas/kinerja yang dicapainya. Sehubungan dengan itu, diperlukan peran aktif dari para pimpinan/atasan langsungnya untuk memonitor pelaksanaan tugas dan penerapan KPI.
•
Para Pegawai DJA agar dapat menjaga sikap dan perilaku pegawai sesuai dengan kode etik pegawai DJA (PMK No 01/PM.2/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJA dan SE Nomor SE-03/AG/2007 tentang Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai di lingkungan DJA). Aturan tersebut telah disebarluaskan kepada semua pegawai DJA dalam bentuk buku saku.
•
Perlu diingatkan/ditekankan sekali lagi untuk Pegawai DJA agar tidak berbuat penyimpangan terkait dengan pembahasan RKAKL. Hal ini telah lama menjadi sorotan masyarakat dan aparat pengawasan (KPK, Itjen/IBI, BPK, dll).
•
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJA, para pegawai DJA telah menadandatangani Pakta Integritas.
b. Untuk melengkapi penilaian kompetensi khususnya dalam rangka pengisian jabatan, Bagian Kepegawaian sedang menyusun sistem
4
pemberian nilai atas kompetensi seseorang dengan mengedepankan unsur obyektivitas.
c. Assessment Center (AC) •
Pengisian/penempatan SDM akan digunakan Assessment Center.
•
Berbasis kompetensi.
•
AC bertujuan untuk menyediakan informasi pada pimpinan mengenai profil kompetensi pejabat. Hasil Assessment Center digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi pejabat.
•
Ke depan/di tahun-tahun yang akan datang, pengisian Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Depkeu akan dilakukan melalui sistem pencalonan terbuka. Hal ini dimungkinkan, sesuai dengan PMK 75 Tahun 2008. Tujuannya adalah memberi kesempatan yang luas kepada para pegawai Depkeu dan menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi untuk memperoleh kandidat yang kompeten. Sehingga mutasi pegawai tidak hanya di lingkungan intern DJA, namun dimungkinkan antar unit Eselon I di lingkungan Depkeu.
•
4.
Kita dituntut untuk terus “ continious improvement/continious learning”.
PERINGKAT JABATAN DAN REMUNERASI •
Reformasi Birokrasi bukan perbaikan remunerasi semata.
•
Remunerasi yang diterima merupakan tunjangan kinerja, sesuai grading yang telah ditetapkan.
•
Telah ditetapkan KMK Nomor 289/KMK.01/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan, termasuk DJA. Namun demikian dengan ditetapkannnya PMK 100/2008 akan dilakukan penghitungan ulang peringkat jabatan (grading) sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
•
Pengangkatan pejabat sesuai PMK tentang Organisasi Depkeu yang baru, akan dilakukan setelah SK Peringkat Jabatan (grading) ditetapkan.
•
Kenaikan pangkat tidak otomatis diikuti dengan kenaikan grading.
5
5. BUDAYA KERJA YANG BERKINERJA •
Tujuan Reformasi Birokrasi pada intinya adalah merubah budaya kerja.
•
Membangun Balanced Score Card (BSC).
•
Monitoring KPI dilakukan oleh Menteri Keuangan 3 bulan sekali.
•
Dalam tahun-tahun mendatang, penilaian kinerja diarahkan ke personal (KPI Individu).
•
Para pegawai DJA diharapkan memahami perubahan dan dapat lebih cepat mengantisipasi segala perubahan yang terjadi.
6. TANTANGAN a. Semakin tingginya tuntutan akan keterbukaan dan transparansi di bidang penganggaran. b. Dampak dari perekonomian nasional, regional dan internasional dengan adanya kenaikan harga beberapa komoditas di pasar internasional seperti tingginya harga minyak dunia menjadi perhatian pemerintah dan hal tersebut memaksa pemerintah untuk merubah asumsi dasar ekonomi makro yang tercermin dalam APBN P 2008. c. Belum adanya sistem informasi penganggaran yang terpadu dan komprehensif. d. Dari sisi pendapatan, adanya tuntutan untuk terus meningkatkan pencapaian target dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). e. Presiden sangat memperhatikan APBN, karena APBN merupakan instrumen fiskal bagi Presiden dalam rangka memenuhi janjinya kepada masyarakat.
Notulis,
Triana A.
6
