Nur ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com

Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com

Definisi Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT.

Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional.

Cara Pemenuhan Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemenuhan sendiri oleh WP atau pemotongan oleh pemberi penghasilan. Perpajakan Internasional

2

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor 3

Badan Pemerintah.

Subjek pajak dalam negeri.

Bentuk Usaha Tetap.

Penyelenggara kegiatan.

Perwakilan perusahaan luar negeri.

Perpajakan Internasional

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1) 4

20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas: (20% X Penghasilan bruto/tax treaty) • Dividen • Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang. • Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. • Hadiah dan penghargaan. • Pensiun dan pembayaran berkala lain. • Premi swap dan transaksi lindung nilai lain. • Keuntungan atas pembebasan utang. Perpajakan Internasional

Ilustrasi 5

Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2012, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $ 2.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 6,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 9.100,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur? Jawaban : Pajak terutang = 20% x (6,5% x 2.000.000 x 9.100) = 20% x 1.183.000.000 = Rp 236.600.000,00 Jurnal Beban bunga 1.183.000.000 Utang PPh 26 236.600.000 Kas 946.400.000


Ilustrasi 6

Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2012 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 22.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal januari adalah Rp 9.350,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Jawaban : Pajak terutang = 20% x (22.750 x 9.350) = 20% x 212.712.500 = Rp 42.542.500,00 Jurnal Beban gaji 212.712.500 Utang PPh 26 42.542.500 Perpajakan Internasional Kas 170.170.000

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2) 7

20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas: (20% X penghasilan Netto/tax treaty) • Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2). • Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. • Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. 20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas: (20% X laba stlh pajak yg ditransfer ke LN)

• Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap. • Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Perpajakan Internasional

Perkiraan Penghasilan Netto 8

Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. • Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri • Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi • Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri • Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x Premi • Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negerikepada perusahaan asuransi luar negeri • Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi

Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. • Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual Perpajakan Internasional

Ilustrasi 9

Von Bleucher merupakan seorang direktur pemasaran WNA bagi perusahaan leasing internasional yang didirikan dan bertempatkedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya selama masa adaptasi terhadap iklim tropis. Atas keperluan tersebut, Von Bleucher mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $ 650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 9.300,00/ $. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika: a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri. b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri.


Ilustrasi 10

Jawaban : a. Pajak terutang

b. Pajak terutang

= 20% x (50% x 650 x 9.300) = 20% x 3.022.500 = Rp 604.500,00 = 20% x (10% x 650 x 9.300) = 20% x 604.500 = Rp 120.900,00


Tarif 20% x Penghasilan Bruto 11





Mr. Felix adalah warga negara spanyol memperoleh penghasilan deviden Rp. 100.000.000 dari PT. Berdikari Pph pasal 26 





X = 20% X Penghasilan bruto = 20% X Rp. 100.000.000 = Rp. 40.000.000 dan bersifat final

PT. Berdikari harus memungut pajak sebesar Rp. 40.000.000 dari Mr. Felix sebagai penerima penghasilan Saat terutangnya Pph 26 diatur dalam PP 138 tahun 2000 mana terlebih dahulu saat pembebanan atau saat pembayaran Perpajakan Internasional

Tarif 20% x Penghasilan Netto 12



PT. Anugerah menjual saham kepada PT. Cilenx Ltd (Prancis) dengan nilai keseluruhan Rp. 500.000.000.000 maka besar Pph pasal 26 yang dipungut oleh PT. Anugerah adalah: 20% x 25% x Rp. 500.000.000 = Rp. 250.000.000


13



PT. Indah jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000, maka besar Pph Pasal 26 yang dipungut PT. Indah Jaya adalah: 20% x 50% x Rp. 10.000.000.000 = Rp. 1.000.000.000


14





Jika dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri yang berkedudukan di Indonesia maka tarif Pph Pasal 26 adalah: 20% x 10% x Rp. 10.000.000.000 = Rp. 200.000.000 Jika premi yang dibayarkan reasuransi berkedudukan di Indonesia maka tarif Pph Pasal 26 adalah: 20% x 5% x Rp. 10.000.000.000 = Rp. 100.000.000 Perpajakan Internasional

15



PT. Indah jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000, maka besar Pph Pasal 26 yang dipungut PT. Indah Jaya adalah: 20% x 50% x Rp. 10.000.000.000 = Rp. 1.000.000.000


20% x PKP 16





Sebuah BUT mempunyai laba Rp. 100.000.000 dan telah dikenakan Pph pasal 17 sebesar Rp. 12.500.000 sehingga laba setelah pajak adalah Rp. 87.500.000. jika sebagian IAT sebesar Rp. 50.000.000 dikirim keluar negeri maka, akan dikenakan Pph 26 sebesar: 20% x Rp. 50.000.000 = Rp. 10.000.000 Jika sisanya diinvestasikan kembali, maka tidak dikenakan Pph 26 Perpajakan Internasional

Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final 17

Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT.

Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan.

Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT. Perpajakan Internasional

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 18

P3B mengatur tarif dan hak pemajakan, sehingga pengenaan pajak hanya satu kali.

WP luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asal.

Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B. Perpajakan Internasional

Ilustrasi 19

Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp 115.000.000,00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan? Jawaban Pajak terutang

: = 10% x 115.000.000 = 11.500.000 Jurnal oleh perusahaan Beban royalti 115.000.000 Utang pajak 11.500.000 Kas 103.500.000 Perpajakan Internasional

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 20

 -

-

 -

-

-

Pajak Penghasilan Pasal 24. Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN Pajak terhutang WPDN bersumber dari seluruh penghasilan ( penghasilan DN dan LN) Penggabungan Penghasilan luar negeri. Penghasilan usaha : diakui pada saat diperolehnya penghasilan tersebut (acrrual basis) Penghasilan diluar usaha : diakui pada saat diterimanya penghasilan tersebut (Cash Basis) Penghasilan dividen yang diperjualbelikan di Bursa Efek diakui pada saat ditetapkannya oleh Keputusan Menteri Keuangan Perpajakan Internasional

21

PT.Serba Usaha menerima dan memperoleh penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun 2009 sebagai berikut : 1. Hasil usaha di negeri Jerman dalam tahun 2009 sebesar Rp.700.000.000  sebagai penghasilan tahun 2009 (accrual basis) 2. Dividen dari Belanda untuk kepemilikan saham di”ABX Corp” sebesar Rp.500.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetetapkan RUPS tahun 2008 dan dibayarkan tahun 2009 sebagai penghasilan tahun 2009 (cash basis) 3. Penghasilan Bunga semester II tahun 2009 sebesar Rp.350.000.000 dari Bankok Bank di Thailand, bunga tersebut baru akan dibayar awal Januari 2010 sebagai penghasilan tahun 2010 (cash basis) 4. Dividen dari Inggris atas kepemilikan saham di”DEF Corp” yang diperjual belikan di Bursa Efek sebesar Rp.600.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tahun 2009  sebagai penghasilan tahun 2009 (Kep. Menkeu)


22

Batas Maksimum Kredit Pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3 perhitungan berikut : 1. Jumlah pajak yang terhutang/dibayar diluar negeri 2. Jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan 3. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh terhutang atas seluruh penghasilan (tarif pasal 17 UU PPh)

Ilustrasi-1 PT.Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut : 1. Penghasilan luar negeri Rp.500.000.000 dengan tarif pajak 40% 2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.750.000.000,Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.1.250.000.000,-Perpajakan Internasional

23

Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) 1.

2.

3.

PPh dibayar diluar negeri : 40% X Rp.500.000.000 = Rp.200.000.000,PPh terhutang sesuai tarif psl 17 : 28% X Rp.1.250.000.000 = Rp.350.000.000,PPh berdasarkan perbandingan : 500.000.000 : 1.250.000.000 X Rp.350.000.000,= Rp.140.000.000

Besarnya kredit pajak (psl 24) adalah Rp.140.000.000,--


24

Dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation). Ilustrasi-2 PT.Dianawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan tarif pajak 20%. 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan tarif pajak 15% 3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,-Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. b.

Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,-PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) Perpajakan Internasional 28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--

25

c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,-- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-

Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,-Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,Perpajakan Internasional

26

Dalam hal usha di luar negeri menderita kerugian , maka kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Ilustrasi-3 PT.Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan tarif pajak 20% 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan tarif pajak 15% 3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,-b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp.1.250.000.000 =Rp.350.000.000,-Perpajakan Internasional

27

c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,-- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,-- Negara C : Nihil Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,-


28

Dalam hal usaha didalam negeri merugi , maka kerugian dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Ilustrasi-4 PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak 30% 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan tarif pajak 30% 3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25% 4. Kerugian usaha di Indonesia Rp.150.000.000,Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,-b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp.1.250.000.000 =Rp.350.000.000,-Perpajakan Internasional

29

c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,- (800.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.224.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,-- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,- (600.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.168.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,-- Negara C : Nihil Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-


30

Dalam hal penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Ilustrasi-5 PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak 30% 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan tarif pajak 30% 3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25% 4. Keuntungan usaha di Indonesia Rp.250.000.000,-(termasuk pendapatan bunga deposito Rp.100.000.000) Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. Penghasilan kena pajakRp.1.550.000.000,-b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp.1.550.000.000 =Rp.434.000.000,--


31

c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,- (800.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.224.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,-- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,- (600.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.168.000.000,Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,-- Negara C : Nihil Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-


32

Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri adalah WP menyampaikan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh dengan melampirkan : 1.

2.

3.

Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan diluar negeri Dokumen pembayaran pajak diluar negeri Perpajakan Internasional

TERIMA KASIH

Nur ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com

Recommend Documents