PAJAK INTERNASIONAL Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com
Latar Belakang Perkembangan transaksi perdagangan barang dan jasa lintas negara Pemberlakukan hukum pajak di masing-masing negara tujuan. Menghindari terjadinya pajak ganda atas perdagangan lintas negara.
2
Perpajakan Internasional
Definisi Hukum Pajak International
3
Ottmar Buhrer :
Dalam arti Sempit
Kaidah-kaidah norma perselisihan yang didasarkan pada hukum antar bangsa (Hukum Internasional)
Dalam arti luas
Kaidah-kaidah hukum antar bangsa ditambah peraturan nasional yang mempunyai obyek hukum perselisihan , khususnya tentang perpajakan.
Perpajakan Internasional
P.J.A. Adriani
4
Hukum Pajak Internasional adalah Keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan mengatur soal penyedotan daya beli itu di masing-masing negara.
Hukum Pajak Internasional merupakan pengertian yang lebih luas dari pada pajak berganda, dan hukum pajak nasional itu termasuk hukum pajak Internasional.
Hukum Pajak Internasional diatur dalam hukum nasional mengenai persoalan : a.
Pengenaan pajak terhadap orang-orang luar negeri;
b.
Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak berganda; dan
c.
Traktat-traktat
Perpajakan Internasional
Menurut Negara-Negara Anglo Saxon
5
Menurut negara-negara anglo saxon bahwa Hukum Pajak Internasional dibagi menjadi : a.
Hukum nasional mengatur hukum pajak luar negeri (national external tax law) – Pengenaan pajak yang ada unsur asingnya baik karena objeknya maupun subjeknya.
b.
Hukum Pajak Luar Negeri (foreign tax law) – Keseluruhan paraturan perundang-undangan yang mengenai pajak dari negara-negara di seluruh dunia.
c.
Hukum pajak internasional (international tax law) – dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Perpajakan Internasional
Sumber Hukum Pajak Internasional di Indonesia a.
6
Kaidah hukum pajak nasional yang mengandung unsur asing : 1.
Psl 32 A UU PPh mengenai P3B;
2.
Psl 2 UU PPh tentang Subjek Pajak LN dan BUT;
3.
Psl 3 UU PPh mengenai “tidak termasuk subjek pajak”
4.
Psl 5 (2) UU PPh “Biaya2 yg boleh dikurangkan dari penghasilan BUT”.
5.
Psl 18 UU PPh “Hubungan Istimewa bilamana terdapat ketidakwajaran dalam perpajakan.
6.
Psl 24 UU PPh “Kredit Pajak Luar Negeri.
7.
Psl 26 UU PPh “Pemotongan pajak atas SP LN yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
b. Kaidah-kaidah tax treaty, yaitu perjanjian bilateral (P3B) dan perjanjian multilateral (Konvensi Wina 1961 & 1963).
c.
Putusan hakim Pengadilan Nasional maupun internasional
Perpajakan Internasional
Pajak Internasional
7
Pajak Internasional merupakan kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai P3B dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (Pacta Sunservanda).
Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terhadap badan atau orang asing menjadi tidak berlaku bila terdapat perjanjian bilateral tentang P3B.
Perpajakan Internasional
Perjanjian Perpajakan Internasional
8
Perjanjian Internasional diatur dalam UU 24 Tahun 2000.
Ratifikasi Perjanjian Perpajakan Internasional cukup melalui Keputusan Presiden.
Bentuk Perjanjian Perpajakan Internasional meliputi : a.
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty)
b.
Cara Penerapan (mode of application) – Aturan pelaksanaan dari tax treaty
c.
Tata Cara Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) – Penyelesaian sengketa/kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai dg maksud P3B.
Perpajakan Internasional
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
P3B adalah Persetujuan pajak antara dua negara yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu both
contracting states.
9
Tujuan P3B adalah : a.
Mencegah terjadinya pajak perganda;
b.
Meningkatkan investasi yang saling menguntungkan;
c.
Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
d.
Memberikan kepastian;
e.
Penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B;
f.
Non diskriminasi; dan
g.
Bantuan dalam penegihan pajak;
Perpajakan Internasional
Asas Pengenaan Pajak Internasional
10
a.
Asas domisili atau asas kependudukan (domicilie/residence
b.
Asas sumber (source principle)
c.
Asas Nasionalitas atau kewarganegaraan (nationality/citizenship
princilpe)
principle)
Ketiga asas di atas diterapkan di Indonesia.
Asas domisili dalam Psl 2 UU PPh, Asas nasionalitas dengan NPWP dimanapun berada,
Asas sumber tehadap penduduk asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia dengan mekanisme pemetongan pajak (withholding tax)
Perpajakan Internasional
Metode Hak Pemajakan di Beberapa Negara a.
Metode Pemajakan Unilateral
Ditetapkan sepihak berdasarkan prinsip kedaulatan. Terdapat pada Pasal 26 UU PPh (Jika tidak ada Tax Treaty, maka Indonesia berhak mengatur) dan Pasal 24 UU PPh (pajak yangbtelah dibayar di negara lain dapat jadi pengurang pajak nasional). Contoh :
11
PPh Psl 23 atas deviden yang semula 15% dapat dikurangkan menjadi 10%, karena deviden tersebut akan dikenakan juga pajak di negara dimana mereka berdomisili.
Perpajakan Internasional
Lanjutan.... b.
Metode Pemajakan Bilateral Diatur melalui Tax Treaty. Hukum pajak dikesampingkan jika tidak sesuai dg Tax treaty.
c.
nasional
Metode Pemajakan Multilateral Metode ini atas dasar Konvensi Wina. Metode ini ada dalam Pasal 3 UU PPh, bahwa setiap kedutaan asing dan organisasi Internasional di bawah PBB dan pendudukk asing yang bekerja di tempat tersebut, bukan subjek pajak Indonesia.
12
Perpajakan Internasional
Metode Penghindaran Pajak Berganda
a.
Pembebasan/pengecualian (exemption)
Subject exemption, ditentukan dlm Psl 3 UU PPh Objectt, income exemption atau full exemption, pajak luar negeri tidak perlu dikenakan pajak lagi seperti PPh Final
13
Pembebasan pajak (tax exemption) atau exemption with progression, kerugian dari luar negeri diperhitungkan untuk mengurangi pajak dlam negeri.
Perpajakan Internasional
Lanjutan...
14
b.
Kredit pajak (tax credit)
Menghitung kembali penghasilan dari luar negeri dan pajak terutang di negera domisili. Pajak yang telah di bayar diluar negeri dapat mengurangkan pajak terutang di negara domisili. Metode ini dibagi dalam 3 macam :
Kredit penuh (full credit) – Tidak digunakan di Indonesia
Kredit terbatas (ordinari atau normal credit) – pengurangan atau paling tinggi sebesar pajak terutang dalam negeri.
Kredit fiktif – Dibuatkan kredit fiktif di negera sumber untuk mendorong investor di negara sumber. Metode ini tidak digunakan di Indonesia
Perpajakan Internasional
Lanjutan... c. Metode Lainnya
15
Pembagian pajak (tax sharing) – membagi pajak terutang antara negara sumber dg negara domisili
Pembagian hak pemajakan (division of taxing power) – Penentuan tarif maksimum yang diperoleh wajib pajak LN.
Pengurangan tarif (reduction of the rate) – Pengurangan tarif atas penghasilan luar negeri, sehingga tarif pajak terutang dalam negeri dengan tarif umum, dan pajak terutang luar negeri tarifnya dikurangi misal pengurangan tarifnya 25% atau 50%.
Pengurangan pajak (reduction of the tax) – Pengurangan jumlah pajak luar negeri.
Pemajakan dg jumlah tetap (lumpsum or forfait taxation)
Perpajakan Internasional
MODEL P3B
a.
16
Model OECD (Organization for economic Cooperation and
Development)
Untuk negara-negara maju dan didirikan di Paris 14 Desember 1960.
Teridiri dari 24 negara termasuk jepang 1998.
Model ini lebih mengedepankan pada asas domisili yang memberikan jasa atau menanamkan modal.
Hak pemajakan berada pada negara domisili.
Perpajakan Internasional
Lanjutan...
17
b.
Model UN (United Nations)
Model P3B untuk negara-negara berkembang.
Lebih mengedepankan asas sumber penghasilan, karena yang umumnya yang menggunakan jasa dan yang menrima modal dari luar negeri.
Hak pemajakan penghasilan.
berasal
dari
negara
yang
memberi
Model OECD atau UN tidak berdiri sendiri tergantung pada kesepakatan kedua negara (both contracting states)
Perpajakan Internasional
Lanjutan...
18
b.
Model Indonesia
Mengkombinasikan Model OECD dan UN.
Melihat ketentuan dalam peraturan pajak nasional dan program pembangunan di Indonesia
Sesuai dengan kesepakatan kedua beah pihak dalam P3B.
Hal-hal yang dapat mendorong perkembangan di Indonesia menjadi lebih maju, dapat diatur dalam perjanjian ini, misalnya penghasilan atas guru dan peneliti, yang dalam model OECD dan UN tidak diatur.
Perpajakan Internasional
TAX TREATY DENGAN INDONESIA NO
NEGARA
TAHUN
NO
NEGARA
TAHUN
1
Aljazair
2001
10
China
2004
2
Amerika Serikat
1997
11
Denmark
1987
3
Australia
1993
12
Finlandia
1990
4
Austria
1989
13
Hungaria
1994
5
Bangladesh
2007
14
India
1988
6
Belanda
2004
15
Inggris
1995
7
Belgia
2002
16
Iran
2011
8
Brunei Darussalam
2003
17
Italia
1996
Bukgaria
1993
18
Jepang
1983
19 9
Perpajakan Internasional
TAX TREATY DENGAN INDONESIA NO
NEGARA
TAHUN
NO
NEGARA
TAHUN
19
Jerman
1992
28
Mongolia
2001
20
Kenada
1999
29
Norwegia
1991
21
Korea Utara
2005
30
Pakistan
1991
22
Kore Selatan
1990
31
Perancis
1981
23
Kuwait
1999
32
Philipina
1983
24
Luxembourg
1995
33
Polandia
1994
25
Malaysia
1987
34
Ceko
1997
26
Meksiko
2005
35
Rumania
2000
Mesir
2003
36
Rusia
2003
27 20
Perpajakan Internasional
TAX TREATY DENGAN INDONESIA NO
NEGARA
TAHUN
NO
37
Saudi Arabia
1989
48
Taiwan
1996
38
Selandia Baru
1989
49
Test
2011
39
Seychelles
2001
50
Thailand
2004
40
Sinagapura
1992
51
Tunisia
1994
41
Slovakia
2002
52
Turki
2001
42
Spanyol
2000
53
Ukraina
1999
43
Sri Lanka
1995
54
Uni Emirat Arab
2000
44
Sudan
2001
55
Uzbekistan
1999
45
Suriah
1999
56
Venezuela
2001
46
Swedia
1990
57
Vietnam
2000
Swiss
1990
58
Yordania
1999
47 21
Perpajakan Internasional
NEGARA
TOTAL
TAHUN
58
TERIMA KASIH
