BENTUK USAHA TETAP BUT. Nur ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com

BENTUK USAHA TETAP BUT Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com

BENTUK USAHA TETAP

Definisi : (pasal 2 UU Pph) “bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”

2 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 ayat (5)

BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH

ORANG PRIBADI SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN

BADAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN

UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN 3 DI INDONESIA

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

JENIS BUT

• • • • • • • • • • • •

Tempat kedudukan manajemen Cabang perusahaan Kantor perwakilan Gedung kantor Pabrik Bengkel Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk pertambangan Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan Proyek konstruksi/instalasi/perakitan Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan Agen yang kedudukannya tidak bebas Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang 4 menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia PERPAJAKAN INTERNASIONAL

BUT DALAM P3B

Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment • kriteria bagi negara sumber untuk dapat mengenakan pajak atas penghasilan dari business profit yang diterima atau dijalankan oleh Wajib Pajak Luar Negeri. • Konsep BUT dalam model persetujuan penghindaran pajak berganda dimaksudkan untuk menentukan hak pemajakan negara sumber agar dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diterima atau diperoleh oleh Subjek Pajak dari negara lainnya. • Badan Usaha Tetap merupakan hak mutlak agar negara sumber dapat memajaki business profit yang diperoleh negara tersebut. • Tanpa keberadaan Badan Usaha Tetap, negara sumber tidak berhak memajaki business profit yang diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri dan hak pemajakan tetap berada di tangan negara resident. 5 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

KEGIATAN YANG TIDAK TERMASUK BUT

• Penggunaan fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang milik perusahaan. • Pengurusan suatu persediaan barang milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan. • Pengurusan suatu persediaan barang milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain. • Pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang atau untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan

6 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

KELOMPOK BUT

Menurut Prof.Dr. Gunadi, BUT dikelompokkan menjadi: • BUT Fasilitas (Assets) • BUT Aktivitas • BUT Keagenan • BUT Perusahaan Asuransi

7 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

BUT FASILITAS

BUT fasilitas fisik meliputi:  Tempat kedudukan manajemen  Cabang perusahaan  Kantor perwakilan  Gedung kantor  Pabrik  Bengkel  Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan  Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan 8 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

BUT AKTIVITAS

 Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan  Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan

9 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

BUT KEAGENAN

Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

10 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

BUT PERUSAHAAN ASURANSI

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

Model OECD menyatakan terdapat pasal non diskriminasi, sehingga BUT meskipun cabang dari luar negeri, pemenuhan kewajiban perpajakannya harus diperlakukan seperti badan atau subyek pajak dalam negeri lainnya.

11 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

PENGHASILAN DAN BIAYA BUT

Obyek pajak BUT: • Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai • Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia • Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan

12 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Biaya yang dapat dikurangkan oleh BUT:  Biaya-biaya terkait dengan kegiatan BUT  Biaya-biaya terkait sehubungan dengan penghasilan dari kantor pusat yang penghasilannya dihitung kembali di BUT  Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya (berkaitan dengan usaha atua kegiatan BUT dan besarnya ditetapkan olej DJP)

13 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Pembayaran kantor pusat yang tidak dapat dijadikan sebaga pengurang penghasilan bruto:  Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak-hak lainnya.  Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya  Bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan perbankan  Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi nilai rupiah  Pembayaran yang diterima atas imbalan, bunga atau royalti yang diterima oleh kantor pusat tidak dianggap sebagai obyek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan 14 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Kategori penghasilan BUT: o Berdasarkan penghasilan dimana dia memperoleh labanya o Berdasarkan penarikan penghasilan kantor pusat ke BUT di Indonesia o Dikenakan withholding tax Pph pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.

15 PERPAJAKAN INTERNASIONAL

TERIMA KASIH

SOAL

1) 2) 3) 4) 5)

Apa yang dimaksud dengan BUT? Sebutkan jenis-jenis BUT? Perbedaan antara BUT dengan TUT? Bagaimana menghitung laba BUT? Apakah setiap pekerja asing itu pasti subyek pajak LN?